Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:32 WIB. OJK - Pembekuan kegiatan usaha PT Asia Multidana telah dicabut oleh OJK.
  • 17:32 WIB. ADMF - Obligasi berkelanjutan II ADMF tahap II tahun 2013 sebesar Rp490 miliar akan jatuh tempo pada 24/10/2018. 
  • 17:09 WIB. Nissan - Nissan tawarkan harga Nissan Terra di Indonesia mulai dari Rp464 juta rupiah. 
  • 17:08 WIB. BSDE - Hermawan: Peningkatan marketing sales BSDE didukung oleh penjualan produk di segmen residensial dan strata title
  • 17:07 WIB. BSDE - Marketing sales BSDE meningkat Rp5,4 triliun atau setara 75% dari target tahun ini.
  • 16:15 WIB. Fadli Zon - Prabowo jemput Habib Rizieq bukan soal elektabilitas.
  • 16:14 WIB. Prabowo - Jangan sampai pembakaran bendera tauhid disuruh kelompok tertentu.
  • 16:07 WIB. BBMD - Bank Mestika selenggarakan edukasi keuangan bagi guru YP Tarbiyatul. 
  • 16:06 WIB. BFIN - APT menuntut BFIN berikan deviden senilai Rp1,2 triliun.
  • 15:56 WIB. Bursa - Obligasi SMFP04ACN2 milik SMF dengan nilai emisi Rp327 miliar jatuh tempo pada 23/10/2018. 
  • 15:56 WIB. Bursa - Efek PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk akan resmi tercatat di BEI pada 31/10/2018 dengan kode emiten CAKK.
  • 15:50 WIB. Bursa - SBSN seri PBS-02O mulai diperdagangkan di BEI hari ini.
  • 15:45 WIB. BDMN - RUPST nyatakan Dadi Budiana telah efektif menjabat sebagai Direktur BDMN.
  • 15:28 WIB. Kadin - Kadin apresiasi kerja sama ekonomi Papua-Madang.
  • 15:27 WIB. Ayam - Harga daging ayam di Jayapura Rp60 ribu/ekor.

Pemprov Kalsel Minta Uang Jaminan, Silo Tolak Mentah-Mentah

Foto Berita Pemprov Kalsel Minta Uang Jaminan, Silo Tolak Mentah-Mentah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO), perusahaan pertambangan dan pengolahan (smelter) bijih besi di Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan, menolak mentah-mentah uang jaminan Rp51 miliar, yang diminta Pemprov Kalsel terkait rehabilitasi lahan daerah aliran sungai (DAS).

Dirut SILO Soenarko mengatakan permintaan uang jaminan tersebut tidak memiliki dasar hukum. "Jelas saja kami tolak permintaan uang jaminan tersebut, tidak ada dasar hukumnya. Uang Rp51 miliar tidak sedikit," katanya.

Sebelumnya, Pemprov Kalsel melalui surat Kepala Dinas Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq dengan nomor 522/1054/PDASRHL/Dishut tertanggal 25 Agustus 2017, menyebutkan SILO sebagai pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) seluas 1.731,6 ha, baru merealisasikan penanaman rehabilitasi DAS seluas 11,5 ha.

Untuk itu, Dinas Kehutanan Pemprov Kalsel meminta kepada SILO menyiapkan rekening QQ (bersama) untuk kegiatan penanaman rehabilitasi DAS. "Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi DAS IPPKH, Saudara diwajibkan menyiapkan rekening QQ yang dialokasikan khsusus hanya untuk kegiatan penanaman rehabilitasi DAS IPPKH minimal sebesar Rp30.000.000 per ha untuk areal seluas 1.720,116 ha atau sebesar Rp51.603.300.000," sebut Hanif dalam suratnya ke SILO.

Di dalam surat juga disebutkan jika SILO tidak memenuhi kewajiban DAS IPPKH seluas 1.720,116 ha, Dinas Kehutanan Pemprov Kalsel bisa mengusulkan kepada pejabat berwenang untuk mencabut lokasi rehabilitasi DAS yang sudah ditetapkan. 

Menurut Soenarko, sikap SILO juga diperkuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui surat nomor S.29, Kepala Biro Hukum KLHK Krisna Rya mengatakan uang jaminan Rp30 juta per ha tidak ada dasar hukumnya. Menurut dia, kegiatan penanaman DAS merupakan kewajiban SILO selaku pemegang IPPKH setelah calon lokasi penanaman DAS-nya ditetapkan KLHK.

"Persyaratan agar SILO menyiapkan rekening QQ yang dialokasikan khusus untuk kegiatan penanaman rehabilitasi DAS IPPKH minimal Rp30 juta per ha, tidak diatur oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan," kata Krisna dalam suratnya ke SILO.

Akan tetapi, lanjut Soenarko, pihaknya sudah menanam dalam rangka rehabilitasi DAS sekitar 400 ha dan telah mendapat tambahan dari pihak terkait untuk menanam lagi seluas 600 ha.

