Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:36 WIB. LNG - ExxonMobil mempertimbangkan rencana impor LNG untuk mengantisipasi kekurangan pasokan gas pada 2021.
  • 10:02 WIB. IPW - IPW meminta Kepolisian segera menuntaskan kasus video mesum yang diduga melibatkan anggota DPR.
  • 08:46 WIB. KAI - PT KAI prediksi puncak arus balik Lebaran pada 19-20 Juni 2018.
  • 08:48 WIB. KAI - Hadapi arus balik Lebaran, PT KAI Divre III Palembang siapakan 30 ribu tiket.
  • 08:50 WIB. Pertamina - Pertamina jamin kecukupan BBM dan elpiji untuk kebutuhan arus balik Lebaran 2018.
  • 08:53 WIB. BPBD - BPDBD Sleman pantau keamanan wisata di lereng Gunung Merapi pada libur Lebaran 2018.
  • 08:54 WIB. PDIP - Dewan Pimpinan Pusat PDIP tetapkan Yunus Takandewa sebagai Wakil Ketua DPRD NTT.
  • 08:55 WIB. Kesehatan - Layanan pemilik KPS di RSUD Kabupaten Biak Numfor, Papua, cakup 5 kabupaten di Teluk Saereri.
  • 08:57 WIB. KPU - KPU Kota Surabaya menjadi pelaksana kegiatan Election Visit Program di Pilkada Jatim.
  • 08:59 WIB. BI - BI antisipasi kenaikan suku bunga The Fed.
  • 09:01 WIB. BI - BI perlu naikkan bunga acuan 25 bps di bulan Juli atau Agustus.
  • 09:03 WIB. Pegadaian - Pegadaian alami penurunan outstanding pembiayaan pada 1 minggu jelang Lebaran.

Pengacara Zumi Sebut Ada Pemaksaan "Uang Ketok" RAPBD

Foto Berita Pengacara Zumi Sebut Ada Pemaksaan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Muhammad Farizi, kuasa hukum Gubernur Jambi Zumi Zola, menyatakan terdapat upaya pemaksaan dengan adanya "uang ketok" dalam pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun 2018.

Permasalahan itu pula yang akhirnya menjerat Zumi Zola bersama dengan Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi menerima gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2014-2017.

"Dari sisi hukum, mencermati fakta yang terungkap dari awal, permasalahan ini diawali dari adanya upaya pemaksaan yang diistilahkan dengan 'uang ketok' dari oknum-oknum di DPRD," kata Farizi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, cara yang dilakukan oknum tersebut adalah mengancam tidak hadir dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018.

Permintaan "uang ketok" tersebut oleh Zumi Zola bersama pejabat-pejabat pemerintah daerah terkait disepakati untuk ditolak.

Namun, kata Farizi, oknum DPRD tetap memaksa dan mengancam tidak akan menyetujui RAPBN sehingga unsur pemaksaan tersebut tetap dipenuhi.

"Karena 'nasi sudah jadi bubur', dan fakta tak bisa dipungkiri, Zumi Zola mengimbau rekan-rekan dari pejabat Pemerintah Provinsi Jambi agar dapat menjelaskan dengan sejujur-jujurnya di hadapan penyidik KPK tentang tindakan pemaksaan dari oknum DPRD untuk mendapatkan persetujuan RAPBD," ujarnya.

Menurut dia, Zumi juga mengatakan bahwa dalam kasus itu rekan-rekan di Pemerintah Provinsi Jambi murni merupakan korban pemaksaan, bukan karena ada niat untuk ikut mencari keuntungan pribadi dari tindakan pemaksaan itu.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 28 November 2017, Zumi sempat berbicara melalui telepon dengan pejabat yang belakangan diketahui turut terkena OTT.

Zumi Zola mempertanyakan kebenaran adanya info pejabat Pemprov yang terkena OTT. Zumi pun mengingatkan bahwa dulu ia telah memperingatkan agar permintaan oknum DPRD itu tidak dipenuhi.

Menurut Farisi, pejabat yang ditelepon Zumi menjawab bahwa gubernur tidak tahu menahu masalah itu.

Farisi mengharapkan percakapan telepon itu dapat diungkap oleh penyidik KPK melalui bukti komunikasi dan hasil sadapan karena ia yakin bahwa KPK sudah memantau semua gerakan dan pembicaraan para pejabat Pemprov Jambi.

Tersangka Zumi Zola baik bersama dengan Arfan maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain dalam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp6 miliar.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zumi Zola

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Puspa P

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10