Portal Berita Ekonomi Selasa, 14 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:48 WIB. Transportasi - TransJakarta siapkan dua rute gratis khusus Asian Games.
  • 22:47 WIB. Asian Games - 12 arena Asian Games 2018 di Jakarta habiskan Rp101 miliar.
  • 22:47 WIB. Daerah -¬†Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku kerepotan usai ditinggal Sandi.
  • 22:46 WIB. Politik - Maruf Amin buka peluang bertemu Rizieq Shihab di sela Haji.
  • 22:46 WIB. Daerah - Pemprov Jawa Barat lepas 200 pemeriksa hewan kurban.
  • 22:44 WIB. Trump - Omarosa: Melania tak sabar ingin ceraikan Trump.
  • 22:43 WIB. Inggris - Indonesia dan Inggris hidupkan lagi 'Partnership Forum'.
  • 22:41 WIB. Turki - Pastor AS ajukan banding di pengadilan Turki.
  • 22:40 WIB. Cyber - Indonesia gandeng Inggris perkuat keamanan siber.
  • 22:39 WIB. United States - Rusia: Sanksi AS buat hubungan bilateral renggang.
  • 22:37 WIB. Tarif AS - AS menuai lebih dari US$1,4 miliar dari tarif baja dan aluminium.
  • 22:36 WIB. Lira - Lira Turki pulih tajam terhadap dolar setelah rekor menukik.
  • 22:35 WIB. Apple - Erdogan menyebutkan Turki akan memboikot barang elektronik AS, termasuk iPhone Apple.
  • 22:28 WIB. iPhone - iPhone KW malah lebih populer di China.
  • 22:18 WIB. Telkomsel - Telkomsel bangun 108 BTS baru di NTT.

Presiden Diminta Turun Tangan Capai Target Swasembada Pangan

Foto Berita Presiden Diminta Turun Tangan Capai Target Swasembada Pangan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo diminta segera turun tangan untuk mewujudkan target swasembada sejumlah komoditas pangan yang hingga saat ini belum tercapai. Kinerja dan langkah koordinasi Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab produksi pangan dinilai perlu dievaluasi.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menilai pemerintah tidak konsisten dalam swasembada pangan sebagaimana yang menjadi program Nawacita Presiden Jokowi. Memasuki tahun keempat pemerintahan Jokowi-JK, target swasembada pangan belum juga terwujud. Beberapa kali, importasi terpaksa masih jadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

"Swasembada sampai saat ini hanya mimpi. Bagaimana mau swasembada kalau kebutuhan pangan saja kita masih impor?" kata Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/2/2018).

Menurut politisi partai Gerindra tersebut, ada beberapa faktor yang membuat Indonesia belum juga mencapai swasembada. Salah satunya adalah tidak adanya koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan kementerian teknis lain. Ia menyayangkan, sebagai negara yang sempat mendapatkan julukan lumbung beras Asia, Indonesia sekarang justru harus mengimpor pangan dari negara tetangga.

"Koordinasi kebutuhan pangan Kementan dengan kementerian lain berantakan," serunya.

Bambang menambahkan untuk memperbaiki koordinasi antarkementrian dibutuhkan campur tangan presiden. Presiden Jokowi seharusnya bisa bertindak tegas dengan memanggil Kementan untuk dievaluasi karena tidak hanya satu dua kebutuhan pangan yang dijanjikan swasembada bahkan ada 11 komoditas pangan yang seharusnya diwujudkan.

"Presiden harus mengevaluasi kalau perlu menteri pertanian diganti. Masalah seperti ini saja tidak becus menyelesaikan," tuturnya.

Ia mengatakan seharusnya pemerintah mencontoh Belanda dalam mencukupi kebutuhan pangannya. Meski hanya memiliki luas lahan pertanian terbatas, nyatanya Belanda tidak memerlukan impor pangan.

Tanggung Jawab

Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika menambahkan, meski kesalahan ada di Kementerian Pertanian, tapi tanggung jawab tetap ada di presiden. Menurutnya, presiden mesti segera mengevaluasi kepemimpinan di Kementan.

"Kalau begitu berarti selama ini Kementan tidak betul-betul valid dalam menyampaikan data ke presiden. Presiden harus segera mengambil keputusan. Kalau keputusan impor itu kan sebenarnya sudah mencerminkan bagaimana sebetulnya presiden sudah melihat ada masalah dari sisi produksi," tuturnya.

Kata Yeka, meski Presiden Jokowi sempat menegaskan agar jajarannya tidak mempermainkan perkara pangan, namun masih bisa dikatakan pemerintah belum serius mengatasi permasalahan pangan ini. Karenanya, hal yang harus diperlukan pak presiden adalah membuat keputusan politik dan jangan sampai tersandera dengan swasembada pangan yang selama ini digembar-gemborkan Kementan.

