Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:46 WIB. Politik - SBY sebut reformasi bisa terjadi lagi di masa depan.
  • 21:46 WIB. Politik - Moeldoko klaim Jokowi akan tetap jalankan agenda reformasi.
  • 21:45 WIB. Nasional - Jokowi kembali tegaskan dirinya bukan kader PKI.
  • 21:44 WIB. Politik - Pansus sebut Densus 88 belum sepakat soal definisi terorisme.
  • 21:21 WIB. MBAP - Mitrabara Adiperdana menyetujui untuk membagikan dividen final sebesar Rp404,99 miliar.
  • 21:21 WIB. CPIN - Charoen Pokphand mencatat laba operasional tumbuh 64% menjadi Rp1,4 triliun per Maret 2018.
  • 21:15 WIB. Pegadaian - Sejumlah Pegadaian di Bekasi belum menunjukkan peningkatan permintaan pembiayaan pada awal Ramadan ini.
  • 21:14 WIB. CPIN - Charoen Pokphand mencatat laba kotor naik sebesar 41% menjadi Rp1,99 triliun per Maret 2018.
  • 21:14 WIB. Nasional Re - PT Reasuransi Nasional Indonesia bidik pertumbuhan premi dan laba bersih di kisaran 15% sepanjang 2018.
  • 21:13 WIB. JSMR - Jasa Marga akan lepas kepemilikan 20% saham dengan target dana serapan Rp3 triliun.
  • 21:13 WIB. CPIN - Charoen Pokphand membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 59% menjadi Rp996 miliar pada kuartal-I 2018.
  • 21:13 WIB. JSMR - Jasa Marga akan lakukan divestasi saham di tiga entitas: JSB, JSN, NKJ.
  • 21:11 WIB. Pertamina - Pada 2018, WK Ogan Komering ditarget memproduksi minyak sebesar 1.950 barel per hari.
  • 21:10 WIB. OCBC - OCBC NISP menyiapkan dana tunai sebesar Rp2 triliun sebagai persiapan menyambut lebaran.
  • 21:09 WIB. OCBC - OCBC NISP membukukan penghimpunan DPK tumbuh 10% menjadi Rp121,1 triliun di kuartal I 2018.

Hipmi: Regulasi Kementerian Harusnya Dukung Industri Perikanan

Foto Berita Hipmi: Regulasi Kementerian Harusnya Dukung Industri Perikanan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan regulasi yang ada di berbagai kementerian seharusnya dapat membantu industrialisasi dan investor di beragam sektor perekonomian, seperti sektor kelautan dan perikanan.

"Industrilisasi yang menjadi tanggungjawab di beberapa kementerian sama sekali tidak berjalan, malah cuma mempersulit investor," ujar Ketua Umum BPP Hipmi, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (4/2/2018).

Ketum Hipmi memberi contoh sektor perikanan dan kelautan, yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sedangkan peta jalan industrilisasi perikanan hingga saat ini belum jelas.

Bahlil mengatakan, industri perikanan Indonesia semestinya dapat menjadi andalan ekspor nasional, tetapi saat ini sudah tertinggal jauh dari Vietnam, padahal lautan negara tersebut tak seluas Indonesia.

Begitu pula, lanjutnya, dengan regulasi dari Kementerian ESDM yang dinilai membuat investasi kelistrikan melemah sehingga mencari listrik untuk membangun "coldstorage" (tempat pendingin) ikan sekarang susah sekali.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kawasan Timur Indonesia, Andi Rukman Karumpa, mengatakan, kawasan timur Indonesia merupakan daerah yang paling terpukul dalam fenomena terjadinya deindustrialisasi perikanan.

"Saat ini kawasan timur Indonesia paling terpukul dan terjadi deindustrilisasi perikanan dalam tiga tahun terakhir akibat dari munculnya berbagai kebijakan yang tidak memberi solusi kepada pelaku usaha," kata Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Rabu (10/1).

Menurut dia, andalan perekonomian KTI itu berada di sektor kelautan tetapi karena sejumlah kebijakan pada saat ini, banyak kapal nelayan yang sekarang jadi bangkai dan besi tua.Dl

Dia mengatakan, industri perikanan Indonesia saat ini sudah tertinggal jauh dari Vietnam, padahal wilayah lautan dari Vietnam tidak seluas Indonesia.

"Sepanjang 2017, Vietnam mampu mengekspor ikan dan olahannya senilai 8,3 miliar dolar AS sedangkan Indonesia hanya separuhnya," ucapnya.

Ia juga mengatakan, bahkan Vietnam mampu membangun industri makanan olahan berbasis kelautan dan kemudian diekspor ke mancanegara.

Sebab itu, pihaknya meminta agar Menteri Susi segera fokus menjalankan Instruksi Presiden No. 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan, menginginkan KKP meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan hingga mengimplementasikan industrialisasi perikanan berkualitas pada 2018.

Moh Abdi Suhufan mengingatkan adanya penurunan alokasi anggaran KKP sebesar 20,26 persen dalam APBN menjadi 2018 menjadi Rp7,28 triliun pada 2018 dari sebelumnya Rp9,13 triliun pada tahun 2017.

"Menjadi ironi ketika momentum pembangunan kelautan dan perikanan membutuhkan banyak investasi untuk membangun infrastruktur seperti kapal ikan berukuruan besar, pengadaan keramba jaring apung 'off shore' untuk peningkatan produksi budidaya dan percepatan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, serta pelabuhan perikanan yang mendukung industrialisasi, tapi di sisi lain alokasi belanja pemerintah untuk sektor ini justru menurun drastis," paparnya. (Ant)

Tag: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Perikanan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5733.854 -49.456 581
2 Agriculture 1544.033 34.109 19
3 Mining 1908.397 21.577 44
4 Basic Industry and Chemicals 757.643 -4.711 69
5 Miscellanous Industry 1155.231 2.164 44
6 Consumer Goods 2362.984 -16.826 45
7 Cons., Property & Real Estate 447.090 -2.643 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 985.528 -14.959 64
9 Finance 999.500 -19.108 92
10 Trade & Service 894.918 -2.039 139
No Code Prev Close Change %
1 FORZ 334 416 82 24.55
2 MITI 84 101 17 20.24
3 WOOD 462 545 83 17.97
4 GOLD 412 486 74 17.96
5 DEFI 940 1,100 160 17.02
6 TRIL 77 89 12 15.58
7 BUKK 1,550 1,700 150 9.68
8 ERAA 2,150 2,350 200 9.30
9 BIMA 76 83 7 9.21
10 ALMI 292 318 26 8.90
No Code Prev Close Change %
1 KONI 308 252 -56 -18.18
2 ETWA 88 74 -14 -15.91
3 UNIT 320 270 -50 -15.62
4 IKAI 505 446 -59 -11.68
5 LPIN 1,015 910 -105 -10.34
6 ESSA 276 250 -26 -9.42
7 GOLL 82 76 -6 -7.32
8 APLI 107 100 -7 -6.54
9 BPFI 535 500 -35 -6.54
10 TOBA 2,330 2,180 -150 -6.44
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,940 2,760 -180 -6.12
2 WOOD 462 545 83 17.97
3 BMTR 540 540 0 0.00
4 ERAA 2,150 2,350 200 9.30
5 ADRO 1,905 1,950 45 2.36
6 KREN 660 655 -5 -0.76
7 PTBA 3,690 3,830 140 3.79
8 BMRI 6,800 6,675 -125 -1.84
9 PGAS 1,980 1,935 -45 -2.27
10 TLKM 3,490 3,420 -70 -2.01