Portal Berita Ekonomi Jum'at, 18 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:01 WIB. IHSG - Akhir pekan ini, IHSG ditutup menguat 0,38% ke level 6.448,16.
  • 14:28 WIB. KIMA - Kemenperin dorong perluasan kawasan industri Makassar hingga 1.000 ha.
  • 14:27 WIB. Pajak - Babel terapkan pembayaran pajak melalui aplikasi Bukalapak.com.
  • 14:26 WIB. Pengusaha - Pengusaha di NTT kesulitan mendapatkan akses pengankutan barang dengan menggunakan kapal tol laut.
  • 14:23 WIB. PNM - Setibanya di Garut, Jokowi langsung menemui ibu-ibu pelaku wirausaha mikro binaan program Mekaar dari PNM.
  • 14:22 WIB. Dili - Pemda NTT segera membuka kantor perwakilan perdagangan di Dili guna mendukung pembangunan kerja sama trilateral.
  • 14:20 WIB. Investasi - BI: investasi di NTT mengalami pertumbuhan sekitar 4,78 persen hingga triwulan III/2018.
  • 14:19 WIB. AS - Mendag: perusahaan asal AS telah banyak melihat potensi Indonesia menjadi hub regional.
  • 14:18 WIB. Proyek - Menteri BUMN dijadwalkan meninjau sejumlah proyek di Garut: reaktivasi rel hingga elektrifikasi.
  • 14:13 WIB. Barang - Kemendag: pengawasan barang telah dilakukan terhadap 6.803 produk.
  • 14:11 WIB. Bendungan - Kementerian PUPR mulai penggenangan Bendungan Mila di NTB.
  • 14:11 WIB. Pajak - Perolehan pajak kendaraan bermotor Riau capai Rp1,049 triliun.
  • 14:09 WIB. Kopi - Bupati Sigi ajak masyarakat Pikoro tanam kopi.
  • 14:08 WIB. RL - Eksportir PT Buana Mandiri Sejahtera beli rumput laut Kab.Nunukan seharga Rp20.500/kg.
  • 14:07 WIB. TBS - Harga beli TBS kelapa sawit oleh perusahaan pabrik kelapa sawit  (PKS) masih fluktuatif.

Swasembada Tiga Komoditas Dinilai Mustahil

Foto Berita Swasembada Tiga Komoditas Dinilai Mustahil
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Mimpi pemerintah untuk bisa mencapai swasembada tiga komoditas utama tanaman pangan yakni padi, jagung, dan kedelai (Pajale), diyakini mustahil tercapai. Lahan yang terbatas menjadi kendala utama. 

Berdasarkan data dari citra satelit, per 2017 lahan untuk ketiga komoditas tersebut tercatat hanya sekitar 7,7 juta hektare. Angkanya pun cenderung terus menurun dari waktu ke waktu.

"Kalau kita mau berswasembada di tiga komoditas tersebut, lahan 7,7 juta hektare pasti tidak cukup," tutur Guru Besar Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas, Rabu (7/2/2018).

Penambahan lahan sawah nyatanya juga sulit dilakukan. Buktinya, kata Dwi, data citra satelit pada 2013 hingga yang terbaru pada 2017 tidak berubah. Kementerian Pertanian sendiri melansir, luasan lahan sawah di Indonesia pada 2009 tercatat sebanyak 6,7 juta. Artinya, hanya ada penambahan 1 juta hektare sawah selama 8 tahun terakhir. 

Menurutnya, harus ada yang diprioritaskan sekaigus dikorbankan apabila pemerintah serius hendak mengejar swasembada. Padi dianggap opsi paling logis sebab merupakan kebutuhan pangan utama di masyarakat Nusantara saat ini. Nilai politisnya pun dianggap sangat besar. 

Berdasarkan data Kementerian Pertanian sendiri, tingkat produktivitas lahan sawah untuk padi, jagung, maupun kedelai hanyalah di kisaran 5 ton per hektare. Kata Dwi, jika memfokuskan hanya kepada padi, sebenarnya angka lahan seluas 7,7 juta hektare, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan beras Indonesia. 

Hitung-hitungannya, dengan angka produktivitas di kisaran 5 ton per hektare; luasan lahan sawah di Indonesia mampu menghasilkan sekitar 38,5 juta ton padi tiap panenannya. Ia menghitung berdasarkan indeks penanaman (IP) sawah di Indonesia saat ini berada di angka 1,5 tiap tahun. Dengan begitu, tiap tahunnya Indonesia bisa memproduksi 57,8 juta ton padi. 

Pengamat pertanian Khudori mengatakan, dengan mengandalkan luas lahan pajale sebesar 7,7 juta hektare ataupun 8 juta hektare, upaya untuk mencapai swasembada tetap sangatlah berat.

Senada dengan Dwi, ia menyebut apabila tiga komoditas itu berkompetisi di lahan yang sama, ujungnya pasti akan ada komoditas yang luas panennya menurun. "Sangat berat untuk mencapai swasembada. Kalau lahannya cuman segitu, ketika satu komoditas bertambah luas panennya, otomatis akan diikuti dengan penurunan luas panen komoditas yang lain. Itu sudah terjadi puluhan tahun," sebutnya.

Hanya saja, perlu diingat, angka tersebut hanya bisa diperoleh jika seluruh sawah merupakan lahan penanaman padi, tidak diselingi tanaman lain. Produktivitas tersebut pun jika dalam kondisi normal, tanpa gangguan cuaca yang berarti. Lalu, besaran 57,8 juta ton juga mengarah pada padi panen, bukan berupa beras. 

Jika dikonversi menjadi beras, tentu beratnya akan menyusut. Untuk diketahui, dari padi menjadi beras, beratnya menysut menjadi hanya 62,8%. Jadi, jika ada besaran 57,8 juta ton padi maka hanya menjadi 36,29 juta ton beras. 

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Kapusdatin) Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi sebaliknya menyatakan, hingga saat ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) luas lahan pertanian di Indonesia mencapai sekitar 8 juta hektare yang tersebar dari Aceh hingga Papua.

"Data BPS sekitar 8 juta hektare lahan persawahan. Ini masih dalam proses penghitungan kembali," ujarnya, di kesempatan terpisah. 

Dituturkannya, penghitungan kembali lahan tersebut saat ini sedang ditangani oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dilakukan di 17 provinsi. Ia menilai selisih perhitungan luas lahan yang dilakukan oleh Intstitut Pertanian Bogor (IPB) adalah hal yang wajar, terlebih selisih angkanya tidak terlalu signifikan.

"Yah memang ada beberapa yang menyebut sekitar 7,7 juta, ada yang bilang 7,8 juta, ada yang bilang 8 juta. Sekarang itu posisinya lagi di audit lahan dari BIG jadi kami masih menunggu hasil akhirnya," jelas Suwandi.

Terkait adanya penambahan lahan pertanian baru sebagaimana kebijakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Suwandi mengatakan masih dalam pengembangan di sejumlah tempat. Berdasarkan informasi, akan ada sekitar 200 ribu hektare lahan pertanian yang tersebar di beberapa provinsi.

"Iya itu cetak sawah sekitar 3 tahun terakhir itu ada 200 ribuan hektare di seluruh indonesia," jelasnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kebutuhan rata-rata beras di masyarakat mencapai 6,24 kilogram tiap bulan. Dwi menjelaskan, asumsi kasarnya, jika jumlah penduduk Indonesia dihitung sebanyak 250 juta kepala saja, kebutuhan komoditas ini tiap bulannya mencapai 1,56 juta ton. Dengan demikian, kebutuhan beras minimal untuk konsumsi dalam setahun mencapai 18,72 juta ton. Itu baru untuk konsumsi, belum untuk industri komersial. 

