Portal Berita Ekonomi Kamis, 22 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:08 WIB. BRI - Transaksi remitansi di BRI capai Rp827 triliun sepanjang 2017.
  • 19:07 WIB. BRI - BRI tawarkan 3 promo bunga KPR: 6% fixed 1 tahun, 6,75% fixed 3 tahun, dan 7,25% fixed 5 tahun.
  • 19:05 WIB. Asuransi - Generali Indonesia optimistis pamor unitlink bisa naik dua digit.
  • 19:03 WIB. Bank Mandiri - Bank Mandiri targetkan KPR 2018 tumbuh 15%.
  • 19:02 WIB. Pertagas - Pertagas Niaga pasok gas ke industri Kuala Tanjung.
  • 19:01 WIB. BTN - BTN bakal menekan biaya dana pihak ketiga hingga di bawah 5%.
  • 19:00 WIB. Pertamina - Pertamina ajak pebalap Indonesia tradisikan aman berkendara.
  • 18:58 WIB. Bank Mandiri - Nilai NPL ruko di Bank Mandiri di atas rata-rata NPL properti, yaitu diatas 2%.
  • 18:56 WIB. Bank Mandiri - Bank Mandiri akan luncurkan KPR khusus milenial.
  • 18:55 WIB. Bank Mandiri - Bank Mandiri tawarkan bunga promo KPR 5,55%.
  • 18:29 WIB. Nasional - Jokowi: Butuh 7 tahun tuntaskan sungai Citarum.
  • 17:41 WIB. Lebanon - Menlu Retno akan kunjungi Lebanon guna bertemu dengan pasukan perdamaian Indonesia untuk PBB.
  • 17:40 WIB. Ghouta - Sekjen PBB desak agar serangan di Ghouta, Suriah segera dihentikan.
  • 17:39 WIB. Mahmoud Abbas - Hamas: pidato Mahmoud Abbas di depan DK PBB gagal refleksikan konsensus nasional.
  • 17:35 WIB. Yaman - PBB: 66 orang meninggal dunia akibat wabah difteri di Yaman.

Presiden Diminta Turun Tangan Capai Target Swasembada Pangan

Foto Berita Presiden Diminta Turun Tangan Capai Target Swasembada Pangan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo diminta segera turun tangan untuk mewujudkan target swasembada sejumlah komoditas pangan yang hingga saat ini belum tercapai. Kinerja dan langkah koordinasi Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab produksi pangan dinilai perlu dievaluasi.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menilai pemerintah tidak konsisten dalam swasembada pangan sebagaimana yang menjadi program Nawacita Presiden Jokowi. Memasuki tahun keempat pemerintahan Jokowi-JK, target swasembada pangan belum juga terwujud. Beberapa kali, importasi terpaksa masih jadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

"Swasembada sampai saat ini hanya mimpi. Bagaimana mau swasembada kalau kebutuhan pangan saja kita masih impor?" kata Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/2/2018).

Menurut politisi partai Gerindra tersebut, ada beberapa faktor yang membuat Indonesia belum juga mencapai swasembada. Salah satunya adalah tidak adanya koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan kementerian teknis lain. Ia menyayangkan, sebagai negara yang sempat mendapatkan julukan lumbung beras Asia, Indonesia sekarang justru harus mengimpor pangan dari negara tetangga.

"Koordinasi kebutuhan pangan Kementan dengan kementerian lain berantakan," serunya.

Bambang menambahkan untuk memperbaiki koordinasi antarkementrian dibutuhkan campur tangan presiden. Presiden Jokowi seharusnya bisa bertindak tegas dengan memanggil Kementan untuk dievaluasi karena tidak hanya satu dua kebutuhan pangan yang dijanjikan swasembada bahkan ada 11 komoditas pangan yang seharusnya diwujudkan.

"Presiden harus mengevaluasi kalau perlu menteri pertanian diganti. Masalah seperti ini saja tidak becus menyelesaikan," tuturnya.

Ia mengatakan seharusnya pemerintah mencontoh Belanda dalam mencukupi kebutuhan pangannya. Meski hanya memiliki luas lahan pertanian terbatas, nyatanya Belanda tidak memerlukan impor pangan.

Tanggung Jawab

Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika menambahkan, meski kesalahan ada di Kementerian Pertanian, tapi tanggung jawab tetap ada di presiden. Menurutnya, presiden mesti segera mengevaluasi kepemimpinan di Kementan.

"Kalau begitu berarti selama ini Kementan tidak betul-betul valid dalam menyampaikan data ke presiden. Presiden harus segera mengambil keputusan. Kalau keputusan impor itu kan sebenarnya sudah mencerminkan bagaimana sebetulnya presiden sudah melihat ada masalah dari sisi produksi," tuturnya.

Kata Yeka, meski Presiden Jokowi sempat menegaskan agar jajarannya tidak mempermainkan perkara pangan, namun masih bisa dikatakan pemerintah belum serius mengatasi permasalahan pangan ini. Karenanya, hal yang harus diperlukan pak presiden adalah membuat keputusan politik dan jangan sampai tersandera dengan swasembada pangan yang selama ini digembar-gemborkan Kementan.

