Portal Berita Ekonomi Sabtu, 18 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:25 WIB. WIKA - WIKA menargetkan pendapatan dan laba bersihnya masing-masing bisa mencapai Rp39,48 triliun dan Rp2,03 triliun.
  • 08:24 WIB. WIKA - Target kontrak WIKA domestik maupun luar negeri baru dinaikkan menjadi sekitar Rp52 triliun dari Rp49 triliun.
  • 08:22 WIB. WIKA - WIKA telah mengakumulasi kontrak luar negeri Rp1,4 triliun.
  • 07:58 WIB. ANDI - Andira Agro mencatat penjualan bersih baru mencapai Rp72,43 miliar per Maret 2018.
  • 07:57 WIB. ADHI - Adhi Karya mencapai keuntungannya tahun lalu sebesar Rp525 miliar dan akan membagi PKBL Rp10,5 miliar.
  • 07:57 WIB. ANDI - Andira Agro menargetkan total penjualan tembus Rp500 miliar pada tahun 2018.
  • 07:55 WIB. JLB - Jakarta Lingkar Baratsatu menawarkan kupon obligasi mulai dari 9% hingga lebih dari 10%.
  • 07:54 WIB. ADM - Astra Daihatsu Motor mencatat penjualan wholesales tumbuh 4% menjadi 112.893 unit¬†pada Januari-Juli 2018.
  • 07:52 WIB. Desa¬†- Mendes Eko Putro mengimbau aparatur desa untuk memanfaatkan dana desa guna membangun sarana olahraga.
  • 07:29 WIB. WIKA - WIKA menerima kontrak proyek renovasi Istana Presiden Republik Niger senilai Rp370 miliar.
  • 07:28 WIB. PLN - PLN memenuhi kebutuhan listrik industri-industri di Tahuna, Sulawesi Utara.
  • 07:22 WIB. BTN - BTN menyiapkan Rp2 miliar untuk pengembangan pendidikan, elektrifikasi, dan perbaikan sarana dan prasarana umum di Bengkulu.
  • 07:19 WIB. BTN - BTN memperluas ekspansi ke provinsi Bengkulu seiring pertumbuhan ekonomi yang mulai menggeliat di daerah tersebut.
  • 07:17 WIB. Jasa Marga - Jasa Marga berekspansi menuju industri properti.
  • 07:09 WIB. BUMN - BUMN menyisihkan 2% dari laba bersih untuk membiayai PKBL.

Putusan MK Bikin KPK Tunduk ke DPR?

Foto Berita Putusan MK Bikin KPK Tunduk ke DPR?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Lima dari sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bagian dari ranah eksekutif, mengingat tugas dan fungsi KPK yang berada dalam domain eksekutif.

"Secara tugas dan fungsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif," ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul membacakan pertimbangan Mahkamah dalam sidang putusan terkait hak angket KPK, di Gedung MK, Jakarta, Kamis.

Lima hakim konstitusi tersebut berpendapat bahwa dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimal lembaga negara, dalam hal ini adalah Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami krisis kepercayaan publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam undang-undang masuk ke dalam ranah eksekutif.

"Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK," ujar Manahan.

KPK dinyatakan Mahkamah sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Namun sebagai lembaga penunjang tugas dan fungsi KPK tetap masuk ke dalam ranah eksekutif.

"Posisinya yang berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh mana pun," kata Manahan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 pada halaman 269 dinyatakan, independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kata Manahan.

Dengan demikian putusan Mahkamah menyatakan bahwa DPR mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada KPK sama seperti KPK yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada publik.

Namun terdapat empat hakim konstitusi lainnya, yaitu Maria Farida Indrati, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).

Putusan ini berlaku untuk tiga permohonan yang ketiganya sama-sama mengajukan uji materi atas pasal 79 ayat (3) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait dengan hak angket DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Dhemas Reviyanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Aug
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading