Portal Berita Ekonomi Kamis, 20 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:10 WIB. PHE - PHE berharap roduksi lapangan YY menghasilkan minyak dan gas bumi rata-rata harian sebesar 3.750 BPH.
  • 22:09 WIB. PHE - Produksi dari lapangan YY diharapkan dapat mulai dialirkan pada akhhir 2019.
  • 22:07 WIB. PHE - Pertamina Hulu Energi telah memulai tahap fabrikasi anjungan lepas pantai YYA di Lapangan YY, Handil, Kutai Kartanegara, Kaltim.
  • 21:24 WIB. BTN - BTN bersinergi dengan RNI dengan memberikan berbagai fasilitas pembiayaan kepada RNI.
  • 21:21 WIB. BTN - BTN akan bersinergi dengan berbagai pihak termasuk dengan BUMN lain untuk kejar penyaluran kredit komersial hingga akhir tahun ini.
  • 21:18 WIB. AP II - Awaluddin merinci dana yang dikeluarkan untuk membangun terminal baru di Bandara Tjilik Riwut mencapai Rp400-500 miliar. 
  • 21:16 WIB. AP II - AP II berharap penyelesaian pembiayaan keempat bandara bisa terlaksana pada 2019.
  • 21:15 WIB. AP II - AP II mengalokasikan dana investasi diperkirakan Rp1,7 triliun untuk bangun 4 bandara.
  • 21:13 WIB. AP II - AP II menggandeng PINA untuk mempercepat pembiayaan pengembangan empat bandara.
  • 21:08 WIB. BUMN - Imam A Putro: setoran dividen 2019, sebesar Rp 44,7 triliun adalah dari BUMN dan Rp850 miliar dari BUMN di bawah pembinaan Kemenkeu.
  • 21:07 WIB. HK - HK mengatakan, dengan diaplikasikannya integrasi JORR, pengguna jalan dari Tanjung Priok ke arah Kapuk kini hanya membayar sekali.
  • 20:46 WIB. BNI AM - Produk reksa dana pasar uang BNI AM mendapatkan penghargaan sebagai Reksa Dana Pasar Uang Terbaik. 
  • 20:14 WIB. ManageEngine - ManageEngine luncurkan Browser Security Plus.
  • 20:12 WIB. Oppo - Oppo F9 Starry Purple resmi meluncur di Indonesia.

KPK Harus Laksanakan Temuan Pansus DPR

Foto Berita KPK Harus Laksanakan Temuan Pansus DPR
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK Taufiqulhadi mengatakan dalam konteks hubungan antara lembaga negara dan DPR sebagai pengawas, KPK harus melaksanakan rekomendasi pansus.

"Kalau KPK tidak mengikuti temuan pansus, itu seperti seseorang mengingatkan kamu yang sedang mengenakan baju terbalik. Kalau kamu tidak mengikuti, ya silahkan saja mengenakan baju itu di depan umum," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Dia mengatakan rekomendasi, yang akan dikeluarkan dalam masa sidang sekarang ini, akan dilaksanakan KPK kalau lembaga itu menganggap DPR sebagai lembaga pengawas.

Namun, kalau KPK menilai dirinya sebagai lembaga tersendiri di Indonesia, maka tidak perlu mengindahkan rekomendasi pansus.

Politisi Partai NasDem itu mengatakan putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pro dan kontra keberadaan pansus, menyebutkan bahwa KPK tetap menjadi objek penyelidikan yang dilakukan pansus.

"Kalau KPK merasa sebagai lembaga yang berdiri sendiri dan tidak boleh diganggu oleh Presiden dan tidak boleh diotak-atik masyarakat, maka silahkan tidak perlu mengindahkan rekomendasi pansus," ujarnya.

Dia mengatakan dalam konteks hubungan tata negara, ada saling keterhubungan antara satu lembaga dengan lembaga lain sehingga seharusnya satu dengan yang lain mengindahkan pendapat masing-masing.

Kalau satu lembaga tidak mengindahkan pendapat lembaga lainnya, menurut dia, maka masing-masing lembaga berjalan sendiri.

Sebelumnya, salah satu rekomendasi yang dikeluarkan Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK adalah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan, untuk mengatur mengenai tata cara penyadapan, kata anggota Pansus KPK Junimart Girsang.

"DPR akan mengajukan RUU tentang Penyadapan, nanti akan diatur bagaimana cara menyadap, lamanya waktu penyadapan, siapa yang bisa disadap dan siapa yang memberi izin," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan penyusunan RUU Penyadapan itu bagian memperkuat KPK dengan cara penegakan hukum yang dilakukan KPK tidak melanggar hukum sehingga perlu dibuat RUU tersebut.

Junimart mengatakan penyusunan RUU Penyadapan akan melibatkan KPK karena lembaga tersebut memerlukan fungsi penyadapan sehingga masukannya diperlukan agar RUU tersebut komprehensif.

Tag: Taufiqulhadi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pansus Angket KPK

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,991.68 3,951.90
British Pound GBP 1.00 19,685.55 19,482.04
China Yuan CNY 1.00 2,183.20 2,161.62
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,970.00 14,822.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,820.32 10,705.93
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,908.05 1,889.16
Dolar Singapura SGD 1.00 10,924.62 10,814.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,459.51 17,283.93
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.20 3,575.87
Yen Jepang JPY 100.00 13,327.99 13,192.70

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5873.597 61.807 602
2 Agriculture 1573.131 -18.171 20
3 Mining 1915.607 8.625 46
4 Basic Industry and Chemicals 796.218 16.285 71
5 Miscellanous Industry 1257.362 55.238 45
6 Consumer Goods 2447.908 35.684 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.933 1.870 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1023.502 -1.264 69
9 Finance 1055.900 6.888 91
10 Trade & Service 820.776 7.323 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 183 246 63 34.43
2 PADI 500 625 125 25.00
3 TFCO 680 850 170 25.00
4 DIGI 340 424 84 24.71
5 JSPT 1,200 1,450 250 20.83
6 BULL 141 169 28 19.86
7 PGLI 210 248 38 18.10
8 TCPI 3,020 3,480 460 15.23
9 ABMM 2,040 2,290 250 12.25
10 KPAL 394 442 48 12.18
No Code Prev Close Change %
1 ARTO 179 137 -42 -23.46
2 PNSE 850 665 -185 -21.76
3 AKPI 970 770 -200 -20.62
4 TAMU 4,290 3,590 -700 -16.32
5 MINA 550 464 -86 -15.64
6 COWL 515 448 -67 -13.01
7 TRUS 195 170 -25 -12.82
8 NICK 146 130 -16 -10.96
9 AGRS 260 232 -28 -10.77
10 MGNA 57 51 -6 -10.53
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 384 406 22 5.73
2 SRSN 85 82 -3 -3.53
3 KPIG 715 710 -5 -0.70
4 PNLF 226 238 12 5.31
5 TLKM 3,570 3,550 -20 -0.56
6 BBRI 2,940 3,000 60 2.04
7 ASII 7,025 7,400 375 5.34
8 ERAA 2,470 2,510 40 1.62
9 ENRG 127 136 9 7.09
10 BBCA 24,000 24,000 0 0.00