Portal Berita Ekonomi Sabtu, 24 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 04:12 WIB. BBM - Pemerintah Indonesia memastikan belum akan menaikkan tarif dasar listrik dan BBM pada tahun ini.
  • 04:09 WIB. IPO - MNC Studio International mengincar dana Rp1 triliun dari rencana IPO.
  • 04:07 WIB. OJK - OJK masih mengkaji usulan pelaku industri pembiayaan soal perluasan kegiatan usaha berupa pembiayaan tunai.
  • 04:04 WIB. Rusun - Totalindo Eka Persada mengklaim tak melanggar aturan dalam pembangunan rusun Klapa Village.
  • 04:02 WIB. Tol - Astra Infra menargetkan pendapatan tol ruas Tangerang Merak naik 11,5% menjadi Rp554 miliar pada 2018.

Pengamat Nilai Target Swasembada Bawang Putih di 2019 Tak Rasional

Foto Berita Pengamat Nilai Target Swasembada Bawang Putih di 2019 Tak Rasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas menyebut target Kementerian Pertanian yang menetapkan swasembada bawang putih pada 2019 dinilai sangat tidak rasional. Menurutnya, target itu bagaikan mimpi di siang bolong mengingat persoalan terbatasnya lahan dan minat petani untuk menanam bawang putih belum dapat diatasi hingga saat ini. 

"Tidak rasional, ini sangat tidak rasional. Sudahlah, apalagi (targetnya) 2019. Sekarang 94% konsumsi bawang putih kita dari impor," ujarnya, beberapa waktu lalu. 

Pernyataan Dwi ini ditujukan untuk pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang sangat yakin target swasembada bawang putih bisa tercapai pada 2019. Akhir tahun lau, Amran yakin akan target ini setelah pihaknya merasa berhasil mewujudkan swasembada beberapa komoditas yakni padi, jagung, bawang merah, dan cabai.

"Bawang putih sebelumnya diproyeksikan untuk swasembada tahun 2033, namun dipercepat ke 2019. Artinya, ada percepatan 14 tahun," kata Mentan dalam sambutan tertulis yang disampaikan Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Prihasto Setyanto.

Pernyataan Dwi sendiri didasari oleh sejumlah data produksi bawang putih dalam negeri. Dalam tiga tahun terakhir saja, angka impor bawang putih ke Nusantara tidak pernah kurang dari 400 ribu ton. Bahkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2017 angka impor komoditas ini mencapai 556,06 ribu ton. 

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), konsumsi bawang putih secara nasional per kapita per tahun pada 2017 mencapai 1,63 kilogram. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 250 juta jiwa, dibutuhkan minimal 407,5 ribu ton bawang putih guna memenuhi kebutuhan tersebut. 

Itu pun baru untuk konsumsi rumah tangga, belum termasuk kebutuhan untuk industri komersial. Kebutuhan akan bawang putih ini pun dari tahun 2013-2017 diketahui terus bertumbuh rata-rata mencapai 8,78% per tahun. 

Besarnya impor dari waktu ke waktu menandakan memang saat ini produksi bawang putih nasional belum mencukupi. "Lihat saja, per 2016, produksi si white diamond ini hanya berada di angka 21,15 ribu ton. Hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang tercatat 20,30 ribu ton. Alias hanya bertumbuh 4,19% per tahun, tidak sampai setengah dari pertumbuhan konsumsi," katanya. 

Tidak mampu terangkatnya produksi bawang putih tak lain disebabkan karena terbatasnya jumlah lahan luas panen yang ada. Alih-alih meningkat, lahan panen bawang putih di tahun 2016 bahkan menurun dibandingkan tahun 2015, dari 2.563 hektare menjadi hanya 2.407 hektare.

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan importir menanam 5% dari total bawang putih yang mereka impor, bagi Andreas, pun tidak masik akal. Ia pun yakin kebijakan ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

"Sekali lagi, importir itu ya spesialisasi mereka itu ya mengimpor bawang putih, bukan menanam. Yang menanam bawang putih itu petani. Pemerintah mau menanam? Dirjen Hortikultura? Ya enggak mungkinlah," tutur Andreas.

Senada, Ketua Asosiasi Pengusaha Bawang Putih Indonesia (APBI) Piko Nyoto pun masih meragukan pemenuhan target swasembada bawang putih di tahun 2019. Soal kebijakan produksi 5% bawang putih dari angka impor, ia pun merasa sulit karena hingga saat ini para importir belum mendapat bantuan dari pemerintah. 

