Portal Berita Ekonomi Selasa, 11 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:36 WIB. Apple - Pengadilan China larang jual iPhone. 
  • 06:33 WIB. Google - Google percepat tutup Google+ pada April 2019.
  • 06:31 WIB. Facebook - Facebook rekrut para ahli dan periset Blockchain. 
  • 20:48 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV optimistis kinerja ekspor dari wilayah Indonesia Timur tumbuh hingga 30%.
  • 20:47 WIB. KAI - Menyambut Natal dan Tahun Baru, KAI Daop 4 Semarang akan mengoperasikan 82 perjalanan KA setiap harinya.
  • 20:45 WIB. Sucofindo - Sucofindo memproyeksikan tahun depan bisa mensertifikasi 100 perusahaan jasa PPIU.
  • 20:42 WIB. WTON - WIKA Beton berencana mengakuisisi atau menguasai sumber material alam pada 2019.
  • 20:38 WIB. BTN - BTN akan menahan bunga KPR hingga awal 2019.
  • 20:37 WIB. Pertamina - Pertamina membangun Stasiun Pengisian Listrik Umum sebagai sarana pengisi daya kendaraan listrik.
  • 20:33 WIB. ADHI - Adhi Karya mendapat pembayaran proyek LRT sebesar Rp2,5 triliun dari KAI.
  • 20:33 WIB. KAI - KAI menyebutkan hunian terintegrasi dengan stasiun kereta bisa kurangi kemacetan.
  • 20:25 WIB. Pertamina - Pertamina hanya bermitra dengan Overseas Oil and Gas LLC untuk proyek kilang Bontang.
  • 20:24 WIB. Pelindo I - Pelindo I menerapkan sistem e-berthing dan e-pass di Terminal Penumpang Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang.
  • 19:03 WIB. Asia - Bank Dunia: Penduduk Asia Timur ingin berpenghasilan tinggi.
  • 19:02 WIB. Uni Eropa - Uni Eropa siapkan sanksi tambahan untuk otoritas Myanmar.

KPK Harus Laksanakan Temuan Pansus DPR

Foto Berita KPK Harus Laksanakan Temuan Pansus DPR
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK Taufiqulhadi mengatakan dalam konteks hubungan antara lembaga negara dan DPR sebagai pengawas, KPK harus melaksanakan rekomendasi pansus.

"Kalau KPK tidak mengikuti temuan pansus, itu seperti seseorang mengingatkan kamu yang sedang mengenakan baju terbalik. Kalau kamu tidak mengikuti, ya silahkan saja mengenakan baju itu di depan umum," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Dia mengatakan rekomendasi, yang akan dikeluarkan dalam masa sidang sekarang ini, akan dilaksanakan KPK kalau lembaga itu menganggap DPR sebagai lembaga pengawas.

Namun, kalau KPK menilai dirinya sebagai lembaga tersendiri di Indonesia, maka tidak perlu mengindahkan rekomendasi pansus.

Politisi Partai NasDem itu mengatakan putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pro dan kontra keberadaan pansus, menyebutkan bahwa KPK tetap menjadi objek penyelidikan yang dilakukan pansus.

"Kalau KPK merasa sebagai lembaga yang berdiri sendiri dan tidak boleh diganggu oleh Presiden dan tidak boleh diotak-atik masyarakat, maka silahkan tidak perlu mengindahkan rekomendasi pansus," ujarnya.

Dia mengatakan dalam konteks hubungan tata negara, ada saling keterhubungan antara satu lembaga dengan lembaga lain sehingga seharusnya satu dengan yang lain mengindahkan pendapat masing-masing.

Kalau satu lembaga tidak mengindahkan pendapat lembaga lainnya, menurut dia, maka masing-masing lembaga berjalan sendiri.

Sebelumnya, salah satu rekomendasi yang dikeluarkan Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK adalah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan, untuk mengatur mengenai tata cara penyadapan, kata anggota Pansus KPK Junimart Girsang.

"DPR akan mengajukan RUU tentang Penyadapan, nanti akan diatur bagaimana cara menyadap, lamanya waktu penyadapan, siapa yang bisa disadap dan siapa yang memberi izin," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan penyusunan RUU Penyadapan itu bagian memperkuat KPK dengan cara penegakan hukum yang dilakukan KPK tidak melanggar hukum sehingga perlu dibuat RUU tersebut.

Junimart mengatakan penyusunan RUU Penyadapan akan melibatkan KPK karena lembaga tersebut memerlukan fungsi penyadapan sehingga masukannya diperlukan agar RUU tersebut komprehensif.

Tag: Taufiqulhadi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pansus Angket KPK

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6111.360 -14.996 620
2 Agriculture 1498.070 5.905 20
3 Mining 1737.944 -0.464 47
4 Basic Industry and Chemicals 843.964 1.637 71
5 Miscellanous Industry 1377.909 -12.076 45
6 Consumer Goods 2503.452 -5.828 49
7 Cons., Property & Real Estate 448.927 -0.797 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.764 -1.013 71
9 Finance 1163.047 -4.982 91
10 Trade & Service 790.568 -1.203 153
No Code Prev Close Change %
1 SOTS 165 280 115 69.70
2 URBN 1,200 1,800 600 50.00
3 PTSN 645 805 160 24.81
4 MDIA 126 153 27 21.43
5 YULE 173 208 35 20.23
6 PJAA 1,125 1,350 225 20.00
7 MERK 5,400 6,475 1,075 19.91
8 YPAS 625 725 100 16.00
9 SHID 3,500 4,000 500 14.29
10 KPAS 442 505 63 14.25
No Code Prev Close Change %
1 DEAL 525 394 -131 -24.95
2 NUSA 210 158 -52 -24.76
3 HERO 920 770 -150 -16.30
4 AKSI 332 280 -52 -15.66
5 FORU 120 103 -17 -14.17
6 ETWA 85 73 -12 -14.12
7 LMAS 64 55 -9 -14.06
8 SIPD 1,100 960 -140 -12.73
9 PNSE 740 650 -90 -12.16
10 HDTX 150 132 -18 -12.00
No Code Prev Close Change %
1 KPAS 442 505 63 14.25
2 RIMO 163 186 23 14.11
3 TLKM 3,670 3,680 10 0.27
4 NUSA 210 158 -52 -24.76
5 WSKT 1,845 1,845 0 0.00
6 BBRI 3,620 3,610 -10 -0.28
7 PTBA 3,990 4,020 30 0.75
8 ASII 8,225 8,150 -75 -0.91
9 ADRO 1,300 1,310 10 0.77
10 ITMG 20,425 19,800 -625 -3.06