Portal Berita Ekonomi Minggu, 25 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:51 WIB. ESDM - Pemkab Kulon Progo mendapatkan izin wilayah penambangan rakyat emas di Gunung Kukusan dari Kemen ESDM.
  • 07:50 WIB. Ternate - Pemkot Ternate akan mengupayakan pembangunan pasar rempah di Ternate didanai Kementerian Perdagangan.
  • 07:49 WIB. Kemenpar - Kemenpar menggelar pertunjukan kesenian Wayang Ajen di Lapang Karangpawitan, Garut.
  • 07:47 WIB. Bantul - Pemkab Bantul akan memanfaatkan lahan bekas pasar rakyat untuk berjualan para pedagang kaki lima.
  • 07:46 WIB. Bali - Bali mencatat ekspor hasil perikanan dan kelautan sebesar US$326,57 juta selama tahun 2017.
  • 06:31 WIB. Pilkada - Presiden Jokowi mengingatkan agar rakyat Indonesia tak retak karena pilihan berbeda dalam Pilkada 2018.
  • 06:30 WIB. Yaman - Puluhan orang tewas dalam dua pengeboman bunuh diri di Yaman selatan.
  • 05:50 WIB. Beras - KPPU meminta agar pengaturan tata niaga beras dipangkas untuk memotong rantai distribusi yang panjang.
  • 05:46 WIB. Hotel - Adonara Hotels Group menyiapkan investasi Rp100 miliar untuk membuka cabang hotel baru di Eropa pada 2018.
  • 05:45 WIB. Gula - PTPN X menghentikan sementara operasional giling Pabrik Gula Watoetoelis di Sidoarjo.

Plt Gubernur Dari Polisi, Cederai Demokrasi

Foto Berita Plt Gubernur Dari Polisi, Cederai Demokrasi
Warta Ekonomi.co.id, Padang -

Akademisi dari Universitas Bung Hatta Padang, Sumatera Barat, Miko Kamal Phd menilai wacana penunjukan unsur kepolisian sebagai pelaksana tugas kepala daerah mencederai demokrasi karena hal tersebut melanggar aturan yang ada.

"Dalam Undang-Undang no 10 tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur, bupati dan wali Kota dinyatakan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata dia di Padang, Rabu.

Ia menjelaskan ketentuan mengenai kekosongan jabatan diatur di dalam Pasal 201 ayat 10 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

"Mengacu kepada pasal tersebut dipahami bahwa jabatan pimpinan madya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri atau daerah yang bersangkutan," ujar dia.

Oleh sebab itu, menurut dia rencana Pemerintah melalui menteri dalam negeri yang akan menunjuk polisi aktif sebagai pelaksana tugas atau pejabat gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut tidak sejalan dengan aturan hukum yang berlaku.

Salah satu amanah reformasi adalah dihapusnya dwifungsi TNI/Polri, maknanya untuk memastikan netralitas sebagai pemegang kuasa konstitusional yang menjaga pertahanan dan keamanan negara, katanya.

Ia menyarankan seharusnya untuk menjaga semangat anti dwifungsi TNI/Polri dan netralitas kedua institusi tersebut, Pemerintah tidak menarik individu dari kedua unsur lembaga ini mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah yang mengikuti Pilkada.

Pada sisi lain, menurutnya dalam Pasal 201 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan dinyatakan jabatan pelaksana tugas atau pejabat gubernur/bupati/walikota harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya yang berasal dari kalangan sipil.

Ia menambahkan rencana menjadikan perwira tinggi polri yang masih aktif untuk menjadi pelaksana tugas atau pejabat gubernur merupakan langkah mundur reformasi dan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

Dalam Undang-Undang no 2 tahun 2002 disebutkan bahwa polri harus berposisi netral dalam kehidupan poitik dan apabila terdapat anggota Polri menduduki jabatan diluar kepolisian, maka itu dapat dilakukan setelah yang bersangkutan mengundurkan diri dari kedinasan, kata dia.

Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan tidak mungkin menunjuk seluruh Eselon I kemendagri sebagai plt gubernur karena banyaknya provinsi yang mengikuti pilkada serentak.

Dia juga menyatakan tidak melanggar undang-undang atas wacana tersebut.

Tag: Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Aparatur Sipil Negara

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,663.17 3,626.81
British Pound GBP 1.00 19,165.88 18,973.43
China Yuan CNY 1.00 2,164.08 2,142.65
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,738.00 13,602.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,760.98 10,651.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,756.10 1,738.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,411.52 10,304.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,923.84 16,753.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,525.28 3,485.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,854.87 12,725.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6619.804 26.744 572
2 Agriculture 1663.837 1.042 19
3 Mining 2028.689 12.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 760.266 -4.137 69
5 Miscellanous Industry 1371.774 29.002 43
6 Consumer Goods 2826.534 8.189 47
7 Cons., Property & Real Estate 535.613 -0.797 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1167.809 5.396 62
9 Finance 1209.910 4.977 90
10 Trade & Service 942.344 5.798 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 55 74 19 34.55
2 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
3 CITA 600 740 140 23.33
4 AISA 545 665 120 22.02
5 NELY 137 161 24 17.52
6 IPCM 400 460 60 15.00
7 IPOL 134 148 14 10.45
8 BCIP 137 150 13 9.49
9 SONA 3,800 4,100 300 7.89
10 PSAB 191 206 15 7.85
No Code Prev Close Change %
1 LPGI 4,500 4,040 -460 -10.22
2 TIRA 280 252 -28 -10.00
3 SKBM 570 515 -55 -9.65
4 KBLV 520 480 -40 -7.69
5 AGRS 740 685 -55 -7.43
6 MTSM 248 230 -18 -7.26
7 INCI 510 474 -36 -7.06
8 BSSR 2,890 2,720 -170 -5.88
9 ASBI 310 294 -16 -5.16
10 DEWA 61 58 -3 -4.92
No Code Prev Close Change %
1 AISA 545 665 120 22.02
2 LMAS 64 63 -1 -1.56
3 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
4 PGAS 2,660 2,610 -50 -1.88
5 TRAM 352 376 24 6.82
6 BUMI 330 324 -6 -1.82
7 BBCA 23,900 24,250 350 1.46
8 ESTI 90 88 -2 -2.22
9 UNTR 35,875 37,000 1,125 3.14
10 PBRX 498 498 0 0.00