Portal Berita Ekonomi Rabu, 23 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:32 WIB. BRI - BRI targetkan KPR tumbuh di atas 20% hingga akhir tahun.
  • 13:31 WIB. Pegadaian - Pegadaian kunjungi 17 pesantren di Jatim untuk salurkan dana CSR Rp1,7 miliar.
  • 13:12 WIB. Afghanistan - 16 orang tewas dalam serangan bom mobil di Afghanistan.
  • 13:10 WIB. Nuklir - Iran siap kembali ke era pra kesepakatan nuklir.
  • 13:10 WIB. Thailand - Warga Thailand lakukan aksi protes terkait penundaan pemilu.
  • 13:09 WIB. Pesawat - Korban tewas akibat insiden jatuhnya pesawat di Kuba tembus 111 orang.
  • 13:08 WIB. Uni Eropa - Mark Zuckerberg diskusikan penyalahgunaan data dengan pemimpin Uni Eropa.
  • 13:08 WIB. ZTE - Sanksi AS bikin ZTE sekarat dan tekor Rp44 triliun.
  • 13:07 WIB. Arab - Liga Arab kutuk Israel atas kematian tahanan Palestina.
  • 13:07 WIB. Kim Jong-un - Trump sebut pertemuannya dengan Kim Jong-un di Singapura ditunda.
  • 13:06 WIB. AS - Venezuela usir dua diplomat AS.
  • 13:05 WIB. Kuba - Kuba terima kujungan dua juta wisman di 2018.
  • 13:04 WIB. Investasi - Otoritas China permudah akses bagi investasi asing.
  • 10:40 WIB. Samsung - Meski sudah dirilis, Samsung belum mengumumkan harga dari Galaxy J4.
  • 10:38 WIB. Facebook - Facebook menutup posisi lima besar daftar Fortune 500 dengan nilai pasar US$531 miliar.

Kadin Dorong Percepatan Pembahasan RUU Kewirausahaan

Foto Berita Kadin Dorong Percepatan Pembahasan RUU Kewirausahaan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewirausahaan Nasional bisa disusun secara inklusif dan terarah untuk mengembangkan kewirausahaan nasional.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin bidang Pengembangan Pengusaha Nasional Arsjad Rasjid di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

"Kadin menyambut positif RUU ini karena dapat menjadi landasan hukum untuk mengembangkan kewirausahaan di Indonesia yang saat ini menghadapi tantangan besar, baik tantangan yang sifatnya konvensional yang sudah disadari sejak lama, maupun tantangan baru yang muncul seiring perkembangan dunia dan teknologi," ungkap Arsjad. 

Kadin, kata dia, telah memberi masukan-masukan untuk penajaman RUU Kewirausahaan Nasional. Ke depan, diharapkan akan ada Rencana Induk Kewirausahaan Nasional sebagai roadmap bersama, juga pembentukan lembaga yang nantinya berwenang mengurusi bidang kewirausahaan secara berkesinambungan.

Arsjad menjelaskan, Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan kewirausahaan yang bersifat konvensional seperti peningkatan daya saing, peningkatan akses pendanaan, dan peningkatan akses ke pasar internasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan lain-lain. 

Namun, seiring perkembangan zaman, kewirausahaan nasional harus menghadapi dinamika baru yang menuntut peningkatan kemudahan berusaha, terciptanya ekosistem usaha yang inklusif dan efektif, serta kemampuan beradaptasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang bersifat disruptif.

Dalam beberapa tahun terakhir, daya saing Indonesia dalam hal kemudahan melakukan usaha sudah mulai meningkat. Hal ini tercermin dari naiknya peringkat Indonesia dalam World Bank Ease of Doing Business.  Namun, menurutnya, aspek kemudahan melakukan usaha perlu terus didorong sebagai upaya untuk membantu iklim wirausaha domestik dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam meraih dana investasi global (foreign direct investment).  

"Perkembangan teknologi juga membantu aktivitas ekonomi menjadi lebih cepat, efisien, dan masif. Dunia usaha kini harus beradaptasi dengan model bisnis yang berbeda dari sebelumnya, seperti shared economy, crowd business, big data, e-commerce, internet of things, cryptocurrency, cyber security, dan artificial intelligence," ungkap dia.

Arsjad juga mengatakan, selama ini wirausaha hanya digolongkan berdasarkan skala seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ataupun sektor, geografi, dan lain-lain. Kendati demikian, ekosistem usaha yang inklusif dan efektif juga perlu didorong dengan melibatkan kategori wirausaha lain seperti wirausaha pemula dan wirausaha sosial.

"Di Indonesia, kewirausahaan sosial memang masih menjadi sebuah hal yang baru. Namun di luar negeri, perkembangannya sudah sedemikian pesat karena memiliki badan hukum yang jelas dan mendapat insentif dari Pemerintah, misalnya dalam aspek finansial, perpajakan, dan perizinan," kata dia.

