Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:16 WIB. Waskita - Waskita akan melakukan kajian bersama dengan KAI untuk rencana pengembangan TOD.
  • 19:14 WIB. BNI - BPK meminta BNI untuk membantu distribusi KIP kepada penerimanya.
  • 19:14 WIB. PGN - Jumlah pelanggan yang akan dikelola PGN pada 2019 direncanakan mencapai 244.043 pelanggan.
  • 19:13 WIB. PGN - Dari segmen usaha transmisi gas, PGN menargetkan 2.156 MMSCFD sepanjang 2019.
  • 19:13 WIB. PGN - PGN Group mematok target mampu menggarap lini niaga gas bumi hingga 935 BBTUD.
  • 19:13 WIB. Pertamina - Selain gugatan pidana, Pertamina akan digugat juga secara perdata oleh KLHK.
  • 19:12 WIB. Pertamina - Pertamina digugat soal tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.
  • 14:54 WIB. Renault - Grup Nusantara comot bisnis Renault dari Indomobil.

DPR Tak Mau Ikut Campur Soal Dewan Pengawas KPK

Foto Berita DPR Tak Mau Ikut Campur Soal Dewan Pengawas KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan institusinya tidak mencampuri pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK, karena sepenuhnya diserahkan kepada Pimpinan KPK dalam pembentukannya.

"Kami tidak meminta Dewan Pengawas KPK dari DPR, namun itu dibentuk oleh Pimpinan KPK melalui aspirasi publik. Silakan dipilih apakah ada dari profesor, kiai, akademisi, wartawan, pengamat ya silahkan saja," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Hal itu dikatakannya terkait isi draf rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK, salah satunya mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Dia mengatakan Dewas berbeda dengan Dewan Etik yang sudah ada di KPK yang menangani adanya pelanggaran soal etika.

Menurut dia, DPR hanya menyampaikan diperlukan Dewas untuk mengawasi jalannya agenda pemberantasan korupsi di KPK dan bertujuan agar institusi itu lebih baik.

"Pembentukan Dewas KPK ini tidak terkait dengan revisi UU KPK, karena DPR sudah kebanyakan UU, jangan didorong lagi. Ini rekomendasi sehingga bisa dilaksanakan namun bisa juga tidak," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa Hak Angket urusannya antara DPR dengan KPK dan rekomendasi yang dikeluarkan kepada KPK, bisa dilaksanakan ataupun tidak.

Dia menjelaskan salah satu rekomendasinya adalah sebaiknya KPK segera membentuk Dewan Pengawas yang melibatkan fraksi publik.

"Pengertian publik bagaimana, ya silakan pimpinan KPK terjemahkan," ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK Masinton Pasaribu mengatakan draf sementara yang dibuat Pansus, salah satunya merekomendasikan pembentukan Dewan Pengawas KPK, agar tidak terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya.

"Agar KPK dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan maka perlu dibentuk Dewan Pengawas," kata Masinton di Jakarta, Kamis (1/2).

Dia mengatakan Dewas KPK fungsinya bukan mengintervensi proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK, namun untuk memastikan agar pelaksanaan tugas KPK sesuai dengan koridor hukum.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan anggota Dewas KPK diusulkan dari eksternal KPK seperti akademisi maupun unsur-unsur masyarakat. 

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6450.834 2.678 627
2 Agriculture 1642.122 58.830 21
3 Mining 1896.174 15.254 47
4 Basic Industry and Chemicals 890.201 0.505 71
5 Miscellanous Industry 1423.572 -19.807 46
6 Consumer Goods 2599.505 -7.787 51
7 Cons., Property & Real Estate 465.509 -6.115 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1154.795 5.554 71
9 Finance 1239.207 4.959 91
10 Trade & Service 794.825 -2.264 155
No Code Prev Close Change %
1 NATO 175 236 61 34.86
2 CLAY 306 382 76 24.84
3 SQMI 382 476 94 24.61
4 YPAS 575 710 135 23.48
5 HEXA 2,920 3,600 680 23.29
6 BNLI 705 855 150 21.28
7 VOKS 250 300 50 20.00
8 INRU 785 910 125 15.92
9 KMTR 334 382 48 14.37
10 DSSA 15,600 17,825 2,225 14.26
No Code Prev Close Change %
1 MTSM 206 157 -49 -23.79
2 AGRS 490 402 -88 -17.96
3 PADI 1,090 920 -170 -15.60
4 CANI 248 210 -38 -15.32
5 NAGA 280 240 -40 -14.29
6 SKYB 160 142 -18 -11.25
7 AKSI 394 350 -44 -11.17
8 PLIN 3,400 3,040 -360 -10.59
9 KIOS 2,000 1,790 -210 -10.50
10 MYTX 105 94 -11 -10.48
No Code Prev Close Change %
1 HOME 150 144 -6 -4.00
2 BUMI 174 174 0 0.00
3 ERAA 2,310 2,240 -70 -3.03
4 BNLI 705 855 150 21.28
5 PNLF 296 296 0 0.00
6 ASII 8,475 8,325 -150 -1.77
7 BHIT 69 68 -1 -1.45
8 BBRI 3,820 3,800 -20 -0.52
9 SSMS 1,205 1,210 5 0.41
10 INDY 2,180 2,130 -50 -2.29