Portal Berita Ekonomi Rabu, 22 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 00:15 WIB. Qatar - Bahrain berhenti keluarkan visa bagi warga Qatar.
  • 00:00 WIB. Turki - Erdogan sapa para prajurit di tenggara Turki saat Idul Adha.
  • 23:59 WIB. Iran - Perusahaan minyak Perancis 'Total' mundur dari proyek gas Iran.
  • 23:59 WIB. Rusia - Inggris Serukan Eropa Tingkatkan Sanksi ke Rusia.
  • 23:59 WIB. Gempa Lombok - BNPB catat kerugian gempa Lombok Rp7,7 triliun.
  • 23:58 WIB. Afghanistan - Afghanistan: Serangan roket hantam zona diplomatik di Kabul.
  • 21:57 WIB. Satelit Merah Putih - Satelit Merah Putih milik Telkom tengah menjalani tes di orbit 108 derajat Bujur Timur.
  • 21:45 WIB. PGN - PGN membukukan pendapatan sebesar US$1,62 miliar, naik 14,98% dari tahun sebelumnya.
  • 19:26 WIB. BRI - Bank BRI yakin menyalurkan dana Rp22,68 triliun (tumbuh 14% sampai dengan 15% y-o-y).
  • 19:21 WIB. BNI - BNI mengejar target pendirian agen "laku pandai" mencapai 325 unit.
  • 19:20 WIB. BNI - Bank BNI menyasar UKM di perdesaan menjadi agen laku pandai (agen46).
  • 19:17 WIB. Rumah Kreatif BUMN - Rumah Kreatif BUMN (RKB) di Payakumbuh, Sumbar, membina sebanyak 3.900 UMKM.
  • 19:15 WIB. PELNI - PELNI telah mengangkut 12.000 wisatawan ke Karimunjawa sejak 2017 - Juli 2018.
  • 19:07 WIB. Pertamina - Pertamina menambah pasokan elpiji 3kg di Bali sebanyak 585 metrik ton saat Hari Raya Idul Adha.
  • 18:35 WIB. Jusuf Kalla - Masyarakat jangan sengaja merusak rumahnya dengan tujuan menambah bantuan yang diterima.

Wacana Pembukaan Data Transaksi Kartu Kredit, CITA: Jangan Terburu-buru

Foto Berita Wacana Pembukaan Data Transaksi Kartu Kredit, CITA: Jangan Terburu-buru
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai rencana pembukaan data kartu kredit nasabah untuk kepentingan perpajakan membutuhkan persiapan matang serta mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini.

"Pelaksanaan yang terburu-buru dan tanpa persiapan akan mengundang kekhawatiran yang tidak perlu," kata Yustinus, di Jakarta, Senin.

Yustinus mengatakan pemberlakuan pemanfaatan data kartu kredit tersebut sebaiknya didahului dengan pembuatan sistem maupun prosedur operasi atau tata cara yang jelas, mudah, dan akuntabel. Menurut dia, persepsi dan kekhawatiran yang muncul harus diantisipasi karena dapat memicu penurunan penggunaan kartu kredit serta merugikan perekonomian nasional.

"Perlu penetapan skala prioritas dan pengelolaan komunikasi serta momentum yang tepat, karena isu pemanfaatan data kartu kredit lebih menyangkut persoalan 'privacy' bukan 'secrecy'," ujar Yustinus.

Ia menambahkan, institusi, sistem maupun aparatur yang profesional dan terpercaya dapat membantu peningkatan kepercayaan dan kepatuhan pajak dalam jangka panjang. Terkait batas nominal tagihan kartu kredit yang wajib disampaikan Rp1 miliar dalam setahun, Yustinus menilai jika lebih tepat ambang batas tidak didasarkan pada jumlah tagihan dalam setahun yang fluktuatif, namun didasarkan pada limit tertentu pada kartu kredit.

"Kami mengusulkan seluruh kartu kredit limit Rp100 juta ke atas wajib dilaporkan kepada DJP. Batas yang terlalu tinggi justru dikhawatirkan tidak optimal bagi tujuan intensifikasi maupun ekstensifikasi," katanya lagi.

Yustinus memastikan usulan batas nominal yang wajib disampaikan tersebut cukup moderat dan bisa fokus menyasar kepada kelompok berpenghasilan menengah atas.bSecara keseluruhan, ia menambahkan, kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit ini dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan basis pajak dan kepatuhan pajak melalui analisis yang memadai.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK 228/PMK.03/2017 mengenai tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang meminta perbankan untuk menyerahkan data transaksi kartu kredit kepada DJP. Kebijakan penyampaian data kartu kredit ini mulai berlaku untuk tagihan selama Januari-Desember 2018 dengan total tagihan paling sedikit Rp1 milliar, dan disampaikan kepada otoritas pajak paling lambat April 2019.

Tag: Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5944.301 52.109 599
2 Agriculture 1614.738 25.794 20
3 Mining 1998.786 -15.550 46
4 Basic Industry and Chemicals 823.432 20.382 70
5 Miscellanous Industry 1273.081 9.488 45
6 Consumer Goods 2419.918 56.708 46
7 Cons., Property & Real Estate 443.209 3.925 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1011.366 -1.421 70
9 Finance 1061.408 1.105 91
10 Trade & Service 853.400 6.553 144
No Code Prev Close Change %
1 ANDI 424 530 106 25.00
2 PGLI 199 248 49 24.62
3 FILM 1,360 1,545 185 13.60
4 PSDN 256 290 34 13.28
5 APLI 91 103 12 13.19
6 IPCM 392 440 48 12.24
7 ERAA 2,590 2,890 300 11.58
8 HERO 905 1,000 95 10.50
9 RELI 260 286 26 10.00
10 NICK 130 143 13 10.00
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 103 87 -16 -15.53
2 LPIN 1,085 965 -120 -11.06
3 INCF 212 190 -22 -10.38
4 PYFA 189 170 -19 -10.05
5 PALM 398 360 -38 -9.55
6 GLOB 170 154 -16 -9.41
7 LMSH 655 600 -55 -8.40
8 TGKA 2,720 2,500 -220 -8.09
9 SIMA 139 128 -11 -7.91
10 PBSA 615 575 -40 -6.50
No Code Prev Close Change %
1 TLKM 3,390 3,350 -40 -1.18
2 BBRI 3,180 3,150 -30 -0.94
3 FILM 1,360 1,545 185 13.60
4 PTBA 4,260 4,120 -140 -3.29
5 PGAS 1,860 1,930 70 3.76
6 TRAM 224 220 -4 -1.79
7 ERAA 2,590 2,890 300 11.58
8 TKIM 14,125 15,150 1,025 7.26
9 LPPS 108 106 -2 -1.85
10 ENRG 130 138 8 6.15