Portal Berita Ekonomi Minggu, 18 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 02:47 WIB. Pelindo I - Pelindo I launching E-Berthing di Tanjung Pinang.
  • 02:45 WIB. PLN - PLN akan pasok listrik ke 16 kecamatan di Sumut melalui PLTP Sorik Merapi.
  • 02:44 WIB. PLN - PT PLN putus jaringan listrik ke WTP akibat BLUD SPAM Nagekeo menunggak rekening listrik selama dua bulan.
  • 23:43 WIB. Citilink - Citilink jadi LCC Asia pertama raih 4-Star Airline dari Skytrax.
  • 23:42 WIB. Citilink - Citilink Indonesia perluas jaringan teknologi digital.
  • 23:41 WIB. KA - Kemenhub akan menutup 292 lintasan sebidang kereta liar hingga akhir Februari 2018.
  • 23:40 WIB. KA - Lonjakan penumpang tak terlihat di Stasiun Kereta Api Cilacap pada libur Imlek.
  • 23:37 WIB. KA - Jadwal perjalanan 9 kereta api terganggu akibat jalur rel di Jateng longsor.
  • 23:36 WIB. Pegadaian - Pegadaian gandeng MUI dan OJK untuk tingkatkan literasi keuangan syariah.
  • 23:34 WIB. Pegadaian - Produk Pegadaian Syariah mulai dikenalkan di beberapa ponpes Jatim.
  • 23:28 WIB. Pelindo - PT Pelindo IV jalin kerja sama dengan PT Pelindo III di bidang teknologi informasi.
  • 23:27 WIB. Jasa Marga - PT Jasa Marga lakukan uji coba mobile reader di gerbang tol Cililitan 2.
  • 23:26 WIB. Pelindo I - Pelindo I terapkan layanan E-Berthing untuk tekan pungli di pelabuhan.
  • 23:20 WIB. PLN - PLN menghentikan sementara pembelian tenaga listrik dari PT Bekasi Power. 
  • 23:19 WIB. AP I - AP I buka lelang terbatas proyek pembangunan Bandara Kulon Progo.

Pengamat Nilai Target Swasembada Bawang Putih di 2019 Tak Rasional

Foto Berita Pengamat Nilai Target Swasembada Bawang Putih di 2019 Tak Rasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas menyebut target Kementerian Pertanian yang menetapkan swasembada bawang putih pada 2019 dinilai sangat tidak rasional. Menurutnya, target itu bagaikan mimpi di siang bolong mengingat persoalan terbatasnya lahan dan minat petani untuk menanam bawang putih belum dapat diatasi hingga saat ini. 

"Tidak rasional, ini sangat tidak rasional. Sudahlah, apalagi (targetnya) 2019. Sekarang 94% konsumsi bawang putih kita dari impor," ujarnya, beberapa waktu lalu. 

Pernyataan Dwi ini ditujukan untuk pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang sangat yakin target swasembada bawang putih bisa tercapai pada 2019. Akhir tahun lau, Amran yakin akan target ini setelah pihaknya merasa berhasil mewujudkan swasembada beberapa komoditas yakni padi, jagung, bawang merah, dan cabai.

"Bawang putih sebelumnya diproyeksikan untuk swasembada tahun 2033, namun dipercepat ke 2019. Artinya, ada percepatan 14 tahun," kata Mentan dalam sambutan tertulis yang disampaikan Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Prihasto Setyanto.

Pernyataan Dwi sendiri didasari oleh sejumlah data produksi bawang putih dalam negeri. Dalam tiga tahun terakhir saja, angka impor bawang putih ke Nusantara tidak pernah kurang dari 400 ribu ton. Bahkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2017 angka impor komoditas ini mencapai 556,06 ribu ton. 

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), konsumsi bawang putih secara nasional per kapita per tahun pada 2017 mencapai 1,63 kilogram. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 250 juta jiwa, dibutuhkan minimal 407,5 ribu ton bawang putih guna memenuhi kebutuhan tersebut. 

Itu pun baru untuk konsumsi rumah tangga, belum termasuk kebutuhan untuk industri komersial. Kebutuhan akan bawang putih ini pun dari tahun 2013-2017 diketahui terus bertumbuh rata-rata mencapai 8,78% per tahun. 

