Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:12 WIB. Mandiri - Mandiri memantau permohonan PKPU yang diajukan kepada PT Tirta Amarta Bottling Company.
  • 06:10 WIB. Pertamina - Kualitas kredit Pertamina bisa mendukung belanja modal yang lebih tinggi.
  • 06:09 WIB. BNI - Sampai kuartal III-2018 BNI berhasil mencatat realisasi pertumbuhan kredit sebesar 15,6% secara yoy.
  • 06:07 WIB. Len - Len Industri telah membangun 383 unit perangkat BTS tenaga surya melalui anak perusahaannya, Sei.
  • 06:05 WIB. Len - Len Industri raih penghargaan Solar Power Portal Award 2018.
  • 05:57 WIB. Mandiri - Prospek bisnis Mandiri hingga akhir tahun diprediksi terus meningkat.
  • 05:55 WIB. Sucofindo - Sucofindo menjalin kerja sama dengan empat BUMN untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
  • 19:53 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo siapkan aturan untuk jerat medsos penyebar hoaks.
  • 19:53 WIB. Axis - Axis hadirkan paket bundling smartphone bernama Hyphone.
  • 19:52 WIB. Samsung - Samsung dikabarkan bakal ikutan bikin ponsel gaming.
  • 19:52 WIB. AI - Teknologi AI mulai saingi daya tarik resolusi kamera smartphone.
  • 19:51 WIB. Telkomsel - Telkomsel pakai GPU Nvidia untuk Big Data.

Komnas: Presiden Harus Tangani Penipuan Umrah

Foto Berita Komnas: Presiden Harus Tangani Penipuan Umrah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj meminta Presiden Joko Widodo ikut turun tangan untuk mengatasi kasus penipuan umrah seiring semakin banyaknya korban termakan janji biro perjalanan sehingga dirugikan bahkan gagal berangkat ke Tanah Suci.

"Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus menyatakan situasi ini sebagai darurat penyelenggaraan ibadah umrah," kata Mustolih kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Bila perlu, kata dia, pemerintah menghentikan sementara atau moratorium pengiriman jamaah umrah sampai penyelenggaraan umrah benar-benar bersih dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) nakal.

Presiden, lanjut dia, harus memimpin sendiri langkah penyelamatan terhadap puluhan ribu unsur masyarakat yang terus menerus menjadi korban. Pemerintah tidak boleh kalah oleh travel umrah nakal.

Dia mengatakan dengan keseriusan yang dimulai dari presiden agar bisa mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi dan menanggulangi kasus yang sudah ada secara cepat.

Desakan dari Mustolih itu merujuk pada terus jatuhnya korban penipuan penipuan yang dilakukan sejumlah PPIU nakal. Belum lama terdapat kasus First Travel yang diduga telah menipu 58 ribu orang lebih dengan kerugian mencapai Rp800 miliar.

Selanjutnya, muncul kasus umrah lain seperti dari Hannien Tour, Abu Tours dan PT Solusi Bakar Lumampah (SBL). Mustolih menduga uang jamaah yang digunakan pengelola di luar kepentingan umrah sehingga jamaah dirugikan.

"Yang menjadi miris travel-travel tersebut berstatus sebagai PPIU dengan legalitas Kementerian Agama. Sudah seharusnya Kemenag sebagai pemberi izin dan regulator melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan super ketat," kata dia.

Namun, kata dia, yang terjadi Kementerian Agama seakan tidak berdaya dan kehilangan taring menghadapi PPIU tersebut. Perlindungan hukum terhadap jemaah umrah hampir tidak berjalan sehingga korban terutama yang berpenghasilan terbatas terus berjatuhan.

"Jika Kemenag tidak bisa memberikan perlindungan, kepada siapa lagi jamaah umrah mengharapkan perlindungan? Pertanyaan lainnya, mau menunggu berapa ribu korban lagi jatuh? Sampai kapan keadaan ini akan terus dibiarkan?," kata dia.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Haji, First Travel

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Irwan Wahyudi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,069.51 4,028.57
British Pound GBP 1.00 19,946.12 19,746.03
China Yuan CNY 1.00 2,205.21 2,183.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,268.00 15,116.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,849.44 10,739.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.25 1,927.84
Dolar Singapura SGD 1.00 11,081.43 10,967.13
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,573.47 17,397.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,672.84 3,632.78
Yen Jepang JPY 100.00 13,569.14 13,432.86

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5840.435 3.144 610
2 Agriculture 1570.332 -4.068 20
3 Mining 1918.413 8.447 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.577 0.126 70
5 Miscellanous Industry 1252.288 -2.704 45
6 Consumer Goods 2470.043 -1.914 49
7 Cons., Property & Real Estate 411.035 1.920 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1064.616 17.661 70
9 Finance 1050.751 -3.316 91
10 Trade & Service 788.480 -4.485 147
No Code Prev Close Change %
1 MINA 472 585 113 23.94
2 MPRO 254 314 60 23.62
3 IBFN 324 400 76 23.46
4 BCAP 135 159 24 17.78
5 DART 250 294 44 17.60
6 UNIC 3,400 3,930 530 15.59
7 SKYB 138 159 21 15.22
8 LPGI 3,550 4,050 500 14.08
9 SHIP 950 1,065 115 12.11
10 MYTX 126 138 12 9.52
No Code Prev Close Change %
1 NICK 159 140 -19 -11.95
2 MAYA 8,150 7,275 -875 -10.74
3 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
4 PBSA 770 690 -80 -10.39
5 INCF 125 114 -11 -8.80
6 JKON 505 466 -39 -7.72
7 BMAS 368 340 -28 -7.61
8 MMLP 530 490 -40 -7.55
9 INCI 610 565 -45 -7.38
10 VINS 96 89 -7 -7.29
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 362 18 5.23
2 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
3 KPIG 135 138 3 2.22
4 PGAS 2,270 2,340 70 3.08
5 ISAT 2,680 2,840 160 5.97
6 PTBA 4,540 4,610 70 1.54
7 PNLF 286 288 2 0.70
8 FREN 99 105 6 6.06
9 BBCA 23,375 23,150 -225 -0.96
10 WSKT 1,540 1,600 60 3.90