Portal Berita Ekonomi Rabu, 16 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:12 WIB. E-Money - Bank Mandiri gandeng Shopee untuk jualan e-money di platform digital.
  • 16:12 WIB. Aplikasi - AksiBerbagi.com kembangkan aplikasi berbasis android dan IOS.
  • 16:12 WIB. Banding - PT Sasana Yudha Bhakti (SYB) dan PT Persada Bangun Jaya (PJB) ajukan banding atas keputusan PTUN Samarinda.
  • 16:12 WIB. Tambang - PTUN Samarinda kabulkan gugatan Tiwa Abadi soal izin usaha pertambangan di Kalimantan.
  • 16:01 WIB. IHSG  - Rabu sore, IHSG ditutup menguat 0,07% ke level 6.412,36. 
  • 14:40 WIB. Dolar AS - Pukul 14.40 WIB, dolar AS masih menguat 0,19% ke level Rp14.120. 
  • 14:26 WIB. Tagihan - RIGS dan Petrus sepakat sudahi perkara hukum usai pelunasan tagihan sebesar SG$71.935.50.
  • 14:25 WIB. Perbankan - Bank Mandiri lantik Eman Suherman sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang baru.
  • 14:25 WIB. Pembekuan Usaha - OJK bekukan kegiatan usaha PT Sumber Artha Mas Finance sebagai perusahaan pembiayaan.
  • 14:11 WIB. Laba - Kuartal III 2018, PLN bukukan laba Rp9,6 triliun.
  • 14:09 WIB. Yodya Karya - Menteri Rini dorong Yodya Karya terus optimalkan aset demi genjot kinerja.
  • 14:07 WIB. Avtur - Menteri ESDM mendesak harga avtur lebih kompetitif melihat tiket pesawat yang mahal.
  • 14:06 WIB. Helmet - RSV Helmet lakukan ekspansi pasar untuk membuka Flagship Store RSV resmi di berbagai kota di Indonesia.
  • 14:04 WIB. CPNS - Kemenperin beri pengarahan kepada 375 CPNS milenial rekrutmen 2018.
  • 14:02 WIB. Impor - Mendag: Impor nonmigas meningkat karena barang modal-bahan baku.

Kadin Dorong Percepatan Pembahasan RUU Kewirausahaan

Foto Berita Kadin Dorong Percepatan Pembahasan RUU Kewirausahaan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewirausahaan Nasional bisa disusun secara inklusif dan terarah untuk mengembangkan kewirausahaan nasional.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin bidang Pengembangan Pengusaha Nasional Arsjad Rasjid di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

"Kadin menyambut positif RUU ini karena dapat menjadi landasan hukum untuk mengembangkan kewirausahaan di Indonesia yang saat ini menghadapi tantangan besar, baik tantangan yang sifatnya konvensional yang sudah disadari sejak lama, maupun tantangan baru yang muncul seiring perkembangan dunia dan teknologi," ungkap Arsjad. 

Kadin, kata dia, telah memberi masukan-masukan untuk penajaman RUU Kewirausahaan Nasional. Ke depan, diharapkan akan ada Rencana Induk Kewirausahaan Nasional sebagai roadmap bersama, juga pembentukan lembaga yang nantinya berwenang mengurusi bidang kewirausahaan secara berkesinambungan.

Arsjad menjelaskan, Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan kewirausahaan yang bersifat konvensional seperti peningkatan daya saing, peningkatan akses pendanaan, dan peningkatan akses ke pasar internasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan lain-lain. 

Namun, seiring perkembangan zaman, kewirausahaan nasional harus menghadapi dinamika baru yang menuntut peningkatan kemudahan berusaha, terciptanya ekosistem usaha yang inklusif dan efektif, serta kemampuan beradaptasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang bersifat disruptif.

Dalam beberapa tahun terakhir, daya saing Indonesia dalam hal kemudahan melakukan usaha sudah mulai meningkat. Hal ini tercermin dari naiknya peringkat Indonesia dalam World Bank Ease of Doing Business.  Namun, menurutnya, aspek kemudahan melakukan usaha perlu terus didorong sebagai upaya untuk membantu iklim wirausaha domestik dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam meraih dana investasi global (foreign direct investment).  

"Perkembangan teknologi juga membantu aktivitas ekonomi menjadi lebih cepat, efisien, dan masif. Dunia usaha kini harus beradaptasi dengan model bisnis yang berbeda dari sebelumnya, seperti shared economy, crowd business, big data, e-commerce, internet of things, cryptocurrency, cyber security, dan artificial intelligence," ungkap dia.

Arsjad juga mengatakan, selama ini wirausaha hanya digolongkan berdasarkan skala seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ataupun sektor, geografi, dan lain-lain. Kendati demikian, ekosistem usaha yang inklusif dan efektif juga perlu didorong dengan melibatkan kategori wirausaha lain seperti wirausaha pemula dan wirausaha sosial.

