Portal Berita Ekonomi Kamis, 16 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:37 WIB. Nasional - Korban jiwa gempa Lombok bertambah jadi 460 orang.
  • 22:37 WIB. Asian Games - Polisi pasang 1.000 CCTV pantau keamanan di venue Asian Games.
  • 22:36 WIB. Politik - Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah berada di Tanah Suci untuk memantau penyelenggaraan pelayanan bagi jamaah haji Indonesia.
  • 22:36 WIB. Nasional - 3.849 petugas akan layani jamaah haji di Armina.
  • 22:35 WIB. Nasional - Satgas Penanggulangan Darurat bersihkan reruntuhan gempa Lombok.
  • 22:35 WIB. Energi - Marwan batubara: Pembangkit listrik energi terbarukan minim dampak negatif.
  • 22:35 WIB. Politik - Prabowo-Sandi datangi rumah dinas JK.
  • 22:34 WIB. Industri - Menperin: kemitraan RI-Singapura makin intensif.
  • 22:34 WIB. Politik - Jabar lokasi pertama deklarasi Prabowo-Sandi di daerah.
  • 22:34 WIB. Nasional - Menag ingatkan jamaah-petugas untuk jaga fisik jelang Armina.
  • 22:33 WIB. Nasional - Kementerian PUPR kembangkan rumah tahan gempa.
  • 22:33 WIB. Daerah - Sandiaga : Pengungsi gempa Lombok perlu banyak bantuan.
  • 22:22 WIB. Google - Google Voice hadirkan tampilan baru di perangkat iOS.
  • 22:13 WIB. Twitter - Twitter rilis emoji spesial hari kemerdekaan Indonesia.
  • 22:09 WIB. Gaikindo - Gaikindo sebut anggotanya belum mufakat soal Biodiesel B20.

Kadin Dorong Percepatan Pembahasan RUU Kewirausahaan

Foto Berita Kadin Dorong Percepatan Pembahasan RUU Kewirausahaan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewirausahaan Nasional bisa disusun secara inklusif dan terarah untuk mengembangkan kewirausahaan nasional.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin bidang Pengembangan Pengusaha Nasional Arsjad Rasjid di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

"Kadin menyambut positif RUU ini karena dapat menjadi landasan hukum untuk mengembangkan kewirausahaan di Indonesia yang saat ini menghadapi tantangan besar, baik tantangan yang sifatnya konvensional yang sudah disadari sejak lama, maupun tantangan baru yang muncul seiring perkembangan dunia dan teknologi," ungkap Arsjad. 

Kadin, kata dia, telah memberi masukan-masukan untuk penajaman RUU Kewirausahaan Nasional. Ke depan, diharapkan akan ada Rencana Induk Kewirausahaan Nasional sebagai roadmap bersama, juga pembentukan lembaga yang nantinya berwenang mengurusi bidang kewirausahaan secara berkesinambungan.

Arsjad menjelaskan, Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan kewirausahaan yang bersifat konvensional seperti peningkatan daya saing, peningkatan akses pendanaan, dan peningkatan akses ke pasar internasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan lain-lain. 

Namun, seiring perkembangan zaman, kewirausahaan nasional harus menghadapi dinamika baru yang menuntut peningkatan kemudahan berusaha, terciptanya ekosistem usaha yang inklusif dan efektif, serta kemampuan beradaptasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang bersifat disruptif.

Dalam beberapa tahun terakhir, daya saing Indonesia dalam hal kemudahan melakukan usaha sudah mulai meningkat. Hal ini tercermin dari naiknya peringkat Indonesia dalam World Bank Ease of Doing Business.  Namun, menurutnya, aspek kemudahan melakukan usaha perlu terus didorong sebagai upaya untuk membantu iklim wirausaha domestik dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam meraih dana investasi global (foreign direct investment).  

"Perkembangan teknologi juga membantu aktivitas ekonomi menjadi lebih cepat, efisien, dan masif. Dunia usaha kini harus beradaptasi dengan model bisnis yang berbeda dari sebelumnya, seperti shared economy, crowd business, big data, e-commerce, internet of things, cryptocurrency, cyber security, dan artificial intelligence," ungkap dia.

Arsjad juga mengatakan, selama ini wirausaha hanya digolongkan berdasarkan skala seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ataupun sektor, geografi, dan lain-lain. Kendati demikian, ekosistem usaha yang inklusif dan efektif juga perlu didorong dengan melibatkan kategori wirausaha lain seperti wirausaha pemula dan wirausaha sosial.

"Di Indonesia, kewirausahaan sosial memang masih menjadi sebuah hal yang baru. Namun di luar negeri, perkembangannya sudah sedemikian pesat karena memiliki badan hukum yang jelas dan mendapat insentif dari Pemerintah, misalnya dalam aspek finansial, perpajakan, dan perizinan," kata dia.

