Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:20 WIB. BlackBerry - Produsen BlackBerry ikutan garap ponsel layar lipat.
  • 07:11 WIB. Redmi - Redmi akan rilis ponsel berotak Snapdragon 855.
  • 07:09 WIB. Twitter - Twitter simpan DM pengguna selama bertahun-tahun.
  • 07:08 WIB. NASA - NASA gelontorkan Rp3 triliun teliti asal usul alam semesta.
  • 07:05 WIB. Amazon - Amazon investasi Rp9,8 triliun ke startup kendaraan listrik, Rivian. 
  • 06:39 WIB. Asus - Asus fokus lini gaming dan ponsel baterai berkapasitas jumbo.
  • 06:37 WIB. Kaesang - Kaesang targetkan Sang Pisang jadi unicorn lima tahun lagi.

Ini Hukumannya Bila Kendaraan Dinas Tak Bayar Pajak..

Foto Berita Ini Hukumannya Bila Kendaraan Dinas Tak Bayar Pajak..
Warta Ekonomi.co.id, Cianjur -

Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akan menarik kendaraan dinas dari pejabat atau organisasi perangkat daerah yang tidak membayar pajak kendaraan yang dipakai.

Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman di Cianjur, Jumat, mengatakan, pihaknya mendorong warga terutama pegawai negeri sipil (PNS) untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor.

"Melalui pajak pembangunan di Cianjur ataupun di Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan secara maksimal. Hari ini, saya membayar sendiri pajak kendaraan pribadi yang habis pajaknya beberapa hari kedepan," katanya.

Bahkan dia menolak diprioritaskan saat membayar pajak ke Kantor Samsat Cianjur. Wabup lebih memilih untuk ikut mengantre bersama pembayar pajak kendaraan lainnya. Hal tersebut dilakukan agar menjadi contoh pada warga Cianjur, terutama PNS agar taat membayar pajak.

Dia menggarisbawahi seharusnya PNS yang mendapatkan fasilitas kendaraan untuk menunjang kinerja lebih taat membayar pajak dan memberi contoh pada warga karena sejak beberapa waktu terakhir banyak kendaraan dinas yang belum membayar pajak.

"Kalau ada pegawai yang tidak taat membayar pajak kendaraan, akan diberikan sanksi kendaraan yang mereka pakai ditarik, kami sudah mendapatkan data dan berencana untuk membuat surat ke setiap OPD agar segera membayar pajak," katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pendataan dan Potensi Bapenda Provinsi Jawa Barat Cabang Pelayanan Cianjur, M Sofian, mengatakan, potensi pajak kendaraan di Cianjur untuk segala jenis kendaraan mencapai 400 ribu unit dan kendaraan dinas sekitar 4000 unit.

Setiap tahun potensi yang ada dapat menenuhi target, sehingga pendapatan akan dibagi dengan daerah provinsi dan kabupaten untuk dijadikan PAD. "Setiap tahun target terlampaui meskipun ada beberapa tunggakan," katanya.

Sedangkan terkait kendaraan dinas yang mangkir pajak, pihaknya mencatat ada 1000 lebih kendaraan, namun angka tersebut masih didalami karena ada kendaraan dinas yang statusnya sudah tidak layak pakai atau di luar data daerah.

"Kami mendorong agar pemkab melalui dinasnya bergerak untuk melakukan penghapusan data kendaraan yang memang sudah tidak digunakan agar data kendaraan dinas yang tidak bayar pajak dapat lebih akurat," katanya.

 

Tag: Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,783.30 3,744.53
British Pound GBP 1.00 18,150.85 17,967.77
China Yuan CNY 1.00 2,097.95 2,076.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,187.00 14,045.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,058.58 9,952.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.88 1,789.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,440.06 10,334.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,015.70 15,848.38
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,472.95 3,433.99
Yen Jepang JPY 100.00 12,861.03 12,731.15

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6389.085 -30.933 627
2 Agriculture 1592.350 -13.090 21
3 Mining 1834.293 -25.732 47
4 Basic Industry and Chemicals 878.558 -9.993 71
5 Miscellanous Industry 1329.578 -2.798 46
6 Consumer Goods 2604.636 -24.378 51
7 Cons., Property & Real Estate 450.557 -6.160 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1185.805 7.307 71
9 Finance 1216.771 -0.391 91
10 Trade & Service 811.391 -5.665 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,300 1,625 325 25.00
2 PEHA 2,110 2,630 520 24.64
3 SIMA 330 400 70 21.21
4 LMAS 58 69 11 18.97
5 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
6 LUCK 585 660 75 12.82
7 CASS 640 720 80 12.50
8 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
9 BHIT 84 94 10 11.90
10 DWGL 101 113 12 11.88
No Code Prev Close Change %
1 OCAP 81 54 -27 -33.33
2 HDFA 165 130 -35 -21.21
3 KONI 498 398 -100 -20.08
4 BALI 1,060 860 -200 -18.87
5 PUDP 410 338 -72 -17.56
6 CANI 218 180 -38 -17.43
7 KBLV 585 484 -101 -17.26
8 GLOB 448 372 -76 -16.96
9 JIHD 585 490 -95 -16.24
10 NATO 585 505 -80 -13.68
No Code Prev Close Change %
1 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
2 BMTR 398 420 22 5.53
3 BHIT 84 94 10 11.90
4 WSKT 1,865 1,765 -100 -5.36
5 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
6 ERAA 1,950 1,955 5 0.26
7 MNCN 855 910 55 6.43
8 TLKM 3,740 3,790 50 1.34
9 ANTM 1,000 950 -50 -5.00
10 BUMI 153 151 -2 -1.31