Portal Berita Ekonomi Senin, 20 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:52 WIB. GEMS - Golden Energy Mines mengatakan proses akuisisi Barasentosa Lestari sudah mencapai 95%-96%.
  • 23:44 WIB. Afghanistan - Presiden Afghanistan mengumumkan gencatan senjata dengan Taliban untuk menghormati Idul Adha.
  • 23:42 WIB. Palawija - Jumlah produksi palawija di Lebak menembus 19.118 ton hingga Juli 2018.
  • 23:40 WIB. NTB - Gubernur Zainul Majdi mengimbau masyarakat NTB agar tetap tenang pascagempa tektonik 7 SR pada Minggu malam.
  • 23:39 WIB. CSR - Taspen Life memberikan perlindungan asuransi ke seluruh peserta dalam rangkaian pelaksanaan BUMN Hadir untuk Negeri 2018.
  • 23:38 WIB. Sarinah - Sarinah berharap dapat lebih mempererat hubungan bisnis antara Indonesia dan China melalui perdagangan produk industri kreatif.
  • 23:37 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan mencatat tunggakan pembayaran iuran premi peserta mandiri di Papua dan Papua Barat mencapai Rp50 miliar.
  • 23:34 WIB. DKI Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menggandeng ACT dalam pengiriman bantuan logistik untuk korban gempa Lombok.
  • 23:33 WIB. PDI-P - PDI-P akan mendaftarkan struktur timses Jokowi-Ma'ruf Amin ke KPU pada Senin (20/8/2018).
  • 23:32 WIB. BI - Bank Indonesia bersama Badan Kebijakan Fiskal akan bertemu dengan lembaga rating, analis, dan investor di Jepang.
  • 23:31 WIB. Premier League - Manchester City 6 vs 1 Huddersfield Town
  • 23:30 WIB. Premier League - Burnley 1 vs 3 Watford

KPK: Protes Fredrich Yunadi Tidak Perlu Diseriusi

Foto Berita KPK: Protes Fredrich Yunadi Tidak Perlu Diseriusi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menyatakan protes yang dilakukan terdakwa Fredrich Yunadi dalam persidangan perkara merintangi penyidikan penanganan korupsi KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto tidak perlu diseriusi.

"KPK tentu akan fokus ke substansi pembuktian. Hal-hal yang tidak substansial atau omongan-omongan, saya kira tidak perlu terlalu diseriusi. Jika memang ada bukti silakan diargumentasikan di sidang berikutnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Fredrich menuding bahwa KPK memaksa Setya Novanto untuk mencabut 12 kuasa yang diberikan mantan Ketua DPR RI itu kepada dirinya.

"Terkait pencabutan kuasa, saya kira itu hubungan antara pemberi dan penerima kuasa. Jadi, itu urusan Setya kalau memang ingin memperpanjang atau memutus kuasa untuk pengacara. Siapapun yang ditunjuk itu juga hak tersangka atau terdakwa," ucap Febri.

Selanjutnya, terkait ancaman kepada keluarga Fredrich, KPK pun membantah hal tersebut.

"Kami pastikan itu keliru. KPK tidak punya kepentingan dan memang tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Jika yang dimaksud adalah kedatangan KPK ke rumah Fredrich Yunadi saat pelimpahan dari penyidik ke JPU, justru itu dilakukan untuk pemenuhan hak-hak tersangka," tuturnya.

Menurut dia, soal pelimpahan dilakukan dari penyidik ke penuntut umum dan juga dilanjutkan penanganan oleh penuntut umum maka tentu pihak keluarga perlu mengetahui hal tersebut.

"KPK merekam seluruh peristiwa tersebut Jika nanti hakim memerintahkan maka dapat kami sampaikan di sidang," ujar Febri.

Sebelumnya, Fredrich Yunadi mengatakan bahwa dakwaan jaksa bahwa dia bersama dokter Bimanesh Sutarjo bekerja sama untuk menghindarkan Setya Novanto dari pemeriksaan dalam penyidikan perkara korupsi KTP-elektronik adalah "palsu dan "rekayasa".

"Surat dakwaan palsu dan rekayasa dan saat ini saya akan ajukan eksepsi," kata Fredrich dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis.

Jaksa mendakwa Fredrich menyarankan Setya Novanto tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 November 2017 dengan alasan pemanggilan terhadap anggota DPR harus seizin Presiden, dan untuk menghindarkan kliennya dari pemeriksaan, Fredrich mengajukan uji materi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Terhadap perbuatan tersebut, Fredrich didakwa dengan pasal 21 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kasus Megakorupsi E-KTP, Setya Novanto, Setya Novanto Tersangka E-KTP, Fredrich Yunadi, Dr. Bimanesh Sutarjo SpPD

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Aug
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading

Minggu, 19/08/2018 23:04 WIB

Rex Marindo: Jangan Jadi Pengusaha

Minggu, 19/08/2018 22:20 WIB

Google Hapus Layanan Pencarian Gambar

Minggu, 19/08/2018 18:28 WIB

DPR Akan Panggil OJK Soal Regulasi Fintech

Minggu, 19/08/2018 08:58 WIB

Apa Itu Merdeka Finansial?

Jum'at, 17/08/2018 17:08 WIB

Indeks Merosot 4,83% Sepanjang Pekan Ini

Jum'at, 17/08/2018 16:51 WIB

Ahok Dapat Remisi Dua Bulan, 2019 Bebas