Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:38 WIB. Iran - Iran tunjuk Menteri Ekonomi baru untuk hadapi sanksi AS.
  • 19:37 WIB. Siemens - Pejabat tinggi Jerman mendesak bos Siemens agar tak hadir dalam konferensi Saudi.
  • 19:37 WIB. Amerika Serikat - Menkeu AS: terlalu dini untuk mengomentari sanksi terhadap Arab Saudi.
  • 19:36 WIB. Saudi - Di tengah skeptisisme, pejabat Saudi memberikan versi lain dari kematian Khashoggi.
  • 19:35 WIB. Eropa - Uni Eropa minta transparansi penyelidikan pembunuhan Khashoggi.
  • 19:34 WIB. China - 22 pekerja terjebak dalam ledakan tambang batu bara di China.
  • 19:34 WIB. Sulawesi Tengah - Kerugian dan kerusakan bencana Sulteng capai Rp13,82 triliun.
  • 19:33 WIB. Khashoggi - Khashoggi diduga tewas akibat cekikan di leher.
  • 19:33 WIB. UNESCO - Kepala UNESCO: Kasus Khashoggi tidak dapat dinegosiasikan.
  • 19:32 WIB. AJI - AJI desak dunia hentikan cara Saudi bungkam kritik.
  • 19:32 WIB. Riyadh - Parlemen AS tuntut duta besar untuk Riyadh ditarik.
  • 19:31 WIB. Turki - Turki janji beberkan detail pembunuhan Khashoggi.
  • 19:31 WIB. Khashoggi - Inggris: penjelasan Saudi tentang kematian Khashoggi tidak dapat dipercaya.
  • 19:30 WIB. Venezuela - Trump: Demokrat ingin jadikan AS seperti Venezuela.

Taksi Online Jabar 100 Persen Dukung Permenhub

Foto Berita Taksi Online Jabar 100 Persen Dukung Permenhub
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi Jawa Barat (WAAT Jabar) menyatakan dukungan terhadap pemerintah agar segera merealisasikan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) no. 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Ketua WAAT Jabar Herman mengungkapkan, pemerintah harus tegas dalam penerapan aturan tersebut. Pasalnya, kehadiran transportasi berbasis aplikasi online perlu diatur. Selain itu, mengimbau pemerintah agar konsisten pada kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. 

"Kami meminta pemerintah untuk tetap konsisten pada kebijakan yang diputuskan dan diterbitkan dalam Permenhub 108 tahun 2017," kata Herman kepada wartawan di Bandung, Rabu (31/1/2018).

Dia juga mendesak pemerintah untuk melakukan penegakan hukum dan sanksi tegas terhadap angkutan transportasi berbasis aplikasi online yang tidak taat pada aturan yang berlaku. Begitu pun dengan transportasi berbasis aplikasi online yang harus mentaati peraturan tersebut.

"Kami menghimbau transportasi berbasis aplikasi online untuk ikut juga menaaati Permenhub 108 tahun 2017," tegasnya.

Menurut Herman, seharusnya pelaku transportasi online bisa menyepakati kehadiran Permenhub 108. Sebab persoalan ini sudah berlarut-larut dan tak kunjung selesai. Dikatakan Herman, kalau pemerintah terus menerus menanggapi protes dari pelaku transportasi online kedepannya bisa menimbulkan kerumitan lain.

"Kami minta realisasi segera. Kita (transportasi konvensional dan online, red) sudah beberapa kali aksi dan audiensi. Kita sepakat untuk mau diatur," katanya.

Herman menilai pemerintah sudah baik menerbitkan payung hukum yang jelas kepada transportasi online. Aturan itu dinilai telah menemberikan keadilan bagi transportasi konvensional. Namun, ia menegaskan jika pemerintah tak tegas dalam penerapan hukum, pihaknya akan turun ke jalan.

"Kalau tidak ditegakkan, kita pun tidak akan bayar pajak, KIR, plat kuning juga akan kita copot. Pemerintah harusnya berpikir kalau tidak ada pajak berapa kerugian negera, dengan diatur kan keuntungan ke negara. Semuanya jadi ada kontrol," ungkap Herman.

Seperti diketahui, Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 itu terbit menggantikan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Sebab, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil Permenhub 26/2017 itu pada 20 Juni 2017.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, aturan tersebut mulai diberlaku pada 1 Februari 2018. Keputusan itu usai pihak Kemenhub memberikan sosialisasi Permenhub tersebut selama tiga bulan.

Atas aturan tersebut, pihak transportasi online menolak keras. Penolakan disampaikan melalui aksi unjuk rasa. Sejumlah poin yang dianggap merugikan adalah batas wilayah trayek, pemasangan stiker di kaca, kepemilikan kendaraan yang tidak boleh perorangan, pengujian kendaraan bermotor atau uji KIR dan pengemudi harus mempunyai surat izin mengemudi (SIM) kategori umum. 

Tag: peraturan, Taksi Online, Jawa Barat (Jabar)

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46