Portal Berita Ekonomi Senin, 26 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:08 WIB. Hukum - Sidang perdana PK Ahok digelar, Senin (26/2).
  • 09:07 WIB. Daerah - Polisi Jabar siap jaga para Ulama.
  • 09:07 WIB. Nasional - Ketua NU Jabar berharapĀ lahirkan pemimpin pembawa perubahan.
  • 09:06 WIB. Pilgub Jabar - Ridwan Kamil gencar lawan politik uang.
  • 20:32 WIB. Iran - Donald Trump menyatakan sikap Rusia dan Iran soal krisis Suriah memalukan.
  • 20:31 WIB. Suriah - AS ragukan Suriah akan patuhi resolusi DK PBB soal gencatan senjata.
  • 20:30 WIB. Yerusalem - AS diwartakan akan pindahkan kedubes di Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018.
  • 20:29 WIB. Ghouta - Rusia tuding AS berperan dalam tingkatkan krisis di Ghouta, Suriah.
  • 20:27 WIB. OlimpiadeĀ - Ivanka Trump hadiri penutupan Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang, Korea Selatan.
  • 20:22 WIB. Amerika Serikat - Turki: AS bersikeras rusak proses perdamaian di Timur Tengah.
  • 20:23 WIB. Netanyahu - Benjamin Netanyahu kembali diinterogasi oleh polisi Israel atas dugaan tindak korupsi.
  • 20:24 WIB. Ghouta - Lebih dari 500 warga tewas di Ghouta Timur dalam sepekan.
  • 20:25 WIB. Korea Utara - Kedatangan pejabat tinggi Korea Utara ke Korsel disambut dengan aksi unjuk rasa.
  • 20:26 WIB. China - Otoritas China desak AS batalkan sanksi baru yang ditujukan kepada Korea Utara.

Siapa Lagi yang Bakal "Jatuh dalam Pelukan" KPK (II)

Foto Berita Siapa Lagi yang Bakal
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Tjahjo tentu sangat diharapkan menyampaikan sikap pemerintah terhadap kasus yang dihadapi Bupati Ngada, NTT ini ataupun siapa saja peserta pilkada serentak yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terduga kasus kriminal khususnya korupsi, gratifikasi atau apapun istilahnya.

Kalau, misalnya, ada calon gubernur, bupati atau wali kota telah menjadi tersangka dan kemudian tetap boleh mengikuti pemilihan 27 Juni itu maka wajar atau tidakkah keputusan itu?.

Kalau sebaliknya nama itu dicoret atau sebut saja "dibekukan" dari daftar peserta pilkada maka pertanyaannya adalah apakah itu bisa dilakukan dan tidak dianggap melanggar hak azasi manusia calon kepala daerah itu? Presiden Joko Widodo ketika mengomentari kasus Bupati Jombang secara terbuka telah mengingatkan semua pejabat pemerintah tanpa kecuali untuk tidak melakukan korupsi atau tindakan sejenisnya.

Masyarakat memang harus memegang teguh prinsip azas praduga tak bersalah, yakni seseorang tidak boleh dianggap bersalah sampai adanya keputusan yang berkekuatan tetap, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung hingga grasi dari presiden.

Namun masalahnya adalah KPU sebagai pelaksana atau penanggung jawab pesta demokrasi ini harus eecepatnya mengumumkan sikap resminya mengenai kasus semacam ini. Rakyat dan juga calon tentu ingin mengetahui bagaimana kasus-kasus seperti ini harus diselesaikan dengan cara yang sebaik mungkin.

Yang juga pantas dipersoalkan oleh sekitar 160-170 juta calon pemilih di Tanah Air adalah selain Bupati Ngada maka mungkinkah bakal ada lagi calon-calon tersangka kasus dugaan korupsi atau gratifikasi lainnya? Selama beberapa tahun terakhir ini sudah sering sekali masyarakat Indonesia mendengar atau mengetahui kasus hukum yang melibatkan para penyelenggara negara mulai dari mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi pembuatan kartu tanda penduduk elektronik yang anggarannya Rp5,9 triliun.

Kemudian mantan gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho, mantan anggota DPR Anas Urbaningrum dan banyak lagi pejabat negara lainnya.

Rakyat yang hidup sehari-harinya masih harus pontang-panting mencari uang sekedarnya Rp10.000 hingga Rp50.000 harus mendengar puluhan pejabat diseret ke meja hijau karena melakukan korupsi uang negara jutaan, ratusan juta hingga miliaran rupiah. Padahal mereka sudah menikmati berbagai fasilitas yang sangat menggiurkan yang mustahil dinikmati jutaan orang awam.

Mungkinkah tindak pidana korupsi dihapuskan atau minimal ditekan hingga semaksimal mungkin agar rakyat bisa sedikit bernapas lega dalam kehidupan sehari-harinya? Lihat saja setiap hari masih begitu banyak orang miskin yang harus mengorek-ngorek tempat sampah, meminta-minta kepada siapapun juga yang diharapkan memberikan uang sekedarnya, hingga mengamen ala kadarnya agar bisa makan sehari-hari.

Karena pesta demokrasi ini sudah di depan mata maka tentu rakyat sangat mendambakan agar tidak ada lagi pejabat negara yang terpaksa harus diseret ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena disangkakan melakukan korupsi.

Berlebihankah harapan atau dambaan jutaan rakyat itu?. (Antara/Arnaz Firman).

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,663.17 3,626.81
British Pound GBP 1.00 19,165.88 18,973.43
China Yuan CNY 1.00 2,164.08 2,142.65
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,738.00 13,602.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,760.98 10,651.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,756.10 1,738.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,411.52 10,304.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,923.84 16,753.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,525.28 3,485.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,854.87 12,725.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6619.804 26.744 572
2 Agriculture 1663.837 1.042 19
3 Mining 2028.689 12.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 760.266 -4.137 69
5 Miscellanous Industry 1371.774 29.002 43
6 Consumer Goods 2826.534 8.189 47
7 Cons., Property & Real Estate 535.613 -0.797 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1167.809 5.396 62
9 Finance 1209.910 4.977 90
10 Trade & Service 942.344 5.798 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 55 74 19 34.55
2 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
3 CITA 600 740 140 23.33
4 AISA 545 665 120 22.02
5 NELY 137 161 24 17.52
6 IPCM 400 460 60 15.00
7 IPOL 134 148 14 10.45
8 BCIP 137 150 13 9.49
9 SONA 3,800 4,100 300 7.89
10 PSAB 191 206 15 7.85
No Code Prev Close Change %
1 LPGI 4,500 4,040 -460 -10.22
2 TIRA 280 252 -28 -10.00
3 SKBM 570 515 -55 -9.65
4 KBLV 520 480 -40 -7.69
5 AGRS 740 685 -55 -7.43
6 MTSM 248 230 -18 -7.26
7 INCI 510 474 -36 -7.06
8 BSSR 2,890 2,720 -170 -5.88
9 ASBI 310 294 -16 -5.16
10 DEWA 61 58 -3 -4.92
No Code Prev Close Change %
1 AISA 545 665 120 22.02
2 LMAS 64 63 -1 -1.56
3 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
4 PGAS 2,660 2,610 -50 -1.88
5 TRAM 352 376 24 6.82
6 BUMI 330 324 -6 -1.82
7 BBCA 23,900 24,250 350 1.46
8 ESTI 90 88 -2 -2.22
9 UNTR 35,875 37,000 1,125 3.14
10 PBRX 498 498 0 0.00