Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:05 WIB. Pertamina - Pertamina mengapresiasi kerja polisi yang mengungkap pengoplos gas elpiji di Sumut.
  • 06:02 WIB. Waskita - Pembayaran tahap keempat proyek LRT Sumatera Selatan yang diterima Waskita menjadi suntikan energi bagi kas operasional perseroan.
  • 05:56 WIB. BNI - BNI mencatat kredit terdampak debitur gempa di Lombok sebesar Rp659 miliar dengan 2.674 nasabah.
  • 05:51 WIB. ADHI - Adhi Karya menargetkan pendapatan akhir tahun 2018 naik 16% menjadi 18 triliun secara yoy.
  • 05:47 WIB. BTN - KPA BTN tumbuh 34% pada September 2018.
  • 23:01 WIB. Nokia - Nokia 5.1 Plus sudah bisa dipesan di Indonesia, harga Rp2,6 juta.
  • 23:00 WIB. ReCharge - Startup ReCharge sediakan 200 lokasi sewa Powerbank di Jabodetabek.
  • 21:18 WIB. Nasional - Pemerintah bangun 256 Puskesmas di daerah tertinggal-perbatasan tahun ini
  • 21:18 WIB. Nasional - Pemerintah salurkan Rp187 triliun dana desa dalam empat tahun.
  • 21:18 WIB. Megapolitan - 41.869 TKI di wilayah Jakarta sudah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.
  • 21:17 WIB. Nasional - Indonesian Institute soroti defisit Rp16,5 T BPJS Kesehatan.
  • 21:17 WIB. Hukum - Penyidik KPK memeriksa sejumlah pejabat Pegunungan Arfak Papua Barat.
  • 21:17 WIB. Nasional - Mendagri minta pemilik KTP-E ganda proaktif melapor.
  • 21:17 WIB. Politik - Ketua MPR ingatkan pemilu ajang memilih pemimpin terbaik.
  • 20:31 WIB. Audi - Audi tunda penjualan SUV listrik perdananya, e-tron.

Harga Beras Melonjak, Kementan Harus Tanggung Jawab?

Foto Berita Harga Beras Melonjak, Kementan Harus Tanggung Jawab?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kisruh data yang tak akurat terkait produksi beras dinilai menjadi biang keladi kisruhnya isu soal beras. Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai menjadi pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab dari melonjaknya harga beras di awal tahun. Sejumlah pihak menyatakan ini, terkait dengan paradoksnya pernyataan swasembada dan kenyataan adanya harga yang melonjak.

Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas mengatakan bahwa klaim Kementan yang menyatakan adanya surplus beras sebanyak 17,6 juta pada akhir 2017 lalu telah membuat pemerintah terlena.

"Karena datanya kacau balau, tidak akurat, yang menyebabkan tata kelola pangan kita menjadi kacau balau pula," ujarnya kepada wartawan, Senin (5/2/2018).

Data produksi dari Kementan memang kerap kali dipertanyakan sejumlah pihak. Pasalnya, apa yang tertera dalam data, sering tidak sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Kementan berkali-kali menyatakan produksi beras nasional tercatat surplus.

Padahal, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti sendiri mengungkapkan, stok Bulog memang sudah terlihat mulai menurun sejak Desember 2017. Hingga saat ini, posisinya terus menurun dan hanya berada di angka 700 ribu ton per 4 Februari 2017.

"Kami sudah melaporkan kepada kementerian-kementerian terkait sejak November kemarin soal stok beras ini. Ke Kemenko Pererekonomian, ke Kementerian Pertanian, juga ke Kementerian Perdagangan," tutur Djarot, Senin (5/2/2018).

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo pun senada. Ia menyatakan, ketersediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sendiri tercatat terus mengalami penurunan. Posisi stok Minggu (4/2/2018), berada pada angka 22.707 ton perhari, seperti dilansir Antara. Padahal, dalam kondisi normal rata-rata stok beras berkisar pada 25.000-30.000 ton per hari.

Kondisi penurunan stok inilah yang menjadi alasan Kementerian Perdagangan memutuskan mengimpor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand pada akhir Januari. Keputusan ini diambil sebagai upaya menutupi kebutuhan konsumsi sekitar 2,4 hingga 2,5 juta ton per bulan.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan optimisme produksi padi yang diungkapkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di berbagai kesempatan. Amran justru mengklaim peningkatan jumlah produksi padi selama dua tahun terakhir yang terus meningkat, dimana pada 2016-2017 Indonesia mengalami surplus beras dan tak perlu impor beras karena program upaya khusus (upsus).

Mengacu pada data produksi padi menurut Provinsi (2103-2017) yang dilansir dari laman Kementerian Pertanian (Kementan), jumlah produksi padi dari tahun 2014 hingga 2017 sebagaimana dikutip Kementan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada 2014 mencapai 70.846.465 ton, tahun 2015 sebanyak 75.397.841 ton, 2016 produksi padi nasional mencapai 79.354.767 ton, sedang 2017 mencapai 82,3 juta ton.

Mengenai data produksi beras yang diduga menjadi akar tingginya harga beras di pasaran, pada 15 Januari 2018 lalu, Amran mengklaim pihaknya menjalankan program satu pintu dengan menyerahkan data produksi beras ke BPS.

Berdasarkan data yang dirilis Kementan, stok atau ketersediaan beras nasional pada Januari 2018 sebanyak 2,83 juta ton, lalu Februari naik menjadi 5,43 juta ton, Maret mencapai 7,47 juta ton, dan April turun menjadi 5,52 juta ton. Pada masing-masing bulan itu, konsumsi beras sebanyak 2,50 juta ton. Artinya, pada setiap bulan terdapat surplus beras.

