Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Bappenas: Tidak Ada Alasan Gunakan Skema LCS

Foto Berita Bappenas: Tidak Ada Alasan Gunakan Skema LCS
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak menggunakan skema konsesi terbatas (Limited Concession Scheme/LCS).

Bambang saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan 2019 di Jakarta, Kamis mengatakan skema pendanaan infrastruktur tersebut telah diterapkan Turki yang capaian Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah Indonesia.

"Soal LCS ini sudah ada 'international best practice', ada di Turki. PDB kita ada di atas Turki, jadi tidak ada alasan untuk tidak gunakan ini. Di Turki skema itu sudah digunakan untuk Bandara Attaturk," katanya.

Dalam skema LCS, ada konsorsium swasta yang memiliki hak pengelolaan terbatas infrastruktur tertentu. Di Bandara Attaturk, misalnya, skema tersebut diberikan selama 25 tahun.

Setelah semakin berkembang, Attaturk akan diganti namanya menjadi Istanbul International Airport.

"Tidak tanggung-tanggung akan langsung ditambah lima 'runway' di sana," katanya.

Kondisi tersebut, menurut dia, jauh berbeda dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang hingga saat ini masih kesulitan menambah "runway" ke tiga.

Hal itu, menurut Bambang lantaran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan terlalu membatasi diri kepada BUMN pengelolaan bandara.

"BUMN penting untuk bisa mengelola, tapi bagi saya, saya harap kalau ada pemilihan bandara terbaik dunia, sekali-kali Soekarno-Hatta bisa masuk. Jangan Changi atau Incheon lagi," ujarnya.

Bambang meminta Kementerian Perhubungan mebatasi investasi infrastruktur hanya kepada BUMN. Jika belum mempercayai investor tertentu dalam pengelolaan bandara, misalnya, bisa saja mereka bekerjasama dengan Angkasa Pura.

"Kalau tidak percaya, join dulu dengan AP, beri pembinaan," katanya.

Ia menyebut investasi di sektor bandara sangat menarik bagi kalangan investor karena kuatnya permintaan domestik serta pasar Indonesia yang besar.

Penjelasan Bambang sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi yang meminta sejumlah bandara di Indonesia untuk diserahkan kepada swasta "Saya kemarin dipanggil jam 11 pagi oleh Presiden, katanya 'Itu lapangan terbang, Pak Luhut, kasihin saja. Seperti Silangit, Jakarta, Bangka Belitung, kasih privatisasi saja. Siapa yang masuk, asal hitungannya jelas'," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Privatisasi telah dilakukan untuk proyek jalan tol, seperti Tol Jagorawi yang telah habis masa konsesinya.

Mantan Menko Polhukam itu mengatakan rencana untuk menyerahkan pengelolaan infastruktur bandara kepada swasta akan segera dikerjakan.

"Kita segera akan kerjakan. Semangat kami sudah begitu, akan kami lakukan, jadi swasta bisa hidup," katanya.

Namun, ia menegaskan agar tidak ada salah persepsi bahwa ada penjualan aset kepada swasta. Pasalnya, APBN tidak akan mampu menggarap proyek-proyek infrastruktur yang ada.

Tag: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46