Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:31 WIB. PEP - Pertamina EP menemukan cadangan gas baru di Sulteng.
  • 08:12 WIB. BUMN - Ekonom menilai peran BUMN dalam infrastruktur sudah terlalu besar, saatnya pemerintah melibatkan swasta murni.
  • 07:34 WIB. BTN - BTN menggandeng PP-INI untuk meningkatkan kualitas kredit perseroan.
  • 07:15 WIB. PLN - PLN pertahankan mengonsumsi listrik di atas 6%.
  • 06:05 WIB. Pertamina - Pertamina mengapresiasi kerja polisi yang mengungkap pengoplos gas elpiji di Sumut.
  • 06:02 WIB. Waskita - Pembayaran tahap keempat proyek LRT Sumatera Selatan yang diterima Waskita menjadi suntikan energi bagi kas operasional perseroan.
  • 05:56 WIB. BNI - BNI mencatat kredit terdampak debitur gempa di Lombok sebesar Rp659 miliar dengan 2.674 nasabah.
  • 05:51 WIB. ADHI - Adhi Karya menargetkan pendapatan akhir tahun 2018 naik 16% menjadi 18 triliun secara yoy.
  • 05:47 WIB. BTN - KPA BTN tumbuh 34% pada September 2018.
  • 23:00 WIB. ReCharge - Startup ReCharge sediakan 200 lokasi sewa Powerbank di Jabodetabek.
  • 21:18 WIB. Nasional - Pemerintah bangun 256 Puskesmas di daerah tertinggal-perbatasan tahun ini
  • 21:18 WIB. Megapolitan - 41.869 TKI di wilayah Jakarta sudah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Waspada!! 12 Provinsi di Indonesia Rawan Hoax

Foto Berita Waspada!! 12 Provinsi di Indonesia Rawan Hoax
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan ada 12 provinsi yang masuk dalam kategori rawan penyebaran berita bohong atau hoaks serta ujaran kebencian pada Pilkada 2018.

"Potensi peredaran hoaks dan ujaran kebencian yang tinggi ada di 12 provinsi," kata Ketua Bawaslu RI Abhan di Kantor Bawaslu Jakarta, Rabu.

Daerah-daerah tersebut ialah Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Riau, Bali dan Sulawesi Tenggara.

Abhan menuturkan daerah-daerah itu memiliki tingkat kerawanan tertinggi terkait penyebaran konten negatif, karena pemakaian media sosial masyarakat di sana masif.

Oleh karena itu, potensi terjadinya kericuhan akibat penyebaran hoaks dan ujaran kebencian terkait isu-isu pilkada, menjadi tinggi di provinsi-provinsi tersebut, tambah dia.

"Sementara untuk kabupaten dan kota ada 38 daerah yang juga rawan. Dua di antaranya adalah Kabupaten Tabalong dan Konawe," kata Abhan.

Terkait masalah tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Bawaslu, untuk menyeleksi dan menindaklanjuti konten internet yang menyebarkan isu-isu yang meresahkan masyarakat.

Dalam kerja sama itu, KPU berperan menginformasikan data-data kampanye, di antaranya tim, petugas, serta akun-akun media sosial yang digunakan peserta pemilu sebagai alat sosialisasi.

Selanjutnya, data dan informasi itu akan menjadi acuan Bawaslu untuk mengawasi pelanggaran di lapangan, dan konten negatif yang dimuat media sosial selama kampanye.

Sementara Kemenkominfo bertugas menindaklanjuti konten internet yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur undang-undang.

 

Tag: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hoax, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Seno

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,074.00 4,032.94
British Pound GBP 1.00 19,818.76 19,620.15
China Yuan CNY 1.00 2,204.27 2,182.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,284.00 15,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,804.26 10,693.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,949.96 1,930.55
Dolar Singapura SGD 1.00 11,068.95 10,958.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,521.58 17,341.27
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.92 3,634.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,578.54 13,439.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5797.891 -42.544 610
2 Agriculture 1554.747 -15.585 20
3 Mining 1891.500 -26.913 47
4 Basic Industry and Chemicals 751.139 -6.438 70
5 Miscellanous Industry 1262.855 10.567 45
6 Consumer Goods 2461.265 -8.778 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.289 -1.746 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.222 -21.394 70
9 Finance 1042.692 -8.059 91
10 Trade & Service 784.869 -3.611 147
No Code Prev Close Change %
1 MPRO 314 392 78 24.84
2 MLPT 745 900 155 20.81
3 MFMI 700 840 140 20.00
4 SKYB 159 190 31 19.50
5 KPAL 402 478 76 18.91
6 RELI 228 258 30 13.16
7 PBSA 690 760 70 10.14
8 NOBU 950 1,040 90 9.47
9 BAYU 2,470 2,700 230 9.31
10 GJTL 635 690 55 8.66
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 400 300 -100 -25.00
2 AMAG 358 270 -88 -24.58
3 TRIO 226 184 -42 -18.58
4 SKRN 1,225 1,030 -195 -15.92
5 YPAS 725 610 -115 -15.86
6 MINA 585 520 -65 -11.11
7 DUCK 1,590 1,440 -150 -9.43
8 DART 294 268 -26 -8.84
9 TFCO 600 550 -50 -8.33
10 HDFA 128 118 -10 -7.81
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 356 -6 -1.66
2 BMTR 334 334 0 0.00
3 PGAS 2,340 2,350 10 0.43
4 BHIT 79 79 0 0.00
5 LPPF 5,025 4,990 -35 -0.70
6 MNCN 775 780 5 0.65
7 PTBA 4,610 4,510 -100 -2.17
8 BBCA 23,150 22,950 -200 -0.86
9 GJTL 635 690 55 8.66
10 KPIG 138 139 1 0.72