Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:34 WIB. Iran - Puing pesawat penumpang Aseman Airlines Iran ditemukan di puncak gunung.
  • 17:31 WIB. Rohingya - Myanmar ke Bangladesh: setop berikan bantuan kepada Rohingya.
  • 17:29 WIB. Kanada - Sebanyak 150 warga Korea Utara terancam dideportasi dari Kanada.
  • 17:28 WIB. Timor Leste - Otoritas Timor Leste berupaya untuk temukan jasad PM pertamanya.
  • 17:27 WIB. Rusia - Donald Trump perintahkan penyelidikan terhadap rudal balistik Rusia.
  • 17:25 WIB. Palestina - Otoritas Israel godok RUU pencabutan izin tinggal warga Palestina.
  • 17:25 WIB. Duterte - Intelijen AS menyatakan jika Rodrigo Duterte adalah ancaman untuk demokrasi.
  • 17:24 WIB. Ghouta - PBB desak evakuasi segera warga Ghouta Timur.
  • 17:22 WIB. Australia - Komoditas mangga dan buah naga masuk Indonesia masuk pasar Australia.
  • 17:21 WIB. Venezuela - Penjualan cryptocurrency Venezuela 'Petro' tembus $735 Juta
  • 17:20 WIB. Suriah - Warga Ghouta, Suriah: kami menunggu giliran untuk mati.
  • 16:58 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV operasikan "Fix Crane" di Merauke.
  • 16:57 WIB. BRI - BRI catat transaksi valas terakhir sebesar US$ 200 juta-US$ 300 juta atau lebih dari Rp4 triliun per hari. 
  • 16:53 WIB. Pertamina - Pertamina integrasikan data perpajakan dengan Ditjen Pajak.
  • 16:53 WIB. AP I - AP I beri insentif bagi maskapai yang buka rute baru.

Komnas: Presiden Harus Tangani Penipuan Umrah

Foto Berita Komnas: Presiden Harus Tangani Penipuan Umrah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj meminta Presiden Joko Widodo ikut turun tangan untuk mengatasi kasus penipuan umrah seiring semakin banyaknya korban termakan janji biro perjalanan sehingga dirugikan bahkan gagal berangkat ke Tanah Suci.

"Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus menyatakan situasi ini sebagai darurat penyelenggaraan ibadah umrah," kata Mustolih kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Bila perlu, kata dia, pemerintah menghentikan sementara atau moratorium pengiriman jamaah umrah sampai penyelenggaraan umrah benar-benar bersih dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) nakal.

Presiden, lanjut dia, harus memimpin sendiri langkah penyelamatan terhadap puluhan ribu unsur masyarakat yang terus menerus menjadi korban. Pemerintah tidak boleh kalah oleh travel umrah nakal.

Dia mengatakan dengan keseriusan yang dimulai dari presiden agar bisa mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi dan menanggulangi kasus yang sudah ada secara cepat.

Desakan dari Mustolih itu merujuk pada terus jatuhnya korban penipuan penipuan yang dilakukan sejumlah PPIU nakal. Belum lama terdapat kasus First Travel yang diduga telah menipu 58 ribu orang lebih dengan kerugian mencapai Rp800 miliar.

Selanjutnya, muncul kasus umrah lain seperti dari Hannien Tour, Abu Tours dan PT Solusi Bakar Lumampah (SBL). Mustolih menduga uang jamaah yang digunakan pengelola di luar kepentingan umrah sehingga jamaah dirugikan.

"Yang menjadi miris travel-travel tersebut berstatus sebagai PPIU dengan legalitas Kementerian Agama. Sudah seharusnya Kemenag sebagai pemberi izin dan regulator melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan super ketat," kata dia.

Namun, kata dia, yang terjadi Kementerian Agama seakan tidak berdaya dan kehilangan taring menghadapi PPIU tersebut. Perlindungan hukum terhadap jemaah umrah hampir tidak berjalan sehingga korban terutama yang berpenghasilan terbatas terus berjatuhan.

"Jika Kemenag tidak bisa memberikan perlindungan, kepada siapa lagi jamaah umrah mengharapkan perlindungan? Pertanyaan lainnya, mau menunggu berapa ribu korban lagi jatuh? Sampai kapan keadaan ini akan terus dibiarkan?," kata dia.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Haji, First Travel

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Irwan Wahyudi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,639.71 3,603.35
British Pound GBP 1.00 19,103.18 18,908.79
China Yuan CNY 1.00 2,152.05 2,130.60
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,650.00 13,514.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,753.47 10,639.57
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,744.57 1,727.16
Dolar Singapura SGD 1.00 10,355.03 10,247.97
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,842.74 16,672.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,496.41 3,458.92
Yen Jepang JPY 100.00 12,681.16 12,552.48

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6643.400 -19.476 572
2 Agriculture 1668.809 20.811 19
3 Mining 2008.314 22.080 44
4 Basic Industry and Chemicals 761.066 2.970 69
5 Miscellanous Industry 1368.989 -17.055 43
6 Consumer Goods 2837.898 -13.003 47
7 Cons., Property & Real Estate 538.221 -6.696 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1173.358 2.504 62
9 Finance 1218.657 -5.065 90
10 Trade & Service 944.811 -5.448 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 50 67 17 34.00
2 DEWA 50 65 15 30.00
3 BMSR 188 228 40 21.28
4 BOSS 935 1,120 185 19.79
5 AKPI 720 820 100 13.89
6 TRUS 300 338 38 12.67
7 AGRS 620 695 75 12.10
8 TIRA 252 280 28 11.11
9 MBAP 3,650 3,960 310 8.49
10 INRU 900 975 75 8.33
No Code Prev Close Change %
1 TALF 430 344 -86 -20.00
2 JSPT 2,110 1,710 -400 -18.96
3 ATIC 775 665 -110 -14.19
4 MFMI 710 615 -95 -13.38
5 VICO 312 272 -40 -12.82
6 BPFI 715 625 -90 -12.59
7 IKAI 404 354 -50 -12.38
8 BRNA 1,330 1,190 -140 -10.53
9 TRST 430 396 -34 -7.91
10 WOMF 266 246 -20 -7.52
No Code Prev Close Change %
1 ENRG 262 268 6 2.29
2 DEWA 50 65 15 30.00
3 MEDC 1,275 1,365 90 7.06
4 BUMI 328 340 12 3.66
5 IKAI 404 354 -50 -12.38
6 BRMS 85 90 5 5.88
7 GDST 93 92 -1 -1.08
8 PGAS 2,630 2,720 90 3.42
9 BMTR 650 655 5 0.77
10 ELTY 50 50 0 0.00