Sayangnya, ketidaksinkronan data dan kenyataan di lapangan terus beranjut.  Saat ini hanya Kementerian Pertanian yang menerbitkan data terkait produksi pertanian, setelah di awal tahun 2016 Badan Pusat Statistik (BPS) memutuskan menyetop rilisan data terkait produksi produk-produk pertanian. Dwi menceritakan, hal ini tak terlepas dari peristiwa di tahun 2015 ketika data menyebutkan ada surplus beras sebesar 10 juta ton, tetapi kenyataannya stok beras di pasaran langka.

Dwi Andreas menjelaskan, sejatinya bukan hanya BPS yang terlibat dalam mengambilan data terkait produksi ini. Ada dua variabel besar yang membentuknya, yakni terkait luasan lahan dan produktivitas. Untuk luasan lahan, Kementerian Pertanian yang memiliki kuasa penuh menentukannya berdasarkan perkiraan. Sementara untuk produktivitas, ada 22 ribu tenaga yang dikerahkan untuk mengeceknya. Jumlahnya sama rata antara Kementerian Pertanian dengan BPS.

"Jadi, yang memperoleh data untuk produksi itu 75% itu Kementan, 25% BPS dari mantri statistik. Kemudian kedua data tersebut, data luas panen dan produktivitas, digabung menjadi satu menjadi data nasional yang merupakan data produksi padi," tutur ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) tersebut.

Tidak hanya padi, data produksi pertanian kini seluruhnya menjadi dipegang oleh Kementerian Pertanian sejak BPS tidak lagi mau melibatkan diri. Maka ketika muncul klaim surplus, sulit membandingkan data antarpihak.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti beberapa waktu lalu mengamini ini. Dia mengatakan, wewenang mempublikasikan rilis tentang data produksi beras ada pada Kementerian Pertanian, selaku kementerian sektoral yang menangani produksi komoditas itu.

Kasubdit Statistik Tanaman Pangan Badan Pusat Statistik Kadarmanto mengakui bahwa sejak 2016, BPS tak lagi mengeluarkan data pangan lantaran ingin memperbaiki metode. Diungkapkan dia, saat BPS mengeluarkan data pangan, pihaknya mengumpulkan data dari seluruh dinas di Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Pertanian.

"Memang kewenangannya dari Kementerian Pertanian. BPS sampai sekarang belum mengeluarkan lagi data produksi beras," ucap Yunita. Menurutnya, saat ini BPS hanya mengeluarkan data ekspor dan impor beras.

Kadarmanto menambahkan, data di atas kertas dihitung berdasarkan pelaporan dari dinas, misalkan luas panen dan produktivitas. Namun menurutnya, tidak bisa dipastikan apakah data yang dilaporkan kepada BPS itu akurat atau tidak.

"Kita juga enggak tahu benar enggak yang mereka laporkan, data akurat apa tidak, karena yang mengumpulkan mereka," tambah dia.

Terhadap polemik ini, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) KPPU Syarkawi Rauf dalam keterangan resminya menilai rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dipublikasikan menjadi satu dari tiga penyebab naiknya harga beras diikuti kelangkaan pasokan. Karena itu, KPPU menyarankan agar dilakukan audit data produksi beras di BPS dan Kementan bersama dengan perguruan tinggi sehingga tidak terus-menerus menjadi sumber perdebatan.

Tag: Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Institut Pertanian Bogor (IPB), Beras, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian (Kementan), Andi Amran Sulaiman, Djarot Kusumayakti, Dwi Andreas

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Oky Lukmansyah

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,074.00 4,032.94
British Pound GBP 1.00 19,818.76 19,620.15
China Yuan CNY 1.00 2,204.27 2,182.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,284.00 15,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,804.26 10,693.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,949.96 1,930.55
Dolar Singapura SGD 1.00 11,068.95 10,958.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,521.58 17,341.27
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.92 3,634.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,578.54 13,439.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5797.891 -42.544 610
2 Agriculture 1554.747 -15.585 20
3 Mining 1891.500 -26.913 47
4 Basic Industry and Chemicals 751.139 -6.438 70
5 Miscellanous Industry 1262.855 10.567 45
6 Consumer Goods 2461.265 -8.778 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.289 -1.746 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.222 -21.394 70
9 Finance 1042.692 -8.059 91
10 Trade & Service 784.869 -3.611 147
No Code Prev Close Change %
1 MPRO 314 392 78 24.84
2 MLPT 745 900 155 20.81
3 MFMI 700 840 140 20.00
4 SKYB 159 190 31 19.50
5 KPAL 402 478 76 18.91
6 RELI 228 258 30 13.16
7 PBSA 690 760 70 10.14
8 NOBU 950 1,040 90 9.47
9 BAYU 2,470 2,700 230 9.31
10 GJTL 635 690 55 8.66
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 400 300 -100 -25.00
2 AMAG 358 270 -88 -24.58
3 TRIO 226 184 -42 -18.58
4 SKRN 1,225 1,030 -195 -15.92
5 YPAS 725 610 -115 -15.86
6 MINA 585 520 -65 -11.11
7 DUCK 1,590 1,440 -150 -9.43
8 DART 294 268 -26 -8.84
9 TFCO 600 550 -50 -8.33
10 HDFA 128 118 -10 -7.81
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 356 -6 -1.66
2 BMTR 334 334 0 0.00
3 PGAS 2,340 2,350 10 0.43
4 BHIT 79 79 0 0.00
5 LPPF 5,025 4,990 -35 -0.70
6 MNCN 775 780 5 0.65
7 PTBA 4,610 4,510 -100 -2.17
8 BBCA 23,150 22,950 -200 -0.86
9 GJTL 635 690 55 8.66
10 KPIG 138 139 1 0.72