Portal Berita Ekonomi Senin, 20 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:52 WIB. GEMS - Golden Energy Mines mengatakan proses akuisisi Barasentosa Lestari sudah mencapai 95%-96%.
  • 23:44 WIB. Afghanistan - Presiden Afghanistan mengumumkan gencatan senjata dengan Taliban untuk menghormati Idul Adha.
  • 23:42 WIB. Palawija - Jumlah produksi palawija di Lebak menembus 19.118 ton hingga Juli 2018.
  • 23:40 WIB. NTB - Gubernur Zainul Majdi mengimbau masyarakat NTB agar tetap tenang pascagempa tektonik 7 SR pada Minggu malam.
  • 23:39 WIB. CSR - Taspen Life memberikan perlindungan asuransi ke seluruh peserta dalam rangkaian pelaksanaan BUMN Hadir untuk Negeri 2018.
  • 23:38 WIB. Sarinah - Sarinah berharap dapat lebih mempererat hubungan bisnis antara Indonesia dan China melalui perdagangan produk industri kreatif.
  • 23:37 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan mencatat tunggakan pembayaran iuran premi peserta mandiri di Papua dan Papua Barat mencapai Rp50 miliar.
  • 23:34 WIB. DKI Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menggandeng ACT dalam pengiriman bantuan logistik untuk korban gempa Lombok.
  • 23:33 WIB. PDI-P - PDI-P akan mendaftarkan struktur timses Jokowi-Ma'ruf Amin ke KPU pada Senin (20/8/2018).
  • 23:32 WIB. BI - Bank Indonesia bersama Badan Kebijakan Fiskal akan bertemu dengan lembaga rating, analis, dan investor di Jepang.
  • 23:31 WIB. Premier League - Manchester City 6 vs 1 Huddersfield Town
  • 23:30 WIB. Premier League - Burnley 1 vs 3 Watford

UU BUMN Tidak Sesuai dengan Amanat Bangsa?

Foto Berita UU BUMN Tidak Sesuai dengan Amanat Bangsa?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Juru bicara Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN) Liona N. Supriatna mengatakan pengajuan gugatan Undang-Undang (UU) No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan pasal 33 UUD 1945.

Lanjutnya, yang menjadi objek gugatan ialah Pasal 2 ayat 1 (a) dan (b), serta pasal 4 ayat 4 yang tidak sejalan dengan pasal 33 UUD NRI 1945.

"Dalam praktiknya, banyak terjadi penyimpangan yang jauh dari amanat pasal 33 UUD NRI 1945. Seperti kemakmuran yang menjadi amanat konstitusi tidak terjadi. Banyak BUMN tidak lagi bertindak sebagai agen pembangunan bahkan tidak memenuhi tujuan pendirian BUMN sebagai tersurat dalam UU BUMN itu sendiri," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf a berbunyi; Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Kemudian huruf b menegaskan bahwa BUMN untuk mengejar keuntungan. Ia menilai pasal tersebut liberal dan tidak mengedepankan asas kekeluargaan dan kemakmuran rakyat.

"UU BUMN tidak secara tegas keinginannya melaksanakan amanat konstitusi dimana perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama yang berdasarkan pada asas kekeluargaan," ujar dia. 

Kemudian yang menjadi aneh, ada BUMN yang berorientasi mencari keuntungan, namun faktanya banyak BUMN mengalami kerugian.

Selanjutnya, permasalahan pasal 4 yang berbunyi bahwa Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan begitu, pasal 4 dinilai telah mempreteli hak konstitusi rakyat yang diberikan kepada DPR untuk mengawasi keuangan negara. 

"Tidak ada kontrol dan pengawasan DPR terhadap keuangan negara akibatnya di masa lalu pemerintah Indonesia menjual BUMN ke asing. Kalau BUMN dianggap sebagai yang menguasai hajat hidup orang banyak, seharusnya jangan dijual," tegasnya.

Sementara itu, Kiki Syahnakri menilai, dengan penyelenggaraan BUMN seperti saat ini program nawacita yang diwacanakan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sulit terealisasi.

"Dalam konteks seperti ini, nawacita sulit untuk dilaksanakan karena tidak diamanatkan untuk menjadi kepanjangan tangan negara dalam mencapai kemakmuran rakyat Indonesia," pungkasnya.

Tag: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), undang-undang, Liona N. Supriatna, Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN)

Penulis: Vicky Fadil

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Aug
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading

Minggu, 19/08/2018 23:04 WIB

Rex Marindo: Jangan Jadi Pengusaha

Minggu, 19/08/2018 22:20 WIB

Google Hapus Layanan Pencarian Gambar

Minggu, 19/08/2018 18:28 WIB

DPR Akan Panggil OJK Soal Regulasi Fintech

Minggu, 19/08/2018 08:58 WIB

Apa Itu Merdeka Finansial?

Jum'at, 17/08/2018 17:08 WIB

Indeks Merosot 4,83% Sepanjang Pekan Ini

Jum'at, 17/08/2018 16:51 WIB

Ahok Dapat Remisi Dua Bulan, 2019 Bebas