Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:36 WIB. LNG - ExxonMobil mempertimbangkan rencana impor LNG untuk mengantisipasi kekurangan pasokan gas pada 2021.
  • 10:02 WIB. IPW - IPW meminta Kepolisian segera menuntaskan kasus video mesum yang diduga melibatkan anggota DPR.
  • 08:46 WIB. KAI - PT KAI prediksi puncak arus balik Lebaran pada 19-20 Juni 2018.
  • 08:48 WIB. KAI - Hadapi arus balik Lebaran, PT KAI Divre III Palembang siapakan 30 ribu tiket.
  • 08:50 WIB. Pertamina - Pertamina jamin kecukupan BBM dan elpiji untuk kebutuhan arus balik Lebaran 2018.
  • 08:53 WIB. BPBD - BPDBD Sleman pantau keamanan wisata di lereng Gunung Merapi pada libur Lebaran 2018.
  • 08:54 WIB. PDIP - Dewan Pimpinan Pusat PDIP tetapkan Yunus Takandewa sebagai Wakil Ketua DPRD NTT.
  • 08:55 WIB. Kesehatan - Layanan pemilik KPS di RSUD Kabupaten Biak Numfor, Papua, cakup 5 kabupaten di Teluk Saereri.
  • 08:57 WIB. KPU - KPU Kota Surabaya menjadi pelaksana kegiatan Election Visit Program di Pilkada Jatim.
  • 08:59 WIB. BI - BI antisipasi kenaikan suku bunga The Fed.
  • 09:01 WIB. BI - BI perlu naikkan bunga acuan 25 bps di bulan Juli atau Agustus.
  • 09:03 WIB. Pegadaian - Pegadaian alami penurunan outstanding pembiayaan pada 1 minggu jelang Lebaran.

DPR: Pasal Penghinaan Presiden Jadi Delik Aduan

Foto Berita DPR: Pasal Penghinaan Presiden Jadi Delik Aduan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Komisi III DPR tetap memasukkan pasal mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dengan delik aduan, berbeda dengan pasal yang sudah ada di KUHP lama dan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang berbeda itu sifat deliknya, sebelumnya delik umum dan biasa menjadi delik aduan," kata anggota Panja RKUHP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Arsul mengatakan pasal penghinaan pada presiden dan wakil presiden perlu dijelaskan kepada masyarakat secara jelas bahwa secara norma dasar akan menjadi sesuatu yang berbeda dengan pasal di KUHP sekarang yang sudah dibatalkan MK.

Dia mengatakan kalau tuntutan pasal tersebut harus dihilangkan, maka hal itu tidak masuk akal karena ada bagian lain dari KUHP yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan negara asing yang sedang berkunjung ke Indonesia.

"Kalau menghina kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain saja dipidana, lalu (masak,red) menghina kepala negara sendiri diperbolehkan," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PPP itu mengatakan, perhatian berbagai elemen masyarakat terkait pasal tersebut harus menjadi masukan sehingga tidak menjadi pasal karet dalam penerapannya.

Hal itu menurut dia agar penegak hukum tidak semaunya sendiri menafsirkan pasal tersebut meskipun deliknya bersifat aduan.

"Ketika penerapannya harus dilihat penjelasan dari pasal tersebut, lihat risalah pembahasan, dan diperkuat doktrin hukum pidana," katanya.

Selain itu Arsul mengatakan Panja RKUHP tidak ingin terburu-buru menyelesaikan pembahasannya agar banyak hal yang menjadi sorotan elemen masyarakat diperhatikan dan didengarkan oleh Panja.

Dia menjelaskan beberapa poin yang menjadi sorotan masyarakat namun belum mendapatkan penjelasan secara menyeluruh seperti larangan menyebarkan alat kontrasepsi.

"Saya dapat pertanyaan misalnya pasal mengenai larangan menyebarkan alat kontrasepsi. Para tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan dokter menilai mereka bisa dipidana karena pasal itu, padahal tidak," katanya.

Dia menegaskan bahwa pasal tersebut tidak akan mengkriminalisasi tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan sehingga masyarakat harus membaca penjelasan pasal tersebut dan membaca risalah pembahasannya.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Joko Widodo (Jokowi), Muhammad Jusuf Kalla (JK), undang-undang

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Wahyu Putro A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10