Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:15 WIB. BTN - BTN mengkaji kemungkinan rights issue pada 2020.
  • 11:12 WIB. UUS BTN - UUS BTN mengkaji kemungkinan untuk memisahkan usaha dari induk.
  • 11:11 WIB. Pertamina - Pertamina membutuhkan blok migas baru.
  • 11:10 WIB. Pertamina - Pertamina membutuhkan US$100 miliar untuk bisa meningkatkan produksi minyak.
  • 11:05 WIB. Pertamina - Pertamina MOR VIII mencegah aksi korupsi dilingkungan kerjanya dengan menggelar LPP.
  • 10:36 WIB. BTN - BTN tidak ingin menawarkan DP rumah 0%.
  • 10:33 WIB. BTN - BTN menargetkan sampai akhir 2018 akan ada sebanyak 10 ribu lelang rumah online.
  • 10:31 WIB. Telkom - Telkom menyalurkan bantuan modal tanpa bunga kepada 45 pelaku UKM di Kabupaten Parigi Moutong, Sigi dan Kota Palu.
  • 10:05 WIB. LLDikti - LLDikti dorong kewirausahaan jadi mata kuliah wajib di seluruh perguruan tinggi.
  • 10:04 WIB. Beras - Legislator: Kalsel tidak perlu datangkan beras impor.
  • 10:03 WIB. Ekspor - NTT ekspor 12,5 ton tuna ke Jepang.
  • 10:02 WIB. IWAPI - 1.500 wanita pengusaha di Padang itu akan membuka jaringan dan saling menampilkan produknya.
  • 10:01 WIB. IWAPI - Memperkirakan ada 1.500 orang wanita pengusaha yang datang ke Kota Padang.
  • 10:00 WIB. IWAPI - Iwapi Sumbar akan bantu perempuan pelaku usaha yang kesulitan dalam mendapat akses modal atau fasilitas produksi.
  • 09:59 WIB. IWAPI - Produk para perempuan pengusaha di Padang akan dilabeli kualitas ekspor setelah jalani pelatihan.

Nasdem: Anies-Sandi Jangan Kebakaran Jenggot Dong

Foto Berita Nasdem: Anies-Sandi Jangan Kebakaran Jenggot Dong
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, mengatakan pengajuan hak interpelasi yang digagas anggota DPRD fraksi PDIP pada 100 hari Anies Baswedan-Sandiaga Uno memimpin DKI Jakarta harus disikapi dengan positif.

"Sungguh tidak proporsional jika Pemprov DKI kebakaran jenggot dengan rencana interpelasi," kata Sahroni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (3/2/2018).

Bagi anggota Komisi III DPR itu, hak istimewa yang akan dilayangkan merupakan hal yang lumrah digunakan saat anggota DPRD merasa ada yang janggal dengan kebijakan eksekutif. Ia menyatakan kebijakan yang prorakyat bukan berarti harus mengesampingkan peraturan yang berlaku.

"Kebijakan tidak boleh menghalalkan segala cara dengan dalih atas nama rakya," katanya.

Ia meminta pemimpin DKI menjadikan peraturan sebagai pijakan untuk menelurkan kebijakan. Karena, menurutnya, perjalanan pemerintahan Anies-Sandi akan selalu diperhadapkan dengan catatan negatif jika kerap menabrak aturan.

Hal itu terbukti saat Anies memperbolehkan kembali becak beroperasi di Ibu Kota. Padahal, Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Moda Transportasi dan Perda Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketertiban, tegas melarang pengoperasian becak. Ia menambahkan hak interpelasi harus menjadi jalan menuju dialog yang positif-konstruktif antara legislatif dan eksekutif serta harus ada adu argumen yang rasional.

"Terpenting bukan arena ngotot-ngototan dan ngeyel, tapi bagaimana keduanya mencari titik temu yang konstruktif. Yang penting interpelasi mengarah pada perbaikan kebijakan Pemerintahan DKI Jakarta yang lebih baik dan tidak melanggar aturan," pungkasnya.

Tag: Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Anies Baswedan, Sandiaga Salahuddin Uno, Sandiaga Uno, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Aprillio Akbar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,003.04 3,962.94
British Pound GBP 1.00 19,785.63 19,586.46
China Yuan CNY 1.00 2,189.41 2,167.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,013.00 14,863.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,929.46 10,818.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,921.15 1,901.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,996.92 10,886.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,662.79 17,480.37
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,628.96 3,588.36
Yen Jepang JPY 100.00 13,297.61 13,161.25

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5874.299 -7.921 602
2 Agriculture 1559.439 -8.071 20
3 Mining 1942.424 18.950 46
4 Basic Industry and Chemicals 799.490 -12.818 71
5 Miscellanous Industry 1231.155 10.426 45
6 Consumer Goods 2453.180 1.457 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.837 -2.637 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1015.005 3.459 69
9 Finance 1061.250 -2.002 91
10 Trade & Service 817.631 -3.451 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 476 595 119 25.00
2 PKPK 140 175 35 25.00
3 DIGI 825 1,030 205 24.85
4 INAF 4,020 4,970 950 23.63
5 NIKL 2,830 3,480 650 22.97
6 SIMA 119 144 25 21.01
7 SHID 2,800 3,300 500 17.86
8 PNSE 665 770 105 15.79
9 LPLI 151 174 23 15.23
10 JPRS 206 234 28 13.59
No Code Prev Close Change %
1 ABMM 2,100 1,680 -420 -20.00
2 LPIN 1,205 1,015 -190 -15.77
3 ERTX 137 120 -17 -12.41
4 KPAL 496 436 -60 -12.10
5 SONA 5,950 5,500 -450 -7.56
6 VRNA 107 99 -8 -7.48
7 MTDL 775 720 -55 -7.10
8 PTSN 318 296 -22 -6.92
9 LMSH 690 645 -45 -6.52
10 ICON 93 87 -6 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 210 214 4 1.90
2 BMTR 420 418 -2 -0.48
3 KPIG 690 680 -10 -1.45
4 PKPK 140 175 35 25.00
5 NUSA 182 171 -11 -6.04
6 TKIM 14,000 13,500 -500 -3.57
7 BBRI 3,010 3,030 20 0.66
8 BHIT 90 89 -1 -1.11
9 BCAP 300 296 -4 -1.33
10 MEDC 815 890 75 9.20