Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:15 WIB. BTN - BTN mengkaji kemungkinan rights issue pada 2020.
  • 11:12 WIB. UUS BTN - UUS BTN mengkaji kemungkinan untuk memisahkan usaha dari induk.
  • 11:11 WIB. Pertamina - Pertamina membutuhkan blok migas baru.
  • 11:10 WIB. Pertamina - Pertamina membutuhkan US$100 miliar untuk bisa meningkatkan produksi minyak.
  • 11:05 WIB. Pertamina - Pertamina MOR VIII mencegah aksi korupsi dilingkungan kerjanya dengan menggelar LPP.
  • 10:36 WIB. BTN - BTN tidak ingin menawarkan DP rumah 0%.
  • 10:33 WIB. BTN - BTN menargetkan sampai akhir 2018 akan ada sebanyak 10 ribu lelang rumah online.
  • 10:31 WIB. Telkom - Telkom menyalurkan bantuan modal tanpa bunga kepada 45 pelaku UKM di Kabupaten Parigi Moutong, Sigi dan Kota Palu.
  • 10:05 WIB. LLDikti - LLDikti dorong kewirausahaan jadi mata kuliah wajib di seluruh perguruan tinggi.
  • 10:04 WIB. Beras - Legislator: Kalsel tidak perlu datangkan beras impor.
  • 10:03 WIB. Ekspor - NTT ekspor 12,5 ton tuna ke Jepang.
  • 10:02 WIB. IWAPI - 1.500 wanita pengusaha di Padang itu akan membuka jaringan dan saling menampilkan produknya.
  • 10:01 WIB. IWAPI - Memperkirakan ada 1.500 orang wanita pengusaha yang datang ke Kota Padang.
  • 10:00 WIB. IWAPI - Iwapi Sumbar akan bantu perempuan pelaku usaha yang kesulitan dalam mendapat akses modal atau fasilitas produksi.
  • 09:59 WIB. IWAPI - Produk para perempuan pengusaha di Padang akan dilabeli kualitas ekspor setelah jalani pelatihan.

Investor di Yogyakarta Wajib Konfirmasi Status Pajak

Foto Berita Investor di Yogyakarta Wajib Konfirmasi Status Pajak
Warta Ekonomi.co.id, Yogyakarta -

Investor atau warga yang mengajukan izin usaha atau investasi di Kota Yogyakarta akan diwajibkan melakukan konfirmasi atas pemenuhan kewajiban pajak mereka.

"Kebijakan ini merupakan kerja sama Pemerintah Kota Yogyakarta dengan KPP Pratama Yogyakarta untuk optimalisasi pajak penghasilan dan pejak pertambahan nilai," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono di Yogyakarta, Minggu (4/2/2018).

Aturan mengenai konfirmasi status wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak tersebut sudah diatur melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018.

Menurut dia, konfirmasi status wajib pajak tersebut tidak akan menghambat proses pengajuan izin sehingga sepanjang syarat perizinan dipenuhi maka izin akan tetap dikeluarkan.

"Konfirmasi status pajak ini akan menjadi informasi bagi KPP Pratama Kota Yogyakarta saja. Jika ada temuan mengenai pajak yang belum dibayar atau kasus lain maka akan menjadi kewenangan dari KPP Pratama untuk memprosesnya," kata Kadri.

Kadri menyebut, pelaksanaan konfirmasi status pajak bagi investor yang akan membuka usaha di Kota Yogyakarta tersebut baru akan dilakukan tahun ini.

"Sudah ada amanat Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang juga menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menerbitkan peraturan wali kota," katanya.

Selain untuk memberikan informasi bagi KPP Pratama, lanjut Kadri, keberadaan peraturan wali kota tersebut juga ditujukan untuk optimalisasi penerimaan pajak di Kota Yogyakarta.

"Bisa saja investor yang menanamkan modal atau menjadi rekanan Pemerintah Kota Yogyakarta berdomisili atau berlokasi di Kabupaten Sleman atau daerah lain. Jika tidak ada aturan ini maka kami tidak bisa mengajukan permohonan ke KPP Pratama Kota Yogyakarta untuk menerbitkan NPWP lokasi," katanya.

Kadri menyebut, NPWP lokasi memungkinkan bagi hasil pajak akan masuk ke kas daerah Pemerintah Kota Yogyakarta karena lokasi kegiatan berada di Kota Yogyakarta. (FNH/Ant)

Tag: Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kadri Renggono

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Hafit Yudi Suprobo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.77 3,951.21
British Pound GBP 1.00 19,615.75 19,420.30
China Yuan CNY 1.00 2,186.88 2,165.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,967.00 14,819.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,836.11 10,724.51
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.70 1,896.59
Dolar Singapura SGD 1.00 10,956.01 10,843.70
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,565.27 17,385.65
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,623.09 3,582.93
Yen Jepang JPY 100.00 13,260.39 13,128.10

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5874.299 -7.921 602
2 Agriculture 1559.439 -8.071 20
3 Mining 1942.424 18.950 46
4 Basic Industry and Chemicals 799.490 -12.818 71
5 Miscellanous Industry 1231.155 10.426 45
6 Consumer Goods 2453.180 1.457 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.837 -2.637 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1015.005 3.459 69
9 Finance 1061.250 -2.002 91
10 Trade & Service 817.631 -3.451 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 476 595 119 25.00
2 PKPK 140 175 35 25.00
3 DIGI 825 1,030 205 24.85
4 INAF 4,020 4,970 950 23.63
5 NIKL 2,830 3,480 650 22.97
6 SIMA 119 144 25 21.01
7 SHID 2,800 3,300 500 17.86
8 PNSE 665 770 105 15.79
9 LPLI 151 174 23 15.23
10 JPRS 206 234 28 13.59
No Code Prev Close Change %
1 ABMM 2,100 1,680 -420 -20.00
2 LPIN 1,205 1,015 -190 -15.77
3 ERTX 137 120 -17 -12.41
4 KPAL 496 436 -60 -12.10
5 SONA 5,950 5,500 -450 -7.56
6 VRNA 107 99 -8 -7.48
7 MTDL 775 720 -55 -7.10
8 PTSN 318 296 -22 -6.92
9 LMSH 690 645 -45 -6.52
10 ICON 93 87 -6 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 210 214 4 1.90
2 BMTR 420 418 -2 -0.48
3 KPIG 690 680 -10 -1.45
4 PKPK 140 175 35 25.00
5 NUSA 182 171 -11 -6.04
6 TKIM 14,000 13,500 -500 -3.57
7 BBRI 3,010 3,030 20 0.66
8 BHIT 90 89 -1 -1.11
9 BCAP 300 296 -4 -1.33
10 MEDC 815 890 75 9.20