Portal Berita Ekonomi Minggu, 25 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:51 WIB. ESDM - Pemkab Kulon Progo mendapatkan izin wilayah penambangan rakyat emas di Gunung Kukusan dari Kemen ESDM.
  • 07:50 WIB. Ternate - Pemkot Ternate akan mengupayakan pembangunan pasar rempah di Ternate didanai Kementerian Perdagangan.
  • 07:49 WIB. Kemenpar - Kemenpar menggelar pertunjukan kesenian Wayang Ajen di Lapang Karangpawitan, Garut.
  • 07:47 WIB. Bantul - Pemkab Bantul akan memanfaatkan lahan bekas pasar rakyat untuk berjualan para pedagang kaki lima.
  • 07:46 WIB. Bali - Bali mencatat ekspor hasil perikanan dan kelautan sebesar US$326,57 juta selama tahun 2017.
  • 06:31 WIB. Pilkada - Presiden Jokowi mengingatkan agar rakyat Indonesia tak retak karena pilihan berbeda dalam Pilkada 2018.
  • 06:30 WIB. Yaman - Puluhan orang tewas dalam dua pengeboman bunuh diri di Yaman selatan.
  • 05:50 WIB. Beras - KPPU meminta agar pengaturan tata niaga beras dipangkas untuk memotong rantai distribusi yang panjang.
  • 05:46 WIB. Hotel - Adonara Hotels Group menyiapkan investasi Rp100 miliar untuk membuka cabang hotel baru di Eropa pada 2018.
  • 05:45 WIB. Gula - PTPN X menghentikan sementara operasional giling Pabrik Gula Watoetoelis di Sidoarjo.

Wabah Gizi Buruk, Menkeu Pertimbangkan Cairkan Dana Otsus

Foto Berita Wabah Gizi Buruk, Menkeu Pertimbangkan Cairkan Dana Otsus
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siap untuk mengkaji pemberian dana otonomi khusus (otsus) Papua, setelah terjadinya wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat.

"Dalam hal ini kita bisa mengevaluasi, tentu dengan Kemendagri, terkait implementasi dari otsus," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani mengatakan kajian pemberian dana otsus ini juga sejalan dengan batas akhir penyaluran dana khusus yang bertujuan untuk memajukan daerah tertinggal di Papua tersebut pada 2021. Hal ini telah tercantum dalam pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menyatakan penerimaan otonomi khusus yang berasal dari pajak berlaku selama 20 tahun.

"Karena ini akan berakhir di 2021, berarti kita bisa melakukan evaluasi untuk memperbaiki kinerja," kata Sri Mulyani.

Ia menjelaskan tujuan pemberian dana otsus adalah untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat, konektivitas antarwilayah serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah Papua. Namun, kejadian wabah campak dan gizi buruk ini memberikan pelajaran terkait manajemen pemanfaatan dana tersebut bagi kemakmuran masyarakat yang sesuai dengan tujuan otonomi khusus.

"Ini memberikan pembelajaran, karena selama ini dana otsus diberikan dalam bentuk 'block grant' sehingga tergantung pada Pemda, padahal Otsus memiliki tujuan khusus," ujar Sri Mulyani.

Tag: Sri Mulyani Indrawati

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,663.17 3,626.81
British Pound GBP 1.00 19,165.88 18,973.43
China Yuan CNY 1.00 2,164.08 2,142.65
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,738.00 13,602.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,760.98 10,651.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,756.10 1,738.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,411.52 10,304.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,923.84 16,753.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,525.28 3,485.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,854.87 12,725.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6619.804 26.744 572
2 Agriculture 1663.837 1.042 19
3 Mining 2028.689 12.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 760.266 -4.137 69
5 Miscellanous Industry 1371.774 29.002 43
6 Consumer Goods 2826.534 8.189 47
7 Cons., Property & Real Estate 535.613 -0.797 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1167.809 5.396 62
9 Finance 1209.910 4.977 90
10 Trade & Service 942.344 5.798 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 55 74 19 34.55
2 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
3 CITA 600 740 140 23.33
4 AISA 545 665 120 22.02
5 NELY 137 161 24 17.52
6 IPCM 400 460 60 15.00
7 IPOL 134 148 14 10.45
8 BCIP 137 150 13 9.49
9 SONA 3,800 4,100 300 7.89
10 PSAB 191 206 15 7.85
No Code Prev Close Change %
1 LPGI 4,500 4,040 -460 -10.22
2 TIRA 280 252 -28 -10.00
3 SKBM 570 515 -55 -9.65
4 KBLV 520 480 -40 -7.69
5 AGRS 740 685 -55 -7.43
6 MTSM 248 230 -18 -7.26
7 INCI 510 474 -36 -7.06
8 BSSR 2,890 2,720 -170 -5.88
9 ASBI 310 294 -16 -5.16
10 DEWA 61 58 -3 -4.92
No Code Prev Close Change %
1 AISA 545 665 120 22.02
2 LMAS 64 63 -1 -1.56
3 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
4 PGAS 2,660 2,610 -50 -1.88
5 TRAM 352 376 24 6.82
6 BUMI 330 324 -6 -1.82
7 BBCA 23,900 24,250 350 1.46
8 ESTI 90 88 -2 -2.22
9 UNTR 35,875 37,000 1,125 3.14
10 PBRX 498 498 0 0.00