Portal Berita Ekonomi Jum'at, 23 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:29 WIB. Yerusalem - Otoritas Israel setujui 3.000 unit permukiman baru Yahudi di Yerusalem.
  • 17:28 WIB. Kenya - 3,4 juta warga Kenya menderita kelaparan.
  • 17:27 WIB. Belanda - Parlemen Belanda akui peristiwa Armenia 1915 sebagai genosida.
  • 17:25 WIB. Palestina - 213 warga Palestina tewas di penjara Israel.
  • 17:24 WIB. Pakistan - Sejumlah bahasa daerah di Pakistan terancam punah.
  • 17:23 WIB. Suriah - Wamenlu Iran: kehadiran kami di Suriah untuk lawan teroris.
  • 17:21 WIB. China - Otoritas China kritik kontrol kepemilikan senjata di AS.
  • 17:20 WIB. Amerika Serikat - Gedung Putih bakal persenjatai satu juta guru Amerika Serikat.
  • 17:18 WIB. Ghouta - Otoritas Kanada kecam serangan di Ghouta, Suriah.
  • 17:17 WIB. Rohingya - Anak-anak pengungsi Rohingya rentan terhadap wabah penyakit.

Dana Kampanye dari Parpol Gak Boleh Lebih dari Rp750 Juta

Foto Berita Dana Kampanye dari Parpol Gak Boleh Lebih dari Rp750 Juta
Warta Ekonomi.co.id, Tondano -

Meidy Tinangon Ketua KPU Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, mengatakan dana kampanye pasangan calon kepala daerah yang bersumber dari partai politik (Parpol) maksimal sebesar Rp750 juta.

"Sesuai keputusan, memang besaran dana kampanye dari masing-masing partai pengusung hanya dibatasi sampai Rp750 juta," ujar Meidy di Minahasa, Sabtu (10/2/2018).

Sementara sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain atau perseorangan hanya Rp75 juta, kemudian dari kelompok maksimal Rp750 juta, melalui badan hukum swasta sebanyak Rp750 juta.

"Hal ini dilakukan guna memberikan batasan terhadap pengeluaran keuangan, khususnya pada masa kampanye," ujarnya.

Ia mengatakan KPU selaku penyelenggara tentunya tidak keberatan dengan besaran sumber dana yang disiapkan masing-masing pasangan calon. Pasangan calon maupun parpol/gabungan parpol dilarang menerima sumbangan dari negara asing, lembaga swasta asing, LSM asing, warga negara asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, pemerintah dan Pemda, BUMN, BUMD, BUM desa atau sebutan lain.

"Intinya jangan menerima bantuan dana dari apa yang disebutkan karena ini bisa berakibat fatal bagi para calon. Parpol/gabungan parpol dan pasangan yang menerima sumbangan dari sumber yang dilarang dikenai sanksi pembatalan sebagai calon," ungkapnya.

Dana kampanye, kata Meidy, dapat berupa uang, barang, jasa, termasuk diskon yang melebihi kewajaran dianggap sebagai sumbangan. Apabila sumbangan melebihi ketentuan maka pasangan calon dan parpol/gabungan parpol dilarang menggunakan dana lebih tersebut dan wajib melaporkannya ke KPU.

"Dana lebih harus dimasukkan ke kas negara, paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir. Pasangan calon yang melanggar ketentuan pembatasan dana kampanye dikenai sanksi pembatalan sebagai calon," pungkasnya.

Meidy menambahkan pasangan calon yang terlambat menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dikenai sanksi pembatalan sebagai calon. (HYS/Ant)

Tag: parpol, Minahasa, Meidy Tinangon, Komisi Pemilihan Umum (KPU), pilgub, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), Sulawesi Utara

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: REUTERS/Edgar Su

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,663.17 3,626.81
British Pound GBP 1.00 19,165.88 18,973.43
China Yuan CNY 1.00 2,164.08 2,142.65
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,738.00 13,602.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,760.98 10,651.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,756.10 1,738.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,411.52 10,304.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,923.84 16,753.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,525.28 3,485.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,854.87 12,725.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6619.804 26.744 572
2 Agriculture 1663.837 1.042 19
3 Mining 2028.689 12.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 760.266 -4.137 69
5 Miscellanous Industry 1371.774 29.002 43
6 Consumer Goods 2826.534 8.189 47
7 Cons., Property & Real Estate 535.613 -0.797 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1167.809 5.396 62
9 Finance 1209.910 4.977 90
10 Trade & Service 942.344 5.798 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 55 74 19 34.55
2 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
3 CITA 600 740 140 23.33
4 AISA 545 665 120 22.02
5 NELY 137 161 24 17.52
6 IPCM 400 460 60 15.00
7 IPOL 134 148 14 10.45
8 BCIP 137 150 13 9.49
9 SONA 3,800 4,100 300 7.89
10 PSAB 191 206 15 7.85
No Code Prev Close Change %
1 LPGI 4,500 4,040 -460 -10.22
2 TIRA 280 252 -28 -10.00
3 SKBM 570 515 -55 -9.65
4 KBLV 520 480 -40 -7.69
5 AGRS 740 685 -55 -7.43
6 MTSM 248 230 -18 -7.26
7 INCI 510 474 -36 -7.06
8 BSSR 2,890 2,720 -170 -5.88
9 ASBI 310 294 -16 -5.16
10 DEWA 61 58 -3 -4.92
No Code Prev Close Change %
1 AISA 545 665 120 22.02
2 LMAS 64 63 -1 -1.56
3 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
4 PGAS 2,660 2,610 -50 -1.88
5 TRAM 352 376 24 6.82
6 BUMI 330 324 -6 -1.82
7 BBCA 23,900 24,250 350 1.46
8 ESTI 90 88 -2 -2.22
9 UNTR 35,875 37,000 1,125 3.14
10 PBRX 498 498 0 0.00