Selama ini untuk melakukan penanaman, pengusaha bawang putih masih harus menggunakan bibit lokal yang harganya cukup memberatkan. "Ya kita membahas bawang putih kan seperti saya ceritakan, harus didukung benih loh, Pak. Yang sampai sekarang boleh memakai benih impor sebagai bibit kan belum ada suatu ketentuan," ucapnya, Jumat (9/2/2018).

Belum lagi masalah keterbatasan lahan yang sesuai. Makanya, hingga saat ini baru sekitar 29 orang pengusaha yang berhasil memenuhi persyaratan RIPH tersebut. Sulitnya memenuhi kebijakan pemerintah terlihat pula dari tidak tercapainya target penanaman oleh importir. 

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian sendiri, realisasi tanam untuk bawang putih yang 'ditugaskan' kepada para importir memang belum memuaskan. Dari target 2.868 ribu hektare, yang tercapai hanya 865 hektare. 

Sementara itu, Ketua Satgas Pangan Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menuturkan, khusus komoditas bawang putih, murni hukum ekonomi yang berjalan. "Kalau supply-nya banyak maka harga akan terkendali. Kalau supply-nya kurang, pasti harga akan tidak terkendali karena permintaan tetap banyak," tuturnya. 

Terkait dengan distribusi, ia melihat masih dalam kondisi wajar, belum terlihat ada penyimpangan atau penimbunan. Ia melihat pedagang saat ini pun sudah menyadari lelaku menimbun bisa terjerat kasus pidana. 

Ia mengaku akan mengecek kembali aturan tentang kewajiban menanam oleh importir yang diterbitkan Kementan. "Kami nanti cek ke Kementan, seperti apa aturannya. Karena kalau memang memberatkan para pengusaha yang mau impor dan akhirnya mereka enggak mau impor, nanti enggak ada barang karena produksi dalam negeri tidak mencukupi," ucapnya

Tag: Dwi Andreas, Institut Pertanian Bogor (IPB), Kementerian Pertanian (Kementan), Bawang Putih, Andi Amran Sulaiman

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Rahmad

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,663.17 3,626.81
British Pound GBP 1.00 19,165.88 18,973.43
China Yuan CNY 1.00 2,164.08 2,142.65
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,738.00 13,602.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,760.98 10,651.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,756.10 1,738.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,411.52 10,304.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,923.84 16,753.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,525.28 3,485.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,854.87 12,725.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6619.804 26.744 572
2 Agriculture 1663.837 1.042 19
3 Mining 2028.689 12.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 760.266 -4.137 69
5 Miscellanous Industry 1371.774 29.002 43
6 Consumer Goods 2826.534 8.189 47
7 Cons., Property & Real Estate 535.613 -0.797 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1167.809 5.396 62
9 Finance 1209.910 4.977 90
10 Trade & Service 942.344 5.798 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 55 74 19 34.55
2 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
3 CITA 600 740 140 23.33
4 AISA 545 665 120 22.02
5 NELY 137 161 24 17.52
6 IPCM 400 460 60 15.00
7 IPOL 134 148 14 10.45
8 BCIP 137 150 13 9.49
9 SONA 3,800 4,100 300 7.89
10 PSAB 191 206 15 7.85
No Code Prev Close Change %
1 LPGI 4,500 4,040 -460 -10.22
2 TIRA 280 252 -28 -10.00
3 SKBM 570 515 -55 -9.65
4 KBLV 520 480 -40 -7.69
5 AGRS 740 685 -55 -7.43
6 MTSM 248 230 -18 -7.26
7 INCI 510 474 -36 -7.06
8 BSSR 2,890 2,720 -170 -5.88
9 ASBI 310 294 -16 -5.16
10 DEWA 61 58 -3 -4.92
No Code Prev Close Change %
1 AISA 545 665 120 22.02
2 LMAS 64 63 -1 -1.56
3 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
4 PGAS 2,660 2,610 -50 -1.88
5 TRAM 352 376 24 6.82
6 BUMI 330 324 -6 -1.82
7 BBCA 23,900 24,250 350 1.46
8 ESTI 90 88 -2 -2.22
9 UNTR 35,875 37,000 1,125 3.14
10 PBRX 498 498 0 0.00