Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:47 WIB. BNI - BNI Cabang Tokyo menargetkan aset perseroan di Jepang hingga akhir tahun ini mencapai US$1 miliar.
  • 08:39 WIB. BNI - BNI Cabang Tokyo akan meningkatkan peran Subcabang Osaka.
  • 08:28 WIB. Rokok - San Francisco melarang rokok elektrik (e-cigarettes).
  • 08:17 WIB. ADHI - Adhi Karya mengantongi dana segar dari penerbitan obligasi senilai Rp1,02 triliun.
  • 07:44 WIB. Perang Dagang - Micron Technology, pembuat memory chips asal AS, masih nekat mengirim barang ke Huawei.
  • 07:33 WIB. Gold - Emas naik 10% sepanjang Juni, melewati US$14.000 sejak Agustus 2013.
  • 07:24 WIB. Minyak - U.S. crude futures turun 7 sen menjadi  US$57.83 per barel.
  • 07:21 WIB. Minyak - Benchmark Brent crude futures naik 19 sen  menjadi US$65.05 per barel.
  • 06:41 WIB. PPRO - PT PP Properti masih berfokus pada proyek TOD di dekat stasiun Juanda.
  • 06:38 WIB. Energi - Adaro Power memulai pilot project PLTS di wilayah Papua.
  • 06:12 WIB. BUMN - Menteri Rini menyebutkan BUMN ekspansi ke Laos.
  • 22:58 WIB. Perang Dagang - India menawarkan diri jadi sentra industri pengganti China.

Pansus Minta Pendapat Ahli Sebelum Keluarkan Rekomendasi

Pansus Minta Pendapat Ahli Sebelum Keluarkan Rekomendasi - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK meminta pendapat para ahli dan kalangan masyarakat sebelum membuat rekomendasi akhir, salah satunya masukan mengenai pembentukan Dewan Pengawas independen yang mengawasi tiga lembaga.

"Pimpinan DPR dan Pimpinan Pansus KPK mengundang para ahli seperti Prof Mahfud MD, Prof Romli Atmasasmita, dan DR. Salahudin serta unsur masyarakat, Adhi Masardi. Kami membicarakan desain politik hukum pemberantasan korupsi secara umum bukan khusus KPK," kata anggota Pansus KPK, Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan desain politik hukum itu seperti bagaimana memperkuat pemberantasan korupsi dalam aspek pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum sehingga korupsi bisa ditangani bersama serta bisa meminimalisir potensi korupsi.

Masinton mengatakan dalam pertemuan itu berkembang mengenai dibentuknya Dewan Pengawas independen terhadap seluruh institusi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Agar menjadi satu kesatuan yang bisa awasi terhadap institusi yang jalankan pemberantasan korupsi seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa Dewas tersebut baru sebatas usulan, yang bisa mengawasi terhadap tiga lembaga penegak hukum sehingga kerja pemberantasan korupsi bisa terintegrasi.

Dia mengatakan, Pansus KPK menilai usulan tersebut sangat baik agar penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif dan tidak menyimpang.

"Masukan tersebut menjadi pertimbangan kami dalam membuat rekomendasi Pansus," katanya.Masinton mengatakan dibentuknya Dewas tersebut memungkinkan dilakukannya revisi terhadap UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau dibuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Revisi UU Tipikor menurut dia sangat memungkinkan karena agenda pemberantasan korupsi tidak hanya menyangkut satu institusi tapi melibatkan institusi lainnya dan belum mengarah pada revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

"Nanti kami akan undang penegak hukum, duduk bareng karena agenda pemberantasan korupsi merupakan kepentingan seluruh bangsa sehingga semuanya memiliki tanggung jawab," katanya.

Namun Masinton mengatakan dalam pertemuan itu tidak dibahas mengenai RUU tentang Penyadapan karena tidak terkait di Pansus Angket dan RUU tersebut masuk di Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Dia menjelaskan RUU Penyadapan bukan hanya mengatur KPK tapi seluruh insitusi yang diberikan kewenangan untuk penyadapan seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

 

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pansus Angket KPK

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,788.76 3,750.60
British Pound GBP 1.00 18,120.74 17,938.24
China Yuan CNY 1.00 2,071.89 2,051.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,209.00 14,067.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,897.99 9,796.26
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,820.08 1,801.82
Dolar Singapura SGD 1.00 10,505.73 10,399.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,209.63 16,042.01
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,430.47 3,393.73
Yen Jepang JPY 100.00 13,264.56 13,128.32

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6320.445 31.980 636
2 Agriculture 1462.734 12.139 21
3 Mining 1729.467 84.267 46
4 Basic Industry and Chemicals 773.084 8.727 71
5 Miscellanous Industry 1274.058 -1.017 47
6 Consumer Goods 2405.119 3.777 52
7 Cons., Property & Real Estate 486.531 -1.769 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1191.003 6.146 74
9 Finance 1291.358 1.492 90
10 Trade & Service 802.181 3.053 159
No Code Prev Close Change %
1 INDY 1,335 1,675 340 25.47
2 POSA 360 450 90 25.00
3 SMBR 875 1,090 215 24.57
4 ALKA 360 438 78 21.67
5 KONI 376 448 72 19.15
6 INPP 760 880 120 15.79
7 KIOS 635 735 100 15.75
8 KICI 268 310 42 15.67
9 GOLD 438 500 62 14.16
10 HRUM 1,395 1,590 195 13.98
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 468 352 -116 -24.79
2 HDFA 168 136 -32 -19.05
3 BRAM 10,000 8,100 -1,900 -19.00
4 YULE 181 161 -20 -11.05
5 ARTA 460 410 -50 -10.87
6 PGLI 476 430 -46 -9.66
7 PYFA 188 170 -18 -9.57
8 NICK 270 246 -24 -8.89
9 WIIM 252 230 -22 -8.73
10 MAYA 7,000 6,425 -575 -8.21
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,615 1,835 220 13.62
2 INDY 1,335 1,675 340 25.47
3 ANTM 795 845 50 6.29
4 PTBA 2,880 3,060 180 6.25
5 MNCN 1,000 985 -15 -1.50
6 SMBR 875 1,090 215 24.57
7 BBRI 4,310 4,330 20 0.46
8 TAMU 500 520 20 4.00
9 JPFA 1,495 1,520 25 1.67
10 ADRO 1,245 1,330 85 6.83