Portal Berita Ekonomi Senin, 28 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:14 WIB. Pertamina - Pertamina tambah stok avtur atau bahan bakar pesawat di Bandara Ngurah Rai sebesar 9%.
  • 18:14 WIB. PKP2B - PKP2B evaluasi penambahan produksi batu bara sebanyak 10% pada semester II tahun ini.
  • 18:13 WIB. PTPN III - PTPN III targetkan produksi CPO tahun ini 2,7 juta ton, naik dari capaian tahun lalu di 2,3 juta ton.
  • 18:13 WIB. PTPN III - PTPN III targetkan ekspor CPO tahun ini di angka 300.000 ton. 
  • 18:12 WIB. PTPN III - PTPN III targetkan ekspor hampir seluruh minyak kelapa sawitnya pada tahun 2019.
  • 18:12 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV akan terbitkan obligasi Rp3 triliun.
  • 18:11 WIB. JSMR - Untuk perlancar arus mudik dan balik, JSMR telah tambah 43 lokasi top up uang elektronik.
  • 18:10 WIB. Pertamina - Pertamina prediksi konsumsi LPG naik 17% menjelang Lebaran.
  • 18:10 WIB. Pegadaian - Untuk persiapan mudik bareng, Pegadaian siapkan 45 bus dan 250 tiket kapal Pelni.
  • 18:10 WIB. Pegadaian - Program mudik Pegadaian targetkan jumlah peserta 1.776 orang.
  • 18:09 WIB. Pegadaian - Pegadaian klaim siap layani tebus barang yang diperkirakan meningkat pada Lebaran tahun ini.
  • 18:09 WIB. MUF - Hingga April 2018, pembiayaan mobil bekas Mandiri Utama Finance naik 48,8%.
  • 18:08 WIB. KUR - Penyaluran KUR hingga 30 April 2018 mencapai Rp45 triliun kepada 1,7 juta debitur.
  • 18:08 WIB. BTPN - BTPN akan luncurkan fitur indentifikasi nasabah melalui video call.
  • 18:07 WIB. BUMN - Hingga April 2018, nasabah aktif Mekaar telah lampaui angka 2,8 juta jiwa dengan lebih dari 22.000 AO.

Presiden Diminta Turun Tangan Capai Target Swasembada Pangan

Foto Berita Presiden Diminta Turun Tangan Capai Target Swasembada Pangan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo diminta segera turun tangan untuk mewujudkan target swasembada sejumlah komoditas pangan yang hingga saat ini belum tercapai. Kinerja dan langkah koordinasi Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab produksi pangan dinilai perlu dievaluasi.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menilai pemerintah tidak konsisten dalam swasembada pangan sebagaimana yang menjadi program Nawacita Presiden Jokowi. Memasuki tahun keempat pemerintahan Jokowi-JK, target swasembada pangan belum juga terwujud. Beberapa kali, importasi terpaksa masih jadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

"Swasembada sampai saat ini hanya mimpi. Bagaimana mau swasembada kalau kebutuhan pangan saja kita masih impor?" kata Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/2/2018).

Menurut politisi partai Gerindra tersebut, ada beberapa faktor yang membuat Indonesia belum juga mencapai swasembada. Salah satunya adalah tidak adanya koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan kementerian teknis lain. Ia menyayangkan, sebagai negara yang sempat mendapatkan julukan lumbung beras Asia, Indonesia sekarang justru harus mengimpor pangan dari negara tetangga.

"Koordinasi kebutuhan pangan Kementan dengan kementerian lain berantakan," serunya.

Bambang menambahkan untuk memperbaiki koordinasi antarkementrian dibutuhkan campur tangan presiden. Presiden Jokowi seharusnya bisa bertindak tegas dengan memanggil Kementan untuk dievaluasi karena tidak hanya satu dua kebutuhan pangan yang dijanjikan swasembada bahkan ada 11 komoditas pangan yang seharusnya diwujudkan.

"Presiden harus mengevaluasi kalau perlu menteri pertanian diganti. Masalah seperti ini saja tidak becus menyelesaikan," tuturnya.

Ia mengatakan seharusnya pemerintah mencontoh Belanda dalam mencukupi kebutuhan pangannya. Meski hanya memiliki luas lahan pertanian terbatas, nyatanya Belanda tidak memerlukan impor pangan.

Tanggung Jawab

Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika menambahkan, meski kesalahan ada di Kementerian Pertanian, tapi tanggung jawab tetap ada di presiden. Menurutnya, presiden mesti segera mengevaluasi kepemimpinan di Kementan.

"Kalau begitu berarti selama ini Kementan tidak betul-betul valid dalam menyampaikan data ke presiden. Presiden harus segera mengambil keputusan. Kalau keputusan impor itu kan sebenarnya sudah mencerminkan bagaimana sebetulnya presiden sudah melihat ada masalah dari sisi produksi," tuturnya.

Kata Yeka, meski Presiden Jokowi sempat menegaskan agar jajarannya tidak mempermainkan perkara pangan, namun masih bisa dikatakan pemerintah belum serius mengatasi permasalahan pangan ini. Karenanya, hal yang harus diperlukan pak presiden adalah membuat keputusan politik dan jangan sampai tersandera dengan swasembada pangan yang selama ini digembar-gemborkan Kementan.

