Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Dana Desa untuk Bangun Kesehatan Masyarakat

Dana Desa untuk Bangun Kesehatan Masyarakat Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menekankan penggunaan dana desa juga harus untuk membangun kesehatan masyarakat desa.

"Dengan dana desa yang jumlahnya cukup banyak, bukan cuma desanya saja yang terbangun, tapi masyarakatnya juga ke depan jadi lebih baik kesehatannya," kata Puan dalam rapat koordinasi kesiapan daerah dan desa dalam pelaksanaan padat karya tunai di Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Pada rapat koordinasi yang menghimpun 10 kabupaten dan 100 desa Puan menyinggung persoalan "stunting" atau kekerdilan pada anak yang disebabkan akibat kekurangan gizi kronis. Puan meminta para kepala desa untuk memerhatikan persoalan kesehatan di desa.

"Stunting dalam jangka panjang menyebabkan kualitas sumber daya manusia tidak bisa berkembang. Stunting perlu ditopang dengan infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih," kata Menko PMK.

Oleh karena itu Puan meminta pembangunan sarana desa memprioritaskan akses sanitasi dan air bersih, setelahnya baru membangun fasilitas lain.

Puan menjelaskan pemerintah telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dengan berbagai program seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Sejahtera, Bantuan Sosial Nontunai Pangan, dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera.

Selanjutnya dengan transfer dana desa untuk pembangunan di desa diharapkan bisa memajukan masyarakat desa lebih mandiri.

"Awalnya pemerintah berikan dorongan. Setelahnya masyarakat desa harus dibantu untuk bisa mandiri," ujar Puan.

Pemerintah mengucurkan dana desa sebesar Rp60 triliun pada tahun anggaran 2018. Dari total dana desa tersebut, 30 persennya digunakan untuk program padat karya tunai.

Pemerintah juga menetapkan 10 kabupaten dan 100 desa yang akan melaksanakan program padat karya tunai pada awal 2018. Tahap berikutnya akan dilakukan pada 100 kabupaten dan 1.000 desa.

"Kenapa hanya 100 kabupaten dan 1.000 desa? Dana desa tetap diberikan untuk seluruh desa di Indonesia, tapi tidak mungkin kami intervensi 74 ribu desa di seluruh Indonesia. Kita fokuskan dulu pada 100 kabupaten, desa lain pendampingan secara bertahap," tutur Puan.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: