Portal Berita Ekonomi Kamis, 16 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:46 WIB. Jokowi - Pemerintah tidak main-main dengan aksi pencurian ikan yang dulu sering terjadi di perairan Indonesia.
  • 12:45 WIB. Jokowi - Kemiskinan berhasil ditekan dari 28,59 juta menjadi 25,95 juta.
  • 12:43 WIB. Airlangga Hartanto - Partai Golkar tetap solid dukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
  • 12:41 WIB. Ketum Golkar - Pertemuan dengan Sandiaga Uno yakni membahas revolusi industri 4.0.
  • 12:40 WIB. Politik - Sandiaga Uno bakal bertemu khusus dengan Ketum Golkar, Airlangga Hartanto.
  • 12:39 WIB. Cak Imin - Seharusnya saya lebih kecewa dibanding Mahfud MD, sebab sudah banyak pasang iklan diberbagai wilayah.
  • 12:37 WIB. Cak Imin - Soal cawapres, semua tidak lepas dari takdir Tuhan.
  • 12:37 WIB. Cak Imin - 'Jegal-menjegal' merupakan dinamika dalam politik dan sebuah kewajaran.
  • 12:37 WIB. Cak Imin - PBNU tidak pernah mengancam Jokowi jika memilih Mahfud MD.
  • 12:32 WIB. Jokowi - Indonesia harus mampu menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global.
  • 12:32 WIB. Jokowi - Pencapaian yang ada merupakan modal Indonesia menghadapi tantangan di masa depan.
  • 12:28 WIB. Jokowi - Pembangunan infrastruktur diimbangi dengan pembangunan karakter peradaban bangsa.
  • 12:28 WIB. Jokowi - Pembangunan dilakukan untuk kemajuan Indonesia.
  • 12:28 WIB. Jokowi - Indonesia bukan hanya membangun fisik, melainkan peradaban.
  • 11:40 WIB. Pertamina - Pertamina akan mengadakan touring sejauh 479,1 km di Medan.

Gak Bisa Bayar Iuran PBB, Korea Utara Salahkan Sanksi

Foto Berita Gak Bisa Bayar Iuran PBB, Korea Utara Salahkan Sanksi
Warta Ekonomi.co.id, New York -

Korea Utara tidak bisa membayar iuran untuk anggaran 2018 Perserikatan Bangsa-bangsa karena terhambat sanksi internasional atas bank penukaran uang asingnya, kata misi PBB untuk Korea.

Melalui pernyataan, misi itu mengungkapkan bahwa Korut telah meminta bantuan seorang pejabat tinggi PBB untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Duta Besar Korea Utara Ja Song Nam pada Jumat bertemu dengan kepala manajemen PBB Jan Beagle untuk meminta badan dunia tersebut membantu mengamankan saluran transaksi bank agar Pyongyang bisa membayar iuran hampir sebesar 184.000 dolar AS (sekitar Rp2,5 miliar) yang belum dibayarkannya untuk 2018. Negara-negara anggota PBB diwajibkan membayar sumbangan bagi anggaran rutin dan pemeliharaan perdamaian PBB serta anggaran untuk pengadilan internasional.

Sanksi-sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat dan PBB terhadap Bank Dagang Asing Korea Utara, yang merupakan bank utama untuk penukaran mata uang asing negara itu, membuat Korut tidak dapat

"menjalankan kewajibannya sebagai negara anggota PBB bahkan dengan menghambat kegiatan-kegiatan normal seperti pembayaran iuran untuk PBB," kata misi Korea Utara dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Jumat.

"(Keadaan) ini juga menunjukkan betapa kejam dan tidak beradabnya sanksi-sanksi tersebut," bunyi pernyataan itu.

Menurut pernyataan, jika Korea Utara sampai tidak bisa melakukan pembayaran, Amerika Serikat "dan para pengikutnya" sangat jelas merupakan pihak-pihak yang harus disalahkan. Amerika Serikat mengeluarkan sanksi terhadap Bank Dagang Asing Korut pada 2013 sementara Dewan Keamanan PBB memasukkan bank itu ke dalam daftar hitam pada Agustus tahun lalu.

Kelima belas anggota Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat telah meningkatkan sanksi terhadap Korea Utara sejak 2006 dalam upaya untuk mencegah Pyongyang mendanai program nuklir dan peluru kendali balistiknya. Wakil Presiden AS Mike Pence pada Rabu mengatakan Washington akan segera mengumumkan sanksi-sanksi ekonomi berikutnya terhadap Korea Utara.

Menurut Piagam PBB, negara-negara yang menunggak pembayaran dalam jumlah yang sama, atau melampaui jumlah sumbangan yang harus disetorkan dalam dua tahun sebelumnya, bisa kehilangan suara di Majelis Umum PBB, forum yang beranggotakan 193 negara. Majelis Umum bisa memberikan pengecualian jika suatu negara dapat membuktikan bahwa negara tersebut tidak dapat melakukan pembayaran karena menghadapi situasi yang di berada luar kendalinya. Menurut laman PBB, hingga 28 Januari ada 12 negara yang sudah lebih dari dua tahun belum melakukan kewajibannya membayar iuran. (HYS/Ant)

Tag: Korea Utara (Korut), Krisis Semenanjung Korea, Nuklir Korea Utara, Korea Selatan (Korsel), Kim Jong Un, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Pyongyang, Moon Jae-in, Dolar Amerika Serikat (AS), Amerika Serikat (AS)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Antara/Reuters

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5816.590 46.717 598
2 Agriculture 1592.077 88.033 19
3 Mining 1997.378 23.635 46
4 Basic Industry and Chemicals 774.066 4.001 70
5 Miscellanous Industry 1202.898 18.374 45
6 Consumer Goods 2314.885 9.200 46
7 Cons., Property & Real Estate 437.652 -1.224 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1016.194 17.287 70
9 Finance 1058.652 8.733 91
10 Trade & Service 833.087 1.148 144
No Code Prev Close Change %
1 LSIP 1,180 1,325 145 12.29
2 AALI 11,900 13,300 1,400 11.76
3 BWPT 214 238 24 11.21
4 LPIN 980 1,085 105 10.71
5 IKAI 164 180 16 9.76
6 JIHD 450 490 40 8.89
7 NICK 125 135 10 8.00
8 GZCO 65 70 5 7.69
9 MIKA 1,790 1,925 135 7.54
10 EXCL 2,730 2,920 190 6.96
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 890 700 -190 -21.35
2 IDPR 770 700 -70 -9.09
3 GMFI 228 210 -18 -7.89
4 ASBI 314 290 -24 -7.64
5 PANS 1,680 1,555 -125 -7.44
6 ACES 1,370 1,275 -95 -6.93
7 RELI 270 252 -18 -6.67
8 TIRA 136 127 -9 -6.62
9 BIPP 79 74 -5 -6.33
10 PSDN 298 280 -18 -6.04
No Code Prev Close Change %
1 PTBA 4,160 4,030 -130 -3.12
2 BBRI 3,130 3,210 80 2.56
3 TKIM 14,750 13,975 -775 -5.25
4 KREN 725 770 45 6.21
5 TLKM 3,350 3,430 80 2.39
6 BBNI 7,300 7,375 75 1.03
7 PGAS 1,815 1,840 25 1.38
8 ASII 6,825 6,975 150 2.20
9 UNTR 34,050 34,000 -50 -0.15
10 ERAA 2,730 2,650 -80 -2.93