Portal Berita Ekonomi Jum'at, 14 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:20 WIB. Rupiah - Pukul 14.20, rupiah masih tertekan 0,49% di Rp14.570 per dolar AS. 
  • 14:02 WIB. Youtube - Youtube hapus 58 juta video spam.
  • 14:02 WIB. Grab - Grab yakin bakal jadi Decacorn pertama di Asia Tenggara.
  • 14:01 WIB. Fintech - Sejumlah situs fintech ilegal masih bisa diakses.
  • 14:01 WIB. Jepang - Cegah monopoli, Jepang akan perketat regulasi untuk Google cs.
  • 14:01 WIB. Renault - Renault pilih tak pecat Carlos Ghosn.
  • 13:34 WIB. Voucher - Baru dibuka, gerai Matahari di Gresik tawarkan promo voucher diskon Rp500.000.
  • 13:34 WIB. Matahari - Matahari resmi buka gerai baru di Gress Mall, Gresik. 

Pansus Minta Pendapat Ahli Sebelum Keluarkan Rekomendasi

Foto Berita Pansus Minta Pendapat Ahli Sebelum Keluarkan Rekomendasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK meminta pendapat para ahli dan kalangan masyarakat sebelum membuat rekomendasi akhir, salah satunya masukan mengenai pembentukan Dewan Pengawas independen yang mengawasi tiga lembaga.

"Pimpinan DPR dan Pimpinan Pansus KPK mengundang para ahli seperti Prof Mahfud MD, Prof Romli Atmasasmita, dan DR. Salahudin serta unsur masyarakat, Adhi Masardi. Kami membicarakan desain politik hukum pemberantasan korupsi secara umum bukan khusus KPK," kata anggota Pansus KPK, Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan desain politik hukum itu seperti bagaimana memperkuat pemberantasan korupsi dalam aspek pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum sehingga korupsi bisa ditangani bersama serta bisa meminimalisir potensi korupsi.

Masinton mengatakan dalam pertemuan itu berkembang mengenai dibentuknya Dewan Pengawas independen terhadap seluruh institusi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Agar menjadi satu kesatuan yang bisa awasi terhadap institusi yang jalankan pemberantasan korupsi seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa Dewas tersebut baru sebatas usulan, yang bisa mengawasi terhadap tiga lembaga penegak hukum sehingga kerja pemberantasan korupsi bisa terintegrasi.

Dia mengatakan, Pansus KPK menilai usulan tersebut sangat baik agar penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif dan tidak menyimpang.

"Masukan tersebut menjadi pertimbangan kami dalam membuat rekomendasi Pansus," katanya.Masinton mengatakan dibentuknya Dewas tersebut memungkinkan dilakukannya revisi terhadap UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau dibuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Revisi UU Tipikor menurut dia sangat memungkinkan karena agenda pemberantasan korupsi tidak hanya menyangkut satu institusi tapi melibatkan institusi lainnya dan belum mengarah pada revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

"Nanti kami akan undang penegak hukum, duduk bareng karena agenda pemberantasan korupsi merupakan kepentingan seluruh bangsa sehingga semuanya memiliki tanggung jawab," katanya.

Namun Masinton mengatakan dalam pertemuan itu tidak dibahas mengenai RUU tentang Penyadapan karena tidak terkait di Pansus Angket dan RUU tersebut masuk di Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Dia menjelaskan RUU Penyadapan bukan hanya mengatur KPK tapi seluruh insitusi yang diberikan kewenangan untuk penyadapan seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

 

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pansus Angket KPK

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6177.720 62.143 621
2 Agriculture 1516.070 10.982 20
3 Mining 1776.514 21.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 846.848 12.353 71
5 Miscellanous Industry 1420.317 27.074 46
6 Consumer Goods 2515.883 16.594 49
7 Cons., Property & Real Estate 455.102 3.544 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.130 21.053 71
9 Finance 1176.328 11.338 91
10 Trade & Service 791.531 -0.850 153
No Code Prev Close Change %
1 AKSI 344 430 86 25.00
2 SOTS 436 545 109 25.00
3 PNSE 750 935 185 24.67
4 ZONE 446 555 109 24.44
5 KICI 212 260 48 22.64
6 SAFE 171 206 35 20.47
7 JKSW 60 68 8 13.33
8 KAEF 2,550 2,850 300 11.76
9 TRAM 163 180 17 10.43
10 OASA 318 350 32 10.06
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 555 418 -137 -24.68
2 INPP 605 480 -125 -20.66
3 GMTD 14,900 13,425 -1,475 -9.90
4 BTEK 137 125 -12 -8.76
5 SMDM 152 139 -13 -8.55
6 DSSA 14,725 13,500 -1,225 -8.32
7 BBLD 492 454 -38 -7.72
8 AKPI 780 720 -60 -7.69
9 ETWA 78 72 -6 -7.69
10 OCAP 244 226 -18 -7.38
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 372 360 -12 -3.23
2 KPAS 710 705 -5 -0.70
3 RIMO 142 151 9 6.34
4 TLKM 3,650 3,750 100 2.74
5 TRAM 163 180 17 10.43
6 PGAS 2,130 2,150 20 0.94
7 PTBA 4,310 4,500 190 4.41
8 BBRI 3,620 3,680 60 1.66
9 CPIN 6,500 6,950 450 6.92
10 UNTR 29,300 29,300 0 0.00