Portal Berita Ekonomi Jum'at, 23 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:51 WIB. Apple - Apple bakal rilis dua iPad Pro terbaru.
  • 12:32 WIB. Snapdragon -  Qualcomm dan Samsung mengumumkan akan membuat chipset Snapdragon 5G. 
  • 12:19 WIB. Advan - Advan G2 resmi dijual di Shopee dengan harga Rp2.499.000 plus bonus.
  • 11:59 WIB. Snapchat - Tak puas dengan update, pengguna Snapchat protes lewat petisi.
  • 11:56 WIB. Telekomunikasi - Kominfo dan operator terus imbau masyarakat lakukan registrasi kartu prabayar.
  • 11:54 WIB. XL - XL tebar internet 4G ke pelosok Sumatera dan Sulawesi.
  • 11:48 WIB. Xiaomi - Redmi Note 5 Pro ludes dalam hitungan detik.
  • 11:42 WIB. SpaceX - Falcon 9 sukses meluncur boyong satelit pemancar internet.

UU BUMN Tidak Sesuai dengan Amanat Bangsa?

Foto Berita UU BUMN Tidak Sesuai dengan Amanat Bangsa?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Juru bicara Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN) Liona N. Supriatna mengatakan pengajuan gugatan Undang-Undang (UU) No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan pasal 33 UUD 1945.

Lanjutnya, yang menjadi objek gugatan ialah Pasal 2 ayat 1 (a) dan (b), serta pasal 4 ayat 4 yang tidak sejalan dengan pasal 33 UUD NRI 1945.

"Dalam praktiknya, banyak terjadi penyimpangan yang jauh dari amanat pasal 33 UUD NRI 1945. Seperti kemakmuran yang menjadi amanat konstitusi tidak terjadi. Banyak BUMN tidak lagi bertindak sebagai agen pembangunan bahkan tidak memenuhi tujuan pendirian BUMN sebagai tersurat dalam UU BUMN itu sendiri," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf a berbunyi; Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Kemudian huruf b menegaskan bahwa BUMN untuk mengejar keuntungan. Ia menilai pasal tersebut liberal dan tidak mengedepankan asas kekeluargaan dan kemakmuran rakyat.

"UU BUMN tidak secara tegas keinginannya melaksanakan amanat konstitusi dimana perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama yang berdasarkan pada asas kekeluargaan," ujar dia. 

Kemudian yang menjadi aneh, ada BUMN yang berorientasi mencari keuntungan, namun faktanya banyak BUMN mengalami kerugian.

Selanjutnya, permasalahan pasal 4 yang berbunyi bahwa Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan begitu, pasal 4 dinilai telah mempreteli hak konstitusi rakyat yang diberikan kepada DPR untuk mengawasi keuangan negara. 

"Tidak ada kontrol dan pengawasan DPR terhadap keuangan negara akibatnya di masa lalu pemerintah Indonesia menjual BUMN ke asing. Kalau BUMN dianggap sebagai yang menguasai hajat hidup orang banyak, seharusnya jangan dijual," tegasnya.

Sementara itu, Kiki Syahnakri menilai, dengan penyelenggaraan BUMN seperti saat ini program nawacita yang diwacanakan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sulit terealisasi.

"Dalam konteks seperti ini, nawacita sulit untuk dilaksanakan karena tidak diamanatkan untuk menjadi kepanjangan tangan negara dalam mencapai kemakmuran rakyat Indonesia," pungkasnya.

Tag: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), undang-undang, Liona N. Supriatna, Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN)

Penulis: Vicky Fadil

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,663.17 3,626.81
British Pound GBP 1.00 19,165.88 18,973.43
China Yuan CNY 1.00 2,164.08 2,142.65
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,738.00 13,602.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,760.98 10,651.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,756.10 1,738.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,411.52 10,304.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,923.84 16,753.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,525.28 3,485.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,854.87 12,725.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6593.060 -50.340 572
2 Agriculture 1662.795 -6.014 19
3 Mining 2016.043 7.729 44
4 Basic Industry and Chemicals 764.403 3.337 69
5 Miscellanous Industry 1342.772 -26.217 43
6 Consumer Goods 2818.345 -19.553 47
7 Cons., Property & Real Estate 536.410 -1.811 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1162.413 -10.945 62
9 Finance 1204.933 -13.724 90
10 Trade & Service 936.546 -8.265 133
No Code Prev Close Change %
1 BOSS 1,120 1,400 280 25.00
2 WOMF 246 306 60 24.39
3 INRU 975 1,190 215 22.05
4 RODA 150 175 25 16.67
5 ATIC 665 770 105 15.79
6 SKBM 500 570 70 14.00
7 TBMS 1,015 1,150 135 13.30
8 IDPR 905 1,000 95 10.50
9 BIPI 90 99 9 10.00
10 BSSR 2,630 2,890 260 9.89
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 67 55 -12 -17.91
2 BMSR 228 199 -29 -12.72
3 YPAS 775 695 -80 -10.32
4 GOLD 500 454 -46 -9.20
5 BGTG 165 151 -14 -8.48
6 BNBA 294 270 -24 -8.16
7 CITA 650 600 -50 -7.69
8 AHAP 178 165 -13 -7.30
9 RMBA 338 314 -24 -7.10
10 MKNT 322 300 -22 -6.83
No Code Prev Close Change %
1 BIPI 90 99 9 10.00
2 DEWA 65 61 -4 -6.15
3 BUMI 340 330 -10 -2.94
4 MEDC 1,365 1,460 95 6.96
5 ENRG 268 266 -2 -0.75
6 PGAS 2,720 2,660 -60 -2.21
7 TLKM 4,070 4,010 -60 -1.47
8 BBRI 3,800 3,770 -30 -0.79
9 BRMS 90 90 0 0.00
10 UNTR 37,000 35,875 -1,125 -3.04