Portal Berita Ekonomi Rabu, 12 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:02 WIB. Telkomsel - Telkomsel meluncurkan aplikasi mBanking.
  • 22:02 WIB. WKR - Waskita Realty menganggarkan capex Rp1,03 triliun di tahun depan.
  • 22:01 WIB. PGE - PGE sedang mengerjakan 14 WKP dengan total kapasitas sebesar 617 MW.
  • 21:59 WIB. BNI - BNI dan Kemtan memperluas cakupan ke Kalimantan.
  • 21:50 WIB. Mandiri - Hadapi Nataru 2019, Mandiri siapkan uang tunai Rp13,73 triliun.
  • 21:50 WIB. WIKA - Profil finansial WIKA dianggap masih dapat diimbangi penghasilan arus kas yang lebih baik.
  • 21:49 WIB. WIKA - Rating utang WIKA tetap di level BB.
  • 21:49 WIB. WIKA - Fitch Ratings memangkas outlook WIKA dari stabil menjadi negatif.
  • 21:49 WIB. AP II - AP II menerapkan konsep transformasi digital dalam pengelolaan bandara.
  • 16:49 WIB. Facebook - Kantor Facebook di AS dapat ancaman bom. 
  • 16:35 WIB. Samsung - Samsung kolaborasi dengan Tesla kembangkan mobil otonom. 
  • 16:32 WIB. Facebook - Facebook akui bertemu dengan kedua Paslon Pilpres 2019.
  • 16:30 WIB. GoPro - GoPro pindahkan pabrik keluar China.
  • 16:29 WIB. Grab - Grab sebar diskon ongkir hingga 80% saat Harbolnas. 

Soal Zakat untuk ASN, Mahfud MD Bilang Begini

Foto Berita Soal Zakat untuk ASN, Mahfud MD Bilang Begini
Warta Ekonomi.co.id, Yogyakarta -

Mahfud MD  yang merupakan mantan Ketua MK berharap negara tidak perlu terlalu jauh ikut mengatur zakat bagi ASN Muslim dengan mengeluarkan Peraturan Presiden.

"Negara tidak perlu terlalu banyak ikut campur karena kita sudah punya Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) atau Bazda (Badan Amil Zakat Daerah). Tidak usah memakai Perpres yang merugikan pegawai," ujar Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Sabtu (10/2/2018).

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum UII itu, wacana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) justru bisa menjadi perampasan hak secara tidak sah jika syarat sesuai hukum Islam belum terpenuhi. Di dalam zakat, menurut dia, ada dua syarat yang harus terpenuhi. Pertama, kekayaan yang mengeluarkan zakat harus mencapai nishab atau setara 85 gram emas atau senilai Rp49 juta serta mengendap satu tahun (haul).

"Sehingga menurut saya keliru kalau tiba-tiba ada Perpres memotong 2,5 persen penghasilan pegawai negeri baik dari gaji pokok maupun seluruh pendapatannya," ungkap tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini.

Dengan demikian, Mahfud mengatakan apabila ada inisiatif untuk mendorong zakat melalui Perpres sebaiknya ada pemilahan. ASN dengan golongan 1, 2, dan 3, menurut dia, sudah dipastikan tidak bisa dipotong karena besaran gajinya belum mencapai nishab maupun haul.

"Pegawai negeri itu gajinya enggak pernah mengendap. Sebelum keluar, gajinya sudah kas bon, habis, sehingga kalau mau dipotong 2,5 persen kan dzalim sehingga menurut saya, kalau mau dikeluarkan dipilah-pilah dulu," tutur Mahfud.

Mahfud mengatakan apabila zakat ASN pada akhirnya hanya berbentuk himbauan dan bersifat sukarela maka tidak perlu diatur dengan Perpres.

"Pegawai itu kan orang birokrat yang takut melampaui hierarki sehingga kalau dipotong, dia tidak berani melawan," pungkasnya.

Seperti diberitakan, wacana dibuatnya Perpres zakat bagi ASN pertama kali diungkapkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Istana Presiden Jakarta pada Senin (5/2). Melalui Perpres tersebut, ASN beragama Islam diimbau memberikan zakat sebesar 2,5 persen. (HYS/Ant)

Tag: Mahfud MD, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Zakat, Peraturan Presiden (Perpres), Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Antara/Rosa Panggabean

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6115.577 38.990 621
2 Agriculture 1505.088 -1.455 20
3 Mining 1755.401 7.640 47
4 Basic Industry and Chemicals 834.495 13.819 71
5 Miscellanous Industry 1393.243 11.184 46
6 Consumer Goods 2499.289 15.900 49
7 Cons., Property & Real Estate 451.558 6.736 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.077 9.161 71
9 Finance 1164.990 2.978 91
10 Trade & Service 792.381 1.998 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 298 446 148 49.66
2 SOTS 350 436 86 24.57
3 AKSI 286 344 58 20.28
4 KPAS 600 710 110 18.33
5 ESSA 272 314 42 15.44
6 PNSE 650 750 100 15.38
7 SSTM 450 510 60 13.33
8 TRAM 144 163 19 13.19
9 IBFN 246 278 32 13.01
10 YPAS 570 640 70 12.28
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 740 555 -185 -25.00
2 TFCO 780 610 -170 -21.79
3 OCAP 306 244 -62 -20.26
4 PDES 1,700 1,445 -255 -15.00
5 APEX 1,400 1,210 -190 -13.57
6 RIMO 162 142 -20 -12.35
7 RDTX 6,150 5,550 -600 -9.76
8 HDTX 140 127 -13 -9.29
9 YULE 220 200 -20 -9.09
10 MDKI 298 274 -24 -8.05
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 370 372 2 0.54
2 RIMO 162 142 -20 -12.35
3 KPAS 600 710 110 18.33
4 PTBA 4,280 4,310 30 0.70
5 ADRO 1,285 1,255 -30 -2.33
6 TLKM 3,620 3,650 30 0.83
7 TRAM 144 163 19 13.19
8 PTPP 1,900 2,020 120 6.32
9 WSKT 1,795 1,855 60 3.34
10 PGAS 2,060 2,130 70 3.40