Seakan terlena dengan data Kementerian Pertanian yang selalu menunjukkan surplus produksi beras, presiden dibuat lengah dengan kenyataan bahwa stok beras yang saat tersedia di Bulog berada dalam kondisi kritis. Ketidakakuratan data dari Kementan membuat pemerintah kalang kabut untuk mengatasi kebutuhan beras yang saat ini belum tercukupi.

Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas menjelaskan bahwa saat ini di Pasar Induk Cipinang yang sering dianggap sebagai barometer ketersediaan beras, per 8 Februari kemarin stok hanya tersedia 21.484 ton. Angka ini jauh di bawah ambang batas aman yakni setidaknya terdapat stok sebesar 30 ribu hingga 25 ribu ton.

"Satu-satunya data yang ada itu kan data dari Kementerian Pertanian dan kita tahu persislah data dari Kementerian Pertanian ini sangat tidak akurat. Nah siapapun, presiden juga akan memutuskan berdasarkan data yang ada. Apalagi Kementerian Pertanian berkali-kali menyampaikan terjadi surplus beras," tutur Andreas.

Stabilitas Harga Semu

Stabilitas harga beras memang terus terjadi hingga September 2016. Namun, begitu memasuki bulan November 2016, harga beras merangkak naik dan terjadi lonjakan yang signifikan di bulan Desember 2016.

"Di sisi lain, harga beras itu relatif stabil sampai bulan September sehingga pemerintah karena hanya memiliki data dari Kementan sehingga seolah-olah data Kementan betul, karena stabil," tukasnya.

Padahal, menurut Andreas, stabilitas harga ini hanyalah stabilitas semu. Setelah terjadi penggerebekan gudang-gudang penyimpanan beras, para pedagang tak mau menyimpan terlalu banyak beras karena khawatir dituduh menimbun.

"Sehingga beras masuk keluar, beras masuk keluar. Akibatnya beras yang beredar di masyarakat besar sampai bulan September sehingga seolah-olah stabil harganya. Padahal karena manajemen stok di pedagang tidak ada lagi," imbuhnya.

Ketika harga beras di akhir tahun 2016 mulai merangkak naik, meski sedikit seharusnya sudah menjadi lampu merah bagi pemerintah. Pasalnya, kenaikan ini benar-benar mencerminkan mulai menipisnya stok beras.

Sayangnya, di sinilah kelengahan pemerintah justru muncul karena merasa di atas angin setelah mendapat pasokan data dari Kementan dan tak memprediksi lonjakan harga beras akan terjadi di awal tahun 2017. Kepanikan muncul kala harga beras mulai melonjak hingga 10% di bulan Januari dan diketahui bahwa stok Bulog tak mencapai 10 juta ton.

"Nah seharusnya kalau datanya akurat, data dari Kementan akurat sebenarnya sejak bulan Juli itu sudah bisa dideteksi, ini kurang atau lebih," ujar Andreas.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan)

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Asep Fathulrahman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5975.742 29.204 583
2 Agriculture 1545.561 -3.579 19
3 Mining 1874.083 5.539 44
4 Basic Industry and Chemicals 797.876 9.669 69
5 Miscellanous Industry 1255.404 1.089 44
6 Consumer Goods 2467.513 7.000 45
7 Cons., Property & Real Estate 463.741 1.542 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1016.181 -6.306 65
9 Finance 1058.646 9.953 92
10 Trade & Service 911.636 5.660 140
No Code Prev Close Change %
1 HOME 120 156 36 30.00
2 CMPP 240 300 60 25.00
3 TRUK 430 535 105 24.42
4 SKBM 436 535 99 22.71
5 VINS 128 150 22 17.19
6 CAMP 444 520 76 17.12
7 NELY 118 134 16 13.56
8 SKYB 430 488 58 13.49
9 KBLV 540 600 60 11.11
10 NAGA 218 242 24 11.01
No Code Prev Close Change %
1 TGRA 585 458 -127 -21.71
2 YPAS 790 620 -170 -21.52
3 SONA 3,200 2,750 -450 -14.06
4 RDTX 6,500 5,625 -875 -13.46
5 FREN 110 97 -13 -11.82
6 MITI 131 116 -15 -11.45
7 IDPR 900 800 -100 -11.11
8 SDMU 298 272 -26 -8.72
9 TRUS 238 218 -20 -8.40
10 CNTX 650 600 -50 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 BHIT 119 121 2 1.68
2 PGAS 2,170 2,080 -90 -4.15
3 BBRI 3,060 3,120 60 1.96
4 KREN 750 740 -10 -1.33
5 ERAA 2,730 2,730 0 0.00
6 MNCN 1,235 1,240 5 0.40
7 TARA 830 840 10 1.20
8 UNTR 36,950 37,500 550 1.49
9 TLKM 3,560 3,560 0 0.00
10 INKP 15,250 16,000 750 4.92

Recommended Reading

Minggu, 27/05/2018 08:58 WIB

Indonesia-Peru Sepakati Trade in Goods

Minggu, 27/05/2018 04:09 WIB

LPS Likuidasi BPR Budisetia

Sabtu, 26/05/2018 04:20 WIB

6 Entitas Diduga Tawarkan Investasi Bodong

Sabtu, 26/05/2018 04:05 WIB

Program Unggulan Jokowi Bergaung di Korea