Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:13 WIB. Nasional - Darmin: Moratorium izin hutan sawit untuk pembenahan.
  • 18:12 WIB. Hukum - Menteri Agraria sebut perizinan Meikarta hanya 84 hektare.
  • 18:12 WIB. Nasional - Mendagri: Dana kelurahan beda dengan dana desa.
  • 18:12 WIB. Nasional - Jokowi dan Said Aqil masuk 50 tokoh muslim berpengaruh.
  • 18:11 WIB. Nasional - Ketua MPR tekankan pentingnya mempererat persatuan.
  • 17:09 WIB. Bursa - WSKT tingkatkan modal WTR hingga Rp2,5 triliun per tanggal 17/10/2018. 
  • 17:06 WIB. CIMB - Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz resmi undur diri sebagai Presiden Komisaris BNGA. 
  • 17:02 WIB. Bursa - Tagihan senilai Rp372 miliar dialihkan HDFA ke KKM. 
  • 16:23 WIB. BTPN - Meningkat 19%, BTPN kantongi laba bersih senilai Rp1,62 triliun. 
  • 16:23 WIB. BTPN - Kenaikan penyaluran kredit dan penurunan biaya operasional picu kenaikan laba bersih triwulan III-2018 sebesar 19%.
  • 16:12 WIB. Xiaomi - Xiaomi luncurkan ponsel gaming terbaru pada 23 Oktober.
  • 16:11 WIB. Invisee - PT NSI hadirkan Inivsse, aplikasi marketplace khusus produk investasi.
  • 16:10 WIB. WhatsApp - WhatsApp bikin fitur bungkam pesan selama liburan.
  • 16:09 WIB. Indosat - Chris Kanter ingin bawa Indosat jadi operator seluler terbesar kedua di Indonesia.
  • 16:09 WIB. Vertu - Vertu eksis lagi dengan merilis ponsel seharga Rp78 juta.

PPP: Pimpinan DPR Makin Banyak, Potensi Konflik Meningkat

Foto Berita PPP: Pimpinan DPR Makin Banyak, Potensi Konflik Meningkat
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani menilai poin mengenai penambahan kursi Pimpinan MPR dalam revisi UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berpotensi menimbulkan masalah konstitusionalitas norma jika digugat ke Mahkamah Konstitusi.

"Yakni pada Pasal 247 A khususnya huruf C yang mengatur soal cara pengisian tambahan pimpinan MPR. Menurut kami melanggar Putusan MK No. 117/PUU-VII/2009," kata Arsul di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan pihaknya tidak setuju tambahan Pimpinan MPR dilakukan dengan cara pemberian kepada tiga partai tertentu tanpa persetujuan DPD.

Hal itu, menurut dia, disebabkan MPR terdiri dari perwakilan DPR dan DPD sehingga DPD harus diberi kesempatan juga untuk menggunakan haknya dalam rapat MPR.

"PPP hanya mempersoalkan satu frasa 'diberikan' dalam pasal tersebut terkait pemilihan pimpinan MPR. Frasa itu bertentangan dengan putusan MK Nomor 117/PUU-VII/2009 yang menyatakan frasa 'ditetapkan' seharusnya dengan frasa 'dipilih'," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PPP itu menegaskan Fraksi PPP tidak setuju revisi UU MD3 tersebut dibawa ke paripurna untuk mendapat persetujuan tingkat II dari seluruh anggota DPR RI jika ada pasal yang memiliki masalah konstitusionalitas norma.

Arsul berharap adanya sikap kehati-hatian DPR untuk mencermati poin per poin dalam pembahasan pada revisi UU MD3.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM akhirnya menyepakati poin-poin revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, salah satunya adalah penambahan tiga kursi Pimpinan MPR, satu di DPR, dan satu kursi di DPD.

"Semangatnya bagaimana kemudian penambahan pimpinan itu bisa menyembuhkan kualitas kerja parlemen agar lebih maksimal lagi," kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas usai Rapat Kerja dengan Kemenkumham, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis dini hari.

Dia mengatakan penambahan unsur Pimpinan MPR dan DPR berdasarkan perolehan suara partai politik sesuai urutan perolehan suara di Pemilu 2014.

Supratman menjelaskan untuk tiga kursi Pimpinan MPR yang mendapatkannya adalah PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKB sedangkan satu kursi Pimpinan DPR diberikan kepada PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 2014.

Ada 8 fraksi partai menyetujui penambahan satu kursi pimpinan DPR, tiga pimpinan MPR dan satu kursi pimpinan DPD dalam revisi UU Nomor 7 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Adapun 8 fraksi itu yakni PDIP, Golkar, PAN, PKS, PKB, Gerindra, Demokrat dan Hanura, sementara itu Fraksi Partai NasDem dan PPP sementara menolak penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD.

Tag: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Andi Aliev

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46