Portal Berita Ekonomi Selasa, 14 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:48 WIB. Transportasi - TransJakarta siapkan dua rute gratis khusus Asian Games.
  • 22:47 WIB. Asian Games - 12 arena Asian Games 2018 di Jakarta habiskan Rp101 miliar.
  • 22:47 WIB. Daerah -¬†Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku kerepotan usai ditinggal Sandi.
  • 22:46 WIB. Politik - Maruf Amin buka peluang bertemu Rizieq Shihab di sela Haji.
  • 22:46 WIB. Daerah - Pemprov Jawa Barat lepas 200 pemeriksa hewan kurban.
  • 22:44 WIB. Trump - Omarosa: Melania tak sabar ingin ceraikan Trump.
  • 22:43 WIB. Inggris - Indonesia dan Inggris hidupkan lagi 'Partnership Forum'.
  • 22:41 WIB. Turki - Pastor AS ajukan banding di pengadilan Turki.
  • 22:40 WIB. Cyber - Indonesia gandeng Inggris perkuat keamanan siber.
  • 22:39 WIB. United States - Rusia: Sanksi AS buat hubungan bilateral renggang.
  • 22:37 WIB. Tarif AS - AS menuai lebih dari US$1,4 miliar dari tarif baja dan aluminium.
  • 22:36 WIB. Lira - Lira Turki pulih tajam terhadap dolar setelah rekor menukik.
  • 22:35 WIB. Apple - Erdogan menyebutkan Turki akan memboikot barang elektronik AS, termasuk iPhone Apple.
  • 22:28 WIB. iPhone - iPhone KW malah lebih populer di China.
  • 22:18 WIB. Telkomsel - Telkomsel bangun 108 BTS baru di NTT.

Pemprov Kalsel Minta Uang Jaminan, Silo Tolak Mentah-Mentah

Foto Berita Pemprov Kalsel Minta Uang Jaminan, Silo Tolak Mentah-Mentah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO), perusahaan pertambangan dan pengolahan (smelter) bijih besi di Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan, menolak mentah-mentah uang jaminan Rp51 miliar, yang diminta Pemprov Kalsel terkait rehabilitasi lahan daerah aliran sungai (DAS).

Dirut SILO Soenarko mengatakan permintaan uang jaminan tersebut tidak memiliki dasar hukum. "Jelas saja kami tolak permintaan uang jaminan tersebut, tidak ada dasar hukumnya. Uang Rp51 miliar tidak sedikit," katanya.

Sebelumnya, Pemprov Kalsel melalui surat Kepala Dinas Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq dengan nomor 522/1054/PDASRHL/Dishut tertanggal 25 Agustus 2017, menyebutkan SILO sebagai pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) seluas 1.731,6 ha, baru merealisasikan penanaman rehabilitasi DAS seluas 11,5 ha.

Untuk itu, Dinas Kehutanan Pemprov Kalsel meminta kepada SILO menyiapkan rekening QQ (bersama) untuk kegiatan penanaman rehabilitasi DAS. "Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi DAS IPPKH, Saudara diwajibkan menyiapkan rekening QQ yang dialokasikan khsusus hanya untuk kegiatan penanaman rehabilitasi DAS IPPKH minimal sebesar Rp30.000.000 per ha untuk areal seluas 1.720,116 ha atau sebesar Rp51.603.300.000," sebut Hanif dalam suratnya ke SILO.

Di dalam surat juga disebutkan jika SILO tidak memenuhi kewajiban DAS IPPKH seluas 1.720,116 ha, Dinas Kehutanan Pemprov Kalsel bisa mengusulkan kepada pejabat berwenang untuk mencabut lokasi rehabilitasi DAS yang sudah ditetapkan. 

Menurut Soenarko, sikap SILO juga diperkuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui surat nomor S.29, Kepala Biro Hukum KLHK Krisna Rya mengatakan uang jaminan Rp30 juta per ha tidak ada dasar hukumnya. Menurut dia, kegiatan penanaman DAS merupakan kewajiban SILO selaku pemegang IPPKH setelah calon lokasi penanaman DAS-nya ditetapkan KLHK.

"Persyaratan agar SILO menyiapkan rekening QQ yang dialokasikan khusus untuk kegiatan penanaman rehabilitasi DAS IPPKH minimal Rp30 juta per ha, tidak diatur oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan," kata Krisna dalam suratnya ke SILO.

Akan tetapi, lanjut Soenarko, pihaknya sudah menanam dalam rangka rehabilitasi DAS sekitar 400 ha dan telah mendapat tambahan dari pihak terkait untuk menanam lagi seluas 600 ha.

