Indonesia Pemain Penting Kerja Sama Selatan-Selatan (2)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Adirini Pujayanti, peneliti hubungan internasional pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR dalam "South-South Cooperation and Its Benefit for Indonesia" menyatakan perubahan besar dalam tatanan pembangunan internasional telah berlangsung sejak awal abad ke-21. Negara-negara baru dengan pertumbuhan ekonomi tinggi muncul, dan banyak di antaranya mulai memainkan peran penting sebagai penyedia kerja sama pembangunan.

Dengan demikian, ada pergeseran menuju pertumbuhan multi-polar yang tidak mengikuti paradigma pembangunan konvensional. Kerja sama Selatan-Selatan merupakan aspek penting dalam menunjang dan menguatkan kerja sama pembangunan, khususnya di antara negara berkembang. Kerja sama ini menjadi kerangka penting untuk berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan.

Dengan prestasi pembangunan dan posisinya sebagai negara berpenghasilan menengah yang besar, Indonesia memiliki kontribusi yang kuat dalam upaya perbaikan arsitektur bantuan pembangunan internasional.

Indonesia terus berupaya menjadi mitra yang andal dan efektif dalam KSS. Mekanisme pembiayaan yang dimiliki oleh Indonesia kini berkembang, sementara kerja sama pembangunan dengan negara-negara berpenghasilan menengah lainnya terus dikembangkan. Dengan keberhasilan pembangunan dan posisinya sebagai negara berpenghasilan menengah yang besar, Indonesia dapat berkontribusi besar dalam memperbaiki tatanan bantuan pembangunan internasional.

Pemanfaatan KSS bagi kepentingan politik luar negeri Indonesia berhasil memperluas jaringan diplomasi Indonesia di dunia internasional. Terkait dengan pencapaian sasaran tersebut, tantangan terbesar adalah bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan potensi strategisnya secara maksimal dalam konstelasi politik regional dan global. Kebijakan luar negeri KSS akan tetap memainkan peran penting dalam menghadapi berbagai ancaman separatism, terutama guna mencegah adanya internasionalisasi isu-isu separatisme di dalam negeri serta mengupayakan dukungan internasional terhadap integritas wilayah Indonesia.

Kerja Sama Selatan-Selatan dipandang semakin relevan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan global secara keseluruhan. Kerja Sama Selatan-Selatan juga dipandang sebagai cara baru untuk "win-win solution" yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik pihak yang memberikan pengetahuan, maupun negara penerima.

Krisis Rohingya Direktur Eksekutif Komunikonten pada Institut Media Sosial dan Diplomasi Hariqo Wibawa Satria mengatakan KSS bisa mendesak Myanmar dalam pemecahan krisis Rohingya.

"Formula 4+1 yang disampaikan Indonesia juga harus disosialisasikan di KSS, komandonya dari Indonesia. Namun jangan membuat tembok antara KSS dengan Myanmar," ujar Hariqo.

Empat elemen terdiri dari: (i) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (ii) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (iii) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan (iv) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Kemudian satu elemen lainnya terkait rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan untuk segera diimplementasikan.

Ia mengatakan Myanmar harus terlibat dalam segala pembicaraan, keputusan terkait rohingya di KSS.

ASEAN terbukti gagal di Rohingya, PBB juga tidak disukai Pemerintah Myanmar karena mengatakan ada pembersihan etnis Rohingya oleh Myanmar.

Dia mengatakan bahwa Indonesia masih didengar, namun saran-saran dari Indonesia belum sepenuhnya dilakukan Myanmar, di sini perlu lobi, perlu operasi, penggunaan orang dan kata-kata yang tepat sangat diperlukan agar Myanmar menjalankan rekomendasi yang disarankan Indonesia.

Karenanya pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan Pemerintah Myanmar agar dikurangi. Sebaliknya kerja-kerja nyata, lobi-lobi langsung, operasi tertutup lebih ditingkatkan.

"Kerja-kerja nyata dalam pemulihan keamanan, meminta Myanmar jangan menggunakan kekerasan, serta bantuan kemanusiaan harus terus dilakukan dengan tujuan meminimalisir konflik, serta menyelesaikan konflik secara permanen," kata dia.

Yang perlu dilakukan juga mempertemukan para pemimpin agama di Indonesia, MUI, FKUB dengan para pemimpin agama di Myanmar.

Menurut dia, kehadiran Presiden dan Menlu ke Myanmar adalah bentuk harapan serius atau 'tekanan' agar Pemerintah Myanmar segera menyelesaikan dengan baik soal Rohingya, namun kunjungan-kunjungan lain seperti dari MUI, FKUB juga akan sangat strategis. (Ant)