Portal Berita Ekonomi Minggu, 27 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:31 WIB. YouTube - Pengadilan Mesir perintahkan larangan sementara YouTube.
  • 10:30 WIB. Suriah - Turki telah lumpuhkan 4.475 teroris di Afrin, Suriah.
  • 10:29 WIB. Israel - Hamas sangkal isu "negosiasi pertukaran tahanan dengan Israel".
  • 10:28 WIB. Arab - Qatar larang penjualan produk dari empat negara Arab.
  • 10:26 WIB. Kim Jong-un - Moon Jae-in dan Kim Jong Un adakan pertemuan mendadak.
  • 10:25 WIB. Malaysia - Warga Malaysia galang dana untuk bantu utang negara.
  • 10:24 WIB. Amerika - Dua negara bagian AS umumkan keadaan darurat topan.
  • 10:23 WIB. Somalia - Puluhan orang tewas di Somalia akibat cuaca ekstrem.
  • 10:22 WIB. China - Sengketa AS-China jadi kekhawatiran dalam pertemuan APEC.
  • 10:21 WIB. Iran - Sanksi AS sasar maskapai penerbangan kepresidenan Iran.
  • 09:59 WIB. DKI Jakarta - Anies soal Ormas minta THR jika langgar hukum laporkan.
  • 09:57 WIB. DKI Jakarta - Anies kaji usul PKS soal Milad Jakarta pada ramadan ke-22.
  • 09:57 WIB. Nasional - Kemendagri: 10 juta penduduk belum rekam e-KTP.
  • 09:56 WIB. Pilpres - Gatot Nurmantyo optimis ikut Pilpres 2019.
  • 09:56 WIB. Politik - Fahri Hamzah belum maafkan dosa Abraham Samad terhadap eks presiden PKS.

DPR Harap Pemerintah Kaji Aturan Wajib Tanam Bawang Putih

Foto Berita DPR Harap Pemerintah Kaji Aturan Wajib Tanam Bawang Putih
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritisi kewajiban importir untuk menanam bawang putih 5% dari alokasi impor sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 16 Tahun 2016.

Kementerian Pertanian (Kementan) diminta untuk melakukan koordinasi lebih intensif dan melakukan kajian yang mendalam terkait kebijakan itu. Pasalnya, niat baik untuk meningkatkan produksi bisa menjadi sia-sia jika tanpa disertai dengan kajian yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Koordinasi yang berjalan baik, sinkronisasi data yang mumpuni antarinstansi, serta sosialisasi yang cukup tentang peraturan juga menjadi faktor lain yang harus diperhitungkan pemerintah.

"Kebijakan tidak bisa diambil secara dadakan. Tiap kebijakan harus ada sosialisasi dulu. Disuruh menanam, lahannya ada enggak? Cocok enggak? Airnya ada enggak? Yang mengolah ada apa enggak? Selama itu ada itu bagus. Itu mendorong lebih swasembada. Tapi saya enggak tau, Kementerian sudah membuat kajian atau belum," kata Wakil Komisi IV DPR RI Daniel Johan kepada wartawan saat dimintai pendapatnya soal potensi kelangkaan bawang putih, Rabu (31/1/2018).

Senada, Anggota Komisi IV Firman Soebagyo menuturkan, komoditas bawang putih sudah lama mengalam defisit. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang mewajibkan importir menanam memang diniatkan agar Indonesia tidak terus-menerus menjadi sasaran pasar semata.

"Namun, bawang putih tidak bisa ditanama seperti bawang merah. Kalau bawang merah menggunakan lahan yang sifatnya tidak spesifik. Bawang putih harus spesifik. Tentunya, harus juga dilakukan riset kira-kira lahan-lahan di mana saja yang memiliki suhu tertentu bisa ditanami bawang putih," ucapnya.

Menurutnya, jika hal seperti ini terus dibiarkan, akan terjadi saling sandera antara pemerintah dengan importir dan pedagang bawang putih. Ujungnya akan terjadi kekosongan pasokan di pasar. "Kita masih butuh impor. Mau dari mana kalau tidak impor," ucapnya.

Anggota Komisi IV lainnya, Ono Surono menilai, adalah hal yang wajar jika Kementan memproteksi petani di Indonesia terkait produk pertanian apa pun, termasuk bawang putih. Ranah Kementan menurutnya memang bicara bagaimana meningkatkan produksi dan tidak melulu mengandalkan impor.

Namun, terkait dengan ancaman kelangkaan, ia menilai saat ini perlu koordinasi yang lebih mendalam antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, importir, dan petani. "Ada hal-hal yang harus dipertegas agar kelangkaan bawang putih bisa teratasi, tetapi program kedaulatan pangan bisa berjalan," kata Ono.

Seperti diberitakan sebelumnya, komoditas bawang putih tahun ini terancam kembali langka. Pasalnya, komoditas yang 95% pasokannya tergantung pada impor ini, perlahan berkurang pasokannya seiring dengan keengganan importir mengimpor dari negara produsen. Hingga 25 Januari 2018, Kementerian Perdagangan menyatakan belum ada izin impor bawang putih yang yang dikeluarkan untuk tahun ini.

Tag: Bawang Putih, Kementerian Pertanian (Kementan), Komisi IV DPR, Daniel Johan, Ono Surono, Firman Soebagyo

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Anis Efizudin

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5975.742 29.204 583
2 Agriculture 1545.561 -3.579 19
3 Mining 1874.083 5.539 44
4 Basic Industry and Chemicals 797.876 9.669 69
5 Miscellanous Industry 1255.404 1.089 44
6 Consumer Goods 2467.513 7.000 45
7 Cons., Property & Real Estate 463.741 1.542 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1016.181 -6.306 65
9 Finance 1058.646 9.953 92
10 Trade & Service 911.636 5.660 140
No Code Prev Close Change %
1 HOME 120 156 36 30.00
2 CMPP 240 300 60 25.00
3 TRUK 430 535 105 24.42
4 SKBM 436 535 99 22.71
5 VINS 128 150 22 17.19
6 CAMP 444 520 76 17.12
7 NELY 118 134 16 13.56
8 SKYB 430 488 58 13.49
9 KBLV 540 600 60 11.11
10 NAGA 218 242 24 11.01
No Code Prev Close Change %
1 TGRA 585 458 -127 -21.71
2 YPAS 790 620 -170 -21.52
3 SONA 3,200 2,750 -450 -14.06
4 RDTX 6,500 5,625 -875 -13.46
5 FREN 110 97 -13 -11.82
6 MITI 131 116 -15 -11.45
7 IDPR 900 800 -100 -11.11
8 SDMU 298 272 -26 -8.72
9 TRUS 238 218 -20 -8.40
10 CNTX 650 600 -50 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 BHIT 119 121 2 1.68
2 PGAS 2,170 2,080 -90 -4.15
3 BBRI 3,060 3,120 60 1.96
4 KREN 750 740 -10 -1.33
5 ERAA 2,730 2,730 0 0.00
6 MNCN 1,235 1,240 5 0.40
7 TARA 830 840 10 1.20
8 UNTR 36,950 37,500 550 1.49
9 TLKM 3,560 3,560 0 0.00
10 INKP 15,250 16,000 750 4.92