Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:03 WIB. Careem - Careem raih tambahan pendanaan US$200 juta.
  • 05:44 WIB. Honor - Awal November, smartphone kamera ganda Honor 8X dijual di Indonesia.
  • 21:35 WIB. Palestina - Israel robohkan bangunan Palestina di Tepi Barat.
  • 21:34 WIB. Australia - Kemlu panggil Dubes Australia soal isu Whatsapp bocor.
  • 21:34 WIB. Politik - Nasdem tolak pemerintah tanggung dana saksi pemilu.
  • 21:34 WIB. Politik - Golkar gelar istighatsah dan peringatan Hari Santri Nasional.
  • 21:33 WIB. Daerah - Kemensos berikan layanan rehabilitasi 14.000 anak Lombok.
  • 21:33 WIB. Megapolitan - Pemprov DKI berupaya rusunawa bisa jadi hak milik.
  • 21:33 WIB. Prancis - Prancis batal hadiri konferensi investasi di Arab Saudi.
  • 21:33 WIB. Daerah - Anak-anak terdampak gempa dapat tabungan Rp2,5 miliar.
  • 21:32 WIB. Nasional - Mentan apresiasi pameran Hari Pangan wujudkan hilirisasi pertanian.
  • 21:32 WIB. TNI - TNI terima kunjungan kehormatan AFWC Bangladesh.
  • 21:32 WIB. Politik - Gerindra: Para menteri harus jaga pemilu berkualitas.
  • 21:32 WIB. Turki - Turki: Hasil penyelidikan Khashoggi akan segera diungkap.
  • 21:32 WIB. Politik- Fadli Zon: wajar Luhut-Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu.

Pansus Minta Pendapat Ahli Sebelum Keluarkan Rekomendasi

Foto Berita Pansus Minta Pendapat Ahli Sebelum Keluarkan Rekomendasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK meminta pendapat para ahli dan kalangan masyarakat sebelum membuat rekomendasi akhir, salah satunya masukan mengenai pembentukan Dewan Pengawas independen yang mengawasi tiga lembaga.

"Pimpinan DPR dan Pimpinan Pansus KPK mengundang para ahli seperti Prof Mahfud MD, Prof Romli Atmasasmita, dan DR. Salahudin serta unsur masyarakat, Adhi Masardi. Kami membicarakan desain politik hukum pemberantasan korupsi secara umum bukan khusus KPK," kata anggota Pansus KPK, Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan desain politik hukum itu seperti bagaimana memperkuat pemberantasan korupsi dalam aspek pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum sehingga korupsi bisa ditangani bersama serta bisa meminimalisir potensi korupsi.

Masinton mengatakan dalam pertemuan itu berkembang mengenai dibentuknya Dewan Pengawas independen terhadap seluruh institusi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Agar menjadi satu kesatuan yang bisa awasi terhadap institusi yang jalankan pemberantasan korupsi seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa Dewas tersebut baru sebatas usulan, yang bisa mengawasi terhadap tiga lembaga penegak hukum sehingga kerja pemberantasan korupsi bisa terintegrasi.

Dia mengatakan, Pansus KPK menilai usulan tersebut sangat baik agar penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif dan tidak menyimpang.

"Masukan tersebut menjadi pertimbangan kami dalam membuat rekomendasi Pansus," katanya.Masinton mengatakan dibentuknya Dewas tersebut memungkinkan dilakukannya revisi terhadap UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau dibuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Revisi UU Tipikor menurut dia sangat memungkinkan karena agenda pemberantasan korupsi tidak hanya menyangkut satu institusi tapi melibatkan institusi lainnya dan belum mengarah pada revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

"Nanti kami akan undang penegak hukum, duduk bareng karena agenda pemberantasan korupsi merupakan kepentingan seluruh bangsa sehingga semuanya memiliki tanggung jawab," katanya.

Namun Masinton mengatakan dalam pertemuan itu tidak dibahas mengenai RUU tentang Penyadapan karena tidak terkait di Pansus Angket dan RUU tersebut masuk di Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Dia menjelaskan RUU Penyadapan bukan hanya mengatur KPK tapi seluruh insitusi yang diberikan kewenangan untuk penyadapan seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

 

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pansus Angket KPK

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,068.72 4,027.56
British Pound GBP 1.00 19,989.95 19,789.37
China Yuan CNY 1.00 2,203.25 2,181.31
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,263.00 15,111.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,877.94 10,768.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.23 1,927.82
Dolar Singapura SGD 1.00 11,073.79 10,961.92
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,549.40 17,371.61
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.29 3,634.20
Yen Jepang JPY 100.00 13,565.91 13,424.84

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5845.242 -23.378 610
2 Agriculture 1577.028 54.568 20
3 Mining 1916.200 -17.317 47
4 Basic Industry and Chemicals 752.704 6.245 70
5 Miscellanous Industry 1214.126 0.053 45
6 Consumer Goods 2489.884 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.106 -0.132 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.831 -27.064 70
9 Finance 1059.438 -5.179 91
10 Trade & Service 796.896 -3.311 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,210 1,510 300 24.79
2 ABMM 1,935 2,190 255 13.18
3 MAYA 6,200 6,950 750 12.10
4 LSIP 1,155 1,270 115 9.96
5 VINS 88 96 8 9.09
6 CTTH 113 123 10 8.85
7 MTDL 680 740 60 8.82
8 PBRX 510 555 45 8.82
9 FISH 3,300 3,590 290 8.79
10 GOOD 2,350 2,550 200 8.51
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 336 296 -40 -11.90
2 KBLM 284 252 -32 -11.27
3 SMDM 149 133 -16 -10.74
4 AGRS 256 236 -20 -7.81
5 GMFI 308 284 -24 -7.79
6 ABBA 116 107 -9 -7.76
7 CSIS 400 370 -30 -7.50
8 MLPL 88 82 -6 -6.82
9 BAYU 2,450 2,290 -160 -6.53
10 RBMS 172 161 -11 -6.40
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 98 96 -2 -2.04
2 TLKM 3,900 3,760 -140 -3.59
3 KPIG 135 136 1 0.74
4 PGAS 2,310 2,230 -80 -3.46
5 SRIL 320 332 12 3.75
6 SMCB 1,625 1,725 100 6.15
7 PNLF 290 294 4 1.38
8 INKP 13,525 13,675 150 1.11
9 BHIT 80 82 2 2.50
10 MNCN 775 790 15 1.94