Seakan terlena dengan data Kementerian Pertanian yang selalu menunjukkan surplus produksi beras, presiden dibuat lengah dengan kenyataan bahwa stok beras yang saat tersedia di Bulog berada dalam kondisi kritis. Ketidakakuratan data dari Kementan membuat pemerintah kalang kabut untuk mengatasi kebutuhan beras yang saat ini belum tercukupi.

Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas menjelaskan bahwa saat ini di Pasar Induk Cipinang yang sering dianggap sebagai barometer ketersediaan beras, per 8 Februari kemarin stok hanya tersedia 21.484 ton. Angka ini jauh di bawah ambang batas aman yakni setidaknya terdapat stok sebesar 30 ribu hingga 25 ribu ton.

"Satu-satunya data yang ada itu kan data dari Kementerian Pertanian dan kita tahu persislah data dari Kementerian Pertanian ini sangat tidak akurat. Nah siapapun, presiden juga akan memutuskan berdasarkan data yang ada. Apalagi Kementerian Pertanian berkali-kali menyampaikan terjadi surplus beras," tutur Andreas.

Stabilitas Harga Semu

Stabilitas harga beras memang terus terjadi hingga September 2016. Namun, begitu memasuki bulan November 2016, harga beras merangkak naik dan terjadi lonjakan yang signifikan di bulan Desember 2016.

"Di sisi lain, harga beras itu relatif stabil sampai bulan September sehingga pemerintah karena hanya memiliki data dari Kementan sehingga seolah-olah data Kementan betul, karena stabil," tukasnya.

Padahal, menurut Andreas, stabilitas harga ini hanyalah stabilitas semu. Setelah terjadi penggerebekan gudang-gudang penyimpanan beras, para pedagang tak mau menyimpan terlalu banyak beras karena khawatir dituduh menimbun.

"Sehingga beras masuk keluar, beras masuk keluar. Akibatnya beras yang beredar di masyarakat besar sampai bulan September sehingga seolah-olah stabil harganya. Padahal karena manajemen stok di pedagang tidak ada lagi," imbuhnya.

Ketika harga beras di akhir tahun 2016 mulai merangkak naik, meski sedikit seharusnya sudah menjadi lampu merah bagi pemerintah. Pasalnya, kenaikan ini benar-benar mencerminkan mulai menipisnya stok beras.

Sayangnya, di sinilah kelengahan pemerintah justru muncul karena merasa di atas angin setelah mendapat pasokan data dari Kementan dan tak memprediksi lonjakan harga beras akan terjadi di awal tahun 2017. Kepanikan muncul kala harga beras mulai melonjak hingga 10% di bulan Januari dan diketahui bahwa stok Bulog tak mencapai 10 juta ton.

"Nah seharusnya kalau datanya akurat, data dari Kementan akurat sebenarnya sejak bulan Juli itu sudah bisa dideteksi, ini kurang atau lebih," ujar Andreas.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan)

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Asep Fathulrahman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,661.84 3,625.48
British Pound GBP 1.00 19,108.10 18,914.79
China Yuan CNY 1.00 2,161.66 2,140.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,733.00 13,597.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,714.49 10,607.02
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,754.86 1,737.37
Dolar Singapura SGD 1.00 10,374.71 10,271.19
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,868.24 16,699.84
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,510.48 3,473.05
Yen Jepang JPY 100.00 12,803.47 12,674.31

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6593.060 -50.340 572
2 Agriculture 1662.795 -6.014 19
3 Mining 2016.043 7.729 44
4 Basic Industry and Chemicals 764.403 3.337 69
5 Miscellanous Industry 1342.772 -26.217 43
6 Consumer Goods 2818.345 -19.553 47
7 Cons., Property & Real Estate 536.410 -1.811 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1162.413 -10.945 62
9 Finance 1204.933 -13.724 90
10 Trade & Service 936.546 -8.265 133
No Code Prev Close Change %
1 BOSS 1,120 1,400 280 25.00
2 WOMF 246 306 60 24.39
3 INRU 975 1,190 215 22.05
4 RODA 150 175 25 16.67
5 ATIC 665 770 105 15.79
6 SKBM 500 570 70 14.00
7 TBMS 1,015 1,150 135 13.30
8 IDPR 905 1,000 95 10.50
9 BIPI 90 99 9 10.00
10 BSSR 2,630 2,890 260 9.89
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 67 55 -12 -17.91
2 BMSR 228 199 -29 -12.72
3 YPAS 775 695 -80 -10.32
4 GOLD 500 454 -46 -9.20
5 BGTG 165 151 -14 -8.48
6 BNBA 294 270 -24 -8.16
7 CITA 650 600 -50 -7.69
8 AHAP 178 165 -13 -7.30
9 RMBA 338 314 -24 -7.10
10 MKNT 322 300 -22 -6.83
No Code Prev Close Change %
1 BIPI 90 99 9 10.00
2 DEWA 65 61 -4 -6.15
3 BUMI 340 330 -10 -2.94
4 MEDC 1,365 1,460 95 6.96
5 ENRG 268 266 -2 -0.75
6 PGAS 2,720 2,660 -60 -2.21
7 TLKM 4,070 4,010 -60 -1.47
8 BBRI 3,800 3,770 -30 -0.79
9 BRMS 90 90 0 0.00
10 UNTR 37,000 35,875 -1,125 -3.04