Portal Berita Ekonomi Sabtu, 18 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:25 WIB. WIKA - WIKA menargetkan pendapatan dan laba bersihnya masing-masing bisa mencapai Rp39,48 triliun dan Rp2,03 triliun.
  • 08:24 WIB. WIKA - Target kontrak WIKA domestik maupun luar negeri baru dinaikkan menjadi sekitar Rp52 triliun dari Rp49 triliun.
  • 08:22 WIB. WIKA - WIKA telah mengakumulasi kontrak luar negeri Rp1,4 triliun.
  • 07:58 WIB. ANDI - Andira Agro mencatat penjualan bersih baru mencapai Rp72,43 miliar per Maret 2018.
  • 07:57 WIB. ADHI - Adhi Karya mencapai keuntungannya tahun lalu sebesar Rp525 miliar dan akan membagi PKBL Rp10,5 miliar.
  • 07:57 WIB. ANDI - Andira Agro menargetkan total penjualan tembus Rp500 miliar pada tahun 2018.
  • 07:55 WIB. JLB - Jakarta Lingkar Baratsatu menawarkan kupon obligasi mulai dari 9% hingga lebih dari 10%.
  • 07:54 WIB. ADM - Astra Daihatsu Motor mencatat penjualan wholesales tumbuh 4% menjadi 112.893 unit¬†pada Januari-Juli 2018.
  • 07:52 WIB. Desa¬†- Mendes Eko Putro mengimbau aparatur desa untuk memanfaatkan dana desa guna membangun sarana olahraga.
  • 07:29 WIB. WIKA - WIKA menerima kontrak proyek renovasi Istana Presiden Republik Niger senilai Rp370 miliar.
  • 07:28 WIB. PLN - PLN memenuhi kebutuhan listrik industri-industri di Tahuna, Sulawesi Utara.
  • 07:22 WIB. BTN - BTN menyiapkan Rp2 miliar untuk pengembangan pendidikan, elektrifikasi, dan perbaikan sarana dan prasarana umum di Bengkulu.
  • 07:19 WIB. BTN - BTN memperluas ekspansi ke provinsi Bengkulu seiring pertumbuhan ekonomi yang mulai menggeliat di daerah tersebut.
  • 07:17 WIB. Jasa Marga - Jasa Marga berekspansi menuju industri properti.
  • 07:09 WIB. BUMN - BUMN menyisihkan 2% dari laba bersih untuk membiayai PKBL.

PPP: Pimpinan DPR Makin Banyak, Potensi Konflik Meningkat

Foto Berita PPP: Pimpinan DPR Makin Banyak, Potensi Konflik Meningkat
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani menilai poin mengenai penambahan kursi Pimpinan MPR dalam revisi UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berpotensi menimbulkan masalah konstitusionalitas norma jika digugat ke Mahkamah Konstitusi.

"Yakni pada Pasal 247 A khususnya huruf C yang mengatur soal cara pengisian tambahan pimpinan MPR. Menurut kami melanggar Putusan MK No. 117/PUU-VII/2009," kata Arsul di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan pihaknya tidak setuju tambahan Pimpinan MPR dilakukan dengan cara pemberian kepada tiga partai tertentu tanpa persetujuan DPD.

Hal itu, menurut dia, disebabkan MPR terdiri dari perwakilan DPR dan DPD sehingga DPD harus diberi kesempatan juga untuk menggunakan haknya dalam rapat MPR.

"PPP hanya mempersoalkan satu frasa 'diberikan' dalam pasal tersebut terkait pemilihan pimpinan MPR. Frasa itu bertentangan dengan putusan MK Nomor 117/PUU-VII/2009 yang menyatakan frasa 'ditetapkan' seharusnya dengan frasa 'dipilih'," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PPP itu menegaskan Fraksi PPP tidak setuju revisi UU MD3 tersebut dibawa ke paripurna untuk mendapat persetujuan tingkat II dari seluruh anggota DPR RI jika ada pasal yang memiliki masalah konstitusionalitas norma.

Arsul berharap adanya sikap kehati-hatian DPR untuk mencermati poin per poin dalam pembahasan pada revisi UU MD3.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM akhirnya menyepakati poin-poin revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, salah satunya adalah penambahan tiga kursi Pimpinan MPR, satu di DPR, dan satu kursi di DPD.

"Semangatnya bagaimana kemudian penambahan pimpinan itu bisa menyembuhkan kualitas kerja parlemen agar lebih maksimal lagi," kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas usai Rapat Kerja dengan Kemenkumham, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis dini hari.

Dia mengatakan penambahan unsur Pimpinan MPR dan DPR berdasarkan perolehan suara partai politik sesuai urutan perolehan suara di Pemilu 2014.

Supratman menjelaskan untuk tiga kursi Pimpinan MPR yang mendapatkannya adalah PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKB sedangkan satu kursi Pimpinan DPR diberikan kepada PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 2014.

Ada 8 fraksi partai menyetujui penambahan satu kursi pimpinan DPR, tiga pimpinan MPR dan satu kursi pimpinan DPD dalam revisi UU Nomor 7 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Adapun 8 fraksi itu yakni PDIP, Golkar, PAN, PKS, PKB, Gerindra, Demokrat dan Hanura, sementara itu Fraksi Partai NasDem dan PPP sementara menolak penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD.

Tag: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Andi Aliev

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Aug
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading