Portal Berita Ekonomi Jum'at, 17 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:23 WIB. iPhone - 2018 Gold iPhone Xs - Billionaire Solid Gold Edition berlapis emas 18 karat dijual nyaris Rp2 miliar.
  • 23:19 WIB. Uber - Uber telan kerugian Rp13 triliun.
  • 23:17 WIB. Google - Google One tawarkan Cloud Storage bertarif murah.
  • 23:15 WIB. Motorola - Jiplak iPhone X, Motorola tuai cibiran.
  • 21:55 WIB. Go-Jek - Nadiem: Negara Asean Menanti kehadiran Go-Jek.
  • 21:51 WIB. Google - KPPU Brazil pertimbangkan investigasi Google untuk monopoli sistem operasi ponsel.
  • 21:30 WIB. XL - XL Axiata buka pusat monitoring layanan dan cek kondisi jaringan.
  • 21:28 WIB. Alibaba - Alibaba Cloud rilis fitur anti mata-mata dan sabotase.
  • 21:19 WIB. Line - Line anggarkan US$10 juta untuk investasi startup Blockchain.
  • 21:18 WIB. Kominfo - Kominfo tangkal smartphone BM dengan aktivasi IMEI akhir 2018.
  • 21:17 WIB. Dokterbabe - Ekspansi ke luar negeri, situs Dokterbabe ganti nama jadi Okaydoc.
  • 21:16 WIB. Apple - Apple bakal bikin Macbook dengan harga terjangkau.
  • 21:15 WIB. Google - Google luncurkan platform komputasi awan Google One.

Plt Gubernur Dari Polisi, Cederai Demokrasi

Foto Berita Plt Gubernur Dari Polisi, Cederai Demokrasi
Warta Ekonomi.co.id, Padang -

Akademisi dari Universitas Bung Hatta Padang, Sumatera Barat, Miko Kamal Phd menilai wacana penunjukan unsur kepolisian sebagai pelaksana tugas kepala daerah mencederai demokrasi karena hal tersebut melanggar aturan yang ada.

"Dalam Undang-Undang no 10 tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur, bupati dan wali Kota dinyatakan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata dia di Padang, Rabu.

Ia menjelaskan ketentuan mengenai kekosongan jabatan diatur di dalam Pasal 201 ayat 10 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

"Mengacu kepada pasal tersebut dipahami bahwa jabatan pimpinan madya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri atau daerah yang bersangkutan," ujar dia.

Oleh sebab itu, menurut dia rencana Pemerintah melalui menteri dalam negeri yang akan menunjuk polisi aktif sebagai pelaksana tugas atau pejabat gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut tidak sejalan dengan aturan hukum yang berlaku.

Salah satu amanah reformasi adalah dihapusnya dwifungsi TNI/Polri, maknanya untuk memastikan netralitas sebagai pemegang kuasa konstitusional yang menjaga pertahanan dan keamanan negara, katanya.

Ia menyarankan seharusnya untuk menjaga semangat anti dwifungsi TNI/Polri dan netralitas kedua institusi tersebut, Pemerintah tidak menarik individu dari kedua unsur lembaga ini mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah yang mengikuti Pilkada.

Pada sisi lain, menurutnya dalam Pasal 201 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan dinyatakan jabatan pelaksana tugas atau pejabat gubernur/bupati/walikota harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya yang berasal dari kalangan sipil.

Ia menambahkan rencana menjadikan perwira tinggi polri yang masih aktif untuk menjadi pelaksana tugas atau pejabat gubernur merupakan langkah mundur reformasi dan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

Dalam Undang-Undang no 2 tahun 2002 disebutkan bahwa polri harus berposisi netral dalam kehidupan poitik dan apabila terdapat anggota Polri menduduki jabatan diluar kepolisian, maka itu dapat dilakukan setelah yang bersangkutan mengundurkan diri dari kedinasan, kata dia.

Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan tidak mungkin menunjuk seluruh Eselon I kemendagri sebagai plt gubernur karena banyaknya provinsi yang mengikuti pilkada serentak.

Dia juga menyatakan tidak melanggar undang-undang atas wacana tersebut.

Tag: Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Aparatur Sipil Negara

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5783.798 -32.792 599
2 Agriculture 1584.193 -7.884 20
3 Mining 1965.865 -31.513 46
4 Basic Industry and Chemicals 782.004 7.938 70
5 Miscellanous Industry 1220.194 17.296 45
6 Consumer Goods 2331.314 16.429 46
7 Cons., Property & Real Estate 433.212 -4.440 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 998.106 -18.088 70
9 Finance 1041.203 -17.449 91
10 Trade & Service 831.450 -1.637 144
No Code Prev Close Change %
1 ANDI 200 340 140 70.00
2 MDIA 157 210 53 33.76
3 CANI 154 197 43 27.92
4 BGTG 77 93 16 20.78
5 FILM 935 1,100 165 17.65
6 TIRA 127 149 22 17.32
7 BBHI 155 180 25 16.13
8 GLOB 172 198 26 15.12
9 AGRS 228 260 32 14.04
10 PALM 302 344 42 13.91
No Code Prev Close Change %
1 PNSE 1,275 960 -315 -24.71
2 ABMM 2,170 1,820 -350 -16.13
3 JPRS 248 214 -34 -13.71
4 ERTX 138 121 -17 -12.32
5 SKYB 372 330 -42 -11.29
6 CNTX 670 600 -70 -10.45
7 TALF 320 292 -28 -8.75
8 MAPA 3,670 3,350 -320 -8.72
9 AMIN 348 318 -30 -8.62
10 PSDN 280 256 -24 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,210 3,050 -160 -4.98
2 PTBA 4,030 4,120 90 2.23
3 FILM 935 1,100 165 17.65
4 TLKM 3,430 3,350 -80 -2.33
5 BGTG 77 93 16 20.78
6 ADRO 1,855 1,780 -75 -4.04
7 UNTR 34,000 33,400 -600 -1.76
8 BBNI 7,375 7,075 -300 -4.07
9 LSIP 1,325 1,320 -5 -0.38
10 BBCA 23,450 23,375 -75 -0.32