Portal Berita Ekonomi Jum'at, 23 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:29 WIB. Yerusalem - Otoritas Israel setujui 3.000 unit permukiman baru Yahudi di Yerusalem.
  • 17:28 WIB. Kenya - 3,4 juta warga Kenya menderita kelaparan.
  • 17:27 WIB. Belanda - Parlemen Belanda akui peristiwa Armenia 1915 sebagai genosida.
  • 17:25 WIB. Palestina - 213 warga Palestina tewas di penjara Israel.
  • 17:24 WIB. Pakistan - Sejumlah bahasa daerah di Pakistan terancam punah.
  • 17:23 WIB. Suriah - Wamenlu Iran: kehadiran kami di Suriah untuk lawan teroris.
  • 17:21 WIB. China - Otoritas China kritik kontrol kepemilikan senjata di AS.
  • 17:20 WIB. Amerika Serikat - Gedung Putih bakal persenjatai satu juta guru Amerika Serikat.
  • 17:18 WIB. Ghouta - Otoritas Kanada kecam serangan di Ghouta, Suriah.
  • 17:17 WIB. Rohingya - Anak-anak pengungsi Rohingya rentan terhadap wabah penyakit.

Tolak Sidak, Industri Kena Denda Rp500 Juta

Foto Berita Tolak Sidak, Industri Kena Denda Rp500 Juta
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang – halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, Anang Sudarna mengatakan selama melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke 39 industri di Jawa Barat hanya satu yang menolak yang beralamat di Jalan Cibaligo Nomor 157 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Ia mengatakan alasan perusahaan tersebut tidak masuk akal yaitu tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dari DLH Provinsi Jawa Barat kepada pihak perusahaan. 

"Tentu saja kami tidak membeitahu rencana sidak terlebih dahulu, karena sifatnya yang mendadak. Bagi industri yang menolak terancam pidana 1 tahun penjara dan denda Rp500 juta,"tegasnya kepada wartawan di Bandung, Senin (12/2/2018)

Dia menyebutkan DLH Jabar sudah menyerahkan hasil sidak untuk dapat ditindaklanjuti penanganannya oleh Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai peraturan perundang-perundangan. 

"Kami sudah menyerahkan hasil inspeksi mendadak atas nama perusahaan itu agar segera ditindak lanjuti Polda Jabar,"ungkap Anang

Lebih jauh Anang menjelaskan sidak gabungan merupakan salah satu upaya dalam mendukung Citarum Harum BESTARI, yang bertujuan untuk mengawasi tingkat ketaatan penanggung-jawab usaha atau kegiatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satunya yaitu ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL) yang telah ditetapkan. Sidak yang dilaksanakan secara serentak terhadap Kegiatan dan/atau Usaha yang berada di DAS Citarum, didukung oleh Balai Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Laboratorium Dinas Lingkungan Kabupaten Bandung serta Laboartorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dan unsur Patroli Air. 

"Tentu saja sidak gabungan ini sebagai upaya mewujudkan Citarum Harum Bestari," pungkasnya.

Tag: industri manufaktur, Anang Sudarna, Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,663.17 3,626.81
British Pound GBP 1.00 19,165.88 18,973.43
China Yuan CNY 1.00 2,164.08 2,142.65
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,738.00 13,602.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,760.98 10,651.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,756.10 1,738.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,411.52 10,304.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,923.84 16,753.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,525.28 3,485.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,854.87 12,725.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6619.804 26.744 572
2 Agriculture 1663.837 1.042 19
3 Mining 2028.689 12.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 760.266 -4.137 69
5 Miscellanous Industry 1371.774 29.002 43
6 Consumer Goods 2826.534 8.189 47
7 Cons., Property & Real Estate 535.613 -0.797 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1167.809 5.396 62
9 Finance 1209.910 4.977 90
10 Trade & Service 942.344 5.798 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 55 74 19 34.55
2 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
3 CITA 600 740 140 23.33
4 AISA 545 665 120 22.02
5 NELY 137 161 24 17.52
6 IPCM 400 460 60 15.00
7 IPOL 134 148 14 10.45
8 BCIP 137 150 13 9.49
9 SONA 3,800 4,100 300 7.89
10 PSAB 191 206 15 7.85
No Code Prev Close Change %
1 LPGI 4,500 4,040 -460 -10.22
2 TIRA 280 252 -28 -10.00
3 SKBM 570 515 -55 -9.65
4 KBLV 520 480 -40 -7.69
5 AGRS 740 685 -55 -7.43
6 MTSM 248 230 -18 -7.26
7 INCI 510 474 -36 -7.06
8 BSSR 2,890 2,720 -170 -5.88
9 ASBI 310 294 -16 -5.16
10 DEWA 61 58 -3 -4.92
No Code Prev Close Change %
1 AISA 545 665 120 22.02
2 LMAS 64 63 -1 -1.56
3 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
4 PGAS 2,660 2,610 -50 -1.88
5 TRAM 352 376 24 6.82
6 BUMI 330 324 -6 -1.82
7 BBCA 23,900 24,250 350 1.46
8 ESTI 90 88 -2 -2.22
9 UNTR 35,875 37,000 1,125 3.14
10 PBRX 498 498 0 0.00