Portal Berita Ekonomi Jum'at, 14 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:37 WIB. Waskita - Waskita Toll Road tingkatkan modal Rp79,2 miliar untuk konsesi jalan tol ruas Ngawi--Kertosono.
  • 10:37 WIB. BUMI - BUMI meraih penghargaan kategori emas dalam ajang Asia Sustainability Reporting.
  • 09:53 WIB. Saratoga - Sandiaga kembali menjual saham SRTG senilai Rp64,38 miliar di awal Desember ini.
  • 09:33 WIB. Dolar AS - Pukul 09.35: Dolar AS balas dendam, rupiah melemah 0,43% ke Rp14.562 per dolar AS. 
  • 09:01 WIB. IHSG - Jelang akhir pekan, IHSG dibuka menguat 0,14% ke level 6.178,57. 
  • 07:15 WIB. Google - Google prediksi pemilu dan tokoh politik bakal jadi trending di 2019.
  • 07:02 WIB. California - California berencana kenakan pajak untuk SMS. 
  • 07:00 WIB. Fintech - Kemenkominfo telah blokir 400 Fintech ilegal dari OJK. 
  • 06:58 WIB. YLKI - YLKI sebut perlindungan konsumen belanja online rendah. 
  • 06:54 WIB. Apple - Apple investasikan Rp14,5 triliun untuk kampus di Texas. 

Nasdem: Anies-Sandi Jangan Kebakaran Jenggot Dong

Foto Berita Nasdem: Anies-Sandi Jangan Kebakaran Jenggot Dong
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, mengatakan pengajuan hak interpelasi yang digagas anggota DPRD fraksi PDIP pada 100 hari Anies Baswedan-Sandiaga Uno memimpin DKI Jakarta harus disikapi dengan positif.

"Sungguh tidak proporsional jika Pemprov DKI kebakaran jenggot dengan rencana interpelasi," kata Sahroni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (3/2/2018).

Bagi anggota Komisi III DPR itu, hak istimewa yang akan dilayangkan merupakan hal yang lumrah digunakan saat anggota DPRD merasa ada yang janggal dengan kebijakan eksekutif. Ia menyatakan kebijakan yang prorakyat bukan berarti harus mengesampingkan peraturan yang berlaku.

"Kebijakan tidak boleh menghalalkan segala cara dengan dalih atas nama rakya," katanya.

Ia meminta pemimpin DKI menjadikan peraturan sebagai pijakan untuk menelurkan kebijakan. Karena, menurutnya, perjalanan pemerintahan Anies-Sandi akan selalu diperhadapkan dengan catatan negatif jika kerap menabrak aturan.

Hal itu terbukti saat Anies memperbolehkan kembali becak beroperasi di Ibu Kota. Padahal, Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Moda Transportasi dan Perda Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketertiban, tegas melarang pengoperasian becak. Ia menambahkan hak interpelasi harus menjadi jalan menuju dialog yang positif-konstruktif antara legislatif dan eksekutif serta harus ada adu argumen yang rasional.

"Terpenting bukan arena ngotot-ngototan dan ngeyel, tapi bagaimana keduanya mencari titik temu yang konstruktif. Yang penting interpelasi mengarah pada perbaikan kebijakan Pemerintahan DKI Jakarta yang lebih baik dan tidak melanggar aturan," pungkasnya.

Tag: Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Anies Baswedan, Sandiaga Salahuddin Uno, Sandiaga Salahuddin Uno, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Aprillio Akbar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6177.720 62.143 621
2 Agriculture 1516.070 10.982 20
3 Mining 1776.514 21.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 846.848 12.353 71
5 Miscellanous Industry 1420.317 27.074 46
6 Consumer Goods 2515.883 16.594 49
7 Cons., Property & Real Estate 455.102 3.544 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.130 21.053 71
9 Finance 1176.328 11.338 91
10 Trade & Service 791.531 -0.850 153
No Code Prev Close Change %
1 AKSI 344 430 86 25.00
2 SOTS 436 545 109 25.00
3 PNSE 750 935 185 24.67
4 ZONE 446 555 109 24.44
5 KICI 212 260 48 22.64
6 SAFE 171 206 35 20.47
7 JKSW 60 68 8 13.33
8 KAEF 2,550 2,850 300 11.76
9 TRAM 163 180 17 10.43
10 OASA 318 350 32 10.06
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 555 418 -137 -24.68
2 INPP 605 480 -125 -20.66
3 GMTD 14,900 13,425 -1,475 -9.90
4 BTEK 137 125 -12 -8.76
5 SMDM 152 139 -13 -8.55
6 DSSA 14,725 13,500 -1,225 -8.32
7 BBLD 492 454 -38 -7.72
8 AKPI 780 720 -60 -7.69
9 ETWA 78 72 -6 -7.69
10 OCAP 244 226 -18 -7.38
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 372 360 -12 -3.23
2 KPAS 710 705 -5 -0.70
3 RIMO 142 151 9 6.34
4 TLKM 3,650 3,750 100 2.74
5 TRAM 163 180 17 10.43
6 PGAS 2,130 2,150 20 0.94
7 PTBA 4,310 4,500 190 4.41
8 BBRI 3,620 3,680 60 1.66
9 CPIN 6,500 6,950 450 6.92
10 UNTR 29,300 29,300 0 0.00