"Di Indonesia, kewirausahaan sosial memang masih menjadi sebuah hal yang baru. Namun di luar negeri, perkembangannya sudah sedemikian pesat karena memiliki badan hukum yang jelas dan mendapat insentif dari Pemerintah, misalnya dalam aspek finansial, perpajakan, dan perizinan," kata dia.

Ia pun menyampaikan lima pandangan Kadin atas RUU Kewirausahaan Nasional. Yang pertama adalah cakupan yang inklusif. Undang-Undang sepatutnya mengatur tentang prinsip sehingga cakupannya cukup luas agar tidak hanya menjadi payung hukum bagi wirausaha dengan skala tertentu misalnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga kategori wirausaha lain seperti wirausaha pemula dan wirausaha sosial.  

Yang kedua adalah saling melengkapi dengan produk hukum lain. Undang-Undang Kewirausahaan Nasional melengkapi dan tidak tumpang tindih terhadap produk hukum lain seperti Undang-Undang tentang UMKM, Penjaminan, Pajak, Perbankan, dan Sistem Pendidikan Nasional, serta seluruh peraturan di bawahnya

Yang ketiga adalah rencana induk sebagai roadmap. Rencana Induk Kewirausahaan Nasional merupakan roadmap yang sangat penting atas pengembangan kewirausahaan nasional, dan dapat disusun oleh perangkat pemerintah (Kementrian atau lembaga) yang ditunjuk oleh Presiden. Demi efektivitas implementasi UU, Rencana Induk juga perlu mencakup pembagian peran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain, dan pemberian rekomendasi pembentukan Badan berdasarkan kajian teknis maupun nonteknis.

Yang keempat adalah substansi strategis. Substansi Undang-Undang perlu dipertahankan sebagai kebijakan tertinggi yang berfungsi sebagai payung hukum, prinsip-prinsip utama, dan arahan strategis. Substansi lain yang berada pada tingkatan program seperti Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional, Sistem Inovasi Nasional, dan Gerakan Kewirausahaan Nasional bersifat penting, tetapi lebih tepat diatur dalam produk hukum turunan dari UU atau dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi.

Lalu yang kelima adalah badan sebagai pelaksana amanat Undang-Undang. Undang-Undang tidak akan berfungsi efektif jika hanya dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh perangkat setingkat Gugus Tugas atau Kelompok Kerja. Mengingat sifat jangka panjang dan nilai strategisnya, Kewirausahaan Nasional membutuhkan bentuk kelembagaan yang memiliki otoritas, akuntabilitas, dan kemampuan operasional yang jelas. 

"Kami di Kadin mendorong RUU Kewirausahaan Nasional yang sejalan dengan misi Kadin untuk mengembangkan pengusaha Indonesia. Kelembagaan berupa Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki otoritas, akuntabilitas, dan kemampuan operasional yang jelas, mutlak diperlukan agar Kewirausahaan Nasional dapat dikembangkan secara berkesinambungan," pungkas Arsjad.

Tag: Kamar Dagang dan Industri (Kadin), RUU Kewirausahaan Nasional

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6408.784 72.668 625
2 Agriculture 1585.036 -7.210 21
3 Mining 1844.340 15.139 47
4 Basic Industry and Chemicals 895.845 21.295 71
5 Miscellanous Industry 1394.631 2.064 46
6 Consumer Goods 2652.095 37.658 51
7 Cons., Property & Real Estate 480.742 8.835 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1130.455 19.871 71
9 Finance 1213.694 9.336 91
10 Trade & Service 786.524 2.437 153
No Code Prev Close Change %
1 TIRA 186 250 64 34.41
2 INPP 525 650 125 23.81
3 LPCK 1,900 2,340 440 23.16
4 OCAP 268 330 62 23.13
5 MLPL 84 99 15 17.86
6 MTSM 177 206 29 16.38
7 SDMU 55 62 7 12.73
8 UNIT 240 268 28 11.67
9 IMAS 2,560 2,840 280 10.94
10 HDFA 158 174 16 10.13
No Code Prev Close Change %
1 ARTA 1,310 1,000 -310 -23.66
2 ABDA 5,600 4,480 -1,120 -20.00
3 BEEF 318 268 -50 -15.72
4 TFCO 765 665 -100 -13.07
5 KICI 290 260 -30 -10.34
6 SKBM 560 510 -50 -8.93
7 TPMA 242 222 -20 -8.26
8 POLI 1,575 1,445 -130 -8.25
9 INTD 175 161 -14 -8.00
10 RIGS 228 210 -18 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 INPC 74 79 5 6.76
3 UNTR 26,000 25,600 -400 -1.54
4 WSKT 1,975 2,090 115 5.82
5 TRAM 182 190 8 4.40
6 ASII 8,150 8,150 0 0.00
7 PTSN 1,630 1,520 -110 -6.75
8 TLKM 3,850 3,930 80 2.08
9 KPAS 220 222 2 0.91
10 BBRI 3,790 3,780 -10 -0.26