Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:18 WIB. PEP - Pertamina EP Asset 3 Subang Field lepasliarkan keluarga Owa Jawa.
  • 23:17 WIB. PTPN - Menteri BUMN: PTPN bakal bertransformasi jadi BUMN Agrikultur modern.
  • 23:15 WIB. Pelindo II - Pelindo II mengincar pendapatan Rp13,5 triliun tahun ini.
  • 23:15 WIB. WTR - Wijaya Karya Realty menerbitkan MTN senilai Rp205 miliar.
  • 23:15 WIB. BNI - BNI menargetkan pendapatan non bunga tumbuh dobel digit sepanjang 2019.
  • 23:14 WIB. PGN - PGN berencana untuk bidik pasar luar negeri.
  • 23:14 WIB. PTPN - PTPN IX menjalin kerja sama distribusi pemasaran produk hilir dengan Jeera Foundation.
  • 23:14 WIB. Mandiri - Mandiri sabet gelar best domestic private bank.
  • 20:43 WIB. Pertamina - Pertamina MOR IV memasok kebutuhan BBM dan Pelumas Polda Jateng.
  • 20:42 WIB. Pertamina - Pertamina meresmikan dua titik BBM satu harga di Maluku dan Papua.
  • 20:42 WIB. Perindo - Perindo fokus perkuat ekspor perikanan ke Jepang dan AS.
  • 20:42 WIB. AXA - Axa Mandiri menargetkan premi nasabah prioritas naik 10% tahun ini.
  • 20:41 WIB. PTPN - Berdasarkan perkiraan PTPN, stok GKP pada awal tahun depan hanya 300.000-400.000 ton.
  • 20:41 WIB. PTPN - PTPN Holding akan meminta kuota untuk impor gula mentah pada tahun ini.
  • 20:41 WIB. Energi - Pertamina bersinergi dengan PLN terkait pemanfaatan listrik di lingkungan Pertamina RU II.

Presiden Diminta Turun Tangan Capai Target Swasembada Pangan

Foto Berita Presiden Diminta Turun Tangan Capai Target Swasembada Pangan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo diminta segera turun tangan untuk mewujudkan target swasembada sejumlah komoditas pangan yang hingga saat ini belum tercapai. Kinerja dan langkah koordinasi Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab produksi pangan dinilai perlu dievaluasi.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menilai pemerintah tidak konsisten dalam swasembada pangan sebagaimana yang menjadi program Nawacita Presiden Jokowi. Memasuki tahun keempat pemerintahan Jokowi-JK, target swasembada pangan belum juga terwujud. Beberapa kali, importasi terpaksa masih jadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

"Swasembada sampai saat ini hanya mimpi. Bagaimana mau swasembada kalau kebutuhan pangan saja kita masih impor?" kata Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/2/2018).

Menurut politisi partai Gerindra tersebut, ada beberapa faktor yang membuat Indonesia belum juga mencapai swasembada. Salah satunya adalah tidak adanya koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan kementerian teknis lain. Ia menyayangkan, sebagai negara yang sempat mendapatkan julukan lumbung beras Asia, Indonesia sekarang justru harus mengimpor pangan dari negara tetangga.

"Koordinasi kebutuhan pangan Kementan dengan kementerian lain berantakan," serunya.

Bambang menambahkan untuk memperbaiki koordinasi antarkementrian dibutuhkan campur tangan presiden. Presiden Jokowi seharusnya bisa bertindak tegas dengan memanggil Kementan untuk dievaluasi karena tidak hanya satu dua kebutuhan pangan yang dijanjikan swasembada bahkan ada 11 komoditas pangan yang seharusnya diwujudkan.

"Presiden harus mengevaluasi kalau perlu menteri pertanian diganti. Masalah seperti ini saja tidak becus menyelesaikan," tuturnya.

Ia mengatakan seharusnya pemerintah mencontoh Belanda dalam mencukupi kebutuhan pangannya. Meski hanya memiliki luas lahan pertanian terbatas, nyatanya Belanda tidak memerlukan impor pangan.

Tanggung Jawab

Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika menambahkan, meski kesalahan ada di Kementerian Pertanian, tapi tanggung jawab tetap ada di presiden. Menurutnya, presiden mesti segera mengevaluasi kepemimpinan di Kementan.

"Kalau begitu berarti selama ini Kementan tidak betul-betul valid dalam menyampaikan data ke presiden. Presiden harus segera mengambil keputusan. Kalau keputusan impor itu kan sebenarnya sudah mencerminkan bagaimana sebetulnya presiden sudah melihat ada masalah dari sisi produksi," tuturnya.

Kata Yeka, meski Presiden Jokowi sempat menegaskan agar jajarannya tidak mempermainkan perkara pangan, namun masih bisa dikatakan pemerintah belum serius mengatasi permasalahan pangan ini. Karenanya, hal yang harus diperlukan pak presiden adalah membuat keputusan politik dan jangan sampai tersandera dengan swasembada pangan yang selama ini digembar-gemborkan Kementan.