Nyatanya saat ini, fokus pemerintah tidak hanya ke padi. Jagung dan kedelai digadang-gadang terus ditingkatkan produksinya hingga ditargetkan bisa mencapai swasembada. Setidaknya, hal tersebut paling terlihat pada komoditas jagung.

Ada pertumbuhan produksi jagung rata-rata 19,39% per tahun dari 2015 sampai 2017. Ppada 2015, angka produksi jagung masih sekitar 19,61 juta ton, naik menjadi 27,95 juta ton pada 2017, berdasarkan prediksi Kementan pada tahun tersebut. 

Tetapi, hal ini justru dipandang sebagai salah satu penyebab menurunnya produksi padi pada 2017. Hal ini dikarenakan jika salah satu komoditas pangan ini digenjot, yang lain pasti tergerus. "Mengapa kok produksi padi 2017 lebih rendah daripada 2016? Salah satunya karena program swasembada jagung. Digenjot produksi jagung meskipun enggak swasembada juga," ucapnya. 

Herannya, data di situs resmi Kementan menunjukkan, produksi padi Nusantara justru bertumbuh sepanjang tahun lalu mencapai 81,38 juta ton, Angka ini naik 2,56% dibandingkan tahun 2016 kala angkanya bertengger di 79,35 juta ton.

Entah mana yang benar, realitasnya dari pertengahan 2017 harga beras di pasaran mulai melambung. Bulog sebagai stabilitator harga pun tak bisa berbuat banyak. Pasalnya, penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) pun tidak mampu mencapai target. Dari rencana bisa menyerap 3,7 juta ton, hanya mampu terealisasi 2,1 juta ton. 

Direktur Komersial Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, tidak optimalnya penyerapan di 2017 disebabkan karena harga pembelian tinggi di lapangan. Sementara itu, Bulog hanya mampu membeli sesuai HPP Rp3.750 per kilogram ditambah relaksasi 10%. 

"Bulog kan enggak mungkin beli terus harga naik, nanti memicu harga tinggi. Nanti pada saat harga tinggi, Bulog kan operasi pasar buat ke konsumen. Jadi, kita harus mengendalikan betul dari sisi hilirnya," ucapnya.

Tag: Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas, Padi, Jagung, Kedelai, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian (Kementan)

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6423.780 10.420 625
2 Agriculture 1585.056 4.391 21
3 Mining 1869.559 5.276 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.324 6.713 71
5 Miscellanous Industry 1416.122 3.773 46
6 Consumer Goods 2620.437 -2.533 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.732 -7.343 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1142.331 -2.336 71
9 Finance 1224.233 5.952 91
10 Trade & Service 792.311 2.820 153
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 200 270 70 35.00
2 HOME 108 145 37 34.26
3 AGRS 374 466 92 24.60
4 SQMI 246 306 60 24.39
5 CANI 210 254 44 20.95
6 ASBI 252 300 48 19.05
7 PADI 780 920 140 17.95
8 TIRT 66 75 9 13.64
9 TNCA 183 206 23 12.57
10 CNTX 478 535 57 11.92
No Code Prev Close Change %
1 ABDA 4,480 3,360 -1,120 -25.00
2 NOBU 1,000 840 -160 -16.00
3 INCF 350 296 -54 -15.43
4 TIRA 312 270 -42 -13.46
5 BGTG 110 97 -13 -11.82
6 GLOB 545 482 -63 -11.56
7 VICO 119 107 -12 -10.08
8 SAFE 208 190 -18 -8.65
9 NIPS 398 364 -34 -8.54
10 APEX 1,295 1,190 -105 -8.11
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 VICO 119 107 -12 -10.08
3 INDY 1,935 2,090 155 8.01
4 UNTR 26,050 26,850 800 3.07
5 KPAS 224 210 -14 -6.25
6 ERAA 2,450 2,310 -140 -5.71
7 BBRI 3,780 3,810 30 0.79
8 ADRO 1,460 1,460 0 0.00
9 TLKM 3,990 3,990 0 0.00
10 BUMI 159 164 5 3.14