Portal Berita Ekonomi Jum'at, 25 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:55 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan tunggu aturan cukai rokok sebagai salah satu opsi atasi defisit.
  • 20:54 WIB. BMRI - Bank Mandiri memiliki pipeline untuk terbitkan obligasi subordinasi sebesar Rp1 triliun.
  • 20:54 WIB. BMRI - Bank Mandiri berencana terbitkan obligasi Rp3,5 triliun pada kuartal III 2018.
  • 20:54 WIB. BMRI - Bank Mandiri alokasikan dana Rp1 triliun-Rp1,5 triliun guna suntikkan modal ke anak usaha sepanjang tahun ini.
  • 20:53 WIB. Pertamina EP - Pertamina EP catat produksi minyak 256.619 BOEPD hingga 15 Mei 2018, lebih tinggi 101,6% dari target.
  • 20:53 WIB. Jamkrindo Syariah - Di akhir kuartal I 2018, volume penjaminan Jamkrindo Syariah capai Rp3,4 triliun.
  • 20:52 WIB. BUMN - Pelni dan Inalum siapkan 1.000 tiket mudik gratis Batam-Medan.
  • 20:52 WIB. JSMR - Jasa Marga akan tutup sementara sebagian badan jalan Tol Jakarta-Cikampek untuk keperluan perbaikan jalan.
  • 20:52 WIB. Bank Mandiri - Bank Mandiri siapkan dana Rp57 triliun untuk persiapan Lebaran.
  • 20:51 WIB. Pelindo IV - Kemhub dan Pelindo IV bekerja sama manfaatkan stasiun VTS.
  • 20:24 WIB. Malware - Setengah juta pengguna router WiFi di dunia terjangkit Malware.
  • 20:22 WIB. Samsung - Samsung bayar denda US$539 juta (setara Rp7,6 triliun) kepada Apple¬†karena melanggar lima paten Apple.¬†
  • 20:20 WIB. Sony - Sony tak lagi berharap banyak pada bisnis smartphone.
  • 20:20 WIB. Microsoft - Xiaoice sudah menjalani uji coba di Tiongkok sejak beberapa waktu lalu.
  • 20:19 WIB. Essential - Proyek ponsel Essential 2 dikabarkan tidak akan pernah terjadi.

Gubernur Ganteng Dicekal ke Luar Negeri

Foto Berita Gubernur Ganteng Dicekal ke Luar Negeri
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah menerima surat permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencegahan Gubernur Jambi Zumi Zola ke luar negeri.

Tanggal 25 Januari 2018 Ditjen Imigrasi telah menerima Surat Keputusan KPK tentang pencegahan berpergian ke luar negeri atas nama Zumi Zola Zulkifli pekerjaan Gubernur Jambi periode 2016-2021, kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Agung menyatakan alasan pencegahan ke luar negeri itu dikarenakan keberadaan Zumi diperlukan terkait proses penyidikan kasus korupsi menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi.

"Periode pencegahan berlaku untuk enam bulan ke depan," ungkap Agung.

Namun, ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apakah dalam surat permintaan pencegahan itu status Zumi Zola sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Saya tidak pegang dokumennya karena ada di kantor," ucap Agung.

Sebelumnya, KPK akan segera mengumumkan tersangka baru dalam pengembangan kasus terkait dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

"Hasil resminya segera kami umumkan beberapa hari ke depan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/1).

Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut saat dikonfirmasi siapa tersangka baru dalam kasus suap pengesahan RAPBD Jambi itu.

"Jangan, kalau sebut orang kan tidak boleh," ucap Saut.

Sebelumnya. KPK pada Rabu menggeledah rumah dinas Gubernur Jambi Zumi Zola.

"Normatifnya, kalau geledah kan sudah tahap penyidikan," ungkap Saut.

Terkait pengembangan kasus itu, KPK pun telah memanggil Zumi Zola pada Senin (22/1) lalu.

Dalam proses pengembangan penyidikan kasus tersebut, KPK mendapatkan beberapa informasi baru yang perlu diperdalam.

"Jadi, pemeriksaan Gubernur Jambi dalam konteks pengembangan perkara ini di tingkat penyidikan karena ada beberapa informasi dan fakta-fakta yang perlu kami klarifikasi lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat itu.

Sebelumnya, Zumi Zola juga sempat diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Saifudin pada Jumat (5/1) lalu.

Saifudin merupakan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi yang diduga sebagai pihak pemberi dalam kasus tersebut.

Saat itu, Zumi Zola mengaku tidak mengetahui adanya instruksi pemberian uang kepada anggota DPRD Jambi untuk memuluskan pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2018.

Untuk diketahui, instruksi pemberian uang dilakukan oleh anak buah Zumi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin.

KPK telah menetapkan empat tersangka terkait kasus tersebut, yakni anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono, Erwan Malik, Arfan, dan Saifudin.

Total uang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus tersebut sebesar Rp4,7 miliar.

Diduga pemberian uang itu agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

Sebelumnya, diduga sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov.

Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai "uang ketok".

Pencarian uang itu dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan Pemprov.

Selanjutnya, anak buah Arfan memberi uang ke Saifudin sejumlah Rp3 miliar.

Kemudian Saifudin memberikan uang itu ke beberapa anggota DPRD dari lintas fraksi dengan rincian pemberian pertama dilakukan di pagi hari sebesar Rp700 juta, pemberikan kedua di hari yang sama sebesar Rp600 juta, dan pemberian ketiga Rp400 juta.

KPK mengamankan Saifudin dan Supriono beberapa saat setelah penyerahan uang Rp400 juta di sebuah restoran di dekat salah satu rumah sakit di Jambi.

Tag: Imigrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zumi Zola

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5975.742 29.204 583
2 Agriculture 1545.561 -3.579 19
3 Mining 1874.083 5.539 44
4 Basic Industry and Chemicals 797.876 9.669 69
5 Miscellanous Industry 1255.404 1.089 44
6 Consumer Goods 2467.513 7.000 45
7 Cons., Property & Real Estate 463.741 1.542 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1016.181 -6.306 65
9 Finance 1058.646 9.953 92
10 Trade & Service 911.636 5.660 140
No Code Prev Close Change %
1 HOME 120 156 36 30.00
2 CMPP 240 300 60 25.00
3 TRUK 430 535 105 24.42
4 SKBM 436 535 99 22.71
5 VINS 128 150 22 17.19
6 CAMP 444 520 76 17.12
7 NELY 118 134 16 13.56
8 SKYB 430 488 58 13.49
9 KBLV 540 600 60 11.11
10 NAGA 218 242 24 11.01
No Code Prev Close Change %
1 TGRA 585 458 -127 -21.71
2 YPAS 790 620 -170 -21.52
3 SONA 3,200 2,750 -450 -14.06
4 RDTX 6,500 5,625 -875 -13.46
5 FREN 110 97 -13 -11.82
6 MITI 131 116 -15 -11.45
7 IDPR 900 800 -100 -11.11
8 SDMU 298 272 -26 -8.72
9 TRUS 238 218 -20 -8.40
10 CNTX 650 600 -50 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 BHIT 119 121 2 1.68
2 PGAS 2,170 2,080 -90 -4.15
3 BBRI 3,060 3,120 60 1.96
4 KREN 750 740 -10 -1.33
5 ERAA 2,730 2,730 0 0.00
6 MNCN 1,235 1,240 5 0.40
7 TARA 830 840 10 1.20
8 UNTR 36,950 37,500 550 1.49
9 TLKM 3,560 3,560 0 0.00
10 INKP 15,250 16,000 750 4.92