Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:46 WIB. Politik - SBY sebut reformasi bisa terjadi lagi di masa depan.
  • 21:46 WIB. Politik - Moeldoko klaim Jokowi akan tetap jalankan agenda reformasi.
  • 21:45 WIB. Nasional - Jokowi kembali tegaskan dirinya bukan kader PKI.
  • 21:44 WIB. Politik - Pansus sebut Densus 88 belum sepakat soal definisi terorisme.
  • 21:21 WIB. MBAP - Mitrabara Adiperdana menyetujui untuk membagikan dividen final sebesar Rp404,99 miliar.
  • 21:21 WIB. CPIN - Charoen Pokphand mencatat laba operasional tumbuh 64% menjadi Rp1,4 triliun per Maret 2018.
  • 21:15 WIB. Pegadaian - Sejumlah Pegadaian di Bekasi belum menunjukkan peningkatan permintaan pembiayaan pada awal Ramadan ini.
  • 21:14 WIB. CPIN - Charoen Pokphand mencatat laba kotor naik sebesar 41% menjadi Rp1,99 triliun per Maret 2018.
  • 21:14 WIB. Nasional Re - PT Reasuransi Nasional Indonesia bidik pertumbuhan premi dan laba bersih di kisaran 15% sepanjang 2018.
  • 21:13 WIB. JSMR - Jasa Marga akan lepas kepemilikan 20% saham dengan target dana serapan Rp3 triliun.
  • 21:13 WIB. CPIN - Charoen Pokphand membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 59% menjadi Rp996 miliar pada kuartal-I 2018.
  • 21:13 WIB. JSMR - Jasa Marga akan lakukan divestasi saham di tiga entitas: JSB, JSN, NKJ.
  • 21:11 WIB. Pertamina - Pada 2018, WK Ogan Komering ditarget memproduksi minyak sebesar 1.950 barel per hari.
  • 21:10 WIB. OCBC - OCBC NISP menyiapkan dana tunai sebesar Rp2 triliun sebagai persiapan menyambut lebaran.
  • 21:09 WIB. OCBC - OCBC NISP membukukan penghimpunan DPK tumbuh 10% menjadi Rp121,1 triliun di kuartal I 2018.

Pemerintah Harus Kontrol Harga Batu Bara Agar Tarif Listrik Tak Naik

Foto Berita Pemerintah Harus Kontrol Harga Batu Bara Agar Tarif Listrik Tak Naik
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dewan Energi Nasional (DEN) menilai jika harga batu bara harus dapat dikontrol oleh pemerintah apabila ingin dimasukkan dalam komponen perhitungan tarif listrik agar tidak memberatkan konsumen.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran, dalam keterangan yang diterbitkannya pada Jumat (2/2/2018).

"Pemerintah harus mematok harga batu bara di hulu agar tidak membuat harga listrik mengalami kenaikan," ucapnya. 

Menurutnya, mengatur batas atas dan batas bawah harga batu bara terlebih dahulu penting apabila ingin memasukkan ke dalam komponen perhitungan tarif listrik. 

Ia juga beranggapan jika harga batu bara jangan diserahkan kepada mekanisme pasar karena sangat fluktuatif dan sulit diatur tentunya akan membuat tarif listrik menjadi sulit dikendalikan.

Lalu, tambah Tumiran, apabila harga batu bara untuk pembangkit listrik tidak diatur negara, akan berdampak pada naiknya Biaya Pokok Produksi (BPP), mengingat hampir 57% pembangkit yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar.

"Kalau BPP naik, konsekuensinya subsidi naik. Kalau dapat (penerimaan negara) banyak, subsidi cukup, tidak masalah. Tapi, kalau untuk subsidi saja sulit kenapa harus naik," ucapnya. 

Ia berpendapat bahwa saat ini PLN tidak menaikkan tarif listrik. Namun, kebijakan menahan tarif listrik agar tidak naik itu bisa berdampak pada naiknya subsidi listrik.

Dengan demikian, jika harga batu bara tidak diatur, yang dirugikan adalah masyarakat. Hal ini karena uang pajak yang dibayar masyarakat harus dipakai untuk menutup kekurangan subsidi listrik. Selain itu, tarif listrik nonsubsidi menjadi mahal akibat naiknya BPP.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Energi dari UGM, Fahmy Radhi mengungkapkan jika rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memasukkan komponen batu bara dalam formula penghitungan listrik, di samping inflasi, kurs dolar Amerika Serikat, dan harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebagai langkah wajar. Hal ini dikarenakan formula penetapan tarif listrik yang selama ini menggunakan tiga komponen utama sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang.

