Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kata Luhut, Perekonomian Indonesia Membaik

Kata Luhut, Perekonomian Indonesia Membaik Kredit Foto: Kemenko Maritim
Warta Ekonomi, Bandung -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kenaikan peringkat yang diberikan badan pemeringkat Jepang dari BBB minus menjadi BBB membuktikan perekonomian Indonesia semakin baik. 

Lembaga Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) mencatat sejak pemerintahan Joko Widodo pada 2014 lalu telah terjadi reformasi struktural di Indonesia yang demi menciptakan keberlanjutan pertumbuhan dan tidak bergantung pada sektor sumber daya alam. Selain itu, adanya perbaikan iklim investasi di Indonesia yang ditandai peningkatan investasi swasta dari dalam negeri maupun asing. Pembangunan infrastruktur juga sangat masif karena komitmen tinggi dari pemerintah. 

"Lembaga pemberi peringkat  JCR menaikkan Sovereign Credit Rating (Peringkat Surat Utang) Republik Indonesia dari BBB minus menjadi BBB artinya angka untuk interest uang sekarang lebih rendah. Ini menunjukkan perekonomian kita makin berkembang baik dan keadaan ini harus dipelihara," kata Luhut dalam keterangan resminya di Bandung, Sabtu (10/2/2018).

Menurut Luhut, Presiden Jokowi berkomitmen untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Belum pernah ada Presiden di Indonesia yang dalam setahun empat kali datang ke Papua hingga pelosoknya untuk memastikan pembangunan berjalan di sana. 

"Waktu beliau diberi kartu kuning oleh mahasiswa, saya tidak mengerti, apa alasannya? Sewaktu saya jadi Menko Polhukam pun saya undang para Duta Besar, Jaksa Agung Australia untuk melihat langsung. Lihat langsung keadaan di Papua. Nah, jadi sebelum bertindak para mahaiswa harus tahu dulu, apa yang kalian bicarakan atau lihat secara langsung," ungkap Luhut

Dana yang dimiliki pemerintah saat ini hanya cukup untuk membiayai kurang dari 30% pembangunan di Indonesia oleh karenanya pemerintah saat ini mencari berbagai cara untuk dapat tetap melakukan pembangunan dengan menggunakan dana pemerintah seminimal mungkin. 

"Kami sudah membuat pendanaan-pendanaan lain diluar APBN, misalnya Blended Finance, yaitu dengan melibatkan penggunaan pembiayaan pembangunan dari sumber publik atau filantropi untuk mendukung pembangunan. Saya presentasikan hal ini di Davos pada acara _World Economic Forum_ dan mereka mengacungkan jempol karena indonesia dinilai kreatif dalam mencari sumber pendanaan," jelasnya.  

Lebih jauh Menko Luhut mengungkapkan bahwa masih ada yang bisa dijadikan sumber potensi ekonomi Indonesia, yaitu luasnya laut dan panjang garis pantai yang dimiliki Indonesia. Panjang garis pantai yang mencapai 99.093 kilometer dan potensi ekonominya yang bisa mencapai US$1,2 triliun per tahun belum dimanfaatkan secara maksimal. 

"Banyak yang bisa digarap, mulai dari sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan dan bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut dan industri jasa maritim. Setelah sekian lama diabaikan, kebijakan poros maritim dunia diharapkan mampu menjadi momentum kebangkitan ekonomi maritim Indonesia di masa depan,” terangnya.

Menurut Menko Luhut hal ini juga bisa menjadi modal yang cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi maupun industri di dalam negeri agar Indonesia tidak lagi impor garam industri pada tahun 2020. 

"Nanti kita pakai teknologi yang lebih baik sehingga produksinya bisa lebih bagus, dengan kadar garam mencapai 98 persen," pungkasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: