Portal Berita Ekonomi Minggu, 25 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 05:50 WIB. Beras - KPPU meminta agar pengaturan tata niaga beras dipangkas untuk memotong rantai distribusi yang panjang.
  • 05:46 WIB. Hotel -¬†Adonara Hotels Group menyiapkan investasi Rp100 miliar untuk membuka cabang hotel baru di Eropa pada 2018.
  • 05:45 WIB. Gula - PTPN X menghentikan sementara operasional giling Pabrik Gula Watoetoelis di Sidoarjo.
  • 23:40 WIB. IKM -¬†Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM untuk dapat menggunakan marketplace.

Taufik Kurniawan: Pembangunan Infrastruktur Boleh-boleh Saja, Asal

Foto Berita Taufik Kurniawan: Pembangunan Infrastruktur Boleh-boleh Saja, Asal
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di berbagai daerah harus benar-benar memastikan aspek keselamatan kerja agar jangan sampai karena faktor terburu-buru dikejar waktu dan target mengorbankan aspek vital tersebut.

"Jangan sembrono dengan syarat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Keselamatan harus tetap menjadi prioritas," kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dalam rilis, Rabu.

Taufik menegaskan, berbagai pihak jangan sampai menyepelekan aspek K3 di dalam pembangunan suatu proyek infrastruktur, serta pelaksana teknis juga harus berkomitmen menjalankannya.

Politisi PAN itu tidak menginginkan hanya karena mengejar target hingga meninggalkan kualitas sehingga berakibat fatal.

Ia mengemukakan, berbagai pihak yang terlibat harus betul-betul bertanggung jawab bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sesuai regulasi yang berlaku.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kecelakaan dalam proses pembangunan infrastruktur di Jakarta terjadi salah satunya disebabkan kurangnya keahlian yang dimiliki para pekerjanya.

"Dalam satu bulan ini, empat pembuatan jembatan atau jalan tol rubuh. Apa masalahnya? Artinya kita kekurangan 'skill' dalam bekerja. Kita butuh lapangan kerja banyak, tapi 'skill' yang bisa mengerjakan dengan baik hal ini," kata Wapres di Depok, Jawa Barat, Rabu (7/2).

Kurangnya keahlian yang bersertifikasi di kalangan pekerja pembangunan infrastruktur disebabkan oleh kurangnya pendidikan berbasis keahlian di sekolah menengah kejuruan (SMK) atau sekolah teknik menengah (STM).

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Nurhasan Zaidi mengatakan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah tidak seharusnya "kejar tayang" untuk menghindari kecelakaan kerja dalam pengerjaan konstruksinya.

"Pembangunan yang serentak dan kejar tayang pasti menimbulkan beban moral bagi siapapun termasuk penyedia jasa kontruksi," kata Nurhasan Zaidi.

Menurut dia, pembangunan kejar tayang juga membuat pemerintah harus bertanggung jawab di samping penyedia jasa kontruksi yang harus mempertanggungjawabkan sesuai regulasi berlaku.

Untuk itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menginginkan ada ketegasan dan perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka mengatasi masalah itu.

Pemerintah juga diminta untuk segera melakukan investigasi secara mendalam dan segera mengambil tindakan tegas terkait berbagai musibah yang menimba pekerjaan konstruksi selama beberapa bulan terakhir.

"Jelas ada indikasi masalah di sini, kita tidak menghakimi, tapi ini fakta yang berulangkali terjadi. Ini menunjukkan proyek tersebut minim pengawasan dan tidak memperhatikan keselamatan kerja, ini fatal," paparnya.

Dia mengemukakan Komisi V DPR mendesak Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) segera melakukan investigasi secara mendalam dan melakukan evaluasi terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Tag: Taufik Kurniawan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Infrastruktur

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,663.17 3,626.81
British Pound GBP 1.00 19,165.88 18,973.43
China Yuan CNY 1.00 2,164.08 2,142.65
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,738.00 13,602.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,760.98 10,651.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,756.10 1,738.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,411.52 10,304.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,923.84 16,753.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,525.28 3,485.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,854.87 12,725.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6619.804 26.744 572
2 Agriculture 1663.837 1.042 19
3 Mining 2028.689 12.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 760.266 -4.137 69
5 Miscellanous Industry 1371.774 29.002 43
6 Consumer Goods 2826.534 8.189 47
7 Cons., Property & Real Estate 535.613 -0.797 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1167.809 5.396 62
9 Finance 1209.910 4.977 90
10 Trade & Service 942.344 5.798 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 55 74 19 34.55
2 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
3 CITA 600 740 140 23.33
4 AISA 545 665 120 22.02
5 NELY 137 161 24 17.52
6 IPCM 400 460 60 15.00
7 IPOL 134 148 14 10.45
8 BCIP 137 150 13 9.49
9 SONA 3,800 4,100 300 7.89
10 PSAB 191 206 15 7.85
No Code Prev Close Change %
1 LPGI 4,500 4,040 -460 -10.22
2 TIRA 280 252 -28 -10.00
3 SKBM 570 515 -55 -9.65
4 KBLV 520 480 -40 -7.69
5 AGRS 740 685 -55 -7.43
6 MTSM 248 230 -18 -7.26
7 INCI 510 474 -36 -7.06
8 BSSR 2,890 2,720 -170 -5.88
9 ASBI 310 294 -16 -5.16
10 DEWA 61 58 -3 -4.92
No Code Prev Close Change %
1 AISA 545 665 120 22.02
2 LMAS 64 63 -1 -1.56
3 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
4 PGAS 2,660 2,610 -50 -1.88
5 TRAM 352 376 24 6.82
6 BUMI 330 324 -6 -1.82
7 BBCA 23,900 24,250 350 1.46
8 ESTI 90 88 -2 -2.22
9 UNTR 35,875 37,000 1,125 3.14
10 PBRX 498 498 0 0.00