Portal Berita Ekonomi Jum'at, 23 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:29 WIB. Yerusalem - Otoritas Israel setujui 3.000 unit permukiman baru Yahudi di Yerusalem.
  • 17:28 WIB. Kenya - 3,4 juta warga Kenya menderita kelaparan.
  • 17:27 WIB. Belanda - Parlemen Belanda akui peristiwa Armenia 1915 sebagai genosida.
  • 17:25 WIB. Palestina - 213 warga Palestina tewas di penjara Israel.
  • 17:24 WIB. Pakistan - Sejumlah bahasa daerah di Pakistan terancam punah.
  • 17:23 WIB. Suriah - Wamenlu Iran: kehadiran kami di Suriah untuk lawan teroris.
  • 17:21 WIB. China - Otoritas China kritik kontrol kepemilikan senjata di AS.
  • 17:20 WIB. Amerika Serikat - Gedung Putih bakal persenjatai satu juta guru Amerika Serikat.
  • 17:18 WIB. Ghouta - Otoritas Kanada kecam serangan di Ghouta, Suriah.
  • 17:17 WIB. Rohingya - Anak-anak pengungsi Rohingya rentan terhadap wabah penyakit.

Hipmi: Regulasi Kementerian Harusnya Dukung Industri Perikanan

Foto Berita Hipmi: Regulasi Kementerian Harusnya Dukung Industri Perikanan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan regulasi yang ada di berbagai kementerian seharusnya dapat membantu industrialisasi dan investor di beragam sektor perekonomian, seperti sektor kelautan dan perikanan.

"Industrilisasi yang menjadi tanggungjawab di beberapa kementerian sama sekali tidak berjalan, malah cuma mempersulit investor," ujar Ketua Umum BPP Hipmi, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (4/2/2018).

Ketum Hipmi memberi contoh sektor perikanan dan kelautan, yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sedangkan peta jalan industrilisasi perikanan hingga saat ini belum jelas.

Bahlil mengatakan, industri perikanan Indonesia semestinya dapat menjadi andalan ekspor nasional, tetapi saat ini sudah tertinggal jauh dari Vietnam, padahal lautan negara tersebut tak seluas Indonesia.

Begitu pula, lanjutnya, dengan regulasi dari Kementerian ESDM yang dinilai membuat investasi kelistrikan melemah sehingga mencari listrik untuk membangun "coldstorage" (tempat pendingin) ikan sekarang susah sekali.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kawasan Timur Indonesia, Andi Rukman Karumpa, mengatakan, kawasan timur Indonesia merupakan daerah yang paling terpukul dalam fenomena terjadinya deindustrialisasi perikanan.

"Saat ini kawasan timur Indonesia paling terpukul dan terjadi deindustrilisasi perikanan dalam tiga tahun terakhir akibat dari munculnya berbagai kebijakan yang tidak memberi solusi kepada pelaku usaha," kata Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Rabu (10/1).

Menurut dia, andalan perekonomian KTI itu berada di sektor kelautan tetapi karena sejumlah kebijakan pada saat ini, banyak kapal nelayan yang sekarang jadi bangkai dan besi tua.Dl

Dia mengatakan, industri perikanan Indonesia saat ini sudah tertinggal jauh dari Vietnam, padahal wilayah lautan dari Vietnam tidak seluas Indonesia.

"Sepanjang 2017, Vietnam mampu mengekspor ikan dan olahannya senilai 8,3 miliar dolar AS sedangkan Indonesia hanya separuhnya," ucapnya.

Ia juga mengatakan, bahkan Vietnam mampu membangun industri makanan olahan berbasis kelautan dan kemudian diekspor ke mancanegara.

Sebab itu, pihaknya meminta agar Menteri Susi segera fokus menjalankan Instruksi Presiden No. 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan, menginginkan KKP meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan hingga mengimplementasikan industrialisasi perikanan berkualitas pada 2018.

Moh Abdi Suhufan mengingatkan adanya penurunan alokasi anggaran KKP sebesar 20,26 persen dalam APBN menjadi 2018 menjadi Rp7,28 triliun pada 2018 dari sebelumnya Rp9,13 triliun pada tahun 2017.

"Menjadi ironi ketika momentum pembangunan kelautan dan perikanan membutuhkan banyak investasi untuk membangun infrastruktur seperti kapal ikan berukuruan besar, pengadaan keramba jaring apung 'off shore' untuk peningkatan produksi budidaya dan percepatan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, serta pelabuhan perikanan yang mendukung industrialisasi, tapi di sisi lain alokasi belanja pemerintah untuk sektor ini justru menurun drastis," paparnya. (Ant)

Tag: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Perikanan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,663.17 3,626.81
British Pound GBP 1.00 19,165.88 18,973.43
China Yuan CNY 1.00 2,164.08 2,142.65
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,738.00 13,602.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,760.98 10,651.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,756.10 1,738.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,411.52 10,304.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,923.84 16,753.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,525.28 3,485.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,854.87 12,725.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6619.804 26.744 572
2 Agriculture 1663.837 1.042 19
3 Mining 2028.689 12.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 760.266 -4.137 69
5 Miscellanous Industry 1371.774 29.002 43
6 Consumer Goods 2826.534 8.189 47
7 Cons., Property & Real Estate 535.613 -0.797 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1167.809 5.396 62
9 Finance 1209.910 4.977 90
10 Trade & Service 942.344 5.798 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 55 74 19 34.55
2 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
3 CITA 600 740 140 23.33
4 AISA 545 665 120 22.02
5 NELY 137 161 24 17.52
6 IPCM 400 460 60 15.00
7 IPOL 134 148 14 10.45
8 BCIP 137 150 13 9.49
9 SONA 3,800 4,100 300 7.89
10 PSAB 191 206 15 7.85
No Code Prev Close Change %
1 LPGI 4,500 4,040 -460 -10.22
2 TIRA 280 252 -28 -10.00
3 SKBM 570 515 -55 -9.65
4 KBLV 520 480 -40 -7.69
5 AGRS 740 685 -55 -7.43
6 MTSM 248 230 -18 -7.26
7 INCI 510 474 -36 -7.06
8 BSSR 2,890 2,720 -170 -5.88
9 ASBI 310 294 -16 -5.16
10 DEWA 61 58 -3 -4.92
No Code Prev Close Change %
1 AISA 545 665 120 22.02
2 LMAS 64 63 -1 -1.56
3 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
4 PGAS 2,660 2,610 -50 -1.88
5 TRAM 352 376 24 6.82
6 BUMI 330 324 -6 -1.82
7 BBCA 23,900 24,250 350 1.46
8 ESTI 90 88 -2 -2.22
9 UNTR 35,875 37,000 1,125 3.14
10 PBRX 498 498 0 0.00