Portal Berita Ekonomi Minggu, 20 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:42 WIB. Mahathir - Muncul petisi minta Mahathir jadi Menteri Pedidikan Malaysia.
  • 14:40 WIB. Kuba - Pasca insiden jatuhnya pesawat, Kuba kibarkan bendera setengah tiang.
  • 14:39 WIB. Saudi - Gerilyawan Houthi kembali tembakkan rudal ke Arab Saudi.
  • 14:38 WIB. Malaysia - Anwar Ibrahim tiba di kediaman Bj Habibie.
  • 14:37 WIB. Somalia - PBB: topan tropis hancurkan wilayah Somalia Utara.
  • 14:35 WIB. Afghanistan - Pertandingan kriket di Afghanistan dibom, delapan orang tewas.
  • 14:33 WIB. Israel - Otoritas Palestina kutuk penolakan Israel atas penyelidikan tragedi Gaza.
  • 14:32 WIB. Palestina - Aksi solidaritas Palestina digelar di luar kantor PBB di Jenewa.
  • 14:30 WIB. Malaysia - KPK Malaysia panggil Najib Razak.
  • 14:29 WIB. Arab - Turki: Netanyahu nikmati perpecahan dunia Arab.
  • 11:36 WIB. CSR - Pelindo III menyiapkan sebanyak 14 ribu tiket gratis pada masa mudik 2018.
  • 11:26 WIB. UKM - Pemkot Palembang mengimbau pelaku UKM pempek untuk tidak menggunakan bahan pengawet berbahaya.
  • 11:25 WIB. Bali - Bali meraup devisa US$5,03 juta dari ekspor patung dan aneka jenis cenderamata selama Maret 2018.
  • 11:23 WIB. MUI - MUI Kota Surabaya menggunakan jalur kemasyarakatan umat untuk memakamkan jenazah terduga teroris.
  • 11:22 WIB. Pangan - Perum Bulog menjamin ketersediaan pangan selama bulan Ramadan di Tangerang.

KPK Cermati Usulan Asimilasi Nazaruddin

Foto Berita KPK Cermati Usulan Asimilasi Nazaruddin
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi soal mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang diusulkan mendapatkan asimilasi.

"Untuk proses pembebasan bersyarat, asimilasi, pengurangan hukuman, dan lain-lain hak narapidana tersebut tentu saja dalam domaian Lembaga Permasyarakatan karena itu prosesnya seteleh eksekusi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Menurut Febri, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memang disebutkan bahwa proses asimilasi itu mewajibkan agar meminta pertimbangan atau rekomendasi dari penegak hukum yang menangani dalam hal ini KPK.

"Karena itu kalau nanti ada surat yang disampaikan ke KPK tentu kami akan sampaikan secara normatif fakta-fakta yang ada misalnya, kami bisa sampaikan yang bersangkutan itu divonis untuk kasus apa saja kemudian apakah sudah membayar denda, membayar uang pengganti atau belum," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa proses asimilasi tersebut tidak mensyarakatkan posisi seseorang sebagai "justice collaborator" (JC).

"Yang mensyarakatkan posisi sebagai JC adalah pembebasan bersyarat atau remisi pemotongan masa hukuman, jadi memang harus kami pilah secara hati-hati," kata Febri.

Pihaknya pun kata dia, akan mencermati soal usulan asimilasi karena Nazaruddin dikenakan untuk dua perkara tindak pidana korupsi, yaitu terkait korupsi Wisma Atlet dan proyek-proyek di PT Duta Graha Indah (DGI).

"Jadi, tidak hanya satu kasus, ada kasus tindak pidana korupsi dan TPPU yang sebenarnya merupakan bagian dari strategi penegak hukum, TPPU itu kami tangani meskipun satu berkas tetapi diduga berasal dari banyak proyek. Jadi hasil-hasil tindak pidana itu lah yang jadi fokus kami dan sudah terbukti," ucap Febri.

Sementara itu, Kepala Subbagian Pemberitaan Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto juga telah membenarkan soal pemberian asimilasi kepada Nazaruddin itu.

"M Nazaruddin narapidana kasus korupsi saat ini menjadi warga binaan Lapas Sukamiskin. Saat ini yang bersangkutan sedang diusulkan oleh Kalapas Sukamiskin melalui Kakanwil Jabar diteruskan kepada Dirjen Pemasyarakatan," kata Ade.

Ia menyatakan pihak Ditjen Pemasyarakatan sedang memeriksa dan memverifikasi berkas asimilisi Nazaruddin itu.

Ia pun menyatakan bahwa pihaknya juga telah melakukan sidang oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) pada 30 Januari 2018.

Selanjutnya, pihaknya akan meminta rekomendasi kepada KPK sesuai PP Nomor 99 Tahub 2012 Pasal 36A ayat 1 bahwa pertama asimilasi diberikan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan Dirjen PAS.

Kedua, kata dia, Dirjen PAS dalam memberikan pertimbangan dengan memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan keadilan masyarakat.

"Ketiga, Dirjen PAS wajib meminta rekomendasi kepada instansi penegak hukum Kepolisian, Jaksa Agung, dan atau KPK," ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, Dirjen PAS akan menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan rekomedasi TPP Pusat dan rekomendasi instansi terkait untuk mendapat persetujuan.

"Proses asimilasi dan pembebasan bersyarat ini dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yangg terintegrasi melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kanwil dan Ditjen PAS. Asimilasi tersebut jika disetujui akan dijadikan dasar untuk pemberian program pembebasan bersyarat M Nazaruddin," ungkap Ade.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nazarudin

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Gito Adiputro Wiratno

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5783.310 -32.610 581
2 Agriculture 1509.924 27.738 19
3 Mining 1886.820 30.537 44
4 Basic Industry and Chemicals 762.354 -4.210 69
5 Miscellanous Industry 1153.067 -29.165 44
6 Consumer Goods 2379.810 -13.317 45
7 Cons., Property & Real Estate 449.733 -5.782 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1000.487 -1.619 64
9 Finance 1018.608 -8.771 92
10 Trade & Service 896.957 -3.868 139
No Code Prev Close Change %
1 DSSA 11,900 14,275 2,375 19.96
2 MTWI 107 127 20 18.69
3 SKYB 400 470 70 17.50
4 MDKI 370 412 42 11.35
5 ESSA 248 276 28 11.29
6 MITI 77 84 7 9.09
7 PGLI 185 200 15 8.11
8 MPOW 175 188 13 7.43
9 ERAA 2,010 2,150 140 6.97
10 META 178 190 12 6.74
No Code Prev Close Change %
1 FORZ 444 334 -110 -24.77
2 KOIN 290 230 -60 -20.69
3 NIPS 430 380 -50 -11.63
4 SKBM 488 432 -56 -11.48
5 INDR 3,890 3,450 -440 -11.31
6 SAFE 278 250 -28 -10.07
7 PUDP 500 450 -50 -10.00
8 DNAR 310 282 -28 -9.03
9 GTBO 260 238 -22 -8.46
10 KICI 210 194 -16 -7.62
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,990 2,940 -50 -1.67
2 ADRO 1,880 1,905 25 1.33
3 BBCA 22,000 21,700 -300 -1.36
4 TAXI 122 127 5 4.10
5 MNCN 1,300 1,290 -10 -0.77
6 PGAS 1,905 1,980 75 3.94
7 TLKM 3,490 3,490 0 0.00
8 ASII 6,725 6,525 -200 -2.97
9 PTBA 3,550 3,690 140 3.94
10 ERAA 2,010 2,150 140 6.97