Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:59 WIB. SKK Migas - Akhiri kontrak PSC tanpa proses yang tepat, SKK Migas terlibat gugatan Tata Usaha Negara.
  • 18:59 WIB. SUGI - SUGI terlibat dalam perkara gugatan perdata senilai AS$432.336.937. 
  • 18:58 WIB. SUGI - SUGI sebut Easwin Global Investment Ltd dipaksa alihkan hak milik dalam KKS Lemang
  • 18:26 WIB. ACES - Ace Hardware Indonesia buka gerai ke-24 berlokasi di Kelapa Gading pada 23/10/2018. 
  • 18:26 WIB. MDKA - MDKA berikan tiga jaminan terkait utang BSI sebesar US$200 juta.
  • 17:32 WIB. OJK - Pembekuan kegiatan usaha PT Asia Multidana telah dicabut oleh OJK.
  • 17:32 WIB. ADMF - Obligasi berkelanjutan II ADMF tahap II tahun 2013 sebesar Rp490 miliar akan jatuh tempo pada 24/10/2018. 
  • 17:09 WIB. Nissan - Nissan tawarkan harga Nissan Terra di Indonesia mulai dari Rp464 juta rupiah. 
  • 17:08 WIB. BSDE - Hermawan: Peningkatan marketing sales BSDE didukung oleh penjualan produk di segmen residensial dan strata title
  • 17:07 WIB. BSDE - Marketing sales BSDE meningkat Rp5,4 triliun atau setara 75% dari target tahun ini.
  • 16:15 WIB. Fadli Zon - Prabowo jemput Habib Rizieq bukan soal elektabilitas.
  • 13:46 WIB. Prabowo - Kekayaan kita tidak tinggal di negara.
  • 13:45 WIB. Prabowo - Saya bersaksi tak mencari kekayaan pribadi dari kekuasaan.
  • 13:25 WIB. Kemendagri - Ada 5 juta pemilih pemula belum punya e-KTP.

Presiden Diminta Turun Tangan Capai Target Swasembada Pangan

Foto Berita Presiden Diminta Turun Tangan Capai Target Swasembada Pangan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo diminta segera turun tangan untuk mewujudkan target swasembada sejumlah komoditas pangan yang hingga saat ini belum tercapai. Kinerja dan langkah koordinasi Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab produksi pangan dinilai perlu dievaluasi.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menilai pemerintah tidak konsisten dalam swasembada pangan sebagaimana yang menjadi program Nawacita Presiden Jokowi. Memasuki tahun keempat pemerintahan Jokowi-JK, target swasembada pangan belum juga terwujud. Beberapa kali, importasi terpaksa masih jadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

"Swasembada sampai saat ini hanya mimpi. Bagaimana mau swasembada kalau kebutuhan pangan saja kita masih impor?" kata Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/2/2018).

Menurut politisi partai Gerindra tersebut, ada beberapa faktor yang membuat Indonesia belum juga mencapai swasembada. Salah satunya adalah tidak adanya koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan kementerian teknis lain. Ia menyayangkan, sebagai negara yang sempat mendapatkan julukan lumbung beras Asia, Indonesia sekarang justru harus mengimpor pangan dari negara tetangga.

"Koordinasi kebutuhan pangan Kementan dengan kementerian lain berantakan," serunya.

Bambang menambahkan untuk memperbaiki koordinasi antarkementrian dibutuhkan campur tangan presiden. Presiden Jokowi seharusnya bisa bertindak tegas dengan memanggil Kementan untuk dievaluasi karena tidak hanya satu dua kebutuhan pangan yang dijanjikan swasembada bahkan ada 11 komoditas pangan yang seharusnya diwujudkan.

"Presiden harus mengevaluasi kalau perlu menteri pertanian diganti. Masalah seperti ini saja tidak becus menyelesaikan," tuturnya.

Ia mengatakan seharusnya pemerintah mencontoh Belanda dalam mencukupi kebutuhan pangannya. Meski hanya memiliki luas lahan pertanian terbatas, nyatanya Belanda tidak memerlukan impor pangan.

Tanggung Jawab

Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika menambahkan, meski kesalahan ada di Kementerian Pertanian, tapi tanggung jawab tetap ada di presiden. Menurutnya, presiden mesti segera mengevaluasi kepemimpinan di Kementan.

"Kalau begitu berarti selama ini Kementan tidak betul-betul valid dalam menyampaikan data ke presiden. Presiden harus segera mengambil keputusan. Kalau keputusan impor itu kan sebenarnya sudah mencerminkan bagaimana sebetulnya presiden sudah melihat ada masalah dari sisi produksi," tuturnya.

Kata Yeka, meski Presiden Jokowi sempat menegaskan agar jajarannya tidak mempermainkan perkara pangan, namun masih bisa dikatakan pemerintah belum serius mengatasi permasalahan pangan ini. Karenanya, hal yang harus diperlukan pak presiden adalah membuat keputusan politik dan jangan sampai tersandera dengan swasembada pangan yang selama ini digembar-gemborkan Kementan.

