Portal Berita Ekonomi Rabu, 23 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:20 WIB. BSM - Bank Syariah Mandiri mencatat pertumbuhan bisnis emas hingga 14% mencapai Rp2,5 triliun per April 2018.
  • 06:17 WIB. CSAP - Catur Sentosa Adiprana berencana menggelar private placement dengan mengincar dana segar Rp223,89 miliar.
  • 06:17 WIB. BBKP - Bank Bukopin memproyeksi NIM naik hingga ke atas 3% pada 2018.
  • 06:15 WIB. Bukopin - Bank Bukopin menargetkan rasio profitabiltias ke level 1,2% pada tahun ini.
  • 22:57 WIB. Siber - University of Greenwich didenda kisaran Rp2,2 miliar oleh Information Commisioner's Office (ICO) karena kebocoran data. 
  • 22:54 WIB. Qualcomm - Tiga ponsel Snapdragon 845 baru bakal sapa Indonesia di kuartal ketiga 2018.
  • 22:51 WIB. Dell EMC - Data center tercepat Dell EMC, PowerMax, tiba di Indonesia.
  • 22:46 WIB. HTC - HTC bocorkan tampang dan harga ponsel flagship terbarunya, U12.
  • 22:37 WIB. Xiaomi - Hadir di Indonesia, Redmi S2 dibanderol di kisaran Rp2,3 juta.
  • 22:25 WIB. Xiaomi - Xiaomi Mi Max 3 akan diperkenalkan pada Juli 2018.
  • 21:28 WIB. BTN - BTN akan menjaga NIM di level 4,5% sampai 4,9%.
  • 21:28 WIB. Pelindo III - Arus kunjungan kapal di pelabuhan yang dikelola Pelindo III pada QI 2018 capai 14.109 unit, tumbuh 7% YoY.
  • 21:27 WIB. JSMR - JSMR menempatkan 316 unit toilet portable di rest area di jalan tol fungsional.
  • 21:26 WIB. Pelindo III - Pelindo III catat pendapatan usaha Rp2,3 triliun pada Q1 2018, tumbuh 17% secara tahunan.
  • 21:23 WIB. JSMR - Sambut arus mudik dan balik, JSMR tambah kapasitas toilet wanita sebanyak 77 unit di rest area jalan tol.

Harga Beras Melonjak, Kementan Harus Tanggung Jawab?

Foto Berita Harga Beras Melonjak, Kementan Harus Tanggung Jawab?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kisruh data yang tak akurat terkait produksi beras dinilai menjadi biang keladi kisruhnya isu soal beras. Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai menjadi pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab dari melonjaknya harga beras di awal tahun. Sejumlah pihak menyatakan ini, terkait dengan paradoksnya pernyataan swasembada dan kenyataan adanya harga yang melonjak.

Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas mengatakan bahwa klaim Kementan yang menyatakan adanya surplus beras sebanyak 17,6 juta pada akhir 2017 lalu telah membuat pemerintah terlena.

"Karena datanya kacau balau, tidak akurat, yang menyebabkan tata kelola pangan kita menjadi kacau balau pula," ujarnya kepada wartawan, Senin (5/2/2018).

Data produksi dari Kementan memang kerap kali dipertanyakan sejumlah pihak. Pasalnya, apa yang tertera dalam data, sering tidak sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Kementan berkali-kali menyatakan produksi beras nasional tercatat surplus.

Padahal, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti sendiri mengungkapkan, stok Bulog memang sudah terlihat mulai menurun sejak Desember 2017. Hingga saat ini, posisinya terus menurun dan hanya berada di angka 700 ribu ton per 4 Februari 2017.

"Kami sudah melaporkan kepada kementerian-kementerian terkait sejak November kemarin soal stok beras ini. Ke Kemenko Pererekonomian, ke Kementerian Pertanian, juga ke Kementerian Perdagangan," tutur Djarot, Senin (5/2/2018).

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo pun senada. Ia menyatakan, ketersediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sendiri tercatat terus mengalami penurunan. Posisi stok Minggu (4/2/2018), berada pada angka 22.707 ton perhari, seperti dilansir Antara. Padahal, dalam kondisi normal rata-rata stok beras berkisar pada 25.000-30.000 ton per hari.

Kondisi penurunan stok inilah yang menjadi alasan Kementerian Perdagangan memutuskan mengimpor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand pada akhir Januari. Keputusan ini diambil sebagai upaya menutupi kebutuhan konsumsi sekitar 2,4 hingga 2,5 juta ton per bulan.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan optimisme produksi padi yang diungkapkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di berbagai kesempatan. Amran justru mengklaim peningkatan jumlah produksi padi selama dua tahun terakhir yang terus meningkat, dimana pada 2016-2017 Indonesia mengalami surplus beras dan tak perlu impor beras karena program upaya khusus (upsus).

Mengacu pada data produksi padi menurut Provinsi (2103-2017) yang dilansir dari laman Kementerian Pertanian (Kementan), jumlah produksi padi dari tahun 2014 hingga 2017 sebagaimana dikutip Kementan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada 2014 mencapai 70.846.465 ton, tahun 2015 sebanyak 75.397.841 ton, 2016 produksi padi nasional mencapai 79.354.767 ton, sedang 2017 mencapai 82,3 juta ton.

Mengenai data produksi beras yang diduga menjadi akar tingginya harga beras di pasaran, pada 15 Januari 2018 lalu, Amran mengklaim pihaknya menjalankan program satu pintu dengan menyerahkan data produksi beras ke BPS.

