Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:38 WIB. Iran - Iran tunjuk Menteri Ekonomi baru untuk hadapi sanksi AS.
  • 19:37 WIB. Siemens - Pejabat tinggi Jerman mendesak bos Siemens agar tak hadir dalam konferensi Saudi.
  • 19:37 WIB. Amerika Serikat - Menkeu AS: terlalu dini untuk mengomentari sanksi terhadap Arab Saudi.
  • 19:36 WIB. Saudi - Di tengah skeptisisme, pejabat Saudi memberikan versi lain dari kematian Khashoggi.
  • 19:35 WIB. Eropa - Uni Eropa minta transparansi penyelidikan pembunuhan Khashoggi.
  • 19:34 WIB. China - 22 pekerja terjebak dalam ledakan tambang batu bara di China.
  • 19:34 WIB. Sulawesi Tengah - Kerugian dan kerusakan bencana Sulteng capai Rp13,82 triliun.
  • 19:33 WIB. Khashoggi - Khashoggi diduga tewas akibat cekikan di leher.
  • 19:33 WIB. UNESCO - Kepala UNESCO: Kasus Khashoggi tidak dapat dinegosiasikan.
  • 19:32 WIB. AJI - AJI desak dunia hentikan cara Saudi bungkam kritik.
  • 19:32 WIB. Riyadh - Parlemen AS tuntut duta besar untuk Riyadh ditarik.
  • 19:31 WIB. Turki - Turki janji beberkan detail pembunuhan Khashoggi.
  • 19:31 WIB. Khashoggi - Inggris: penjelasan Saudi tentang kematian Khashoggi tidak dapat dipercaya.
  • 19:30 WIB. Venezuela - Trump: Demokrat ingin jadikan AS seperti Venezuela.

Kadin Dorong Percepatan Pembahasan RUU Kewirausahaan

Foto Berita Kadin Dorong Percepatan Pembahasan RUU Kewirausahaan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewirausahaan Nasional bisa disusun secara inklusif dan terarah untuk mengembangkan kewirausahaan nasional.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin bidang Pengembangan Pengusaha Nasional Arsjad Rasjid di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

"Kadin menyambut positif RUU ini karena dapat menjadi landasan hukum untuk mengembangkan kewirausahaan di Indonesia yang saat ini menghadapi tantangan besar, baik tantangan yang sifatnya konvensional yang sudah disadari sejak lama, maupun tantangan baru yang muncul seiring perkembangan dunia dan teknologi," ungkap Arsjad. 

Kadin, kata dia, telah memberi masukan-masukan untuk penajaman RUU Kewirausahaan Nasional. Ke depan, diharapkan akan ada Rencana Induk Kewirausahaan Nasional sebagai roadmap bersama, juga pembentukan lembaga yang nantinya berwenang mengurusi bidang kewirausahaan secara berkesinambungan.

Arsjad menjelaskan, Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan kewirausahaan yang bersifat konvensional seperti peningkatan daya saing, peningkatan akses pendanaan, dan peningkatan akses ke pasar internasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan lain-lain. 

Namun, seiring perkembangan zaman, kewirausahaan nasional harus menghadapi dinamika baru yang menuntut peningkatan kemudahan berusaha, terciptanya ekosistem usaha yang inklusif dan efektif, serta kemampuan beradaptasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang bersifat disruptif.

Dalam beberapa tahun terakhir, daya saing Indonesia dalam hal kemudahan melakukan usaha sudah mulai meningkat. Hal ini tercermin dari naiknya peringkat Indonesia dalam World Bank Ease of Doing Business.  Namun, menurutnya, aspek kemudahan melakukan usaha perlu terus didorong sebagai upaya untuk membantu iklim wirausaha domestik dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam meraih dana investasi global (foreign direct investment).  

"Perkembangan teknologi juga membantu aktivitas ekonomi menjadi lebih cepat, efisien, dan masif. Dunia usaha kini harus beradaptasi dengan model bisnis yang berbeda dari sebelumnya, seperti shared economy, crowd business, big data, e-commerce, internet of things, cryptocurrency, cyber security, dan artificial intelligence," ungkap dia.

Arsjad juga mengatakan, selama ini wirausaha hanya digolongkan berdasarkan skala seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ataupun sektor, geografi, dan lain-lain. Kendati demikian, ekosistem usaha yang inklusif dan efektif juga perlu didorong dengan melibatkan kategori wirausaha lain seperti wirausaha pemula dan wirausaha sosial.

"Di Indonesia, kewirausahaan sosial memang masih menjadi sebuah hal yang baru. Namun di luar negeri, perkembangannya sudah sedemikian pesat karena memiliki badan hukum yang jelas dan mendapat insentif dari Pemerintah, misalnya dalam aspek finansial, perpajakan, dan perizinan," kata dia.

Ia pun menyampaikan lima pandangan Kadin atas RUU Kewirausahaan Nasional. Yang pertama adalah cakupan yang inklusif. Undang-Undang sepatutnya mengatur tentang prinsip sehingga cakupannya cukup luas agar tidak hanya menjadi payung hukum bagi wirausaha dengan skala tertentu misalnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga kategori wirausaha lain seperti wirausaha pemula dan wirausaha sosial.  

Yang kedua adalah saling melengkapi dengan produk hukum lain. Undang-Undang Kewirausahaan Nasional melengkapi dan tidak tumpang tindih terhadap produk hukum lain seperti Undang-Undang tentang UMKM, Penjaminan, Pajak, Perbankan, dan Sistem Pendidikan Nasional, serta seluruh peraturan di bawahnya

Yang ketiga adalah rencana induk sebagai roadmap. Rencana Induk Kewirausahaan Nasional merupakan roadmap yang sangat penting atas pengembangan kewirausahaan nasional, dan dapat disusun oleh perangkat pemerintah (Kementrian atau lembaga) yang ditunjuk oleh Presiden. Demi efektivitas implementasi UU, Rencana Induk juga perlu mencakup pembagian peran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain, dan pemberian rekomendasi pembentukan Badan berdasarkan kajian teknis maupun nonteknis.

Yang keempat adalah substansi strategis. Substansi Undang-Undang perlu dipertahankan sebagai kebijakan tertinggi yang berfungsi sebagai payung hukum, prinsip-prinsip utama, dan arahan strategis. Substansi lain yang berada pada tingkatan program seperti Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional, Sistem Inovasi Nasional, dan Gerakan Kewirausahaan Nasional bersifat penting, tetapi lebih tepat diatur dalam produk hukum turunan dari UU atau dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi.

Lalu yang kelima adalah badan sebagai pelaksana amanat Undang-Undang. Undang-Undang tidak akan berfungsi efektif jika hanya dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh perangkat setingkat Gugus Tugas atau Kelompok Kerja. Mengingat sifat jangka panjang dan nilai strategisnya, Kewirausahaan Nasional membutuhkan bentuk kelembagaan yang memiliki otoritas, akuntabilitas, dan kemampuan operasional yang jelas. 

"Kami di Kadin mendorong RUU Kewirausahaan Nasional yang sejalan dengan misi Kadin untuk mengembangkan pengusaha Indonesia. Kelembagaan berupa Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki otoritas, akuntabilitas, dan kemampuan operasional yang jelas, mutlak diperlukan agar Kewirausahaan Nasional dapat dikembangkan secara berkesinambungan," pungkas Arsjad.

Tag: Kamar Dagang dan Industri (Kadin), RUU Kewirausahaan Nasional

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46