Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:28 WIB. Pala - Petani: Harga pala per kilogramnya masih bertahan di kisaran Rp18 ribu sejak beberapa bulan terakhir, normalnya Rp23 ribu-Rp28 ribu.
  • 17:27 WIB. Pala - Kalangan petani di Kabupaten Aceh Selatan mengeluhkan murahnya harga pala sejak beberapa bulan terakhir.
  • 17:26 WIB. UMK - UMK Jabar 2019 terendah ditempati oleh Kota Banjar sebesar Rp1.688.217,52.
  • 17:26 WIB. UMK - UMK Provinsi Jawa Barat tahun 2019 tertinggi ditempati oleh Kabupaten Karawang yakni sebesar Rp4.234.010,27.
  • 17:25 WIB. Energi - Indonesia-Jerman peringati 25 tahun kerja sama di bidang energi terbarukan melalui Indonesian-German Renewable Energy Day (RE Day) 2018.
  • 17:22 WIB. Hutan - Pemerintah menargetkan penyerahan 3,5 juta hektare hutan sosial pada masyarakat untuk dikelola sebagai sumber ekonomi masyarakat.
  • 17:22 WIB. Sertifikat - Tahun 2019, sertifikat halal produk makanan menjadi mandatori.
  • 17:21 WIB. Ikan - Stok ikan di TPI Kota Pekalongan melimpah mengakibatkan harga ikan turun antara Rp2 ribu/kg hingga Rp5 ribu/kg.
  • 17:19 WIB. PAD - Pemkot Batam menargetkan PAD dari sektor hotel meningkat hingga 97,98 persen pada 2019.
  • 17:17 WIB. Ikan Asin - Ikan sotong juga mengalami kenaikan di Cianjur, dari Rp70 ribu naik menjadi Rp80 ribu per kilogram.
  • 17:17 WIB. Ikan Asin - Harga ikan asin yang mengalami kenaikan di Cianjur seperti ikan peda dari Rp40 ribu naik menjadi Rp60 ribu/kg.
  • 17:15 WIB. Ikan Asin - Harga ikan asin di Cianjur melambung karena minimnya stok.
  • 17:14 WIB. PNBP - PNBP untuk subsektor mineral dan batubara yang dikelola Kementerian ESDM mencapai Rp41,77 triliun.
  • 17:13 WIB. Kebun - 10 komoditi unggulan sektor perkebunan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) terpantau stabil harganya.
  • 17:12 WIB. Bawang - Harga bawang merah di Gorontalo naik menjadi Rp30.000/kg.

Menkeu: Kemenhub Paling Lelet Tarik Investor

Foto Berita Menkeu: Kemenhub Paling Lelet Tarik Investor
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Kementerian Perhubungan adalah instansi yang paling lambat mengundang investasi swasta.

Menurut Sri Mulyani saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan 2019 di Jakarta, Kamis (1/2/2018), sikap tersebut menunjukkan betapa konservatifnya pemikiran kementerian tersebut.

"Akan tetapi, saya juga mengganggap ini karena insentif karena pakai APBN paling gampang. Anda enggak pernah repot. Pokoknya lobi kuat Kementerian Keuangan, lalu dapat alokasi Bappenas, dan jaga di DPR agar tidak dipotong atau bahkan minta DPR tambah anggaran, kemudian tinggal belanja," katanya.

Sebaliknya, dengan skema non-APBN, Kementerian Perhubungan akan kerepotan karena harus mengatur porsi dari Kementerian Keuangan, porsi BUMN, dan porsi swasta.

"Fungsi koordinasi jadi rumit. Belum kalau kemudian 'procurement' bisa diatur-atur sendiri. Korupsi? Saya rasa kementerian ini sudah cukup populer dengan reputasi itu," katanya.

Sri Mulyani menuturkan, alokasi APBN untuk suatu kementerian akan mengindikasikan kemampuan instansi tersebut dalam mengembangkan ide dan inovasi pendanaan.

Ia menyebutkan dari data 10 tahun terakhir, terlihat bagaiamana Kementerian Perhubungan mengelola sumber daya yang diberikan. Pagu anggaran Kemenhub pada tahun 2010 hanya Rp17,8 triliun, sementara pada tahun 2018 kementerian itu akan mengelola Rp48,2 triliun.

"Kalau dilihat dari penyerapan tiap tahun, tidak pernah Kementerian Perhubungan menyerap lebih dari 90 persen, tidak pernah," katanya.

Sri Mulyani berharap kementerian itu bisa terus melakukan perbaikan dari sisi kualitas penyusunan anggaran.

Menurut dia, keterbatasan anggaran seharusnya tidak dijadikan alasan untuk tidak menyelesaikan program pemerintah. Pasalnya, dari anggaran yang ada, pun belum sepenuhnya terserap.

Ia juga mendorong penyusunan skema kerja sama dengan swasta yang profesional, bebas korupsi, dan kolusi namun tetap efisien.

"Pemerintah akan fokus menggunakan APBN, terutama untuk daerah-daerah yang belum berkembang, peranan swasta atau minat swasta masih sangat minim. Sementara itu, di wilayah perkotaan yang sudah gemuk potensi ekonominya, APBN hanya akan difungsikan sebagai katalis atau fasilitator," pungkasnya.

Alokasi anggaran Kementerian Perhubungan terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016 hingga 2018, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp43,15 triliun, kemudian pada tahun 2017 sebesar Rp45,98 triliun, dan pada tahun 2018 sebesar Rp48,2 triliun. Namun, daya serap anggaran pada tahun 2017 hanya mencapai 86,39 persen.

Tag: Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5948.052 -57.245 616
2 Agriculture 1420.064 -22.607 20
3 Mining 1752.232 -92.706 47
4 Basic Industry and Chemicals 794.852 4.282 71
5 Miscellanous Industry 1405.848 -7.667 45
6 Consumer Goods 2338.754 0.545 49
7 Cons., Property & Real Estate 427.067 3.402 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1070.304 -6.551 71
9 Finance 1128.672 -17.324 91
10 Trade & Service 795.747 -11.763 150
No Code Prev Close Change %
1 HOME 123 166 43 34.96
2 MPRO 860 1,075 215 25.00
3 POLA 284 354 70 24.65
4 MINA 535 665 130 24.30
5 NIPS 350 428 78 22.29
6 AKSI 260 310 50 19.23
7 MPPA 157 184 27 17.20
8 ABMM 1,885 2,190 305 16.18
9 AMAG 272 314 42 15.44
10 GOLD 510 560 50 9.80
No Code Prev Close Change %
1 SOSS 1,950 1,465 -485 -24.87
2 PALM 254 220 -34 -13.39
3 PTIS 380 330 -50 -13.16
4 TRUK 202 176 -26 -12.87
5 ADRO 1,485 1,310 -175 -11.78
6 GLOB 218 194 -24 -11.01
7 GEMA 316 282 -34 -10.76
8 INDY 2,430 2,180 -250 -10.29
9 MAIN 1,300 1,170 -130 -10.00
10 LEAD 66 60 -6 -9.09
No Code Prev Close Change %
1 ADRO 1,485 1,310 -175 -11.78
2 PTBA 4,660 4,350 -310 -6.65
3 PGAS 2,030 1,945 -85 -4.19
4 UNTR 34,400 31,950 -2,450 -7.12
5 BBRI 3,520 3,430 -90 -2.56
6 ERAA 1,980 2,010 30 1.52
7 ITMG 22,025 20,025 -2,000 -9.08
8 TRUK 202 176 -26 -12.87
9 BMRI 7,475 7,275 -200 -2.68
10 TLKM 3,950 3,960 10 0.25