Berdasarkan data yang dirilis Kementan, stok atau ketersediaan beras nasional pada Januari 2018 sebanyak 2,83 juta ton, lalu Februari naik menjadi 5,43 juta ton, Maret mencapai 7,47 juta ton, dan April turun menjadi 5,52 juta ton. Pada masing-masing bulan itu, konsumsi beras sebanyak 2,50 juta ton. Artinya, pada setiap bulan terdapat surplus beras.

Sayangnya, ketidaksinkronan data dan kenyataan di lapangan terus beranjut.  Saat ini hanya Kementerian Pertanian yang menerbitkan data terkait produksi pertanian, setelah di awal tahun 2016 Badan Pusat Statistik (BPS) memutuskan menyetop rilisan data terkait produksi produk-produk pertanian. Dwi menceritakan, hal ini tak terlepas dari peristiwa di tahun 2015 ketika data menyebutkan ada surplus beras sebesar 10 juta ton, tetapi kenyataannya stok beras di pasaran langka.

Dwi Andreas menjelaskan, sejatinya bukan hanya BPS yang terlibat dalam mengambilan data terkait produksi ini. Ada dua variabel besar yang membentuknya, yakni terkait luasan lahan dan produktivitas. Untuk luasan lahan, Kementerian Pertanian yang memiliki kuasa penuh menentukannya berdasarkan perkiraan. Sementara untuk produktivitas, ada 22 ribu tenaga yang dikerahkan untuk mengeceknya. Jumlahnya sama rata antara Kementerian Pertanian dengan BPS.

"Jadi, yang memperoleh data untuk produksi itu 75% itu Kementan, 25% BPS dari mantri statistik. Kemudian kedua data tersebut, data luas panen dan produktivitas, digabung menjadi satu menjadi data nasional yang merupakan data produksi padi," tutur ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) tersebut.

Tidak hanya padi, data produksi pertanian kini seluruhnya menjadi dipegang oleh Kementerian Pertanian sejak BPS tidak lagi mau melibatkan diri. Maka ketika muncul klaim surplus, sulit membandingkan data antarpihak.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti beberapa waktu lalu mengamini ini. Dia mengatakan, wewenang mempublikasikan rilis tentang data produksi beras ada pada Kementerian Pertanian, selaku kementerian sektoral yang menangani produksi komoditas itu.

Kasubdit Statistik Tanaman Pangan Badan Pusat Statistik Kadarmanto mengakui bahwa sejak 2016, BPS tak lagi mengeluarkan data pangan lantaran ingin memperbaiki metode. Diungkapkan dia, saat BPS mengeluarkan data pangan, pihaknya mengumpulkan data dari seluruh dinas di Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Pertanian.

"Memang kewenangannya dari Kementerian Pertanian. BPS sampai sekarang belum mengeluarkan lagi data produksi beras," ucap Yunita. Menurutnya, saat ini BPS hanya mengeluarkan data ekspor dan impor beras.

Kadarmanto menambahkan, data di atas kertas dihitung berdasarkan pelaporan dari dinas, misalkan luas panen dan produktivitas. Namun menurutnya, tidak bisa dipastikan apakah data yang dilaporkan kepada BPS itu akurat atau tidak.

"Kita juga enggak tahu benar enggak yang mereka laporkan, data akurat apa tidak, karena yang mengumpulkan mereka," tambah dia.

Terhadap polemik ini, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) KPPU Syarkawi Rauf dalam keterangan resminya menilai rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dipublikasikan menjadi satu dari tiga penyebab naiknya harga beras diikuti kelangkaan pasokan. Karena itu, KPPU menyarankan agar dilakukan audit data produksi beras di BPS dan Kementan bersama dengan perguruan tinggi sehingga tidak terus-menerus menjadi sumber perdebatan.

Tag: Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Institut Pertanian Bogor (IPB), Beras, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian (Kementan), Andi Amran Sulaiman, Djarot Kusumayakti, Dwi Andreas

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Oky Lukmansyah

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5751.119 17.265 581
2 Agriculture 1536.973 -7.060 19
3 Mining 1886.748 -21.649 44
4 Basic Industry and Chemicals 765.298 7.655 69
5 Miscellanous Industry 1214.366 59.135 44
6 Consumer Goods 2364.710 1.726 45
7 Cons., Property & Real Estate 447.724 0.634 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 994.091 8.563 64
9 Finance 995.694 -3.806 92
10 Trade & Service 895.661 0.743 139
No Code Prev Close Change %
1 MITI 101 136 35 34.65
2 ETWA 74 99 25 33.78
3 LPIN 910 1,100 190 20.88
4 FORZ 416 500 84 20.19
5 FREN 110 132 22 20.00
6 UNIT 270 318 48 17.78
7 HOME 88 100 12 13.64
8 TMAS 960 1,060 100 10.42
9 KONI 252 278 26 10.32
10 BGTG 93 102 9 9.68
No Code Prev Close Change %
1 SAFE 260 210 -50 -19.23
2 SKYB 496 420 -76 -15.32
3 INCF 166 144 -22 -13.25
4 GOLD 486 436 -50 -10.29
5 PJAA 1,400 1,260 -140 -10.00
6 GDYR 1,995 1,800 -195 -9.77
7 LPLI 185 168 -17 -9.19
8 MDIA 238 220 -18 -7.56
9 ASJT 340 316 -24 -7.06
10 SQMI 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,760 2,720 -40 -1.45
2 IKAI 446 420 -26 -5.83
3 FREN 110 132 22 20.00
4 WOOD 545 530 -15 -2.75
5 KREN 655 670 15 2.29
6 ASII 6,525 6,950 425 6.51
7 BMTR 540 545 5 0.93
8 PTBA 3,830 3,790 -40 -1.04
9 MITI 101 136 35 34.65
10 BBNI 7,300 7,125 -175 -2.40