Besarnya impor dari waktu ke waktu menandakan memang saat ini produksi bawang putih nasional belum mencukupi. "Lihat saja, per 2016, produksi si white diamond ini hanya berada di angka 21,15 ribu ton. Hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang tercatat 20,30 ribu ton. Alias hanya bertumbuh 4,19% per tahun, tidak sampai setengah dari pertumbuhan konsumsi," katanya. 

Tidak mampu terangkatnya produksi bawang putih tak lain disebabkan karena terbatasnya jumlah lahan luas panen yang ada. Alih-alih meningkat, lahan panen bawang putih di tahun 2016 bahkan menurun dibandingkan tahun 2015, dari 2.563 hektare menjadi hanya 2.407 hektare.

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan importir menanam 5% dari total bawang putih yang mereka impor, bagi Andreas, pun tidak masik akal. Ia pun yakin kebijakan ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

"Sekali lagi, importir itu ya spesialisasi mereka itu ya mengimpor bawang putih, bukan menanam. Yang menanam bawang putih itu petani. Pemerintah mau menanam? Dirjen Hortikultura? Ya enggak mungkinlah," tutur Andreas.

Senada, Ketua Asosiasi Pengusaha Bawang Putih Indonesia (APBI) Piko Nyoto pun masih meragukan pemenuhan target swasembada bawang putih di tahun 2019. Soal kebijakan produksi 5% bawang putih dari angka impor, ia pun merasa sulit karena hingga saat ini para importir belum mendapat bantuan dari pemerintah. 

Selama ini untuk melakukan penanaman, pengusaha bawang putih masih harus menggunakan bibit lokal yang harganya cukup memberatkan. "Ya kita membahas bawang putih kan seperti saya ceritakan, harus didukung benih loh, Pak. Yang sampai sekarang boleh memakai benih impor sebagai bibit kan belum ada suatu ketentuan," ucapnya, Jumat (9/2/2018).

Belum lagi masalah keterbatasan lahan yang sesuai. Makanya, hingga saat ini baru sekitar 29 orang pengusaha yang berhasil memenuhi persyaratan RIPH tersebut. Sulitnya memenuhi kebijakan pemerintah terlihat pula dari tidak tercapainya target penanaman oleh importir. 

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian sendiri, realisasi tanam untuk bawang putih yang 'ditugaskan' kepada para importir memang belum memuaskan. Dari target 2.868 ribu hektare, yang tercapai hanya 865 hektare. 

Sementara itu, Ketua Satgas Pangan Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menuturkan, khusus komoditas bawang putih, murni hukum ekonomi yang berjalan. "Kalau supply-nya banyak maka harga akan terkendali. Kalau supply-nya kurang, pasti harga akan tidak terkendali karena permintaan tetap banyak," tuturnya. 

Terkait dengan distribusi, ia melihat masih dalam kondisi wajar, belum terlihat ada penyimpangan atau penimbunan. Ia melihat pedagang saat ini pun sudah menyadari lelaku menimbun bisa terjerat kasus pidana. 

Ia mengaku akan mengecek kembali aturan tentang kewajiban menanam oleh importir yang diterbitkan Kementan. "Kami nanti cek ke Kementan, seperti apa aturannya. Karena kalau memang memberatkan para pengusaha yang mau impor dan akhirnya mereka enggak mau impor, nanti enggak ada barang karena produksi dalam negeri tidak mencukupi," ucapnya

Tag: Dwi Andreas, Institut Pertanian Bogor (IPB), Kementerian Pertanian (Kementan), Bawang Putih, Andi Amran Sulaiman

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Rahmad

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,636.51 3,600.15
British Pound GBP 1.00 19,101.38 18,905.50
China Yuan CNY 1.00 2,150.15 2,128.71
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,638.00 13,502.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,816.30 10,707.09
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,743.52 1,726.07
Dolar Singapura SGD 1.00 10,380.58 10,273.15
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,988.86 16,818.09
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,505.91 3,466.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,792.42 12,661.29

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Feb
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
5 href="testing_ab/" />testing_ab/ - Sep
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading