Pilkada? Jangan Pakai Program Pembangunan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono menegaskan kepada jajarannya untuk tidak menggunakan program pembangunan untuk kepentingan politik.

"Jangan dipakai program ini untuk (kepentingan, red.) politik," katanya saat "Kick Off" Konsultasi Regional Kementerian PUPR di Balai Uji Coba Sistem Diklat Perumahan dan Permukiman BPSDM di Semarang, Senin (12/2/2017).

Menurut dia, program pembangunan pada 2018-2019 memang digencarkan untuk menuntaskan program pembangunan lima tahun yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla.

Termasuk pula kegiatan itu, kata dia, sebagai langkah konsultasi dan diskusi dalam tingkat regional dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi dan balai untuk penuntasan pembangunan pada 2019.

Ia menegaskan langkah koordinasi itu penting untuk penuntasan program yang sudah direncanakan selama lima tahun karena pada 2019 merupakan akhir dari kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.

"Kalau pada 2015, kan ingin memprogramkan untuk lima tahun ke depan. Sekarang ini, menyelesaikan program tahun-tahun lalu. Makanya, saya berikan arahan untuk memastikan penyelesaian proyek sampai 2019," katanya.

Namun, kata dia, jangan kemudian penuntasan program pembangunan itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik, terutama untuk para pejabat pembuat komitmen (PPK), kelompok kerja, dan satuan kerja di PUPR.

"Bahwa harus nyoblos, oke. Habis nyoblos, ya, sudah. Pilih pemimpin yang terbaik, tetapi jangan ikut-ikutan politik. Jangan gunakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan politik," katanya.

Ia juga mengingatkan jajarannya untuk menghindari penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

"Selama ini kan banyak kasus APBD dipakai untuk penyimpangan. Saya terus ingatkan, kerja di sektor PU ini dekat dengan surga, tetapi tidak jauh dari neraka," katanya disambut tawa para peserta kegiatan.

Dalam membelanjakan uang negara untuk kepentingan pembangunan, lanjut dia, harus berhati-hati dengan mengutamakan kejujuran dan profesionalitas dalam bekerja melaksanakan proyek pembangunan.