Portal Berita Ekonomi Senin, 26 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:08 WIB. Hukum - Sidang perdana PK Ahok digelar, Senin (26/2).
  • 09:07 WIB. Daerah - Polisi Jabar siap jaga para Ulama.
  • 09:07 WIB. Nasional - Ketua NU Jabar berharapĀ lahirkan pemimpin pembawa perubahan.
  • 09:06 WIB. Pilgub Jabar - Ridwan Kamil gencar lawan politik uang.
  • 20:32 WIB. Iran - Donald Trump menyatakan sikap Rusia dan Iran soal krisis Suriah memalukan.
  • 20:31 WIB. Suriah - AS ragukan Suriah akan patuhi resolusi DK PBB soal gencatan senjata.
  • 20:30 WIB. Yerusalem - AS diwartakan akan pindahkan kedubes di Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018.
  • 20:29 WIB. Ghouta - Rusia tuding AS berperan dalam tingkatkan krisis di Ghouta, Suriah.
  • 20:27 WIB. OlimpiadeĀ - Ivanka Trump hadiri penutupan Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang, Korea Selatan.
  • 20:23 WIB. Netanyahu - Benjamin Netanyahu kembali diinterogasi oleh polisi Israel atas dugaan tindak korupsi.
  • 20:24 WIB. Ghouta - Lebih dari 500 warga tewas di Ghouta Timur dalam sepekan.
  • 20:25 WIB. Korea Utara - Kedatangan pejabat tinggi Korea Utara ke Korsel disambut dengan aksi unjuk rasa.
  • 20:26 WIB. China - Otoritas China desak AS batalkan sanksi baru yang ditujukan kepada Korea Utara.

DPR Harap Pemerintah Kaji Aturan Wajib Tanam Bawang Putih

Foto Berita DPR Harap Pemerintah Kaji Aturan Wajib Tanam Bawang Putih
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritisi kewajiban importir untuk menanam bawang putih 5% dari alokasi impor sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 16 Tahun 2016.

Kementerian Pertanian (Kementan) diminta untuk melakukan koordinasi lebih intensif dan melakukan kajian yang mendalam terkait kebijakan itu. Pasalnya, niat baik untuk meningkatkan produksi bisa menjadi sia-sia jika tanpa disertai dengan kajian yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Koordinasi yang berjalan baik, sinkronisasi data yang mumpuni antarinstansi, serta sosialisasi yang cukup tentang peraturan juga menjadi faktor lain yang harus diperhitungkan pemerintah.

"Kebijakan tidak bisa diambil secara dadakan. Tiap kebijakan harus ada sosialisasi dulu. Disuruh menanam, lahannya ada enggak? Cocok enggak? Airnya ada enggak? Yang mengolah ada apa enggak? Selama itu ada itu bagus. Itu mendorong lebih swasembada. Tapi saya enggak tau, Kementerian sudah membuat kajian atau belum," kata Wakil Komisi IV DPR RI Daniel Johan kepada wartawan saat dimintai pendapatnya soal potensi kelangkaan bawang putih, Rabu (31/1/2018).

Senada, Anggota Komisi IV Firman Soebagyo menuturkan, komoditas bawang putih sudah lama mengalam defisit. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang mewajibkan importir menanam memang diniatkan agar Indonesia tidak terus-menerus menjadi sasaran pasar semata.

"Namun, bawang putih tidak bisa ditanama seperti bawang merah. Kalau bawang merah menggunakan lahan yang sifatnya tidak spesifik. Bawang putih harus spesifik. Tentunya, harus juga dilakukan riset kira-kira lahan-lahan di mana saja yang memiliki suhu tertentu bisa ditanami bawang putih," ucapnya.

Menurutnya, jika hal seperti ini terus dibiarkan, akan terjadi saling sandera antara pemerintah dengan importir dan pedagang bawang putih. Ujungnya akan terjadi kekosongan pasokan di pasar. "Kita masih butuh impor. Mau dari mana kalau tidak impor," ucapnya.

Anggota Komisi IV lainnya, Ono Surono menilai, adalah hal yang wajar jika Kementan memproteksi petani di Indonesia terkait produk pertanian apa pun, termasuk bawang putih. Ranah Kementan menurutnya memang bicara bagaimana meningkatkan produksi dan tidak melulu mengandalkan impor.

Namun, terkait dengan ancaman kelangkaan, ia menilai saat ini perlu koordinasi yang lebih mendalam antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, importir, dan petani. "Ada hal-hal yang harus dipertegas agar kelangkaan bawang putih bisa teratasi, tetapi program kedaulatan pangan bisa berjalan," kata Ono.

Seperti diberitakan sebelumnya, komoditas bawang putih tahun ini terancam kembali langka. Pasalnya, komoditas yang 95% pasokannya tergantung pada impor ini, perlahan berkurang pasokannya seiring dengan keengganan importir mengimpor dari negara produsen. Hingga 25 Januari 2018, Kementerian Perdagangan menyatakan belum ada izin impor bawang putih yang yang dikeluarkan untuk tahun ini.

Tag: Bawang Putih, Kementerian Pertanian (Kementan), Komisi IV DPR, Daniel Johan, Ono Surono, Firman Soebagyo

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Anis Efizudin

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,663.17 3,626.81
British Pound GBP 1.00 19,165.88 18,973.43
China Yuan CNY 1.00 2,164.08 2,142.65
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,738.00 13,602.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,760.98 10,651.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,756.10 1,738.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,411.52 10,304.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,923.84 16,753.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,525.28 3,485.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,854.87 12,725.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6619.804 26.744 572
2 Agriculture 1663.837 1.042 19
3 Mining 2028.689 12.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 760.266 -4.137 69
5 Miscellanous Industry 1371.774 29.002 43
6 Consumer Goods 2826.534 8.189 47
7 Cons., Property & Real Estate 535.613 -0.797 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1167.809 5.396 62
9 Finance 1209.910 4.977 90
10 Trade & Service 942.344 5.798 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 55 74 19 34.55
2 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
3 CITA 600 740 140 23.33
4 AISA 545 665 120 22.02
5 NELY 137 161 24 17.52
6 IPCM 400 460 60 15.00
7 IPOL 134 148 14 10.45
8 BCIP 137 150 13 9.49
9 SONA 3,800 4,100 300 7.89
10 PSAB 191 206 15 7.85
No Code Prev Close Change %
1 LPGI 4,500 4,040 -460 -10.22
2 TIRA 280 252 -28 -10.00
3 SKBM 570 515 -55 -9.65
4 KBLV 520 480 -40 -7.69
5 AGRS 740 685 -55 -7.43
6 MTSM 248 230 -18 -7.26
7 INCI 510 474 -36 -7.06
8 BSSR 2,890 2,720 -170 -5.88
9 ASBI 310 294 -16 -5.16
10 DEWA 61 58 -3 -4.92
No Code Prev Close Change %
1 AISA 545 665 120 22.02
2 LMAS 64 63 -1 -1.56
3 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
4 PGAS 2,660 2,610 -50 -1.88
5 TRAM 352 376 24 6.82
6 BUMI 330 324 -6 -1.82
7 BBCA 23,900 24,250 350 1.46
8 ESTI 90 88 -2 -2.22
9 UNTR 35,875 37,000 1,125 3.14
10 PBRX 498 498 0 0.00