Portal Berita Ekonomi Kamis, 13 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:58 WIB. Jamkrindo - Sampai November 2018, Jamkrindo Kupang telah mencatatkan volume penjaminan sebesar Rp2,5 triliun.
  • 20:57 WIB. AP II - AP II resmi mencatatkan obligasi berkelanjutan I tahap I Tahun 2018 di BEI.
  • 20:55 WIB. Wika Realty - Wika Realty menargetkan marketing sales Rp4,5 triliun tahun depan.
  • 20:54 WIB. Mandiri - Secara nominal Mandiri mencapai kenaikan sebesar Rp350 miliar pada Harbolnas 2018.
  • 20:53 WIB. Mandiri - Mandiri mencatat transaksi di Harbolnas 2018 meningkat sekitar 170% dibandingkan tahun lalu.
  • 20:51 WIB. BNI - Secara nominal transaksi BNI di Harbolnas 12.12 di 2018 sebesar Rp210,28 miliar.
  • 20:50 WIB. BNI - Harbolnas, pembayaran virtual account BNI tumbuh 267,94% yoy menjadi 389.000 kali transaksi.
  • 20:43 WIB. BRI - Hingga penghujung tahun, kredit agribisnis BRI bisa bertambah Rp2 triliun.
  • 20:43 WIB. BRI - Hingga November 2018, kredit agribisnis BRI tumbuh 17%.
  • 20:42 WIB. BRI - BRI memproyeksi kredit sektor agribisnis tumbuh 20%-25% yoy.
  • 17:14 WIB. Pertamina - Pertamina gandeng BMW kenalkan stasiun pengisian energi listrik.
  • 17:08 WIB. Lazada - Pierre Poignant jadi CEO baru Lazada Group.
  • 17:04 WIB. Apple - Apple ingin bikin modem sendirI untuk iPhone.
  • 17:02 WIB. Mitsubishi - Mitsubishi masih galau soal impor Pajero Sport.
  • 16:53 WIB. Telkomsel - Pelanggan Telkomsel keluhkan SMS iklan mengganggu.

Sertifikasi Pengelola Dinilai Penting untuk Tingkatkan Kinerja KSPPS/USPPS

Foto Berita Sertifikasi Pengelola Dinilai Penting untuk Tingkatkan Kinerja KSPPS/USPPS
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM menilai regulasi yang mengatur Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) penting bagi pengembangan SDM di Bidang Koperasi dan UKM.

Deputi Pembiayaan Kemenkop dan UKM, Yuana Sutyowati mengungkapkan hal itu pada Rapat Penyusunan Permenkop dan UKM tentang KKNI Pengelola KSPPS/USPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

"Sertifikasi pengelola merupakan salah satu upaya penting dan strategis untuk meningkatkan kinerja KSPPS/USPPS Koperasi," tegasnya.

Rapat finalisasi draf Permen tentang KKNI Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi itu dihadiri lintas pelaku terkait dari Deputi SDM dan Deputi Pembiayaan Kemenkop dan UKM, Inkopsyah BMT, PBMT Indonesia, Induk KSPPS BTM, Pinbuk, Microfin, Masyarakat Ekonomi Syariah, LSP Perkoperasian Indonesia, dan LSP Koperasi.

Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini jumlah KSPPS/USPPS Koperasi mencapai 3.805 unit atau 4,78 % dari total 79.543 unit koperasi yang usaha simpan pinjam. Jumlah tersebut terdiri dari 1.097 unit KSPPS (43,15%) dan 2.163 unit USPPS (56,85%).

Dengan modal sendiri mencapai Rp1,02 triliun dan modal luar Rp2,45 triliun, KSPPS/USPPS memiliki volume usaha sebesar Rp4,71 triliun dan SHU yang dihasilkan sebesar Rp78,83 miliar. Diharapkan melalui pengembangan sertifikasi pengelola, kinerja KSPPS/USPPS Koperasi semakin meningkat dalam memberikan akses keuangan mikro bagi anggotanya.

Yuana menjelaskan, pengembangan kualifikasi kerja pengelola KSPPS/USPPS Koperasi antara lain didasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Perumusan Permenkop tentang KKNI Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi merupakan tindak lanjut untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 193 Tahun 2017 tentang SKKNI Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perkoperasian, baru 14.953 orang pengelola Koperasi yang memiliki sertifikasi profesi. "Tentunya, ini menjadi pendorong bagi Deputi Pembiayaan untuk mendorong regulasi SKKNI dan KKNI Pengelola KSP/USP dan KSPPS/USPPS Koperasi serta implementasinya melalui diklat dan sertifikasi yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Gerakan Koperasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Koperasi yang telah memperoleh lisensi," katanya.

Selain itu,dalam rangka implementasi Keputusan Menteri ketenagakerjaan Nomor 193 Tahun 2017, Tim Perumus SKKNI/KKNI telah merumuskan draf akhir Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pengelola KSPPPS/USPPS Koperasi yang mengatur tentang jenjang kualifikasi, kemungkinan jabatan, uraian tugas setiap jabatan dan unjuk kerja (UK) dari setiap unit kompetensi yang dibutuhkan (Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan).

Penyusunan KKNI Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi diarahkan untuk menjawab kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dan permasalahan dilapangan dalam penghimpunan dan penyaluran dana oleh KSPPS/USPPS. Selain itu, KKNI dirancang untuk mengkualifikasikan kompetensi yang mampu membuat pengelola bertindak profesional sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Yuana Sutyowati Barnas, Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Kemenkop UKM

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6177.720 62.143 621
2 Agriculture 1516.070 10.982 20
3 Mining 1776.514 21.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 846.848 12.353 71
5 Miscellanous Industry 1420.317 27.074 46
6 Consumer Goods 2515.883 16.594 49
7 Cons., Property & Real Estate 455.102 3.544 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.130 21.053 71
9 Finance 1176.328 11.338 91
10 Trade & Service 791.531 -0.850 153
No Code Prev Close Change %
1 AKSI 344 430 86 25.00
2 SOTS 436 545 109 25.00
3 PNSE 750 935 185 24.67
4 ZONE 446 555 109 24.44
5 KICI 212 260 48 22.64
6 SAFE 171 206 35 20.47
7 JKSW 60 68 8 13.33
8 KAEF 2,550 2,850 300 11.76
9 TRAM 163 180 17 10.43
10 OASA 318 350 32 10.06
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 555 418 -137 -24.68
2 INPP 605 480 -125 -20.66
3 GMTD 14,900 13,425 -1,475 -9.90
4 BTEK 137 125 -12 -8.76
5 SMDM 152 139 -13 -8.55
6 DSSA 14,725 13,500 -1,225 -8.32
7 BBLD 492 454 -38 -7.72
8 AKPI 780 720 -60 -7.69
9 ETWA 78 72 -6 -7.69
10 OCAP 244 226 -18 -7.38
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 372 360 -12 -3.23
2 KPAS 710 705 -5 -0.70
3 RIMO 142 151 9 6.34
4 TLKM 3,650 3,750 100 2.74
5 TRAM 163 180 17 10.43
6 PGAS 2,130 2,150 20 0.94
7 PTBA 4,310 4,500 190 4.41
8 BBRI 3,620 3,680 60 1.66
9 CPIN 6,500 6,950 450 6.92
10 UNTR 29,300 29,300 0 0.00