Pemerintah Buka Keran Bahan Baku Impor Industri Kecil Menengah

Dalam rangka membantu pengadaan bahan baku tekstil bagi Industri Kecil Menengah (IKM) sektor konveksi di wilayah Jawa Barat, serta menindak lanjuti kunjungan pertama Kantor Staf Presiden (KSP) ke Pusat Logistik Berikat (PLB) pada 7 November 2017 lalu. Maka dilakukan kunjungan kedua kali perwakilan KSP  yang di pimpin senior advisor, Andi Widjajanto yang kali ini juga mengajak Komisaris Independen Bank Mandiri, Makmur Keliat, guna melihat keberadaan serta salah satu fungsi PLB bagi para IKM serta bertemu secara langsung dengan para pelaku IKM.

Sebelumnya pada tanggal 23 Januari 2018 lalu di Kabupaten Soreang telah diadakan acara silaturahmi & sosialisasi pengurus Asosiasi Pengusaha Industri Kecil Menengah (APIKMI) dalam rangka kemudahan bahan baku bagi IKM sektor konveksi dimana dihadiri oleh 55 IKM di kabupaten soreang, perwakilan pengusaha yang mempunyai Angka Pengenal Importir Umum (API-U), serta perwakilan dari Kantor Wilayah Bea & Cukai Jawa Barat.

Andi menjelaskan kunjungan kali ini guna menunjukan keseriusan Pemerintah dalam membantu IKM khususnya ketersediaan bahan baku import. 

Ia menilai selama ini IKM mendapatkan bahan baku impor untuk produksinya dengan harga yang tidak kompetitif yang disebabkan para IKM selama ini membeli bahan bakunya masih dilakukan secara individual (belum terkonsolidasi), mata rantai perdagangan dari importer, serta tidak adanya akses IKM secara langsung kepada penyedia bahan bakunya. 

Untuk itu, Kementerian Perdagangan di akhir 2017 mengeluarkan Permendag RI No 64/M-DAG/Per/8/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.85/M-DAG/PER/10/2015 untuk memfasilitasi ketersediaan bahan baku import bagi para IKM. 

"Peraturan ini untuk memfasilitasi ketersediaan bahan baku import bagi para IKM," katanya kepada wartawan di Banduung, Kamis (2/2/2018).

Hal ini sangat didukung oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Pusat Logistik Berikat   sebagai tempat untuk mendapatkan bahan baku tersebut yang dilakukan oleh pengusaha pemilik ijin API-U.

Dia menjelaskan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kemudian merespon mandat dari Presiden Jokowi untuk mendekatkan bahan baku terhadap pelaku industri di dalam negeri, sehingga di keluarkanlah PMK Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat yang kemudian diikuti dengan Perdirjen BC Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat, Perdirjen BC Nomor PER-02/BC/2016 terkait BC 1.6 (pemasukan barang import ke PLB), dan Perdirjen BC Nomor PER-03/BC/2016 terkait BC 2.8 (pengeluaran barang import dari PLB). 

"Di era kompetisi sekarang ini, era percepatan kerja, percepatan pembangunan, mari kita jadikan PLB ini sebagai hub logistik di Indonesia, Asia Pasifik dan ada di Indonesia” jelas Andi.

Diharapkan dengan sinergi antara 2 (dua) kementerian tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku IKM sektor konveksi, diantaranya: Kemudahan pengadaan bahan baku & bahan penolong import, Kemudahan pengadaan mesin & alat produksi import, Memperpendek jarak antara produsen bahan baku & IKM (mempercepat jalur distribusi), Memperluas jaringan pemasok dari mancanegara, serta Membantu melakukan sortasi, inventarisasi, serta penyimpanan bahan baku.

"Terutamanya dengan adanya PLB yang tidak hanya membantu bahan baku bagi industri besar tetapi juga bagi pelaku Industri Kecil Menengah," ungkap Andi.

Dalam kesempatan ini, dengan dihadirkannya Komisaris Independen Bank Mandiri, Makmur Keliat akan terjadi dialog langsung dengan IKM tersebut dalam hal permodalan, sehingga kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah (7%) dari Bank milik Pemerintah dapat dijalankan tepat sasaran serta mengetahui permasalahan permodalan dari para pelakunya sendiri yang pada akhirnya dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor (IKM)

"Industri IKM khususnya untuk produk Tekstil Produk Tekstil (TPT) akan menjadi andalan untuk mensuplai kebutuhan dalam negri dan pasar luar negeri,"pungkasnya.