Portal Berita Ekonomi Kamis, 13 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:15 WIB. Indra Karya - Indra Karya memperkirakan meraih laba sebesar Rp11,2 miliar tahun ini.
  • 23:14 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah menyalurkan pembiayaan sindikasi jalan tol sebesar Rp1,4 triliun sepanjang 2018.
  • 23:14 WIB. BUMN - Utang BUMN kini menembus Rp5,271 triliun.
  • 23:09 WIB. WEGE - WEGE targetkan kenaikkan 40% kontrak baru tahun depan.
  • 22:02 WIB. Telkomsel - Telkomsel meluncurkan aplikasi mBanking.
  • 22:02 WIB. WKR - Waskita Realty menganggarkan capex Rp1,03 triliun di tahun depan.
  • 22:01 WIB. PGE - PGE sedang mengerjakan 14 WKP dengan total kapasitas sebesar 617 MW.
  • 21:59 WIB. BNI - BNI dan Kemtan memperluas cakupan ke Kalimantan.
  • 21:50 WIB. Mandiri - Hadapi Nataru 2019, Mandiri siapkan uang tunai Rp13,73 triliun.
  • 21:50 WIB. WIKA - Profil finansial WIKA dianggap masih dapat diimbangi penghasilan arus kas yang lebih baik.
  • 21:49 WIB. WIKA - Rating utang WIKA tetap di level BB.
  • 21:49 WIB. WIKA - Fitch Ratings memangkas outlook WIKA dari stabil menjadi negatif.
  • 21:49 WIB. AP II - AP II menerapkan konsep transformasi digital dalam pengelolaan bandara.

Siapa Lagi yang Bakal "Jatuh dalam Pelukan" KPK (II)

Foto Berita Siapa Lagi yang Bakal
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Tjahjo tentu sangat diharapkan menyampaikan sikap pemerintah terhadap kasus yang dihadapi Bupati Ngada, NTT ini ataupun siapa saja peserta pilkada serentak yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terduga kasus kriminal khususnya korupsi, gratifikasi atau apapun istilahnya.

Kalau, misalnya, ada calon gubernur, bupati atau wali kota telah menjadi tersangka dan kemudian tetap boleh mengikuti pemilihan 27 Juni itu maka wajar atau tidakkah keputusan itu?.

Kalau sebaliknya nama itu dicoret atau sebut saja "dibekukan" dari daftar peserta pilkada maka pertanyaannya adalah apakah itu bisa dilakukan dan tidak dianggap melanggar hak azasi manusia calon kepala daerah itu? Presiden Joko Widodo ketika mengomentari kasus Bupati Jombang secara terbuka telah mengingatkan semua pejabat pemerintah tanpa kecuali untuk tidak melakukan korupsi atau tindakan sejenisnya.

Masyarakat memang harus memegang teguh prinsip azas praduga tak bersalah, yakni seseorang tidak boleh dianggap bersalah sampai adanya keputusan yang berkekuatan tetap, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung hingga grasi dari presiden.

Namun masalahnya adalah KPU sebagai pelaksana atau penanggung jawab pesta demokrasi ini harus eecepatnya mengumumkan sikap resminya mengenai kasus semacam ini. Rakyat dan juga calon tentu ingin mengetahui bagaimana kasus-kasus seperti ini harus diselesaikan dengan cara yang sebaik mungkin.

Yang juga pantas dipersoalkan oleh sekitar 160-170 juta calon pemilih di Tanah Air adalah selain Bupati Ngada maka mungkinkah bakal ada lagi calon-calon tersangka kasus dugaan korupsi atau gratifikasi lainnya? Selama beberapa tahun terakhir ini sudah sering sekali masyarakat Indonesia mendengar atau mengetahui kasus hukum yang melibatkan para penyelenggara negara mulai dari mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi pembuatan kartu tanda penduduk elektronik yang anggarannya Rp5,9 triliun.

Kemudian mantan gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho, mantan anggota DPR Anas Urbaningrum dan banyak lagi pejabat negara lainnya.

Rakyat yang hidup sehari-harinya masih harus pontang-panting mencari uang sekedarnya Rp10.000 hingga Rp50.000 harus mendengar puluhan pejabat diseret ke meja hijau karena melakukan korupsi uang negara jutaan, ratusan juta hingga miliaran rupiah. Padahal mereka sudah menikmati berbagai fasilitas yang sangat menggiurkan yang mustahil dinikmati jutaan orang awam.

Mungkinkah tindak pidana korupsi dihapuskan atau minimal ditekan hingga semaksimal mungkin agar rakyat bisa sedikit bernapas lega dalam kehidupan sehari-harinya? Lihat saja setiap hari masih begitu banyak orang miskin yang harus mengorek-ngorek tempat sampah, meminta-minta kepada siapapun juga yang diharapkan memberikan uang sekedarnya, hingga mengamen ala kadarnya agar bisa makan sehari-hari.

Karena pesta demokrasi ini sudah di depan mata maka tentu rakyat sangat mendambakan agar tidak ada lagi pejabat negara yang terpaksa harus diseret ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena disangkakan melakukan korupsi.

Berlebihankah harapan atau dambaan jutaan rakyat itu?. (Antara/Arnaz Firman).

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6115.577 38.990 621
2 Agriculture 1505.088 -1.455 20
3 Mining 1755.401 7.640 47
4 Basic Industry and Chemicals 834.495 13.819 71
5 Miscellanous Industry 1393.243 11.184 46
6 Consumer Goods 2499.289 15.900 49
7 Cons., Property & Real Estate 451.558 6.736 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.077 9.161 71
9 Finance 1164.990 2.978 91
10 Trade & Service 792.381 1.998 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 298 446 148 49.66
2 SOTS 350 436 86 24.57
3 AKSI 286 344 58 20.28
4 KPAS 600 710 110 18.33
5 ESSA 272 314 42 15.44
6 PNSE 650 750 100 15.38
7 SSTM 450 510 60 13.33
8 TRAM 144 163 19 13.19
9 IBFN 246 278 32 13.01
10 YPAS 570 640 70 12.28
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 740 555 -185 -25.00
2 TFCO 780 610 -170 -21.79
3 OCAP 306 244 -62 -20.26
4 PDES 1,700 1,445 -255 -15.00
5 APEX 1,400 1,210 -190 -13.57
6 RIMO 162 142 -20 -12.35
7 RDTX 6,150 5,550 -600 -9.76
8 HDTX 140 127 -13 -9.29
9 YULE 220 200 -20 -9.09
10 MDKI 298 274 -24 -8.05
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 370 372 2 0.54
2 RIMO 162 142 -20 -12.35
3 KPAS 600 710 110 18.33
4 PTBA 4,280 4,310 30 0.70
5 ADRO 1,285 1,255 -30 -2.33
6 TLKM 3,620 3,650 30 0.83
7 TRAM 144 163 19 13.19
8 PTPP 1,900 2,020 120 6.32
9 WSKT 1,795 1,855 60 3.34
10 PGAS 2,060 2,130 70 3.40