Namun, Dinas Kehutanan Pemprov Kalsel tidak kunjung juga memberikan peta lokasi penanaman DAS karena SILO belum memenuhi uang jaminan Rp51 miliar tersebut sehingga penanaman 600 ha belum bisa dilakukan.

"Akibat uang jaminan Rp30 juta per ha yang mereka minta tidak dipenuhi, menyebabkan penanaman DAS seluas 600 ha itu tidak bisa dilakukan. Sampai saat ini, kami tidak mendapat penjelasan apa yang menjadi kekurangan kami. Sebagai investor, semestinya kami dibina dan bukan 'dibinasakan' seperti ini," katanya.

Sebelumnya, Direktur Operasi SILO Henry Yulianto mengatakan sejak 24 Oktober 2016, pihaknya sudah mengajukan peta lokasi rehabilitasi DAS sebagai kompensasi penerbitan IPPKH kepada Dinas Kehutanan Pemprov Kalsel.

"Namun, hingga saat ini, peta lokasi tersebut belum juga ditetapkan," katanya.

Akibatnya, menurut dia, pengoperasian smelter bijih besi SILO, yang hingga saat ini sudah menelan investasi US$150 juta atau sekitar Rp2 triliun menjadi terhenti sejak November 2017 dan menyebabkan sebanyak 533 karyawan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, lanjutnya, mangkraknya smelter bernilai triliunan rupiah tersebut juga merugikan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat setempat, dan juga perusahaan.

"Di luar smelter itu, kami juga sudah menanamkan modal di pertambangan bijih besi sejak 2004," katanya.

SILO yang beroperasi di Pulau Sebuku, Kalsel memiliki izin usaha pertambangan (IUP) bijih besi seluas 12.000 ha. Saat ini, perusahaan tengah membangun smelter dengan kapasitas total 6,3 juta ton bijih besi dan rencana produksi sponge ferro alloy 2,2 juta per tahun.

Keseluruhan pembangunan smelter dengan nilai investasi US$180 juta atau setara Rp2,4 triliun tersebut ditargetkan rampung 2021. Namun, sambil menunggu proyek keseluruhan selesai, sejak 2014, SILO mengoperasikan smelter secara terbatas dengan hasil konsentrat bijih besi.

Pengoperasian sementara smelter tersebut kini terhenti dan merugikan karyawan, warga sekitar, pemerintah, dan juga perusahaan.

Tag: Kalimantan Selatan, PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO), Soenarko, Hanif Faisol Nurofiq, Dinas Kehutanan

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: En.wikipedia.org

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,074.00 4,032.94
British Pound GBP 1.00 19,818.76 19,620.15
China Yuan CNY 1.00 2,204.27 2,182.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,284.00 15,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,804.26 10,693.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,949.96 1,930.55
Dolar Singapura SGD 1.00 11,068.95 10,958.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,521.58 17,341.27
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.92 3,634.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,578.54 13,439.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5797.891 -42.544 610
2 Agriculture 1554.747 -15.585 20
3 Mining 1891.500 -26.913 47
4 Basic Industry and Chemicals 751.139 -6.438 70
5 Miscellanous Industry 1262.855 10.567 45
6 Consumer Goods 2461.265 -8.778 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.289 -1.746 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.222 -21.394 70
9 Finance 1042.692 -8.059 91
10 Trade & Service 784.869 -3.611 147
No Code Prev Close Change %
1 MPRO 314 392 78 24.84
2 MLPT 745 900 155 20.81
3 MFMI 700 840 140 20.00
4 SKYB 159 190 31 19.50
5 KPAL 402 478 76 18.91
6 RELI 228 258 30 13.16
7 PBSA 690 760 70 10.14
8 NOBU 950 1,040 90 9.47
9 BAYU 2,470 2,700 230 9.31
10 GJTL 635 690 55 8.66
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 400 300 -100 -25.00
2 AMAG 358 270 -88 -24.58
3 TRIO 226 184 -42 -18.58
4 SKRN 1,225 1,030 -195 -15.92
5 YPAS 725 610 -115 -15.86
6 MINA 585 520 -65 -11.11
7 DUCK 1,590 1,440 -150 -9.43
8 DART 294 268 -26 -8.84
9 TFCO 600 550 -50 -8.33
10 HDFA 128 118 -10 -7.81
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 356 -6 -1.66
2 BMTR 334 334 0 0.00
3 PGAS 2,340 2,350 10 0.43
4 BHIT 79 79 0 0.00
5 LPPF 5,025 4,990 -35 -0.70
6 MNCN 775 780 5 0.65
7 PTBA 4,610 4,510 -100 -2.17
8 BBCA 23,150 22,950 -200 -0.86
9 GJTL 635 690 55 8.66
10 KPIG 138 139 1 0.72