Ia pun menyampaikan lima pandangan Kadin atas RUU Kewirausahaan Nasional. Yang pertama adalah cakupan yang inklusif. Undang-Undang sepatutnya mengatur tentang prinsip sehingga cakupannya cukup luas agar tidak hanya menjadi payung hukum bagi wirausaha dengan skala tertentu misalnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga kategori wirausaha lain seperti wirausaha pemula dan wirausaha sosial.  

Yang kedua adalah saling melengkapi dengan produk hukum lain. Undang-Undang Kewirausahaan Nasional melengkapi dan tidak tumpang tindih terhadap produk hukum lain seperti Undang-Undang tentang UMKM, Penjaminan, Pajak, Perbankan, dan Sistem Pendidikan Nasional, serta seluruh peraturan di bawahnya

Yang ketiga adalah rencana induk sebagai roadmap. Rencana Induk Kewirausahaan Nasional merupakan roadmap yang sangat penting atas pengembangan kewirausahaan nasional, dan dapat disusun oleh perangkat pemerintah (Kementrian atau lembaga) yang ditunjuk oleh Presiden. Demi efektivitas implementasi UU, Rencana Induk juga perlu mencakup pembagian peran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain, dan pemberian rekomendasi pembentukan Badan berdasarkan kajian teknis maupun nonteknis.

Yang keempat adalah substansi strategis. Substansi Undang-Undang perlu dipertahankan sebagai kebijakan tertinggi yang berfungsi sebagai payung hukum, prinsip-prinsip utama, dan arahan strategis. Substansi lain yang berada pada tingkatan program seperti Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional, Sistem Inovasi Nasional, dan Gerakan Kewirausahaan Nasional bersifat penting, tetapi lebih tepat diatur dalam produk hukum turunan dari UU atau dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi.

Lalu yang kelima adalah badan sebagai pelaksana amanat Undang-Undang. Undang-Undang tidak akan berfungsi efektif jika hanya dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh perangkat setingkat Gugus Tugas atau Kelompok Kerja. Mengingat sifat jangka panjang dan nilai strategisnya, Kewirausahaan Nasional membutuhkan bentuk kelembagaan yang memiliki otoritas, akuntabilitas, dan kemampuan operasional yang jelas. 

"Kami di Kadin mendorong RUU Kewirausahaan Nasional yang sejalan dengan misi Kadin untuk mengembangkan pengusaha Indonesia. Kelembagaan berupa Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki otoritas, akuntabilitas, dan kemampuan operasional yang jelas, mutlak diperlukan agar Kewirausahaan Nasional dapat dikembangkan secara berkesinambungan," pungkas Arsjad.

Tag: Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Arsjad Rasjid, RUU Kewirausahaan Nasional

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5816.590 46.717 598
2 Agriculture 1592.077 88.033 19
3 Mining 1997.378 23.635 46
4 Basic Industry and Chemicals 774.066 4.001 70
5 Miscellanous Industry 1202.898 18.374 45
6 Consumer Goods 2314.885 9.200 46
7 Cons., Property & Real Estate 437.652 -1.224 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1016.194 17.287 70
9 Finance 1058.652 8.733 91
10 Trade & Service 833.087 1.148 144
No Code Prev Close Change %
1 LSIP 1,180 1,325 145 12.29
2 AALI 11,900 13,300 1,400 11.76
3 BWPT 214 238 24 11.21
4 LPIN 980 1,085 105 10.71
5 IKAI 164 180 16 9.76
6 JIHD 450 490 40 8.89
7 NICK 125 135 10 8.00
8 GZCO 65 70 5 7.69
9 MIKA 1,790 1,925 135 7.54
10 EXCL 2,730 2,920 190 6.96
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 890 700 -190 -21.35
2 IDPR 770 700 -70 -9.09
3 GMFI 228 210 -18 -7.89
4 ASBI 314 290 -24 -7.64
5 PANS 1,680 1,555 -125 -7.44
6 ACES 1,370 1,275 -95 -6.93
7 RELI 270 252 -18 -6.67
8 TIRA 136 127 -9 -6.62
9 BIPP 79 74 -5 -6.33
10 PSDN 298 280 -18 -6.04
No Code Prev Close Change %
1 PTBA 4,160 4,030 -130 -3.12
2 BBRI 3,130 3,210 80 2.56
3 TKIM 14,750 13,975 -775 -5.25
4 KREN 725 770 45 6.21
5 TLKM 3,350 3,430 80 2.39
6 BBNI 7,300 7,375 75 1.03
7 PGAS 1,815 1,840 25 1.38
8 ASII 6,825 6,975 150 2.20
9 UNTR 34,050 34,000 -50 -0.15
10 ERAA 2,730 2,650 -80 -2.93