Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 05:19 WIB. EPL - Wolverhampton Wanderers 0 vs 2 Watford
  • 05:18 WIB. EPL - West Ham United 0 vs 1 Tottenham Hotspur
  • 05:17 WIB. EPL - Newcastle United 0 vs 1 Brighton & Hove Albion
  • 05:15 WIB. EPL - Manchester City 5 vs 0 Burnley
  • 05:10 WIB. EPL - Huddersfield Town 0 vs 1 Liverpool
  • 05:02 WIB. EPL - Cardiff City 4 vs 2 Fulham
  • 05:01 WIB. EPL - AFC Bournemouth 0 vs 0 Southampton
  • 05:00 WIB. EPL - Chelsea 2 vs 2 Manchester United

Plt Gubernur Dari Polisi, Cederai Demokrasi

Foto Berita Plt Gubernur Dari Polisi, Cederai Demokrasi
Warta Ekonomi.co.id, Padang -

Akademisi dari Universitas Bung Hatta Padang, Sumatera Barat, Miko Kamal Phd menilai wacana penunjukan unsur kepolisian sebagai pelaksana tugas kepala daerah mencederai demokrasi karena hal tersebut melanggar aturan yang ada.

"Dalam Undang-Undang no 10 tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur, bupati dan wali Kota dinyatakan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata dia di Padang, Rabu.

Ia menjelaskan ketentuan mengenai kekosongan jabatan diatur di dalam Pasal 201 ayat 10 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

"Mengacu kepada pasal tersebut dipahami bahwa jabatan pimpinan madya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri atau daerah yang bersangkutan," ujar dia.

Oleh sebab itu, menurut dia rencana Pemerintah melalui menteri dalam negeri yang akan menunjuk polisi aktif sebagai pelaksana tugas atau pejabat gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut tidak sejalan dengan aturan hukum yang berlaku.

Salah satu amanah reformasi adalah dihapusnya dwifungsi TNI/Polri, maknanya untuk memastikan netralitas sebagai pemegang kuasa konstitusional yang menjaga pertahanan dan keamanan negara, katanya.

Ia menyarankan seharusnya untuk menjaga semangat anti dwifungsi TNI/Polri dan netralitas kedua institusi tersebut, Pemerintah tidak menarik individu dari kedua unsur lembaga ini mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah yang mengikuti Pilkada.

Pada sisi lain, menurutnya dalam Pasal 201 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan dinyatakan jabatan pelaksana tugas atau pejabat gubernur/bupati/walikota harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya yang berasal dari kalangan sipil.

Ia menambahkan rencana menjadikan perwira tinggi polri yang masih aktif untuk menjadi pelaksana tugas atau pejabat gubernur merupakan langkah mundur reformasi dan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

Dalam Undang-Undang no 2 tahun 2002 disebutkan bahwa polri harus berposisi netral dalam kehidupan poitik dan apabila terdapat anggota Polri menduduki jabatan diluar kepolisian, maka itu dapat dilakukan setelah yang bersangkutan mengundurkan diri dari kedinasan, kata dia.

Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan tidak mungkin menunjuk seluruh Eselon I kemendagri sebagai plt gubernur karena banyaknya provinsi yang mengikuti pilkada serentak.

Dia juga menyatakan tidak melanggar undang-undang atas wacana tersebut.

Tag: Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Aparatur Sipil Negara

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46