Portal Berita Ekonomi Minggu, 23 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:05 WIB. SMGR -SMGR kembali gelar acara bertajuk Road to Semen Indonesia Trail Run di Hyatt Hotel Yogyakarta.
  • 13:22 WIB. Daerah - Ombudsman sarankan lakukan audit posisi stok beras.
  • 13:22 WIB. Nasional - Wapres pimpin delegasi Indonesia di Sidang Umum PBB.
  • 13:22 WIB. Politik - Demokrat protes kesepakatan kampanye damai dilanggar KPU.
  • 13:21 WIB. Daerah - Ajakan kampanye damai bergema di Banyumas.
  • 13:21 WIB. Transportasi - Menhub kecewa dengan vandalisme MRT.
  • 13:20 WIB. Politik - Tim Jokowi berkomitmen kampanye damai di media sosial.
  • 13:19 WIB. Politik - KPU RI tunggu laporan awal dana kampanye peserta pemilu.
  • 12:40 WIB. BNI - BNI menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan selama perhelatan Asian Para Games.
  • 12:25 WIB. BTN -┬áPer Agustus 2018, Bank BTN sudah merealisasikan KPR Subsidi sebanyak 128.218.
  • 12:11 WIB. BTN - BTN bersinergi dengan PT Adhi Karya untuk menggarap sejumlah proyek TOD bertajuk LRT City.
  • 12:07 WIB. BTN - BTN membuka sinergi dengan PT PP Properti Tbk yang akan menggarap TOD Stasiun Juanda dan TOD Stasiun Tanah Abang.
  • 12:06 WIB. BTN - BTN membidik proyek TOD Perumnas di Pondok Cina dan stasiun Bogor.
  • 12:05 WIB. BTN - BTN memberikan kredit konstruksi dan KPA untuk proyek TOD milik Perumnas Setelah TOD di Tanjung Barat.
  • 12:04 WIB. Askrindo - Askrindo memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri kepada 1.000 bikers pada kegiatan Bali Bike Festival IV-2018.

Kata Luhut, Perekonomian Indonesia Membaik

Foto Berita Kata Luhut, Perekonomian Indonesia Membaik
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kenaikan peringkat yang diberikan badan pemeringkat Jepang dari BBB minus menjadi BBB membuktikan perekonomian Indonesia semakin baik. 

Lembaga Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) mencatat sejak pemerintahan Joko Widodo pada 2014 lalu telah terjadi reformasi struktural di Indonesia yang demi menciptakan keberlanjutan pertumbuhan dan tidak bergantung pada sektor sumber daya alam. Selain itu, adanya perbaikan iklim investasi di Indonesia yang ditandai peningkatan investasi swasta dari dalam negeri maupun asing. Pembangunan infrastruktur juga sangat masif karena komitmen tinggi dari pemerintah. 

"Lembaga pemberi peringkat  JCR menaikkan Sovereign Credit Rating (Peringkat Surat Utang) Republik Indonesia dari BBB minus menjadi BBB artinya angka untuk interest uang sekarang lebih rendah. Ini menunjukkan perekonomian kita makin berkembang baik dan keadaan ini harus dipelihara," kata Luhut dalam keterangan resminya di Bandung, Sabtu (10/2/2018).

Menurut Luhut, Presiden Jokowi berkomitmen untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Belum pernah ada Presiden di Indonesia yang dalam setahun empat kali datang ke Papua hingga pelosoknya untuk memastikan pembangunan berjalan di sana. 

"Waktu beliau diberi kartu kuning oleh mahasiswa, saya tidak mengerti, apa alasannya? Sewaktu saya jadi Menko Polhukam pun saya undang para Duta Besar, Jaksa Agung Australia untuk melihat langsung. Lihat langsung keadaan di Papua. Nah, jadi sebelum bertindak para mahaiswa harus tahu dulu, apa yang kalian bicarakan atau lihat secara langsung," ungkap Luhut

Dana yang dimiliki pemerintah saat ini hanya cukup untuk membiayai kurang dari 30% pembangunan di Indonesia oleh karenanya pemerintah saat ini mencari berbagai cara untuk dapat tetap melakukan pembangunan dengan menggunakan dana pemerintah seminimal mungkin. 

"Kami sudah membuat pendanaan-pendanaan lain diluar APBN, misalnya Blended Finance, yaitu dengan melibatkan penggunaan pembiayaan pembangunan dari sumber publik atau filantropi untuk mendukung pembangunan. Saya presentasikan hal ini di Davos pada acara _World Economic Forum_ dan mereka mengacungkan jempol karena indonesia dinilai kreatif dalam mencari sumber pendanaan," jelasnya.  

Lebih jauh Menko Luhut mengungkapkan bahwa masih ada yang bisa dijadikan sumber potensi ekonomi Indonesia, yaitu luasnya laut dan panjang garis pantai yang dimiliki Indonesia. Panjang garis pantai yang mencapai 99.093 kilometer dan potensi ekonominya yang bisa mencapai US$1,2 triliun per tahun belum dimanfaatkan secara maksimal. 

"Banyak yang bisa digarap, mulai dari sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan dan bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut dan industri jasa maritim. Setelah sekian lama diabaikan, kebijakan poros maritim dunia diharapkan mampu menjadi momentum kebangkitan ekonomi maritim Indonesia di masa depan,” terangnya.

Menurut Menko Luhut hal ini juga bisa menjadi modal yang cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi maupun industri di dalam negeri agar Indonesia tidak lagi impor garam industri pada tahun 2020. 

"Nanti kita pakai teknologi yang lebih baik sehingga produksinya bisa lebih bagus, dengan kadar garam mencapai 98 persen," pungkasnya.

Tag: Luhut Binsar Pandjaitan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Ekonomi Indonesia

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Kemenko Maritim

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22