Portal Berita Ekonomi Minggu, 19 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 05:53 WIB. IPC - Pelindo II mencatat pendapatan naik 8% menjadi Rp5,35 triliun selama semester I-2018.
  • 05:45 WIB. Pelindo II - Pelindo II mencatat laba bersih naik 18% menjadi Rp1,21 triliun pada semester I-2018.
  • 02:20 WIB. Nasioanl - Ketua MPR: Seharusnya gaji PNS naik lebih dari 5%.
  • 02:19 WIB. Asian Games - Kapolri: Dilarang demonstrasi selama Asian Games.
  • 02:19 WIB. Daerah - Polisi: Tak ada simbol terorisme di karnaval TK Probolinggo.
  • 02:18 WIB. Daerah - Gunung Anak Krakatau erupsi lagi, Sabtu (18/8).
  • 02:18 WIB. Nasional - PT Pos masih buka donasi uang gempa lombok.
  • 02:18 WIB. Nasional - Menlu Retno sampaikan belasungkawa atas kepergian Kofi Annan.
  • 02:17 WIB. Nasional - PKS: Cegah penyebaran narkoba dengan perkuat keluarga.
  • 02:17 WIB. Politik - Kemendagri: Hak partai Aher jadi wagub DKI.
  • 02:17 WIB. Politik - DPR: Wakapolri baru harus dukung terciptanya keamanan Asian Games.
  • 02:16 WIB. Nasional - Zulkifli: Banyak penyelenggara negara belum pahami konstitusi.
  • 21:18 WIB. Qatar - Qatar menuding Arab Saudi telah melarang warga negaranya melakukan ibadah haji pada tahun ini.
  • 21:17 WIB. Pramuka - Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, mengharapkan Pramuka lebih berperan dalam mendidik generasi milenial.
  • 21:16 WIB. Asian Games - Kontingen China menjadi kontingen terbesar selain kontingen Indonesia dalam Asian Games 2018.

Menkeu: Kemenhub Paling Lelet Tarik Investor

Foto Berita Menkeu: Kemenhub Paling Lelet Tarik Investor
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Kementerian Perhubungan adalah instansi yang paling lambat mengundang investasi swasta.

Menurut Sri Mulyani saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan 2019 di Jakarta, Kamis (1/2/2018), sikap tersebut menunjukkan betapa konservatifnya pemikiran kementerian tersebut.

"Akan tetapi, saya juga mengganggap ini karena insentif karena pakai APBN paling gampang. Anda enggak pernah repot. Pokoknya lobi kuat Kementerian Keuangan, lalu dapat alokasi Bappenas, dan jaga di DPR agar tidak dipotong atau bahkan minta DPR tambah anggaran, kemudian tinggal belanja," katanya.

Sebaliknya, dengan skema non-APBN, Kementerian Perhubungan akan kerepotan karena harus mengatur porsi dari Kementerian Keuangan, porsi BUMN, dan porsi swasta.

"Fungsi koordinasi jadi rumit. Belum kalau kemudian 'procurement' bisa diatur-atur sendiri. Korupsi? Saya rasa kementerian ini sudah cukup populer dengan reputasi itu," katanya.

Sri Mulyani menuturkan, alokasi APBN untuk suatu kementerian akan mengindikasikan kemampuan instansi tersebut dalam mengembangkan ide dan inovasi pendanaan.

Ia menyebutkan dari data 10 tahun terakhir, terlihat bagaiamana Kementerian Perhubungan mengelola sumber daya yang diberikan. Pagu anggaran Kemenhub pada tahun 2010 hanya Rp17,8 triliun, sementara pada tahun 2018 kementerian itu akan mengelola Rp48,2 triliun.

"Kalau dilihat dari penyerapan tiap tahun, tidak pernah Kementerian Perhubungan menyerap lebih dari 90 persen, tidak pernah," katanya.

Sri Mulyani berharap kementerian itu bisa terus melakukan perbaikan dari sisi kualitas penyusunan anggaran.

Menurut dia, keterbatasan anggaran seharusnya tidak dijadikan alasan untuk tidak menyelesaikan program pemerintah. Pasalnya, dari anggaran yang ada, pun belum sepenuhnya terserap.

Ia juga mendorong penyusunan skema kerja sama dengan swasta yang profesional, bebas korupsi, dan kolusi namun tetap efisien.

"Pemerintah akan fokus menggunakan APBN, terutama untuk daerah-daerah yang belum berkembang, peranan swasta atau minat swasta masih sangat minim. Sementara itu, di wilayah perkotaan yang sudah gemuk potensi ekonominya, APBN hanya akan difungsikan sebagai katalis atau fasilitator," pungkasnya.

Alokasi anggaran Kementerian Perhubungan terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016 hingga 2018, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp43,15 triliun, kemudian pada tahun 2017 sebesar Rp45,98 triliun, dan pada tahun 2018 sebesar Rp48,2 triliun. Namun, daya serap anggaran pada tahun 2017 hanya mencapai 86,39 persen.

Tag: Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Aug
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10