Portal Berita Ekonomi Selasa, 14 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:19 WIB. WIKA - WIKA mengklaim telah meraih kontrak baru Rp1,09 triliun di luar negeri.
  • 13:01 WIB. WIKA - WIKA mendapatkan kontrak proyek renovasi Istana Presiden Republik Niger senilai Rp370 miliar.
  • 12:56 WIB. Benny Rhamdani - Jika uang Rp1 triliun diperoleh Sandiaga Uno selama menjabat Wagub DKI, maka masuk gratifikasi yang tidak dilaporkan ke KPK.
  • 12:53 WIB. Benny Rhamdani - Dana yang diberikan masing-masing Rp500 miliar ke PAN dan PKS sulit diterima akal sehat publik sebagai dana kampanye.
  • 12:52 WIB. Politik - Benny Rhamdani meminta KPK dan Bawaslu sikapi pemberian uang Rp500 miliar ke PAN dan PKS sebagai dana kampanye.
  • 12:49 WIB. Kemendagri - Ahmad Heryawan (Aher) tidak bisa mengantikan duduki jabatan Wagub DKI Jakarta.
  • 12:47 WIB. KPK - Pemeriksaan politisi PPP, Irgan Chairul Mahfiz sebagai saksi atas tersangka Yaya Purnomo (eks pejabat Kemenkeu).
  • 12:46 WIB. KPK - Politisi PPP, Irgan Chairul Mahfiz dipanggil KPK tekait kasus dugaan suap usulan dana perimbangan daerah pada RAPBN-P 2018. 
  • 12:19 WIB. Mensesneg - Keputusan pencopotan Asman Abnur menunggu Presiden Jokowi. 
  • 12:19 WIB. Mensesneg - Jokowi suka dengan kinerja Asman Abnur.
  • 12:18 WIB. Mensesneg - Pencopotan Asman Abnur yang kini menjabat MenPAN-RB karena pertimbangan koalisi partai.
  • 12:18 WIB. Mensesneg - MenPAN-RB dipastikan bakal dicopot.
  • 11:01 WIB. HP - HP miliki 20% Market Share di Indonesia.
  • 10:45 WIB. Google - Google Maps bakal lebih pintar dengan Android Pie.
  • 10:41 WIB. Telkomsel - Telkomsel menghadirkan layanan 5G di Asian Games 2018.

Kontras Ingin DPR Tunda Pengesahan RKUHP

Foto Berita Kontras Ingin DPR Tunda Pengesahan RKUHP
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU tentang Hukum Pidana.

"Kami menilai, jika RKUHP tersebut secara terburu-buru disahkan oleh DPR menjadi UU tentang Hukum Pidana, maka UU dimaksud tidak akan mampu menjawab persoalan-persoalan penting di Indonesia yang belum terakomodasi dalam aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini," kata Koordinator Badan Pekerja Kontras Yati Andriyani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Untuk itu, ujar dia, Kontras mendorong Panja Revisi KUHP agar melakukan pembahasan kembali dengan melibatkan masyarakat sipil guna mendapatkan masukan terkait sejumlah pasal yang dianggap bermasalah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

Dari pemantauan yang Kontras lakukan, setidaknya terdapat 15 poin bermasalah yang berpotensi mengkriminalisasi warga negara dan melanggar hak asasi manusia dalam draf RKUHP saat ini.

"Alih-alih melakukan penyempurnaan atas kodifikasi hukum pidana itu sendiri serta perbaikan atas kondisi hukum di Indonesia, RKUHP justru lahir dengan semangat penghukuman dan pembatasan hingga ke wilayah privat warga negara," ucapnya.

Hal tersebut, lanjutnya, tentunya tidak terlepas dengan pembahasan RKUHP itu sendiri yang lebih bernuansa politis daripada mempertimbangkan norma aturan dan hukum yang berlaku saat ini.

Ia menegaskan, Kontras juga menemukan fakta tentang adanya upaya untuk memasukkan kembali pasal-pasal yang telah dibatalkan ke dalam RKUHP.

"Itu jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pembuatan Undang-undang, sebagaimana yang diamanatkan melalui Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," tegasnya.

Kontras menegaskan menolak upaya menghidupkan kembali pasal yang sudah pernah dihapuskan sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006 yakni Pasal tentang Penghinaan Presiden.

Bahkan dalam rumusan RKUHP saat ini, ujar Yati, Pasal Penghinaan Presiden menjadi delik umum yang berarti siapapun yang dianggap telah melakukan penghinaan terhadap Presiden, dapat diproses secara hukum tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari korban.

Pasal ini dinilai dapat berpotensi mengkriminalisasi serta membatasi kebebasan berekspresi dan beropini warga negara karena tidak ada pengaturan yang jelas antara kritik dan penghinaan terhadap Presiden, sehingga dapat diberlakukan secara subjektif oleh aparat penegak hukum.

Sebagaimana diwartakan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Panja RUU KUHP dan pemerintah bisa segera menemukan formulasi terbaik dan diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa dicapai rumusan yang baik yang disepakati antara pemerintah dan DPR tanpa mengenyampingkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Tag: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5861.246 -215.927 598
2 Agriculture 1493.422 -43.044 19
3 Mining 1989.115 -104.226 46
4 Basic Industry and Chemicals 789.951 -33.178 70
5 Miscellanous Industry 1224.568 -49.761 45
6 Consumer Goods 2372.718 -71.540 46
7 Cons., Property & Real Estate 443.811 -12.838 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1007.787 -37.793 70
9 Finance 1057.291 -45.870 91
10 Trade & Service 845.042 -17.117 144
No Code Prev Close Change %
1 FILM 610 760 150 24.59
2 GLOB 182 220 38 20.88
3 JECC 6,000 6,675 675 11.25
4 CTTH 84 93 9 10.71
5 TRIL 56 61 5 8.93
6 JIHD 452 488 36 7.96
7 INCF 170 183 13 7.65
8 PDES 1,190 1,270 80 6.72
9 PYFA 173 184 11 6.36
10 PTSN 362 384 22 6.08
No Code Prev Close Change %
1 KPAL 845 635 -210 -24.85
2 BYAN 19,800 16,500 -3,300 -16.67
3 MAYA 4,080 3,510 -570 -13.97
4 MTLA 410 360 -50 -12.20
5 FREN 131 116 -15 -11.45
6 CLEO 322 286 -36 -11.18
7 BTON 324 290 -34 -10.49
8 TRAM 232 208 -24 -10.34
9 TRUK 195 175 -20 -10.26
10 SIMA 150 135 -15 -10.00
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,390 3,140 -250 -7.37
2 TLKM 3,500 3,370 -130 -3.71
3 PGAS 1,940 1,805 -135 -6.96
4 KREN 740 750 10 1.35
5 PTBA 4,890 4,850 -40 -0.82
6 TKIM 15,750 14,775 -975 -6.19
7 INDY 3,190 3,060 -130 -4.08
8 WSKT 2,110 1,965 -145 -6.87
9 BBTN 2,810 2,630 -180 -6.41
10 BBNI 7,975 7,400 -575 -7.21