Portal Berita Ekonomi Selasa, 25 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:27 WIB. Menpora - Liga Indonesia dihentikan selama dua pekan.
  • 18:12 WIB. Nasional - MPR ajak masyarakat rukun hadapi tahun politik.
  • 18:12 WIB. Politik - PPP dan Uni Eropa mendiskusikan stabilitas politik Indonesia.
  • 18:12 WIB. Politik - Fadli Zon terima pengaduan tim GNPF Ulama soal Rizieq.
  • 18:12 WIB. DKI Jakarta - Gubernur Anies Baswedan akhirnya tandatangani APBD P DKI Jakarta 2018.
  • 18:11 WIB. Sepak Bola - Menpora minta liga dihentikan dua pekan.
  • 18:11 WIB. Daerah - Timses Dedi Mulyadi gelar nobar film G-30-S/PKI.
  • 18:10 WIB. Bisnis - Wapres JK serukan kerja sama tanggulangi dampak perang dagang AS-China.
  • 18:10 WIB. Olahraga - Presiden Jokowi minta komitmen bersama agar kasus Haringga tak terulang.
  • 18:10 WIB. Industri - Menperin minta pabrik kabel serat optik tingkatkan TKDN.
  • 18:09 WIB. Daerah - Gubernur Ridwan Kamil tuntut netralitas ASN Jabar.
  • 17:50 WIB. KPU - Masa meneriakkan dua periode dianggap provokatif?
  • 17:48 WIB. Fadli Zon - Apakah pencekalan Habib Rizieq adalah pesanan Indonesia ke pemerintahan Arab Saudi?
  • 17:47 WIB. Fadli Zon - Laporan FPI dan GNPF-U soal pencekalan Habi Rizieq bakal diteruskan ke Menlu, Kapolri, dan Ka-BIN.
  • 17:45 WIB. Fadli Zon - Habib Rizieq dicekal masuk Malaysia.

REI Klaim Wali Kota Kupang Setujui Penghapusan BPHTB

Foto Berita REI Klaim Wali Kota Kupang Setujui Penghapusan BPHTB
Warta Ekonomi.co.id, Kupang -

DPD Real Estate Indonesia (REI) Nusa Tenggara Timur mengklaim bahwa Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore telah menyetujui penghapusan pungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi rumah bersubsidi di kota ini.

"Kemarin siang (Sabtu, 3/2/2018), kami sudah bertemu dengan bapak Wali Kota dan membicarakan berbagai hal, salah satunya soal penghapusan BPHTB bagi masyarakat kota Kupang yang mau membeli rumah bersubsidi," kata Ketua DPD REI NTT Bobby Pitoby kepada wartawan di Kupang, Minggu (4/2/2018).

Sementara, dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan di Kupang beberapa waktu lalu, Bobby Pitoby sempat mengatakan akan bertemu dengan Wali Kota Kupang terkait BPHTB tersebut mengingat pembayarannya sangat tinggi.

Ia mengatakan Wali Kota Kupang akan segera mengusulkan dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang BPHTB bagi rumah subsidi.

Sebab, kata dia, pemerintah pusat sendiri justru telah banyak membantu masyarakat kecil untuk bisa mendapatkan rumah bersubsidi atau yang disebut rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

"Kami berharap hal ini segera dilaksanakan agar dalam tahun ini masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga yang murah dan masih dengan harga subsidi yang lama," ujarnya.

Dalam pertemuan dengan Wali kota Kupang tersebut, selain membahas soal BPHTB, REI NTT juga meminta ketersediaan sarana air bersih dan perawatan akses jalan menuju ke perumahan serta jalan lingkungan di dalam perumahan.

Di samping itu juga pihaknya meminta adanya pengangkutan sampah di kompleks perumahan agar selalu bersih dan asri perumahan MBR tersebut. "Selain itu penerangan jalan umum, dan juga kami meminta agar pemerintah kota Kupang mempercepat perizinan seperti IMB," tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore mengatakan meskipun ada keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan dari REI NTT, tetapi akan berusaha mencari dananya dan mendapatkan langsung dari pemerintah pusat.

Bobby Pitoby menyatakan tingginya pungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi kendala dalam pembangunan perumahan di wilayah provinsi berbasis kepulauan ini.

"Dalam pembangunan perumahan di NTT masih banyak pungutan yang memberatkan bagi pengembang dalam merealisasikan pembangunan sejuta rumah bagi masyarakat sebagaimana dicanangkan Presiden Jokowi," ujarnya.

Menurutnya, beberapa kendala dihadapi pengembang di NTT yakni perizinan yang lambat, perizinan yang masih mahal, serta tingginya pungutan BPHTB.

"Pungutan BPHTB di NTT belum disesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2016 mengenai penuruan pungutan BPHTB. Inilah yang memberatkan pengembang dalam pembangunan perumahan di NTT," demikian Bobby Pitoby. (FNH/Ant)

Tag: Nusa Tenggara Timur (NTT), Real Estate Indonesia (REI), Kupang, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bobby Pitoby

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Irwan Wahyudi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.77 3,951.21
British Pound GBP 1.00 19,615.75 19,420.30
China Yuan CNY 1.00 2,186.88 2,165.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,967.00 14,819.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,836.11 10,724.51
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.70 1,896.59
Dolar Singapura SGD 1.00 10,956.01 10,843.70
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,565.27 17,385.65
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,623.09 3,582.93
Yen Jepang JPY 100.00 13,260.39 13,128.10

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5874.299 -7.921 602
2 Agriculture 1559.439 -8.071 20
3 Mining 1942.424 18.950 46
4 Basic Industry and Chemicals 799.490 -12.818 71
5 Miscellanous Industry 1231.155 10.426 45
6 Consumer Goods 2453.180 1.457 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.837 -2.637 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1015.005 3.459 69
9 Finance 1061.250 -2.002 91
10 Trade & Service 817.631 -3.451 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 476 595 119 25.00
2 PKPK 140 175 35 25.00
3 DIGI 825 1,030 205 24.85
4 INAF 4,020 4,970 950 23.63
5 NIKL 2,830 3,480 650 22.97
6 SIMA 119 144 25 21.01
7 SHID 2,800 3,300 500 17.86
8 PNSE 665 770 105 15.79
9 LPLI 151 174 23 15.23
10 JPRS 206 234 28 13.59
No Code Prev Close Change %
1 ABMM 2,100 1,680 -420 -20.00
2 LPIN 1,205 1,015 -190 -15.77
3 ERTX 137 120 -17 -12.41
4 KPAL 496 436 -60 -12.10
5 SONA 5,950 5,500 -450 -7.56
6 VRNA 107 99 -8 -7.48
7 MTDL 775 720 -55 -7.10
8 PTSN 318 296 -22 -6.92
9 LMSH 690 645 -45 -6.52
10 ICON 93 87 -6 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 210 214 4 1.90
2 BMTR 420 418 -2 -0.48
3 KPIG 690 680 -10 -1.45
4 PKPK 140 175 35 25.00
5 NUSA 182 171 -11 -6.04
6 TKIM 14,000 13,500 -500 -3.57
7 BBRI 3,010 3,030 20 0.66
8 BHIT 90 89 -1 -1.11
9 BCAP 300 296 -4 -1.33
10 MEDC 815 890 75 9.20