Portal Berita Ekonomi Minggu, 23 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:16 WIB. PTPN -¬†PTPN III mengatakan akan menggenjot penjualan ekspor komoditas crude palm oil dan Karet pada tahun ini.
  • 06:10 WIB. Bulog - Ombudsman mendorong audit terhadap posisi stok serta kapasitas seluruh pergudangan Perum Bulog.
  • 20:22 WIB. Ketum PBNU - Jabatan baru Ma'ruf Amin di PBNU ialah Mustasyar (Dewan Penasihat).
  • 20:31 WIB. Sandiaga - Semua partai pengusung harus menerapkan teletubbies effect di Pilpres 2019.
  • 20:07 WIB. Khofifah - Menangkan Jokowi-Ma'ruf, semua jaringan dimaksimalkan.
  • 20:06 WIB. Khofifah - Sejauh ini NU terus berkoordinasi dengan Jokowi-Ma'ruf.
  • 20:06 WIB. Khofifah - Kita tidak bisa pastikan 100% masyarakat NU mendukung Jokowi-Ma'ruf.
  • 19:58 WIB. Iran - 11 tentara Iran tewas dalam serangan terhadap parade militer.
  • 19:57 WIB. Republik Dominika - China membuka kedutaan di Republik Dominika.
  • 19:56 WIB. Al Jazeera - Festival Film Dokumenter Al Jazeera Balkan dimulai.
  • 19:56 WIB. Palestina - Mahmoud Abbas: Palestina siap memasuki pembicaraan damai dengan Israel.
  • 19:55 WIB. Nigeria - PBB: Wabah kolera di Nigeria tewaskan 97 orang.
  • 19:54 WIB. KIK - Akan lebih mengandalkan cara kampanye dengan gotong royong dan bukan sekadar modal finansial.
  • 19:54 WIB. NAFTA - Meksiko akan mencari kesepakatan dengan Kanada jika perundingan NAFTA gagal.
  • 19:53 WIB. Australia - Kamboja berikan pengampunan kepada sutradara asal Australia.

Sertifikasi Pengelola Dinilai Penting untuk Tingkatkan Kinerja KSPPS/USPPS

Foto Berita Sertifikasi Pengelola Dinilai Penting untuk Tingkatkan Kinerja KSPPS/USPPS
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM menilai regulasi yang mengatur Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) penting bagi pengembangan SDM di Bidang Koperasi dan UKM.

Deputi Pembiayaan Kemenkop dan UKM, Yuana Sutyowati mengungkapkan hal itu pada Rapat Penyusunan Permenkop dan UKM tentang KKNI Pengelola KSPPS/USPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

"Sertifikasi pengelola merupakan salah satu upaya penting dan strategis untuk meningkatkan kinerja KSPPS/USPPS Koperasi," tegasnya.

Rapat finalisasi draf Permen tentang KKNI Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi itu dihadiri lintas pelaku terkait dari Deputi SDM dan Deputi Pembiayaan Kemenkop dan UKM, Inkopsyah BMT, PBMT Indonesia, Induk KSPPS BTM, Pinbuk, Microfin, Masyarakat Ekonomi Syariah, LSP Perkoperasian Indonesia, dan LSP Koperasi.

Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini jumlah KSPPS/USPPS Koperasi mencapai 3.805 unit atau 4,78 % dari total 79.543 unit koperasi yang usaha simpan pinjam. Jumlah tersebut terdiri dari 1.097 unit KSPPS (43,15%) dan 2.163 unit USPPS (56,85%).

Dengan modal sendiri mencapai Rp1,02 triliun dan modal luar Rp2,45 triliun, KSPPS/USPPS memiliki volume usaha sebesar Rp4,71 triliun dan SHU yang dihasilkan sebesar Rp78,83 miliar. Diharapkan melalui pengembangan sertifikasi pengelola, kinerja KSPPS/USPPS Koperasi semakin meningkat dalam memberikan akses keuangan mikro bagi anggotanya.

Yuana menjelaskan, pengembangan kualifikasi kerja pengelola KSPPS/USPPS Koperasi antara lain didasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Perumusan Permenkop tentang KKNI Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi merupakan tindak lanjut untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 193 Tahun 2017 tentang SKKNI Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perkoperasian, baru 14.953 orang pengelola Koperasi yang memiliki sertifikasi profesi. "Tentunya, ini menjadi pendorong bagi Deputi Pembiayaan untuk mendorong regulasi SKKNI dan KKNI Pengelola KSP/USP dan KSPPS/USPPS Koperasi serta implementasinya melalui diklat dan sertifikasi yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Gerakan Koperasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Koperasi yang telah memperoleh lisensi," katanya.

Selain itu,dalam rangka implementasi Keputusan Menteri ketenagakerjaan Nomor 193 Tahun 2017, Tim Perumus SKKNI/KKNI telah merumuskan draf akhir Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pengelola KSPPPS/USPPS Koperasi yang mengatur tentang jenjang kualifikasi, kemungkinan jabatan, uraian tugas setiap jabatan dan unjuk kerja (UK) dari setiap unit kompetensi yang dibutuhkan (Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan).

Penyusunan KKNI Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi diarahkan untuk menjawab kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dan permasalahan dilapangan dalam penghimpunan dan penyaluran dana oleh KSPPS/USPPS. Selain itu, KKNI dirancang untuk mengkualifikasikan kompetensi yang mampu membuat pengelola bertindak profesional sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Yuana Sutyowati Barnas, Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Kemenkop UKM

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22

Recommended Reading