Portal Berita Ekonomi Kamis, 16 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:01 WIB. PSI - Buku 'Kebijakan Ahok' juga berisi cara Basuki Tjahaja Purnama membangun Jakarta.
  • 15:01 WIB. PSI - Buku 'Kebijakan Ahok' tidak hanya berisi kebijakan tetapi juga warisan.
  • 14:59 WIB. Ahok - Melalui timnya, Ahok luncurkan buku 'Kebijakan Ahok'.
  • 14:46 WIB. Ritel - Konsep belanja ritel kini beralih menjadi online.
  • 14:42 WIB. Wekraf – Wonosobo Ekonomi kreatif (Wekraf) wadah para kreator mengembangkan ekonomi kreatif.
  • 14:42 WIB. Emas Antam – Harga jual dan beli kembali emas antam menyusut.
  • 14:38 WIB.

    Asian Games – Asian games buka peluang UMKM tembus pasar ekspor.

  • 14:18 WIB. Tokopedia - Tokopedia berupaya majukan usaha mikro, kecil, dan menengah.
  • 14:15 WIB. SDM - Kemenperin prioritaskan peningkatan SDM 2019.
  • 14:05 WIB. Jokowi - Menjalanlan program "BBM Satu Harga" agar terwujudnya pancasila sila ke-5.
  • 13:37 WIB. Jokowi - Program Jokowi "Dana Desa" untuk fasilitasi infrastruktur.
  • 13:33 WIB. ESDM - Kementerian ESDM fasilitasi Riau blok rokan.
  • 12:46 WIB. Jokowi - Pemerintah tidak main-main dengan aksi pencurian ikan yang dulu sering terjadi di perairan Indonesia.
  • 12:45 WIB. Jokowi - Kemiskinan berhasil ditekan dari 28,59 juta menjadi 25,95 juta.
  • 12:43 WIB. Airlangga Hartanto - Partai Golkar tetap solid dukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

DPR Harap Pemerintah Kaji Aturan Wajib Tanam Bawang Putih

Foto Berita DPR Harap Pemerintah Kaji Aturan Wajib Tanam Bawang Putih
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritisi kewajiban importir untuk menanam bawang putih 5% dari alokasi impor sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 16 Tahun 2016.

Kementerian Pertanian (Kementan) diminta untuk melakukan koordinasi lebih intensif dan melakukan kajian yang mendalam terkait kebijakan itu. Pasalnya, niat baik untuk meningkatkan produksi bisa menjadi sia-sia jika tanpa disertai dengan kajian yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Koordinasi yang berjalan baik, sinkronisasi data yang mumpuni antarinstansi, serta sosialisasi yang cukup tentang peraturan juga menjadi faktor lain yang harus diperhitungkan pemerintah.

"Kebijakan tidak bisa diambil secara dadakan. Tiap kebijakan harus ada sosialisasi dulu. Disuruh menanam, lahannya ada enggak? Cocok enggak? Airnya ada enggak? Yang mengolah ada apa enggak? Selama itu ada itu bagus. Itu mendorong lebih swasembada. Tapi saya enggak tau, Kementerian sudah membuat kajian atau belum," kata Wakil Komisi IV DPR RI Daniel Johan kepada wartawan saat dimintai pendapatnya soal potensi kelangkaan bawang putih, Rabu (31/1/2018).

Senada, Anggota Komisi IV Firman Soebagyo menuturkan, komoditas bawang putih sudah lama mengalam defisit. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang mewajibkan importir menanam memang diniatkan agar Indonesia tidak terus-menerus menjadi sasaran pasar semata.

"Namun, bawang putih tidak bisa ditanama seperti bawang merah. Kalau bawang merah menggunakan lahan yang sifatnya tidak spesifik. Bawang putih harus spesifik. Tentunya, harus juga dilakukan riset kira-kira lahan-lahan di mana saja yang memiliki suhu tertentu bisa ditanami bawang putih," ucapnya.

Menurutnya, jika hal seperti ini terus dibiarkan, akan terjadi saling sandera antara pemerintah dengan importir dan pedagang bawang putih. Ujungnya akan terjadi kekosongan pasokan di pasar. "Kita masih butuh impor. Mau dari mana kalau tidak impor," ucapnya.

Anggota Komisi IV lainnya, Ono Surono menilai, adalah hal yang wajar jika Kementan memproteksi petani di Indonesia terkait produk pertanian apa pun, termasuk bawang putih. Ranah Kementan menurutnya memang bicara bagaimana meningkatkan produksi dan tidak melulu mengandalkan impor.

Namun, terkait dengan ancaman kelangkaan, ia menilai saat ini perlu koordinasi yang lebih mendalam antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, importir, dan petani. "Ada hal-hal yang harus dipertegas agar kelangkaan bawang putih bisa teratasi, tetapi program kedaulatan pangan bisa berjalan," kata Ono.

Seperti diberitakan sebelumnya, komoditas bawang putih tahun ini terancam kembali langka. Pasalnya, komoditas yang 95% pasokannya tergantung pada impor ini, perlahan berkurang pasokannya seiring dengan keengganan importir mengimpor dari negara produsen. Hingga 25 Januari 2018, Kementerian Perdagangan menyatakan belum ada izin impor bawang putih yang yang dikeluarkan untuk tahun ini.

Tag: Bawang Putih, Kementerian Pertanian (Kementan), Komisi IV DPR, Daniel Johan, Ono Surono, Firman Soebagyo

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Anis Efizudin

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5816.590 46.717 598
2 Agriculture 1592.077 88.033 19
3 Mining 1997.378 23.635 46
4 Basic Industry and Chemicals 774.066 4.001 70
5 Miscellanous Industry 1202.898 18.374 45
6 Consumer Goods 2314.885 9.200 46
7 Cons., Property & Real Estate 437.652 -1.224 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1016.194 17.287 70
9 Finance 1058.652 8.733 91
10 Trade & Service 833.087 1.148 144
No Code Prev Close Change %
1 LSIP 1,180 1,325 145 12.29
2 AALI 11,900 13,300 1,400 11.76
3 BWPT 214 238 24 11.21
4 LPIN 980 1,085 105 10.71
5 IKAI 164 180 16 9.76
6 JIHD 450 490 40 8.89
7 NICK 125 135 10 8.00
8 GZCO 65 70 5 7.69
9 MIKA 1,790 1,925 135 7.54
10 EXCL 2,730 2,920 190 6.96
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 890 700 -190 -21.35
2 IDPR 770 700 -70 -9.09
3 GMFI 228 210 -18 -7.89
4 ASBI 314 290 -24 -7.64
5 PANS 1,680 1,555 -125 -7.44
6 ACES 1,370 1,275 -95 -6.93
7 RELI 270 252 -18 -6.67
8 TIRA 136 127 -9 -6.62
9 BIPP 79 74 -5 -6.33
10 PSDN 298 280 -18 -6.04
No Code Prev Close Change %
1 PTBA 4,160 4,030 -130 -3.12
2 BBRI 3,130 3,210 80 2.56
3 TKIM 14,750 13,975 -775 -5.25
4 KREN 725 770 45 6.21
5 TLKM 3,350 3,430 80 2.39
6 BBNI 7,300 7,375 75 1.03
7 PGAS 1,815 1,840 25 1.38
8 ASII 6,825 6,975 150 2.20
9 UNTR 34,050 34,000 -50 -0.15
10 ERAA 2,730 2,650 -80 -2.93