Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:07 WIB. Garuda - Garuda akan memaksimalkan operasi Sriwijaya Air yang berada di bawah payung perjanjian KSO selama 5 tahun.
  • 06:06 WIB. BNI - BNI menargetkan pertumbuhan kredit korporasi dapat mencapai dua digit pada akhir tahun ini.
  • 06:05 WIB. INKA - Kereta INKA meluncur ke mancanegara.
  • 06:04 WIB. PLN - PLN kembali mengajukan price cap gas bumi untuk pembangkit listrik menjadi US$6 per MMBtu.
  • 06:02 WIB. BNI - Hingga kuartal III-2018, penempatan dana pada surat berharga BNI masih tumbuh sebesar 13% yoy.
  • 06:01 WIB. Perumnas - Perumnas tengah mengembangkan tiga proyek apartemen di kawasan stasiun KRL dengan total 6.741 unit.
  • 06:00 WIB. Pegadaian - Pegadaian masih tetap mendominasi industri gadai dengan nilai outstanding sebanyak Rp39,8 triliun.
  • 05:58 WIB. Mandiri Syariah - Mandiri Syariah membidik peningkatan pembiayaan kepada segmen konsumer.
  • 05:57 WIB. Mandiri - Mandiri mencatatkan penyerapan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap III tahun 2018 dengan hasil bersih sebesar Rp2,99 triliun.
  • 05:56 WIB. BRIS - Bank BRI Syariah meluncurkan lima produk berbasis digital.
  • 05:54 WIB. BRI - Pertumbuhan dana BRI di surat berharga tumbuh 12,68% yoy.
  • 05:54 WIB. BRI - BRI mencatatkan penempatan dana di surat berharga sebesar 14% yakni Rp 151 triliun.
  • 05:54 WIB. UEFA Nations League - Denmark 0 vs 0 Republik Irlandia

DPR-Pemerintah Sepakati Poin Revisi UU MD3

Foto Berita DPR-Pemerintah Sepakati Poin Revisi UU MD3
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM akhirnya menyepakati poin-poin revisi Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, salah satunya adalah penambahan tiga kursi Pimpinan MPR dan satu di DPR.

"Semangatnya bagaimana kemudian penambahan pimpinan itu bisa menyembuhkan kualitas kerja parlemen bisa lebih maksimal lagi," kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas usai Rapat Kerja dengan Kemenkumham, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis dini hari (8/2/2018).

Dia mengatakan penambahan unsur Pimpinan MPR dan DPR berdasarkan perolehan suara partai politik berdasarkan urutan perolehan suara di Pemilu 2014.

Supratman menjelaskan untuk tiga kursi Pimpinan MPR yang mendapatkannya adalah PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKB sedangkan satu kursi Pimpinan DPR diberikan kepada PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 2014.

"Soal siapa orangnya, kami kembalikan kepada fraksinya masing-masing," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan revisi UU MD3 tersebut juga berlaku di tahun 2019 sehingga sistem pemilihan berdasarkan hasil perolehan suara di Pemilu 2019.

Hal itu menurut dia akan merefleksikan keterwakilan Pimpinan MPR dan DPR hasil Pemilu sehingga perwakilan parpol yang menempati posisi tersebut berdasarkan perolehan suara di Pemilu.

"Tapi kami akan perbaiki kembali untuk mekanisme pemilihan di tahun 2019 untuk di MPR dengan mengingat keberadaan DPD jadi tetap dilakukan dengan sistem pemilihan," katanya.

Untuk di DPR, menurut Supratman, mekanismenya adalah partai pemenang Pemilu 2019 akan menjadi Ketua DPR, lalu urutan pemenang kedua hingga kelima menempati kursi Wakil Ketua DPR.

Selain itu, dia menjelaskan poin penting revisi UU MD3 adalah penguatan Baleg sebagai "laws centre" di parlemen untuk menjawab fungsi legislatif yang melekat pada DPR.

"Inti yang kita sepakati dengan pemerintah adalah bagaimana menjawab fungsi legislatif, itu jadi penekannya. Karena itu, kalaupun ada penambahan soal pimpinan, hanya soal dinamika politik saja, tapi intinya roh UU MD3 yaitu penguatan badan legislasi," ujarnya.

Menkumham Yasona Laoly mengatakan penambahan kursi Pimpinan MPR dan DPR merupakan dinamika pembahasan dalam revisi UU MD3, dan Pemerintah menyetujuinya agar fraksi-fraksi di parlemen lebih baik dan bersatu memimpin sehingga meningkatkan kerja legislatif.

Dia mengatakan untuk kursi Pimpinan MPR dan DPR periode 2014 hingga 2019 hanya penambahan saja, tidak dilakukan pemilihan ulang karena sudah berjalan proses yang sebelumnya.

"Jadi, dalam tafsiran kami hanya penambahan sesuai dengan urutan peserta pemilu yang memperoleh suara. Karena hasil pemilu harus terefleksi dalam unsur pimpinan," ujarnya.

Hal itu menurut dia untuk mengakomodasi asas keadilan sehingga pemerintah menyetujuinya dan juga ada poin mengenai penguatan peran Baleg DPR RI.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah, undang-undang

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Sep
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Oct
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10