Seakan terlena dengan data Kementerian Pertanian yang selalu menunjukkan surplus produksi beras, presiden dibuat lengah dengan kenyataan bahwa stok beras yang saat tersedia di Bulog berada dalam kondisi kritis. Ketidakakuratan data dari Kementan membuat pemerintah kalang kabut untuk mengatasi kebutuhan beras yang saat ini belum tercukupi.

Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas menjelaskan bahwa saat ini di Pasar Induk Cipinang yang sering dianggap sebagai barometer ketersediaan beras, per 8 Februari kemarin stok hanya tersedia 21.484 ton. Angka ini jauh di bawah ambang batas aman yakni setidaknya terdapat stok sebesar 30 ribu hingga 25 ribu ton.

"Satu-satunya data yang ada itu kan data dari Kementerian Pertanian dan kita tahu persislah data dari Kementerian Pertanian ini sangat tidak akurat. Nah siapapun, presiden juga akan memutuskan berdasarkan data yang ada. Apalagi Kementerian Pertanian berkali-kali menyampaikan terjadi surplus beras," tutur Andreas.

Stabilitas Harga Semu

Stabilitas harga beras memang terus terjadi hingga September 2016. Namun, begitu memasuki bulan November 2016, harga beras merangkak naik dan terjadi lonjakan yang signifikan di bulan Desember 2016.

"Di sisi lain, harga beras itu relatif stabil sampai bulan September sehingga pemerintah karena hanya memiliki data dari Kementan sehingga seolah-olah data Kementan betul, karena stabil," tukasnya.

Padahal, menurut Andreas, stabilitas harga ini hanyalah stabilitas semu. Setelah terjadi penggerebekan gudang-gudang penyimpanan beras, para pedagang tak mau menyimpan terlalu banyak beras karena khawatir dituduh menimbun.

"Sehingga beras masuk keluar, beras masuk keluar. Akibatnya beras yang beredar di masyarakat besar sampai bulan September sehingga seolah-olah stabil harganya. Padahal karena manajemen stok di pedagang tidak ada lagi," imbuhnya.

Ketika harga beras di akhir tahun 2016 mulai merangkak naik, meski sedikit seharusnya sudah menjadi lampu merah bagi pemerintah. Pasalnya, kenaikan ini benar-benar mencerminkan mulai menipisnya stok beras.

Sayangnya, di sinilah kelengahan pemerintah justru muncul karena merasa di atas angin setelah mendapat pasokan data dari Kementan dan tak memprediksi lonjakan harga beras akan terjadi di awal tahun 2017. Kepanikan muncul kala harga beras mulai melonjak hingga 10% di bulan Januari dan diketahui bahwa stok Bulog tak mencapai 10 juta ton.

"Nah seharusnya kalau datanya akurat, data dari Kementan akurat sebenarnya sejak bulan Juli itu sudah bisa dideteksi, ini kurang atau lebih," ujar Andreas.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan)

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Asep Fathulrahman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,074.00 4,032.94
British Pound GBP 1.00 19,818.76 19,620.15
China Yuan CNY 1.00 2,204.27 2,182.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,284.00 15,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,804.26 10,693.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,949.96 1,930.55
Dolar Singapura SGD 1.00 11,068.95 10,958.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,521.58 17,341.27
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.92 3,634.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,578.54 13,439.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5797.891 -42.544 610
2 Agriculture 1554.747 -15.585 20
3 Mining 1891.500 -26.913 47
4 Basic Industry and Chemicals 751.139 -6.438 70
5 Miscellanous Industry 1262.855 10.567 45
6 Consumer Goods 2461.265 -8.778 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.289 -1.746 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.222 -21.394 70
9 Finance 1042.692 -8.059 91
10 Trade & Service 784.869 -3.611 147
No Code Prev Close Change %
1 MPRO 314 392 78 24.84
2 MLPT 745 900 155 20.81
3 MFMI 700 840 140 20.00
4 SKYB 159 190 31 19.50
5 KPAL 402 478 76 18.91
6 RELI 228 258 30 13.16
7 PBSA 690 760 70 10.14
8 NOBU 950 1,040 90 9.47
9 BAYU 2,470 2,700 230 9.31
10 GJTL 635 690 55 8.66
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 400 300 -100 -25.00
2 AMAG 358 270 -88 -24.58
3 TRIO 226 184 -42 -18.58
4 SKRN 1,225 1,030 -195 -15.92
5 YPAS 725 610 -115 -15.86
6 MINA 585 520 -65 -11.11
7 DUCK 1,590 1,440 -150 -9.43
8 DART 294 268 -26 -8.84
9 TFCO 600 550 -50 -8.33
10 HDFA 128 118 -10 -7.81
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 356 -6 -1.66
2 BMTR 334 334 0 0.00
3 PGAS 2,340 2,350 10 0.43
4 BHIT 79 79 0 0.00
5 LPPF 5,025 4,990 -35 -0.70
6 MNCN 775 780 5 0.65
7 PTBA 4,610 4,510 -100 -2.17
8 BBCA 23,150 22,950 -200 -0.86
9 GJTL 635 690 55 8.66
10 KPIG 138 139 1 0.72