Seakan terlena dengan data Kementerian Pertanian yang selalu menunjukkan surplus produksi beras, presiden dibuat lengah dengan kenyataan bahwa stok beras yang saat tersedia di Bulog berada dalam kondisi kritis. Ketidakakuratan data dari Kementan membuat pemerintah kalang kabut untuk mengatasi kebutuhan beras yang saat ini belum tercukupi.

Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas menjelaskan bahwa saat ini di Pasar Induk Cipinang yang sering dianggap sebagai barometer ketersediaan beras, per 8 Februari kemarin stok hanya tersedia 21.484 ton. Angka ini jauh di bawah ambang batas aman yakni setidaknya terdapat stok sebesar 30 ribu hingga 25 ribu ton.

"Satu-satunya data yang ada itu kan data dari Kementerian Pertanian dan kita tahu persislah data dari Kementerian Pertanian ini sangat tidak akurat. Nah siapapun, presiden juga akan memutuskan berdasarkan data yang ada. Apalagi Kementerian Pertanian berkali-kali menyampaikan terjadi surplus beras," tutur Andreas.

Stabilitas Harga Semu

Stabilitas harga beras memang terus terjadi hingga September 2016. Namun, begitu memasuki bulan November 2016, harga beras merangkak naik dan terjadi lonjakan yang signifikan di bulan Desember 2016.

"Di sisi lain, harga beras itu relatif stabil sampai bulan September sehingga pemerintah karena hanya memiliki data dari Kementan sehingga seolah-olah data Kementan betul, karena stabil," tukasnya.

Padahal, menurut Andreas, stabilitas harga ini hanyalah stabilitas semu. Setelah terjadi penggerebekan gudang-gudang penyimpanan beras, para pedagang tak mau menyimpan terlalu banyak beras karena khawatir dituduh menimbun.

"Sehingga beras masuk keluar, beras masuk keluar. Akibatnya beras yang beredar di masyarakat besar sampai bulan September sehingga seolah-olah stabil harganya. Padahal karena manajemen stok di pedagang tidak ada lagi," imbuhnya.

Ketika harga beras di akhir tahun 2016 mulai merangkak naik, meski sedikit seharusnya sudah menjadi lampu merah bagi pemerintah. Pasalnya, kenaikan ini benar-benar mencerminkan mulai menipisnya stok beras.

Sayangnya, di sinilah kelengahan pemerintah justru muncul karena merasa di atas angin setelah mendapat pasokan data dari Kementan dan tak memprediksi lonjakan harga beras akan terjadi di awal tahun 2017. Kepanikan muncul kala harga beras mulai melonjak hingga 10% di bulan Januari dan diketahui bahwa stok Bulog tak mencapai 10 juta ton.

"Nah seharusnya kalau datanya akurat, data dari Kementan akurat sebenarnya sejak bulan Juli itu sudah bisa dideteksi, ini kurang atau lebih," ujar Andreas.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan)

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Asep Fathulrahman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5769.873 -91.373 598
2 Agriculture 1504.044 10.622 19
3 Mining 1973.743 -15.372 46
4 Basic Industry and Chemicals 770.065 -19.886 70
5 Miscellanous Industry 1184.524 -40.044 45
6 Consumer Goods 2305.685 -67.033 46
7 Cons., Property & Real Estate 438.876 -4.935 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 998.907 -8.880 70
9 Finance 1049.919 -7.372 91
10 Trade & Service 831.939 -13.103 144
No Code Prev Close Change %
1 FILM 760 935 175 23.03
2 SQMI 224 274 50 22.32
3 GOLD 452 535 83 18.36
4 BYAN 16,500 19,000 2,500 15.15
5 AIMS 222 250 28 12.61
6 LMSH 555 620 65 11.71
7 DYAN 82 91 9 10.98
8 MAYA 3,510 3,890 380 10.83
9 NUSA 185 204 19 10.27
10 RODA 460 500 40 8.70
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 177 141 -36 -20.34
2 GLOB 220 180 -40 -18.18
3 PTBA 4,850 4,160 -690 -14.23
4 KPAL 635 550 -85 -13.39
5 MAPA 4,160 3,700 -460 -11.06
6 LPIN 1,095 980 -115 -10.50
7 NIPS 410 370 -40 -9.76
8 OKAS 232 210 -22 -9.48
9 DMAS 147 134 -13 -8.84
10 MIKA 1,960 1,790 -170 -8.67
No Code Prev Close Change %
1 PTBA 4,850 4,160 -690 -14.23
2 BBRI 3,140 3,130 -10 -0.32
3 TLKM 3,370 3,350 -20 -0.59
4 FILM 760 935 175 23.03
5 IMAS 2,600 2,530 -70 -2.69
6 UNVR 42,600 41,000 -1,600 -3.76
7 PGAS 1,805 1,815 10 0.55
8 BMRI 6,925 6,725 -200 -2.89
9 TARA 900 905 5 0.56
10 BBTN 2,630 2,530 -100 -3.80