Portal Berita Ekonomi Sabtu, 16 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:52 WIB. Twitter - Twitter pertimbangkan bikin fitur klasifikasi.
  • 23:50 WIB. Facebook - Facebook terancam kena denda jutaan dolar karena sejumlah masalah privasi.
  • 23:47 WIB. XL - XL klaim nomor 2 di Indonesia.
  • 23:46 WIB. Sniper - Sniper rilis powerbank yang aman diajak terbang.
  • 20:52 WIB. Fujifilm - Fujifilm luncurkan mirrorless X-T30. 
  • 20:19 WIB. Realme - Realme mau ikut ramaikan pasar Eropa.
  • 20:19 WIB. Beras - Stok beras bulog Pekalongan capai 28.000 ton.
  • 20:18 WIB. Modal - Petani garam tradisional di Palu mengatakan masih sangat membutuhkan bantuan modal.
  • 20:17 WIB. Dagang - RI-Palestina kuatkan kerja sama perdagangan.
  • 20:16 WIB. LRT - Tarif awal LRT Bekasi-Jakarta dipatok Rp12 ribu.
  • 20:15 WIB. Migas - BPS: migas penyebab turunnya kinerja ekspor Januari 2019.
  • 20:13 WIB. BBNKB - Riau peroleh pajak BBNKB Rp76,88 miliar.
  • 20:11 WIB. Ikan - Dirjen KKP mengatakan KKP fokus upaya pelestarian ikan lokal.
  • 20:08 WIB. Impor - Pemerintah diminta benahi kekacauan tata niaga impor pangan.
  • 20:08 WIB. Tol - MTI sarankan pemerintah turunkan tarif tol trans-jawa.

Kemenperin Dorong Ekspor Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Foto Berita Kemenperin Dorong Ekspor Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Perindustrian mendorong ekspor produk manufaktur untuk membangun pertumbuhan ekonomi inklusif, demikian disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara.

"Dari sisi ekspor, produk industri merupakan kontributor utama dengan peranan mencapai 75,6 persen dari total ekspor Indonesia," kata Ngakan melalui keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Ngakan, komoditas yang mendominasi ekspor produk Indonesia pada tahun 2017 berasal dari lima kelompok industri, yaitu produk industri makanan, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri logam dasar, industri karet, barang dari karet dan plastik, serta industri pakaian jadi.

"Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan strategi telah dan akan terus dilakukan untuk semakin memacu ekspor produk tersebut," ujarnya.

Terkait dengan pembangunan ekonomi inklusif, Ngakan menegaskan bahwa konsep pembangunan tersebut harus mampu menurunkan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja yang tinggi dan menurunkan ketimpangan ekonomi.

Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan.

Langkah strategis itu antara lain pembangunan infrastruktur, penguatan daya saing industri, penguatan kawasan ekonomi (KEK dan Kawasan Industri), serta membangun kawasan pariwisata di seluruh wilayah Indonesia melalui kebijakan pemerataan ekonomi (lahan, kesempatan, dan kapasitas sumber daya manusia/SDM).

"Upaya tersebut telah didukung dengan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I-XV, yang hasilnya cukup nyata dengan membaiknya penilaian lembaga asing terhadap Indonesia dari sisi daya tarik investasi, perbaikan peringkat daya saing global competitiveness index, dan membaiknya kemudahan berusaha (ease of doing business)," paparnya.

Dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi inklusif, Kementerian Perindustrian telah menetapkan empat strategi, yaitu kebijakan pembangunan SDM industri, pembangunan industri ke luar pulau Jawa, kebijakan e-smart IKM, dan kebijakan penerapan revolusi industri 4.0.

Ngakan menjelaskan, kebijakan pembangunan SDM ini dalam rangka mencapai tujuan penyerapan lapangan kerja.

Untuk itu, dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, program link and match SMK dan industri, serta program pelatihan industri dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi dan penempatan).

Selanjutnya, strategi pembangunan industri ke luar pulau Jawa ditujukan untuk mendorong pengurangan ketimpangan ekonomi.

Kebijakan ini dilakukan dengan rencana pembangunan 16 zona industri (kawasan industri) sampai dengan tahun 2019 yang mayoritas berlokasi di luar pulau Jawa.

Terkait kebijakan e-smart IKM, ditujukan dalam rangka peningkatan kesempatan IKM nasional dalam memasarkan produk secara lebih masif melalui platform digital.

"Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Industry 4.0 yang saat ini tengah dikembangkan," kata Ngakan.

Saat ini, Kemenperin sedang menyusun roadmap pengembangan Industry 4.0 yang difokuskan pada lima sektor, yakni indutri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia.

Kepala BPPI pun berharap peran pengusaha dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia, khsusnya sektor industri manufaktur.

"Pengusaha memiliki peranan yang vital sebagai aktor utama penggerak ekonomi nasional. Dengan dunia usaha semakin meningkat, maka potensi penumbuhan menumbuhkan usaha-usaha baru di sektor produktif akan mampu menciptakan peluang kerja yang lebih banyak lagi," paparnya.

Tag: Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Ekspor

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Cahyo Prayogo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,783.30 3,744.53
British Pound GBP 1.00 18,150.85 17,967.77
China Yuan CNY 1.00 2,097.95 2,076.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,187.00 14,045.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,058.58 9,952.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.88 1,789.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,440.06 10,334.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,015.70 15,848.38
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,472.95 3,433.99
Yen Jepang JPY 100.00 12,861.03 12,731.15

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6389.085 -30.933 627
2 Agriculture 1592.350 -13.090 21
3 Mining 1834.293 -25.732 47
4 Basic Industry and Chemicals 878.558 -9.993 71
5 Miscellanous Industry 1329.578 -2.798 46
6 Consumer Goods 2604.636 -24.378 51
7 Cons., Property & Real Estate 450.557 -6.160 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1185.805 7.307 71
9 Finance 1216.771 -0.391 91
10 Trade & Service 811.391 -5.665 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,300 1,625 325 25.00
2 PEHA 2,110 2,630 520 24.64
3 SIMA 330 400 70 21.21
4 LMAS 58 69 11 18.97
5 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
6 LUCK 585 660 75 12.82
7 CASS 640 720 80 12.50
8 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
9 BHIT 84 94 10 11.90
10 DWGL 101 113 12 11.88
No Code Prev Close Change %
1 OCAP 81 54 -27 -33.33
2 HDFA 165 130 -35 -21.21
3 KONI 498 398 -100 -20.08
4 BALI 1,060 860 -200 -18.87
5 PUDP 410 338 -72 -17.56
6 CANI 218 180 -38 -17.43
7 KBLV 585 484 -101 -17.26
8 GLOB 448 372 -76 -16.96
9 JIHD 585 490 -95 -16.24
10 NATO 585 505 -80 -13.68
No Code Prev Close Change %
1 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
2 BMTR 398 420 22 5.53
3 BHIT 84 94 10 11.90
4 WSKT 1,865 1,765 -100 -5.36
5 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
6 ERAA 1,950 1,955 5 0.26
7 MNCN 855 910 55 6.43
8 TLKM 3,740 3,790 50 1.34
9 ANTM 1,000 950 -50 -5.00
10 BUMI 153 151 -2 -1.31