Portal Berita Ekonomi Rabu, 12 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:14 WIB. IHSG - IHSH menutup perdagangan sesi I dengan penguatan 0,52% ke level 6.108,26. 
  • 11:27 WIB. Perusahaan Pembiayaan - PT Sejahtera Pertama Multifinance resmi dibekukan oleh OJK. 
  • 11:26 WIB. Perusahaan Asuransi - OJK batasi kegiatan usaha PT Trust Insurance Broker dan PT Futura Finansial Prosperindo. 
  • 11:15 WIB. Rupiah - Pukul 11.15: Rupiah masih menguat 0,16% meskipun sentuh Rp14.600 per dolar AS.
  • 11:14 WIB. APBN - Ada Rp10,25 triliun dana APBN digunakan untuk menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan.
  • 10:47 WIB. Saham - Saham PT Mega Perintis Tbk resmi tercatat sebagai emiten ke-56 di BEI dengan kode ZONE.
  • 09:48 WIB. Indika Energy - Indika Energy dan Nusantara Resources Limited tanda tangani perjanjian penyertaan saham senilai AUD$7,68 juta.
  • 09:48 WIB. Merger - BTPN dan Bank Sumitomo ubah tanggal efektif penggabungan usaha menjadi 01/02/2019.
  • 09:47 WIB. Pinjaman - Beli saham, MAGP pinjam Rp138 miliar dari PT Bengkayang Nabati Indonesia. 
  • 08:39 WIB. Tri - Tri sebut pelanggannya sudah teregistrasi sesuai aturan.
  • 08:38 WIB. Asus - Asus janji Zenfone Max Pro M2 dan Max M2 tak jadi ponsel gaib.
  • 08:37 WIB. Alipay - Alipay cari inovasi digital di Asia Tenggara.
  • 08:34 WIB. Apple - Seruan boikot iPhone menggema di China.
  • 08:33 WIB. Vivo - Ponsel dua layar Vivo dirilis bawa RAM 10 GB.
  • 08:28 WIB. Harbolnas - Harbolnas target cetak transaksi Rp7 triliun.

Siapa Lagi yang Bakal "Jatuh dalam Pelukan" KPK (I)

Foto Berita Siapa Lagi yang Bakal
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK rupanya tidak pernah bosan mengincar para pejabat negara termasuk gubernur, bupati ataupun wali kota yang diduga terlibat dalam kasus penerimaan uang atau gratifikasi.

Begitu juga dengan peserta pemilihan kepala daerah serentak 27 Juni 2018.

Kali ini yang "jatuh ke dalam pelukan" KPK adalah Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Marianus Sae yang telah dibawa ke kantor KPK di Jakarta pada Minggu sore, 11 Februari 2018.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah masih belum menjelaskan kenapa dan dimana operasi tangkap tangan atau OTT terhadap bupati yang sudah dua periode menduduki jabatan ini dan kini berniat menjadi gubernur NTT masa bakti 2018-2023.

Pada awal tahun 2018 ini saja KPK sudah berhasil melakukan OTT terhadap Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli yang disangkakan menerima "setoran" dari pelaksana tugas atau pejabat sementara Kepala Dinas Kesehatan Jombang Inna Soelistyowati.

Penyidik KPK ternyata menemukan "uang setoran" yang tidak hanya berupa mata uang rupiah tapi juga dolar Amerika Serikat.

Sedangkan Bupati Ngada ini pada 21 Desember 2013 disebut-sebut pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat hukum karena telah memerintahkan anak buahnya di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpool PP) untuk memblokade bandara setempat karena gagal memperoleh tiket PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Kupang-Bajana.

Penetapan tersangka bupati ini menambah panjang daftar nama gubernur, bupati serta wali kota yang berhasil dibekuk atau sebagai kasus dugaan korupsi ataupun penerimaan uang dari seseorang atau satu pihak. Sebut saja Gubernur Jambi Zumi Zola, Bupati Batu Edy Roempoko dan Bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari.

Penetapan Calon Penetapan status tersangka terhadap Bupati Ngada ini menjadi perhatian masyarakat karena Komisi Pemilihan Umum(KPU) pada Senin dan Selasa, 12 dan 13 Februari, dijadwalkan menetapkan nama para bakal calon gubernur, bupati dan wali kota dalam pilkada serentak menjadi calon gubernur, wali kota dan bupati untuk masa bakti lima tahun mendatang.

KPU Pusat beserta jajaran KPU tingkat provinsi, kabupaten dan kota akan mempunyai pekerjaan "raksasa" karena pada 27 Juni 2018 menyelenggarakan 171 pemilihan kepala daerah serentak di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten yang pasti harus memuaskan semua pihak, mulai dari rakyat biasa, partai politik, tokoh masyarakat hingga jajaran pemerintahan itu sendiri.

Jadi pilkada serentak ini bisa dibayangkan bakal menjadi lagi tugas raksasa atau besar bagi semua pihak untuk menyukseskannya sehingga semua pihak tentu akan berusaha keras agar pesta demokrasi ini sukses 100 persen.

Namun yang akan muncul dalam hati rakyat adalah jika seorang peserta pilkada tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka atas kasus hukum oleh KPK maka tindakan apa yang harus dilakukan terhadap yang bersangkutan?.

Apakah "oknum" tersebut secara otomatis harus disingkirkan dari dalam daftar peserta pemilihan kepala daerah itu. Ataukah dia tetap boleh mengikuti pesta demokrasi itu sampai adanya keputusan yang sering disebut keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau bagaimana? Rakyat terutama para calon pemilih tentu ingin mendapat informasi yang jelas dan tuntas terutama dari KPU, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM ataupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai persoalan ini dari segi hukumnya.

Bagaimana Kemdagri? Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang membawahi provinsi, kota dan kabupaten di seluruh Tanah Air sehingga pihak ini tentu sangat berkepentingan terhadap suksesnya pencoblosan kertas suara pada 27 Juni 2018.

Namun sampai detik ini, rasanya rakyat belum mendengar sikap Kemendagri khususnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang semua tahu bahwa dia adalah seorang politisi senior di sebuah partai politik besar di Tanah Air. (Antara/Arnaz Firman). Bersambung.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Prasetia Fauzani

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6076.587 -34.773 620
2 Agriculture 1506.543 8.473 20
3 Mining 1747.761 9.817 47
4 Basic Industry and Chemicals 820.676 -23.288 71
5 Miscellanous Industry 1382.059 4.150 45
6 Consumer Goods 2483.389 -20.063 49
7 Cons., Property & Real Estate 444.822 -4.105 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1031.916 -11.848 71
9 Finance 1162.012 -1.035 91
10 Trade & Service 790.383 -0.185 153
No Code Prev Close Change %
1 SOTS 280 350 70 25.00
2 DEAL 394 492 98 24.87
3 OASA 246 298 52 21.14
4 TFCO 650 780 130 20.00
5 MERK 6,475 7,725 1,250 19.31
6 KPAS 505 600 95 18.81
7 RODA 388 450 62 15.98
8 PTSN 805 920 115 14.29
9 PDES 1,500 1,700 200 13.33
10 ARTA 406 458 52 12.81
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 290 220 -70 -24.14
2 YPAS 725 570 -155 -21.38
3 NUSA 158 136 -22 -13.92
4 RIMO 186 162 -24 -12.90
5 LUCK 705 615 -90 -12.77
6 MPOW 120 105 -15 -12.50
7 KPAL 338 300 -38 -11.24
8 CPIN 7,000 6,300 -700 -10.00
9 SILO 3,850 3,500 -350 -9.09
10 LPIN 950 865 -85 -8.95
No Code Prev Close Change %
1 RIMO 186 162 -24 -12.90
2 SRIL 366 370 4 1.09
3 KPAS 505 600 95 18.81
4 NUSA 158 136 -22 -13.92
5 PTBA 4,020 4,280 260 6.47
6 TLKM 3,680 3,620 -60 -1.63
7 WSKT 1,845 1,795 -50 -2.71
8 BHIT 57 60 3 5.26
9 BBRI 3,610 3,620 10 0.28
10 DEAL 394 492 98 24.87