Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Golkar Optimistis Duduki 110 Kursi DPR

Golkar Optimistis Duduki 110 Kursi DPR Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Golkar menargetkan peraihan 110 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat RI melalui Pemilihan Umum tahun 2019, ujar Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk Frederick Paulus. Target 110 kursi DPR RI tersebut harus mampu diraih dalam Pemilu 2019, ujar Lodewijk Frederick Paulus ketika membuka Rapimda Partai Golkar Sumut di Medan, Kamis (8/2/2018).

Dengan mengusung konsep "Golkar Bersih" dan kebijakan politik yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, pihaknya berkeyakinan mampu meraih target tersebut. Namun, untuk mendukung peraihan target tersebut, seluruh kader dan pengurus Partai Golkar harus memberikan dukungan penuh, termasuk dengan "memanaskan mesin politik".

Salah satu cara memanaskan mesin politik tersebut adalah dengan bekerja secara maksimal dalam memenangkan bakal calon yang didukung Partai Golkar dalam pilkada serentak tahun 2018. Dalam pengajuan caleg pada Pemilu 2019, pihaknya tidak akan menentukan batasan umur, termasuk kader tua yang pernah menjadi anggota legislatif.

"Tidak ada batasan usia dan keharusan senior tidak boleh mencalonkan lagi. Selama yang muda masih belum maju, dia akan kalah dengan yang tua," katanya.

Wakil Ketua Bappilu DPP Partai Golkar Dolly Kurnia Tanjung mengatakan, sebelum munaslub digelar dengan menghasilkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum, pihaknya mengakui jika elektabilitas Partai Golkar sangat rendah, yakni 7,5 persen.

Namun, dengan konsep "Golkar Bersih", pihaknya telah mendapatkan hasil survei jika elektabilitas Partai Golkar meningkat hingga 15,5 persen.

Karena itu, pihaknya berkeyakinan jika target peraihan 110 kursi di DPR RI dalam Pemilu 2019 dapat dicapai Partai Golkar. Selain memanaskan mesin politik, pihaknya mengharapkan seluruh kader Partai Golkar yang saat ini mendapatkan kepercayaan di eksekutif dan legislatif mampu menjaga nama baik partai.

"Demi kebesaran partai, harus "zero crime", tidak ada toleransi terhadap kader yang terlibat korupsi," katanya. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ratih Rahayu

Bagikan Artikel: