Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:02 WIB. Waskita - Pembayaran tahap keempat proyek LRT Sumatera Selatan yang diterima Waskita menjadi suntikan energi bagi kas operasional perseroan.
  • 05:56 WIB. BNI - BNI mencatat kredit terdampak debitur gempa di Lombok sebesar Rp659 miliar dengan 2.674 nasabah.
  • 05:51 WIB. ADHI - Adhi Karya menargetkan pendapatan akhir tahun 2018 naik 16% menjadi 18 triliun secara yoy.
  • 05:47 WIB. BTN - KPA BTN tumbuh 34% pada September 2018.
  • 23:01 WIB. Nokia - Nokia 5.1 Plus sudah bisa dipesan di Indonesia, harga Rp2,6 juta.
  • 23:00 WIB. ReCharge - Startup ReCharge sediakan 200 lokasi sewa Powerbank di Jabodetabek.
  • 21:18 WIB. Nasional - Pemerintah bangun 256 Puskesmas di daerah tertinggal-perbatasan tahun ini
  • 21:18 WIB. Nasional - Pemerintah salurkan Rp187 triliun dana desa dalam empat tahun.
  • 21:18 WIB. Megapolitan - 41.869 TKI di wilayah Jakarta sudah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.
  • 21:17 WIB. Nasional - Indonesian Institute soroti defisit Rp16,5 T BPJS Kesehatan.
  • 21:17 WIB. Hukum - Penyidik KPK memeriksa sejumlah pejabat Pegunungan Arfak Papua Barat.
  • 21:17 WIB. Nasional - Mendagri minta pemilik KTP-E ganda proaktif melapor.
  • 21:17 WIB. Politik - Ketua MPR ingatkan pemilu ajang memilih pemimpin terbaik.
  • 21:16 WIB. Hukum - Musisi Ahmad Dhani dicegah ke luar negeri enam bulan.
  • 20:31 WIB. Audi - Audi tunda penjualan SUV listrik perdananya, e-tron.

Kontras Ingin DPR Tunda Pengesahan RKUHP

Foto Berita Kontras Ingin DPR Tunda Pengesahan RKUHP
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU tentang Hukum Pidana.

"Kami menilai, jika RKUHP tersebut secara terburu-buru disahkan oleh DPR menjadi UU tentang Hukum Pidana, maka UU dimaksud tidak akan mampu menjawab persoalan-persoalan penting di Indonesia yang belum terakomodasi dalam aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini," kata Koordinator Badan Pekerja Kontras Yati Andriyani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Untuk itu, ujar dia, Kontras mendorong Panja Revisi KUHP agar melakukan pembahasan kembali dengan melibatkan masyarakat sipil guna mendapatkan masukan terkait sejumlah pasal yang dianggap bermasalah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

Dari pemantauan yang Kontras lakukan, setidaknya terdapat 15 poin bermasalah yang berpotensi mengkriminalisasi warga negara dan melanggar hak asasi manusia dalam draf RKUHP saat ini.

"Alih-alih melakukan penyempurnaan atas kodifikasi hukum pidana itu sendiri serta perbaikan atas kondisi hukum di Indonesia, RKUHP justru lahir dengan semangat penghukuman dan pembatasan hingga ke wilayah privat warga negara," ucapnya.

Hal tersebut, lanjutnya, tentunya tidak terlepas dengan pembahasan RKUHP itu sendiri yang lebih bernuansa politis daripada mempertimbangkan norma aturan dan hukum yang berlaku saat ini.

Ia menegaskan, Kontras juga menemukan fakta tentang adanya upaya untuk memasukkan kembali pasal-pasal yang telah dibatalkan ke dalam RKUHP.

"Itu jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pembuatan Undang-undang, sebagaimana yang diamanatkan melalui Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," tegasnya.

Kontras menegaskan menolak upaya menghidupkan kembali pasal yang sudah pernah dihapuskan sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006 yakni Pasal tentang Penghinaan Presiden.

Bahkan dalam rumusan RKUHP saat ini, ujar Yati, Pasal Penghinaan Presiden menjadi delik umum yang berarti siapapun yang dianggap telah melakukan penghinaan terhadap Presiden, dapat diproses secara hukum tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari korban.

Pasal ini dinilai dapat berpotensi mengkriminalisasi serta membatasi kebebasan berekspresi dan beropini warga negara karena tidak ada pengaturan yang jelas antara kritik dan penghinaan terhadap Presiden, sehingga dapat diberlakukan secara subjektif oleh aparat penegak hukum.

Sebagaimana diwartakan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Panja RUU KUHP dan pemerintah bisa segera menemukan formulasi terbaik dan diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa dicapai rumusan yang baik yang disepakati antara pemerintah dan DPR tanpa mengenyampingkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Tag: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,074.00 4,032.94
British Pound GBP 1.00 19,818.76 19,620.15
China Yuan CNY 1.00 2,204.27 2,182.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,284.00 15,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,804.26 10,693.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,949.96 1,930.55
Dolar Singapura SGD 1.00 11,068.95 10,958.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,521.58 17,341.27
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.92 3,634.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,578.54 13,439.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5797.891 -42.544 610
2 Agriculture 1554.747 -15.585 20
3 Mining 1891.500 -26.913 47
4 Basic Industry and Chemicals 751.139 -6.438 70
5 Miscellanous Industry 1262.855 10.567 45
6 Consumer Goods 2461.265 -8.778 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.289 -1.746 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.222 -21.394 70
9 Finance 1042.692 -8.059 91
10 Trade & Service 784.869 -3.611 147
No Code Prev Close Change %
1 MPRO 314 392 78 24.84
2 MLPT 745 900 155 20.81
3 MFMI 700 840 140 20.00
4 SKYB 159 190 31 19.50
5 KPAL 402 478 76 18.91
6 RELI 228 258 30 13.16
7 PBSA 690 760 70 10.14
8 NOBU 950 1,040 90 9.47
9 BAYU 2,470 2,700 230 9.31
10 GJTL 635 690 55 8.66
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 400 300 -100 -25.00
2 AMAG 358 270 -88 -24.58
3 TRIO 226 184 -42 -18.58
4 SKRN 1,225 1,030 -195 -15.92
5 YPAS 725 610 -115 -15.86
6 MINA 585 520 -65 -11.11
7 DUCK 1,590 1,440 -150 -9.43
8 DART 294 268 -26 -8.84
9 TFCO 600 550 -50 -8.33
10 HDFA 128 118 -10 -7.81
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 356 -6 -1.66
2 BMTR 334 334 0 0.00
3 PGAS 2,340 2,350 10 0.43
4 BHIT 79 79 0 0.00
5 LPPF 5,025 4,990 -35 -0.70
6 MNCN 775 780 5 0.65
7 PTBA 4,610 4,510 -100 -2.17
8 BBCA 23,150 22,950 -200 -0.86
9 GJTL 635 690 55 8.66
10 KPIG 138 139 1 0.72