Ia pun menyampaikan lima pandangan Kadin atas RUU Kewirausahaan Nasional. Yang pertama adalah cakupan yang inklusif. Undang-Undang sepatutnya mengatur tentang prinsip sehingga cakupannya cukup luas agar tidak hanya menjadi payung hukum bagi wirausaha dengan skala tertentu misalnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga kategori wirausaha lain seperti wirausaha pemula dan wirausaha sosial.  

Yang kedua adalah saling melengkapi dengan produk hukum lain. Undang-Undang Kewirausahaan Nasional melengkapi dan tidak tumpang tindih terhadap produk hukum lain seperti Undang-Undang tentang UMKM, Penjaminan, Pajak, Perbankan, dan Sistem Pendidikan Nasional, serta seluruh peraturan di bawahnya

Yang ketiga adalah rencana induk sebagai roadmap. Rencana Induk Kewirausahaan Nasional merupakan roadmap yang sangat penting atas pengembangan kewirausahaan nasional, dan dapat disusun oleh perangkat pemerintah (Kementrian atau lembaga) yang ditunjuk oleh Presiden. Demi efektivitas implementasi UU, Rencana Induk juga perlu mencakup pembagian peran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain, dan pemberian rekomendasi pembentukan Badan berdasarkan kajian teknis maupun nonteknis.

Yang keempat adalah substansi strategis. Substansi Undang-Undang perlu dipertahankan sebagai kebijakan tertinggi yang berfungsi sebagai payung hukum, prinsip-prinsip utama, dan arahan strategis. Substansi lain yang berada pada tingkatan program seperti Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional, Sistem Inovasi Nasional, dan Gerakan Kewirausahaan Nasional bersifat penting, tetapi lebih tepat diatur dalam produk hukum turunan dari UU atau dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi.

Lalu yang kelima adalah badan sebagai pelaksana amanat Undang-Undang. Undang-Undang tidak akan berfungsi efektif jika hanya dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh perangkat setingkat Gugus Tugas atau Kelompok Kerja. Mengingat sifat jangka panjang dan nilai strategisnya, Kewirausahaan Nasional membutuhkan bentuk kelembagaan yang memiliki otoritas, akuntabilitas, dan kemampuan operasional yang jelas. 

"Kami di Kadin mendorong RUU Kewirausahaan Nasional yang sejalan dengan misi Kadin untuk mengembangkan pengusaha Indonesia. Kelembagaan berupa Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki otoritas, akuntabilitas, dan kemampuan operasional yang jelas, mutlak diperlukan agar Kewirausahaan Nasional dapat dikembangkan secara berkesinambungan," pungkas Arsjad.

Tag: Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Arsjad Rasjid, RUU Kewirausahaan Nasional

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5751.119 17.265 581
2 Agriculture 1536.973 -7.060 19
3 Mining 1886.748 -21.649 44
4 Basic Industry and Chemicals 765.298 7.655 69
5 Miscellanous Industry 1214.366 59.135 44
6 Consumer Goods 2364.710 1.726 45
7 Cons., Property & Real Estate 447.724 0.634 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 994.091 8.563 64
9 Finance 995.694 -3.806 92
10 Trade & Service 895.661 0.743 139
No Code Prev Close Change %
1 MITI 101 136 35 34.65
2 ETWA 74 99 25 33.78
3 LPIN 910 1,100 190 20.88
4 FORZ 416 500 84 20.19
5 FREN 110 132 22 20.00
6 UNIT 270 318 48 17.78
7 HOME 88 100 12 13.64
8 TMAS 960 1,060 100 10.42
9 KONI 252 278 26 10.32
10 BGTG 93 102 9 9.68
No Code Prev Close Change %
1 SAFE 260 210 -50 -19.23
2 SKYB 496 420 -76 -15.32
3 INCF 166 144 -22 -13.25
4 GOLD 486 436 -50 -10.29
5 PJAA 1,400 1,260 -140 -10.00
6 GDYR 1,995 1,800 -195 -9.77
7 LPLI 185 168 -17 -9.19
8 MDIA 238 220 -18 -7.56
9 ASJT 340 316 -24 -7.06
10 SQMI 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,760 2,720 -40 -1.45
2 IKAI 446 420 -26 -5.83
3 FREN 110 132 22 20.00
4 WOOD 545 530 -15 -2.75
5 KREN 655 670 15 2.29
6 ASII 6,525 6,950 425 6.51
7 BMTR 540 545 5 0.93
8 PTBA 3,830 3,790 -40 -1.04
9 MITI 101 136 35 34.65
10 BBNI 7,300 7,125 -175 -2.40