Portal Berita Ekonomi Sabtu, 16 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:52 WIB. Twitter - Twitter pertimbangkan bikin fitur klasifikasi.
  • 23:50 WIB. Facebook - Facebook terancam kena denda jutaan dolar karena sejumlah masalah privasi.
  • 23:47 WIB. XL - XL klaim nomor 2 di Indonesia.
  • 23:46 WIB. Sniper - Sniper rilis powerbank yang aman diajak terbang.
  • 20:52 WIB. Fujifilm - Fujifilm luncurkan mirrorless X-T30. 
  • 20:19 WIB. Realme - Realme mau ikut ramaikan pasar Eropa.
  • 20:19 WIB. Beras - Stok beras bulog Pekalongan capai 28.000 ton.
  • 20:18 WIB. Modal - Petani garam tradisional di Palu mengatakan masih sangat membutuhkan bantuan modal.
  • 20:17 WIB. Dagang - RI-Palestina kuatkan kerja sama perdagangan.
  • 20:16 WIB. LRT - Tarif awal LRT Bekasi-Jakarta dipatok Rp12 ribu.
  • 20:15 WIB. Migas - BPS: migas penyebab turunnya kinerja ekspor Januari 2019.
  • 20:13 WIB. BBNKB - Riau peroleh pajak BBNKB Rp76,88 miliar.
  • 20:11 WIB. Ikan - Dirjen KKP mengatakan KKP fokus upaya pelestarian ikan lokal.
  • 20:08 WIB. Impor - Pemerintah diminta benahi kekacauan tata niaga impor pangan.
  • 20:08 WIB. Tol - MTI sarankan pemerintah turunkan tarif tol trans-jawa.

Komnas: Presiden Harus Tangani Penipuan Umrah

Foto Berita Komnas: Presiden Harus Tangani Penipuan Umrah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj meminta Presiden Joko Widodo ikut turun tangan untuk mengatasi kasus penipuan umrah seiring semakin banyaknya korban termakan janji biro perjalanan sehingga dirugikan bahkan gagal berangkat ke Tanah Suci.

"Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus menyatakan situasi ini sebagai darurat penyelenggaraan ibadah umrah," kata Mustolih kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Bila perlu, kata dia, pemerintah menghentikan sementara atau moratorium pengiriman jamaah umrah sampai penyelenggaraan umrah benar-benar bersih dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) nakal.

Presiden, lanjut dia, harus memimpin sendiri langkah penyelamatan terhadap puluhan ribu unsur masyarakat yang terus menerus menjadi korban. Pemerintah tidak boleh kalah oleh travel umrah nakal.

Dia mengatakan dengan keseriusan yang dimulai dari presiden agar bisa mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi dan menanggulangi kasus yang sudah ada secara cepat.

Desakan dari Mustolih itu merujuk pada terus jatuhnya korban penipuan penipuan yang dilakukan sejumlah PPIU nakal. Belum lama terdapat kasus First Travel yang diduga telah menipu 58 ribu orang lebih dengan kerugian mencapai Rp800 miliar.

Selanjutnya, muncul kasus umrah lain seperti dari Hannien Tour, Abu Tours dan PT Solusi Bakar Lumampah (SBL). Mustolih menduga uang jamaah yang digunakan pengelola di luar kepentingan umrah sehingga jamaah dirugikan.

"Yang menjadi miris travel-travel tersebut berstatus sebagai PPIU dengan legalitas Kementerian Agama. Sudah seharusnya Kemenag sebagai pemberi izin dan regulator melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan super ketat," kata dia.

Namun, kata dia, yang terjadi Kementerian Agama seakan tidak berdaya dan kehilangan taring menghadapi PPIU tersebut. Perlindungan hukum terhadap jemaah umrah hampir tidak berjalan sehingga korban terutama yang berpenghasilan terbatas terus berjatuhan.

"Jika Kemenag tidak bisa memberikan perlindungan, kepada siapa lagi jamaah umrah mengharapkan perlindungan? Pertanyaan lainnya, mau menunggu berapa ribu korban lagi jatuh? Sampai kapan keadaan ini akan terus dibiarkan?," kata dia.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Haji, First Travel

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Irwan Wahyudi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,783.30 3,744.53
British Pound GBP 1.00 18,150.85 17,967.77
China Yuan CNY 1.00 2,097.95 2,076.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,187.00 14,045.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,058.58 9,952.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.88 1,789.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,440.06 10,334.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,015.70 15,848.38
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,472.95 3,433.99
Yen Jepang JPY 100.00 12,861.03 12,731.15

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6389.085 -30.933 627
2 Agriculture 1592.350 -13.090 21
3 Mining 1834.293 -25.732 47
4 Basic Industry and Chemicals 878.558 -9.993 71
5 Miscellanous Industry 1329.578 -2.798 46
6 Consumer Goods 2604.636 -24.378 51
7 Cons., Property & Real Estate 450.557 -6.160 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1185.805 7.307 71
9 Finance 1216.771 -0.391 91
10 Trade & Service 811.391 -5.665 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,300 1,625 325 25.00
2 PEHA 2,110 2,630 520 24.64
3 SIMA 330 400 70 21.21
4 LMAS 58 69 11 18.97
5 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
6 LUCK 585 660 75 12.82
7 CASS 640 720 80 12.50
8 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
9 BHIT 84 94 10 11.90
10 DWGL 101 113 12 11.88
No Code Prev Close Change %
1 OCAP 81 54 -27 -33.33
2 HDFA 165 130 -35 -21.21
3 KONI 498 398 -100 -20.08
4 BALI 1,060 860 -200 -18.87
5 PUDP 410 338 -72 -17.56
6 CANI 218 180 -38 -17.43
7 KBLV 585 484 -101 -17.26
8 GLOB 448 372 -76 -16.96
9 JIHD 585 490 -95 -16.24
10 NATO 585 505 -80 -13.68
No Code Prev Close Change %
1 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
2 BMTR 398 420 22 5.53
3 BHIT 84 94 10 11.90
4 WSKT 1,865 1,765 -100 -5.36
5 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
6 ERAA 1,950 1,955 5 0.26
7 MNCN 855 910 55 6.43
8 TLKM 3,740 3,790 50 1.34
9 ANTM 1,000 950 -50 -5.00
10 BUMI 153 151 -2 -1.31