Hipmi: Regulasi Kementerian Harusnya Dukung Industri Perikanan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan regulasi yang ada di berbagai kementerian seharusnya dapat membantu industrialisasi dan investor di beragam sektor perekonomian, seperti sektor kelautan dan perikanan.

"Industrilisasi yang menjadi tanggungjawab di beberapa kementerian sama sekali tidak berjalan, malah cuma mempersulit investor," ujar Ketua Umum BPP Hipmi, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (4/2/2018).

Ketum Hipmi memberi contoh sektor perikanan dan kelautan, yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sedangkan peta jalan industrilisasi perikanan hingga saat ini belum jelas.

Bahlil mengatakan, industri perikanan Indonesia semestinya dapat menjadi andalan ekspor nasional, tetapi saat ini sudah tertinggal jauh dari Vietnam, padahal lautan negara tersebut tak seluas Indonesia.

Begitu pula, lanjutnya, dengan regulasi dari Kementerian ESDM yang dinilai membuat investasi kelistrikan melemah sehingga mencari listrik untuk membangun "coldstorage" (tempat pendingin) ikan sekarang susah sekali.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kawasan Timur Indonesia, Andi Rukman Karumpa, mengatakan, kawasan timur Indonesia merupakan daerah yang paling terpukul dalam fenomena terjadinya deindustrialisasi perikanan.

"Saat ini kawasan timur Indonesia paling terpukul dan terjadi deindustrilisasi perikanan dalam tiga tahun terakhir akibat dari munculnya berbagai kebijakan yang tidak memberi solusi kepada pelaku usaha," kata Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Rabu (10/1).

Menurut dia, andalan perekonomian KTI itu berada di sektor kelautan tetapi karena sejumlah kebijakan pada saat ini, banyak kapal nelayan yang sekarang jadi bangkai dan besi tua.Dl

Dia mengatakan, industri perikanan Indonesia saat ini sudah tertinggal jauh dari Vietnam, padahal wilayah lautan dari Vietnam tidak seluas Indonesia.

"Sepanjang 2017, Vietnam mampu mengekspor ikan dan olahannya senilai 8,3 miliar dolar AS sedangkan Indonesia hanya separuhnya," ucapnya.

Ia juga mengatakan, bahkan Vietnam mampu membangun industri makanan olahan berbasis kelautan dan kemudian diekspor ke mancanegara.

Sebab itu, pihaknya meminta agar Menteri Susi segera fokus menjalankan Instruksi Presiden No. 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan, menginginkan KKP meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan hingga mengimplementasikan industrialisasi perikanan berkualitas pada 2018.

Moh Abdi Suhufan mengingatkan adanya penurunan alokasi anggaran KKP sebesar 20,26 persen dalam APBN menjadi 2018 menjadi Rp7,28 triliun pada 2018 dari sebelumnya Rp9,13 triliun pada tahun 2017.

"Menjadi ironi ketika momentum pembangunan kelautan dan perikanan membutuhkan banyak investasi untuk membangun infrastruktur seperti kapal ikan berukuruan besar, pengadaan keramba jaring apung 'off shore' untuk peningkatan produksi budidaya dan percepatan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, serta pelabuhan perikanan yang mendukung industrialisasi, tapi di sisi lain alokasi belanja pemerintah untuk sektor ini justru menurun drastis," paparnya. (Ant)