Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:15 WIB. BTN - BTN mengkaji kemungkinan rights issue pada 2020.
  • 11:12 WIB. UUS BTN - UUS BTN mengkaji kemungkinan untuk memisahkan usaha dari induk.
  • 11:11 WIB. Pertamina - Pertamina membutuhkan blok migas baru.
  • 11:10 WIB. Pertamina - Pertamina membutuhkan US$100 miliar untuk bisa meningkatkan produksi minyak.
  • 11:05 WIB. Pertamina - Pertamina MOR VIII mencegah aksi korupsi dilingkungan kerjanya dengan menggelar LPP.
  • 10:36 WIB. BTN - BTN tidak ingin menawarkan DP rumah 0%.
  • 10:33 WIB. BTN - BTN menargetkan sampai akhir 2018 akan ada sebanyak 10 ribu lelang rumah online.
  • 10:31 WIB. Telkom - Telkom menyalurkan bantuan modal tanpa bunga kepada 45 pelaku UKM di Kabupaten Parigi Moutong, Sigi dan Kota Palu.
  • 10:05 WIB. LLDikti - LLDikti dorong kewirausahaan jadi mata kuliah wajib di seluruh perguruan tinggi.
  • 10:04 WIB. Beras - Legislator: Kalsel tidak perlu datangkan beras impor.
  • 10:03 WIB. Ekspor - NTT ekspor 12,5 ton tuna ke Jepang.
  • 10:02 WIB. IWAPI - 1.500 wanita pengusaha di Padang itu akan membuka jaringan dan saling menampilkan produknya.
  • 10:01 WIB. IWAPI - Memperkirakan ada 1.500 orang wanita pengusaha yang datang ke Kota Padang.
  • 10:00 WIB. IWAPI - Iwapi Sumbar akan bantu perempuan pelaku usaha yang kesulitan dalam mendapat akses modal atau fasilitas produksi.
  • 09:59 WIB. IWAPI - Produk para perempuan pengusaha di Padang akan dilabeli kualitas ekspor setelah jalani pelatihan.

ProDEM: Polri Khianati Reformasi Jika Libatkan TNI Tangani Demonstrasi

Foto Berita ProDEM: Polri Khianati Reformasi Jika Libatkan TNI Tangani Demonstrasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -
Sekretaris Jenderal Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Satyo Purwanto menilai perpanjangan kerja sama TNI dan Polri tentang Perbantuan TNI kepada Kepolisian dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan pengkhianatan Polri.
 
Ia mengatakan hal ini akan menimbulkan kegelisahan di banyak kalangan, "Polri sebagai institusi penegakan hukum, serta pelaksana ketentraman dan ketertiban sipil memang dibenarkan melibatkan TNI. Akan tetapi itu pun mesti diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP), bukan dengan model MOU sesuai dengan Pasal 41 Ayat (1) UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara RI dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (5/2/2018).
 
Lanjutnya, Ia menuturkan, persoalan perbantuan militer untuk operasi nonperang di era supremasi sipil telah diatur oleh UU, karena jika tidak akan berdampak serius bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.
 
"Akan tetapi keterlibatan militer itu seringkali melanggar dan bertentangan dengan Undang-undang TNI sendiri, sebagaimana terlihat dari berbagai MOU yang pernah dibuat." katanya lagi.
 
Tambahnya, Pada Pasal 7 Ayat (2) Huruf (b) Angka 10, UU 34/2004 tentang TNI terdapat beberapa prosedur dan persyaratan seperti TNI dapat menjalankan operasi nonperang dan membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat harus melalui Undang-undang.
 
"Dalam hal pengerahan kekuatan TNI, Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali dalam keadaan genting untuk menghadapi ancaman militer dan/ atau ancaman bersenjata/ perang, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI (Pasal 17 dan 18 UU TNI)," tegasnya.
 
Pada intinya, imbuh dia, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) UU TNI, operasi militer baik perang maupun selain perang haruslah melalui keputusan politik negara. MOU atau nota kesepahaman bukanlah keputusan politik negara. 
 
"Lucu ketika Polri merasa perlu melibatkan TNI dalam penanganan demonstrasi dan pemogokan akan tetapi sangat berbeda respon Polri terkait RUU Keamanan Nasional. Polri seakan resisten terhadap RUU itu dan keterlibatan mereka dalam Dewan Keamanan Nasional. Ada apa?" kritik Satyo.

Tag: Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Satyo Purwanto, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,003.04 3,962.94
British Pound GBP 1.00 19,785.63 19,586.46
China Yuan CNY 1.00 2,189.41 2,167.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,013.00 14,863.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,929.46 10,818.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,921.15 1,901.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,996.92 10,886.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,662.79 17,480.37
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,628.96 3,588.36
Yen Jepang JPY 100.00 13,297.61 13,161.25

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5874.299 -7.921 602
2 Agriculture 1559.439 -8.071 20
3 Mining 1942.424 18.950 46
4 Basic Industry and Chemicals 799.490 -12.818 71
5 Miscellanous Industry 1231.155 10.426 45
6 Consumer Goods 2453.180 1.457 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.837 -2.637 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1015.005 3.459 69
9 Finance 1061.250 -2.002 91
10 Trade & Service 817.631 -3.451 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 476 595 119 25.00
2 PKPK 140 175 35 25.00
3 DIGI 825 1,030 205 24.85
4 INAF 4,020 4,970 950 23.63
5 NIKL 2,830 3,480 650 22.97
6 SIMA 119 144 25 21.01
7 SHID 2,800 3,300 500 17.86
8 PNSE 665 770 105 15.79
9 LPLI 151 174 23 15.23
10 JPRS 206 234 28 13.59
No Code Prev Close Change %
1 ABMM 2,100 1,680 -420 -20.00
2 LPIN 1,205 1,015 -190 -15.77
3 ERTX 137 120 -17 -12.41
4 KPAL 496 436 -60 -12.10
5 SONA 5,950 5,500 -450 -7.56
6 VRNA 107 99 -8 -7.48
7 MTDL 775 720 -55 -7.10
8 PTSN 318 296 -22 -6.92
9 LMSH 690 645 -45 -6.52
10 ICON 93 87 -6 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 210 214 4 1.90
2 BMTR 420 418 -2 -0.48
3 KPIG 690 680 -10 -1.45
4 PKPK 140 175 35 25.00
5 NUSA 182 171 -11 -6.04
6 TKIM 14,000 13,500 -500 -3.57
7 BBRI 3,010 3,030 20 0.66
8 BHIT 90 89 -1 -1.11
9 BCAP 300 296 -4 -1.33
10 MEDC 815 890 75 9.20