"Penggunaan variabel ICP lantaran pada saat itu proporsi penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel masih sangat besar. Sekarang ini kondisinya sudah berubah secara signifikan. Penggunaan tenaga diesel semakin menurun hingga kini tinggal sekitar 6 persen dari total energi primer yang digunakan," terangnya 

Saat ini, penggunaan energi batu bara meningkat pesat mencapai sekitar 57%. Dengan perubahan proporsi penggunaan energi dasar itu, formula penetapan tarif sebelumnya sudah tidak lagi relevan sehingga perlu formula yang memasukkan Harga Batu bara Acuan (HBA), selain ICP dalam formula baru.

Namun, memasukkan variabel HBA dalam penentuan tarif listrik di tengah kenaikan harga batu bara yang melambung bisa berdampak pada kenaikan tarif listrik yang harus dibayar masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta tetap menjaga agar jangan sampai dimasukkannya HBA dalam perhitungan tarif listrik justru malah menaikkan tarif listrik.

Kendati berdasarkan formula harga tarif listrik harus naik, tetapi pemerintah bisa saja menetapkan tarif listrik tidak dinaikkan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangannya agar tarif listrik terjangkau dan agar industri dalam negeri bisa lebih kompetitif dalam bersaing di pasar global. Reformula dengan memasukkan HBA mestinya tidak serta-merta harus menaikkan tarif listrik yang menyebabkan tarif listrik tidak terjangkau.

Meski demikian, konsekuensinya, beban PLN akan semakin berat lantaran tarif listrik tidak dinaikkan di tengah melonjaknya harga batu bara dunia. Untuk meringankan beban PLN itu, pemerintah bisa menempuh upaya untuk mengendalikan harga batu bara dengan menetapkan HBA dalam skema Domestic Market Obligation (DMO).

"Dalam skema DMO, HBA batu bara yang dijual kepada PLN sebagai energi dasar Pembangkit Listrik ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan batu bara yang dijual di luar PLN dan diekspor, harganya ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar," pungkasnya.

Tag: Dewan Energi Nasional (DEN), Tumiran, energi listrik, Batubara, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Mochamad Ali Topan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5733.854 -49.456 581
2 Agriculture 1544.033 34.109 19
3 Mining 1908.397 21.577 44
4 Basic Industry and Chemicals 757.643 -4.711 69
5 Miscellanous Industry 1155.231 2.164 44
6 Consumer Goods 2362.984 -16.826 45
7 Cons., Property & Real Estate 447.090 -2.643 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 985.528 -14.959 64
9 Finance 999.500 -19.108 92
10 Trade & Service 894.918 -2.039 139
No Code Prev Close Change %
1 FORZ 334 416 82 24.55
2 MITI 84 101 17 20.24
3 WOOD 462 545 83 17.97
4 GOLD 412 486 74 17.96
5 DEFI 940 1,100 160 17.02
6 TRIL 77 89 12 15.58
7 BUKK 1,550 1,700 150 9.68
8 ERAA 2,150 2,350 200 9.30
9 BIMA 76 83 7 9.21
10 ALMI 292 318 26 8.90
No Code Prev Close Change %
1 KONI 308 252 -56 -18.18
2 ETWA 88 74 -14 -15.91
3 UNIT 320 270 -50 -15.62
4 IKAI 505 446 -59 -11.68
5 LPIN 1,015 910 -105 -10.34
6 ESSA 276 250 -26 -9.42
7 GOLL 82 76 -6 -7.32
8 APLI 107 100 -7 -6.54
9 BPFI 535 500 -35 -6.54
10 TOBA 2,330 2,180 -150 -6.44
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,940 2,760 -180 -6.12
2 WOOD 462 545 83 17.97
3 BMTR 540 540 0 0.00
4 ERAA 2,150 2,350 200 9.30
5 ADRO 1,905 1,950 45 2.36
6 KREN 660 655 -5 -0.76
7 PTBA 3,690 3,830 140 3.79
8 BMRI 6,800 6,675 -125 -1.84
9 PGAS 1,980 1,935 -45 -2.27
10 TLKM 3,490 3,420 -70 -2.01