Namun, Dinas Kehutanan Pemprov Kalsel tidak kunjung juga memberikan peta lokasi penanaman DAS karena SILO belum memenuhi uang jaminan Rp51 miliar tersebut sehingga penanaman 600 ha belum bisa dilakukan.

"Akibat uang jaminan Rp30 juta per ha yang mereka minta tidak dipenuhi, menyebabkan penanaman DAS seluas 600 ha itu tidak bisa dilakukan. Sampai saat ini, kami tidak mendapat penjelasan apa yang menjadi kekurangan kami. Sebagai investor, semestinya kami dibina dan bukan 'dibinasakan' seperti ini," katanya.

Sebelumnya, Direktur Operasi SILO Henry Yulianto mengatakan sejak 24 Oktober 2016, pihaknya sudah mengajukan peta lokasi rehabilitasi DAS sebagai kompensasi penerbitan IPPKH kepada Dinas Kehutanan Pemprov Kalsel.

"Namun, hingga saat ini, peta lokasi tersebut belum juga ditetapkan," katanya.

Akibatnya, menurut dia, pengoperasian smelter bijih besi SILO, yang hingga saat ini sudah menelan investasi US$150 juta atau sekitar Rp2 triliun menjadi terhenti sejak November 2017 dan menyebabkan sebanyak 533 karyawan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, lanjutnya, mangkraknya smelter bernilai triliunan rupiah tersebut juga merugikan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat setempat, dan juga perusahaan.

"Di luar smelter itu, kami juga sudah menanamkan modal di pertambangan bijih besi sejak 2004," katanya.

SILO yang beroperasi di Pulau Sebuku, Kalsel memiliki izin usaha pertambangan (IUP) bijih besi seluas 12.000 ha. Saat ini, perusahaan tengah membangun smelter dengan kapasitas total 6,3 juta ton bijih besi dan rencana produksi sponge ferro alloy 2,2 juta per tahun.

Keseluruhan pembangunan smelter dengan nilai investasi US$180 juta atau setara Rp2,4 triliun tersebut ditargetkan rampung 2021. Namun, sambil menunggu proyek keseluruhan selesai, sejak 2014, SILO mengoperasikan smelter secara terbatas dengan hasil konsentrat bijih besi.

Pengoperasian sementara smelter tersebut kini terhenti dan merugikan karyawan, warga sekitar, pemerintah, dan juga perusahaan.

Tag: Kalimantan Selatan, PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO), Soenarko, Hanif Faisol Nurofiq, Dinas Kehutanan

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: En.wikipedia.org

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5769.873 -91.373 598
2 Agriculture 1504.044 10.622 19
3 Mining 1973.743 -15.372 46
4 Basic Industry and Chemicals 770.065 -19.886 70
5 Miscellanous Industry 1184.524 -40.044 45
6 Consumer Goods 2305.685 -67.033 46
7 Cons., Property & Real Estate 438.876 -4.935 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 998.907 -8.880 70
9 Finance 1049.919 -7.372 91
10 Trade & Service 831.939 -13.103 144
No Code Prev Close Change %
1 FILM 760 935 175 23.03
2 SQMI 224 274 50 22.32
3 GOLD 452 535 83 18.36
4 BYAN 16,500 19,000 2,500 15.15
5 AIMS 222 250 28 12.61
6 LMSH 555 620 65 11.71
7 DYAN 82 91 9 10.98
8 MAYA 3,510 3,890 380 10.83
9 NUSA 185 204 19 10.27
10 RODA 460 500 40 8.70
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 177 141 -36 -20.34
2 GLOB 220 180 -40 -18.18
3 PTBA 4,850 4,160 -690 -14.23
4 KPAL 635 550 -85 -13.39
5 MAPA 4,160 3,700 -460 -11.06
6 LPIN 1,095 980 -115 -10.50
7 NIPS 410 370 -40 -9.76
8 OKAS 232 210 -22 -9.48
9 DMAS 147 134 -13 -8.84
10 MIKA 1,960 1,790 -170 -8.67
No Code Prev Close Change %
1 PTBA 4,850 4,160 -690 -14.23
2 BBRI 3,140 3,130 -10 -0.32
3 TLKM 3,370 3,350 -20 -0.59
4 FILM 760 935 175 23.03
5 IMAS 2,600 2,530 -70 -2.69
6 UNVR 42,600 41,000 -1,600 -3.76
7 PGAS 1,805 1,815 10 0.55
8 BMRI 6,925 6,725 -200 -2.89
9 TARA 900 905 5 0.56
10 BBTN 2,630 2,530 -100 -3.80