Seakan terlena dengan data Kementerian Pertanian yang selalu menunjukkan surplus produksi beras, presiden dibuat lengah dengan kenyataan bahwa stok beras yang saat tersedia di Bulog berada dalam kondisi kritis. Ketidakakuratan data dari Kementan membuat pemerintah kalang kabut untuk mengatasi kebutuhan beras yang saat ini belum tercukupi.

Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas menjelaskan bahwa saat ini di Pasar Induk Cipinang yang sering dianggap sebagai barometer ketersediaan beras, per 8 Februari kemarin stok hanya tersedia 21.484 ton. Angka ini jauh di bawah ambang batas aman yakni setidaknya terdapat stok sebesar 30 ribu hingga 25 ribu ton.

"Satu-satunya data yang ada itu kan data dari Kementerian Pertanian dan kita tahu persislah data dari Kementerian Pertanian ini sangat tidak akurat. Nah siapapun, presiden juga akan memutuskan berdasarkan data yang ada. Apalagi Kementerian Pertanian berkali-kali menyampaikan terjadi surplus beras," tutur Andreas.

Stabilitas Harga Semu

Stabilitas harga beras memang terus terjadi hingga September 2016. Namun, begitu memasuki bulan November 2016, harga beras merangkak naik dan terjadi lonjakan yang signifikan di bulan Desember 2016.

"Di sisi lain, harga beras itu relatif stabil sampai bulan September sehingga pemerintah karena hanya memiliki data dari Kementan sehingga seolah-olah data Kementan betul, karena stabil," tukasnya.

Padahal, menurut Andreas, stabilitas harga ini hanyalah stabilitas semu. Setelah terjadi penggerebekan gudang-gudang penyimpanan beras, para pedagang tak mau menyimpan terlalu banyak beras karena khawatir dituduh menimbun.

"Sehingga beras masuk keluar, beras masuk keluar. Akibatnya beras yang beredar di masyarakat besar sampai bulan September sehingga seolah-olah stabil harganya. Padahal karena manajemen stok di pedagang tidak ada lagi," imbuhnya.

Ketika harga beras di akhir tahun 2016 mulai merangkak naik, meski sedikit seharusnya sudah menjadi lampu merah bagi pemerintah. Pasalnya, kenaikan ini benar-benar mencerminkan mulai menipisnya stok beras.

Sayangnya, di sinilah kelengahan pemerintah justru muncul karena merasa di atas angin setelah mendapat pasokan data dari Kementan dan tak memprediksi lonjakan harga beras akan terjadi di awal tahun 2017. Kepanikan muncul kala harga beras mulai melonjak hingga 10% di bulan Januari dan diketahui bahwa stok Bulog tak mencapai 10 juta ton.

"Nah seharusnya kalau datanya akurat, data dari Kementan akurat sebenarnya sejak bulan Juli itu sudah bisa dideteksi, ini kurang atau lebih," ujar Andreas.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan)

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Asep Fathulrahman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.17 3,734.94
British Pound GBP 1.00 18,447.47 18,263.53
China Yuan CNY 1.00 2,107.04 2,086.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,149.00 14,009.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,042.96 9,942.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,802.90 1,785.04
Dolar Singapura SGD 1.00 10,446.69 10,342.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,044.97 15,882.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,467.04 3,430.22
Yen Jepang JPY 100.00 12,776.77 12,646.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.378 -36.388 628
2 Agriculture 1604.794 -11.878 21
3 Mining 1940.127 4.527 47
4 Basic Industry and Chemicals 888.309 -14.973 71
5 Miscellanous Industry 1338.979 -8.175 46
6 Consumer Goods 2638.097 -16.371 51
7 Cons., Property & Real Estate 455.949 -3.945 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1207.267 -6.802 72
9 Finance 1235.093 -8.628 91
10 Trade & Service 834.167 6.854 155
No Code Prev Close Change %
1 INTD 141 190 49 34.75
2 OCAP 72 97 25 34.72
3 JAYA 432 540 108 25.00
4 INPS 2,400 3,000 600 25.00
5 SIMA 258 322 64 24.81
6 BALI 895 1,115 220 24.58
7 PNSE 675 840 165 24.44
8 CLAY 1,395 1,725 330 23.66
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 MFMI 650 790 140 21.54
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,425 1,095 -330 -23.16
2 TALF 332 260 -72 -21.69
3 IBFN 266 232 -34 -12.78
4 INCI 570 510 -60 -10.53
5 KOIN 302 272 -30 -9.93
6 POLI 1,160 1,055 -105 -9.05
7 PJAA 1,500 1,400 -100 -6.67
8 SMDM 178 168 -10 -5.62
9 SDPC 110 104 -6 -5.45
10 TBIG 4,440 4,200 -240 -5.41
No Code Prev Close Change %
1 UNTR 26,500 27,950 1,450 5.47
2 BMRI 7,325 7,100 -225 -3.07
3 ADRO 1,415 1,410 -5 -0.35
4 PGAS 2,640 2,650 10 0.38
5 BNLI 1,055 1,055 0 0.00
6 JPFA 2,330 2,340 10 0.43
7 INDY 2,180 2,170 -10 -0.46
8 BUMI 163 158 -5 -3.07
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 ANTM 1,035 1,055 20 1.93